Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah sumber daya manusia kesehatan sering dijumpai di daerah-daerah era desentralisasi, seperti rendahnya mutu tenaga kesehatan dan kesesuaian antara kompetensi dengan tuntutan pekerjaan. Insentif finansial baik berupa uang maupun tunjangan merupakan intervensi untuk menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis isu kebijakan insentif bagi sumber daya manusia kesehatan pegawai negeri sipil di daerah terpencil dan sangat terpencil Kabupaten Lebong meliputi prevalence, saverity, rate of increase, degree of unmeet, dan social benefit. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 4 orang informan dan 5 orang key informan sebagai sumber informasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi isu utama dari masalah adalah tidak ada perhatian khusus dari pemerintah berupa insentif atau reward bagi sumber daya manusia kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kajian-kajian kebijakan insentif serta mengusulkan isu kebijakan menjadi agenda setting dalam proses formulasi kebijakan daerah.

---

ABSTRACT
Human Resources issues actually found in decentralization era for instance low quality of health workers and there was a gap between skill and tasks. The incentives in cash or the benefits are the way to attract and retain them in remote area. This research analyzed about the incentive policies for civil servant in health sector in remote area in Lebong includes prevalence, severity, the rate of increase, the degree of unmeet, and social benefits, used qualitative study with four informant and five key informant. The results showed the major issues are no commitment and reward from government. Therefore, the government needs to conduct studies and propose incentive policies in the policy formulation.

Abstrak :
Insentif merupakan balas jasa yang diberikan kepada karyawan dengan berbagai standar produktivitas dan profitabilitas perusahaan yang di berikan secara periodik. Insentif adalah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada pegawai yang berprestasi di atas standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemberian insentif pegawai di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana peneliti menggali informasi pada beberapa informan yang telah ditentukan. Dari hasil penelitian diketahui pelaksanaan pemberian insentif di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo berdasarkan pada kompetensi dan kinerja, selain itu juga mempertimbangkan jabatan pegawai, resiko kerja pegawai serta nominal rumah sakit. Pemberian insentif juga meningkatkan produktivitas pegawai, karena semakin baik kinerja pegawai maka semakin besar pula nominal yang diterima. Namun peningkatan produktivitas tidaklah signifikan. ......Incentives are reward given to employees with a variety of standar productivity and profitability of a company that is given periodically. Incentives is the company remuneration is given to employees who perform above standard. The aims to study is ti reveal the incentives employees in the department of RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta 2012, the method used was qualitative research, where researchers gather information on some predetermined informants. The survey result revealed the implementation on incentives in the RSUPN Dr. Cipto Mangunkusmo based on competency and performance, while also considering the position of employees, as well as the risk of employee par hospital. Providing incentives also increase employee productivity, because the better the performance of the employee, the greater thr nominal received. But the increase in productivity is not significant.

Abstrak :
This research is aimed to investigate the relationship of tax incentive and FDI and also the influence of other factors, such as the availability of natural resources, economic stability, market size, and openness to trade, to the FDI?s decision. FDI measurement is using the actual figure of FDI in mining sector industry in Indonesia per GDP as the proxy. Hypothesis test is conducted using statistical method, which is Pearson Correlation Coefficient with sample of mining sector industry in general (non-oil & gas) from 2008 until 2013. The results of this research is in contrary with the prior research?s results from Babatunde & Shakirat Adepeju in 2012, which this results conclude that tax incentive has no significant relationship to the FDI?s attractiveness to the mining sector industry in Indonesia. On the other hand, there are two variables that have significant relationship to the FDI?s attractiveness, which is consistent with the prior research. The two variables are the availability of natural resources and the openness to trade.

Abstrak :
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2011 yang merupakan bentuk perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, yang mengatur beberapa perubahan terkait dengan pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi industri tertentu dan/atau didaerah tertentu di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan tinjauan terkait dengan latar belakang perubahan peraturan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan dan memberikan analisis perbandingan dua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi industri panas bumi di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian diketahui bahwa latar belakang dilakukan perubahan adalah karena peraturan terdahulu yang masih kurang menarik dan kurang memberikan kepastian hukum bagi pengusaha panas bumi. Poin perubahan yang terjadi lebih memungkinkan untuk pengusaha panas bumi untuk dapat memaksimalkan fasilitas yang ditawarkan dalam aturan tersebut. ......Government Regulation number 18 year 2015 was the substitution of GR 52 year 2011 which is the second amendment of the regulation number 1 on the 2007, there are the several changes of the income tax incentive for certain industry and/or certain industrial area in Indonesia which became government?s concentration including for geothermal industry. The researched was conducted to provide the background of providing of tax legislation changes in coorporate income tax incentive and comparative analysis of income tax incentive regulation for geothermal energy in Indonesia. The researcher used qualitative-descriptive approach, and used study literature and the depth interview as technical of data collection in this research. The result shows that the premises of change the regulation are the mandatory of evaluation from previous regulation. It is considered not attractive and be giving certainty for industry to using the provided incentive. Points of change on the new regulation is the time for used the tax allowance, classification expansion of compensation for losses, disposition of authority, and expansion of industry that will be used the incentive. The new regulation is more feasible implemented on geothermal industry.

Abstrak :
Dalam merespon eksistensi dan dampak pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu bentuk alokasi PEN sektor insentif usaha di bidang pepajakan adalah pemberian insentif restitusi pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada industri farmasi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dengan tujuan menguatkan stabilisasi pertumbuhan dan kinerja ekspor sektor farmasi. Namun, paradigma anomali kebijakan terjadi pada indeks pertumbuhan PDB sektor farmasi yang sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan sementara kinerja ekspor sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 cenderung stagnan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan insentif restitusi pendahuluan PPN tersebut berdasarkan kriteria kecukupan, responsivitas, dan ketepatan dari pelaksanaan kebijakan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (literatur) dan studi lapangan (wawancara mendalam). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif restitusi pendahuluan PPN tersebut mampu mencapai tujuan stabilisasi pertumbuhan ekonomi namun tidak mampu mencapai tujuan peningkatan kinerja ekspor sektor farmasi di Indonesia. Paradoks disposisi kebijakan dan inkonsistensi peraturan menimbulkan distorsi atas tingkat pemanfaatan insentif restitusi pendahuluan PPN pada industri farmasi. ......In response to the existence and impact of the Covid-19 pandemic, the government implemented a fiscal expansionary policy in the context of the National Economic Recovery (PEN). One of the forms of allocation for the PEN sector in the business incentive sector in the taxation sector is to offer pre-restitution incentives for Value Added Tax (VAT) to the pharmaceutical industry during the Covid-19 pandemic in Indonesia in order to strengthen the stabilization of growth and export performance of the pharmaceutical sector. However, the paradigm anomaly policy that occurred in the pharmaceutical sector's GDP growth index from 2020 to 2021 experienced a temporary increase in export performance from 2020 to 2021 tended to stagnate. This study aims to demonstrate the incentive policy for VAT prerestitution based on evaluation criteria, responsiveness, and accuracy of policy implementation. The research approach used in this research is post positivist with data collection techniques in the form of library research (literature) and field studies (in-depth interviews). The results of this study indicate that the restitution incentive policy with the primary objective of VAT was able to achieve stabilization of economic growth but was unable to achieve the goal of increasing export performance of the pharmaceutical sector in Indonesia. The paradox of policy dispositions and inconsistencies causes distortions in the utilization of VAT pre-restitution incentives in the pharmaceutical industry.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Analisis Manfaat Kebijakan Pemberian Fasilitas Tarif Bea Masuk User Specific Duty Free Scheme (USDFS) bagi Pengembangan Industri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penjualan kendaraan bermotor secara keseluruhan selama tahun 2008 tidak mengalami peningkatan yang signifikan baik secara domestik maupun ekspor. Untuk meningkatkan ekspor Indonesia maka Industri otomotif haruslah meningkatkan kualitas produk yang diekspor sehingga dapat meningkatkan kebutuhan pasar Internasional. Pemerintah kemudian memberikan fasilitas tarif UDSFS dengan dasar pertimbangan yaitu pendapat dari setiap sektor, barang yang dirundingkan tidak diproduksi di Indonesia, tidak bersifat sensitif dan benar-benar digunakan dalam produksi driver sectors. Dengan adanya USDFS yang ditunjang dengan program MIDEC maka kualitas produk dalam negeri, daya saing industri dan ekspor akan meningkat serta semakin terbukanya kesempatan investasi langsung. Hasil penelitian menyarankan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Departemen Perindustrian bekerjasama dalam pelaksanaan importasi USDFS harus selektif dalam memberikan keputusan bagi industri yang mengajukan fasilitas USDFS. Industri otomotif harus dapat memanfaatkan MIDEC secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan Pemerintah harus lebih mensosialisasikan kualitas produk dalam negeri yang tidak kalah dengan produk luar negeri kepada konsumen sehingga dapat mendorong konsumen untuk lebih memilih produk dalam negeri.

---

This study is discussing An Analyze of The Advantages Policy of Giving User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Tariff Facility to Develop the Automotive Industry. This study is a qualitative study with descriptive design. The Indonesian vehicle?s sales in the 2008 are not having a significant improvement. To increase the Indonesian export, the automotive industry has to improve the product quality to satisfy the international market?s demand. To achieve the target, Indonesian government gives the UDSFS tariff facility. This facility is given by the government with some consideration, first, the goods are not produced in Indonesia, second the goods are not sensitive and the goods are used in drive factor?s production. With the USDFS and MIDEC program, the product?s quality, the industry?s competition as well as export and the opportunity to direct investment are increasing. The result of this research suggest Directorate General of Customs and Excise and Ministry of Industry have to work together to decide which industry can use the USDFS facility. The automotive industry has to be able to use the MIDEC in order to improve the product?s quality and the government should promote the quality of Indonesian product to push the consumption of it.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh financial reward, jobdemand for learning dan need for achievement sebagai variabel bebas terhadap sales performance sebagai variabel terikat pada agen asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance. Penelitian ini dilakukan di kantor keagenan Inspiring yang berperingkat ke-sepuluh di Indonesia dengan total agen 200 orang dan responden sebanyak 105 orang dengan periode waktu penelitian dari April sampai dengan Mei 2014. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan non-probability purposive sampling. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa financial reward mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap pencapaian sales performance sehingga perlu dikaji lebih jauh jenis-jenis financial reward yang diharapkan oleh para agen agar dapat meningkatkan sales performance-nya. Sedangkan job-demand for learning dan need for achievement tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sales performance meskipun hasil analisis deskriptif menunjukkan variabel job-demand for learning dan need for achievement merupakan hal yang dianggap penting oleh agen. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk meneliti faktor lain yang mempengaruhi pencapaian sales performance seperti jenis pelatihan dan pengembangan diri yang tepat, brand/corporate image dan budaya perusahaan. Perusahaan juga sebaiknya dapat merancang program reward yang lebih kompetitif bagi agen agar pencapaian target penjualan dapat maksimal. ...... The purpose of this research is to find out the impact of financial reward, jobdemand for learning and need for achievement as independent variables to sales performance as dependent variabel in PT Prudential Life Assurance. This research is conducted in one of agency offices, Inspiring, which is ranked as number 10 among other agency offices in Indonesia. Total numbers of agents is 200 people with 105 respondents, during the period of April to May 2014. The research method is quantitative with non-probability purposive sampling. Based on the research, it is known that financial reward has a significant but negative impact to the sales performance therefore it is necessary to further study other type of financial rewards which are expected by agents in order to boost the sales performance. as for job-demand for learning and need for achievement do not have impact to the sales performance although form the descriptive analysis it shows that job-demand for learning and need for achievement are important things according to agents. Based on the above result, it is recommended to do further research on other factors that can affect to the achievement of sales performance such as a proper training and development program, brand/corporate image and corporate culture. It is also suggested for the company to prepare a competitive reward program for agents to reach a maximum achievement of sales performance.

Abstrak :
Pada industri pertambangan batubara, salah satu instrumen hukum adalah Perjanjian Karya. Perjanjian ini dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontrakt swasta. Istilah perjanjian karya dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Sedangkan istilah yang digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (yang selanjutnya disingkat PKP2B). Jadi PKP2B merupakan perjanjian yang dibuat Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing. Kontraktor enggan melakukan eksplorasi karena banyaknya masalah internal yang harus dibenahi diantaranya sistem perpajakan. Tentu pemerintah tidak membiarkan masalah tersebut menghalangi aliran dana ke sektor pertambangan batubara. Peningkatan daya investasi pun dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian insentif pajak. Dalam penulisan Karya Akhir ini, untuk melakukan tinjauan insentif pajak bas industri pertambangan batubara di Indonesia, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode analisis kinerja dan pengalaman individual, serta perilaku institusi dengan cara penggunaan bahan dokumenter. Dengan analisis penggunaan bahan dokumenter ini akan menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat bagi analisis data yang membutuhkan dukungan informasi dari bahan dokumen sehingga dapat menjelaskan keterkaitan objek-objek yang dianalisis satu dengan lainnya dalam hal ini keterkaitan antara Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara di Indonesia, regular rperpajakan, insentif pajak pada industri pertambangan batubara di Indonesia, dan persepsi investor terhadap prospek industri pertambangan batubara di Indonesia. Dari hasil kajian terhadap insentif pajak pada industri pertambangan batubara Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara dengan membuat Kebijakan Batubai Nasional (KBN); (2) Pada hakikatnya regulasi perpajakan pada industri pertambangan batubara di Indonesia diperlakukan khusus {lex specialist) dan dipersamakan dengan Undang Undang. Dengan perkataan lain, apabila dalam Kontrak Kerjasama Batubara tidak diati mengenai perpajakan yang ada, maka UU Perpajakan berlaku secara umum; (3) Insentif paja yang diberikan pada industri pertambangan batubara di Indonesia sesuai yang tertera pada PKB2B masing-masing Generasi PKP2B; (4) Persepsi investor pada umumnya menyataka prospek industri pertambangan batubara di Indonesia kurang begitu bagus karena tidak adan) investasi baru pada pertambangan batubara maka dapat dipastikan jumlahnya bakal merosot......In the coal mining industry, one of the legal instruments is a Work Agreement. This agreement is made between the Government of Indonesia and a private contracting company. The term contract of work can be found in Article 10 paragraphs (2) and (3) of Law Number 11 of 1967 concerning Basic Mining Provisions. Meanwhile, the term used in Presidential Decree Number 75 of 1996 concerning the Main Provisions of Coal Mining Concession Work Agreement is Coal Mining Concession Work Agreement (hereinafter abbreviated as PKP2B). So PKP2B is an agreement made by the Government of the Republic of Indonesia with foreign private companies. Contractors are reluctant to explore because of the many internal problems that must be addressed, including the tax system. Of course, the government does not allow this problem to hinder the flow of funds to the coal mining sector. The government also increases investment power through various policies, such as the provision of tax incentives. In writing this final paper, to review the incentives for the coal mining industry in Indonesia, the author uses qualitative data analysis with the method of analyzing individual performance and experience, as well as institutional behavior by using documentary materials. With this analysis of the use of documentary materials, it will produce useful documentation for data analysis that requires information support from document materials so that it can explain the relationship between the objects analyzed with one another in this case the relationship between the Indonesian Government's policies to support the increase in the use of coal in Indonesia, regular taxation, tax incentives on the coal mining industry in Indonesia, and investors' perceptions of the prospects for the coal mining industry in Indonesia. From the results of a study of tax incentives in the Indonesian coal mining industry, it can be concluded as follows: (1) The Indonesian Government's policy to support the increase in coal utilization is by making the National Batubai Policy (KBN); (2) In essence, tax regulations on the coal mining industry in Indonesia are treated specifically (lex specialist) and are equated with the Law. In other words, if the Coal Cooperation Contract does not comply with the existing taxation, then the Taxation Law applies in general; (3) The tax incentives given to the coal mining industry in Indonesia are as stated in the PKB2B of each Generation of PKP2B; (4) The general perception of investors is that the prospect of the coal mining industry in Indonesia is not very good because there is no new investment in coal mining, so it is certain that the number will decline.

Abstrak :
Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Pada dasarnya, fasilitas pembebasan bea masuk diberikan guna menunjang pembangunan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk impor bajaj adalah karena bajaj bukan termasuk kendaraan umum yang memiliki fungsi vital bagi transportasi Indonesia. ...... Jakarta Transportation Agency has applied for exemption of import duty on gas-fueled bajaj. However, the request was not granted by the Ministry of Finance. This study aims to explain the background of not granting exemption of import duty on gas-fueled bajaj. Basically, the import duty exemption is given to support national development. This thesis uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results showed that the background is not given import duty exemption for Bajaj three-wheeler because bajaj is not including public transport which has a vital function for the Indonesian transport.

Abstrak :
Sebagai upaya dalam merespon dan memulihkan dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, kepala daerah melalui kewenangannya memberikan fasilitas insentif PBB-P2 berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrarif yang dituangkan dalam peraturan gubernur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari implementasi kebijakan serta hambatan yang terjadi selama kebijakan insentif PBB-P2 pada masa pandemi diberlakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi dilaksanakan secara terstruktur dan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Kemudian, hambatan yang muncul dari implementasi kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi antara lain kebijakan yang dinilai cenderung populis, tarif insentif yang diberikan semakin besar dapat menyebabkan potential loss semakin besar, serta proses perumusan kebijakan yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama. ...... As an effort to respond and restore the impact caused by the Covid-19 pandemic, regional heads through their authority provide PBB-P2 incentive facilities in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions as outlined in governor regulations This study aims to analyze the implementation of the policy implementation and the obstacles that occurred during the PBB-P2 incentive policy during the pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews with relevant informants. The results of the research show that the provision of PBB-P2 incentive policies during the pandemic was carried out in a structured manner and had a positive impact on the people who took advantage of it. Then, the obstacles that arose from the implementation of the PBB-P2 incentive policy during the pandemic included policies that were considered to tend to be populist, higher incentive rates that were given could lead to greater potential losses, and a long and time-consuming policy formulation process.