Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, sejauhmana melalui pidana penjara jangka pendek tujuan pemidanaan dapat tercapai.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kalianda dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda.Pidana penjara yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan pada intinya mempunyai maksud agar pada masa pemidanaan terhadap terdakwa dapat dilakukan pembinaan, namun ternyata dalam hal terdakwa dijatuhi pidana penjara jangka pendek, karena pendeknya waktu pemidanaan, pembinaan justru tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu pidana penjara jangka pendek sebagai suatu sarana pemidanaan dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan perlu pengkajian lebih jauh terutama dari sisi hak asasi narapidana maupun dari sisi Hakim sebagai aparat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dihadapi terdakwa. Berangkat dari Mori Utilitarian yang mempunyai titik tekan pada aspek kemanfaatan, dimana berpijak pada teori ini bahwa suatu pemidanaan harus dapat memberi manfaat baik bagi pelaku maupun masyarakat, dan jika tidak mampu memberi manfaat maka suatu pemidanaan menjadi tidak bernilai. Selanjutnya berdasarkan penelilian yang dilakukan terungkap banyak hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan pemidanaan melalui pidana penjara jangka pendek.Menghargai hak asasi manusia dan menghormati martabat manusia harus berlaku bagi setiap orang atau setiap anggota masyarakat, termasuk anggota masyarakat yang sedang menjalani pidana penjara ataupun yang sedang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu dalam rangka melindungi hak asasi manusia dan martabat manusia, mengurangi kebebasan manusia haruslah menjadi bahan pemikiran sedalam-dalamnya sekalipun dengan alasan untuk menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana. Pemidanaan yang lebih merugikan daripada tindak pidana yang dilakukan merupakan penindasan terhadap hak-hak asasi terpidana, karena walaupun memang pidana mengandung suatu penderitaan akan tetapi janganlah pidana membawa seseorang pada jurang kesengsaraan.

---

This research is aimed at conducting a research in perspective of human rights as regards to what extent the short term imprisonment brings the accomplishment of the purpose of criminal punishment.

This research employing a qualitative methodology of research with location of research in Kalianda District Court and Kalianda Penitentiary Institution.

Imprisonment sentence exercised in penitentiary institution in essence is addressed to conduct a mental up-building to the accused during the criminal sentence nonetheless it turns out that mental up-building can not be realized to the accused sentenced to the short term imprisonment in the light of limited time for the criminal sentence and up-building. Therefore the short term imprisonment as a media of criminal sentence in term of bringing the accomplishment of the criminal sentence calls for further review particularly in the perspective of the criminal's human rights. Commencing from the Utilitarian Theory emphasized on the usefulness aspects place a criminal sentence oriented to contributed a benefit either to the actor or community, and when it fails to contribute a benefit, a criminal sentence shall became valueless. Henceforth the research reveals many barriers which impede the accomplishment of criminal sentence through a short term imprisonment.

Respecting Human Rights and the Human Dignity must be awarded to every body or every member of community including member of community who are in imprisonment or in face of conflict in the laws. Therefore, in term of protecting the human rights and human dignity, relieving freedom of human being shall serve as a deep analysis despite it is aimed at sentencing a person who commits criminal act. A criminal sentence which inflicts more losses rather than a criminal act committed constitutes an oppression to the human rights of the criminal despite an imprisonment bears the essence of suffering but the crime should not bring a person into misery."

"Peranan penerimaan negara dari sektor perpajakan dari waktu ke waktu semakin menempati peranan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran Negara. Untuk menjamin penerimaan Negara dari sektor perpajakan tersebut diperlukan suatu tindakan penagihan oleh Fiskus. Tindakan penagihan tersebut dapat melalui suatu alat paksa, yang salah satunya adalah Penyanderaan terhadap diri Wajib Pajak yang beritikad tidak baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan Penyanderaan tersebut menimbulkan permasalahan yang diperdebatkan mengenai kemungkinan terlanggarnya Hak Asasi Manusia Wajib Pajak yang di Sandera, dan kewenangan dari Fiskus sebagai pelaksana dari Penyanderaan. Penyanderaan walaupun merupakan tindakan perampasan kemerdekaan yang memungkinkan dipandang sebagai tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia namun hal tersebut dalam lingkup Hukum Pajak dapat dibenarkan. Pembenaran tindakan Penyanderaan dalam hukum pajak karena pelaksanaan Penyanderaan tersebut untuk melindungi kepentingan negara yang didalamnya terdapat Hak Asasi Manusia seluruh Warga Negara. Pelaksanaan Penyanderaan juga diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan. Fiskus pun sebagai pelaksana dari Penyanderaan tersebut memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pajak yang bersifat lex specialis untuk melakukan Penyanderaan atas dasar kekuatan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial. Penyanderaan merupakan alat paksa yang harus dilaksanakan secara selektif, hati-hati, dan efektif sehingga merupakan alat paksa terakhir yang diambil Fiskus untuk menjamin penerimaan Negara. Tujuan utama dari dilaksanakannya Penyanderaan bukan sebagai hukuman namun agar Wajib Pajak segera membayar pajak terutangnya sehingga memang bukan kuantitasnya yang diutamakan dalam Pelaksanaan Penyanderaan namun kualitasnya berupa deterent effect yang diharapkan. Diharapkan dengan adanya Penyanderaan tersebut Wajib Pajak dapat segera membayar pajak teruangnya dengan segera, sehingga terwujud kesadararan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya."

"Pidana penjara seumur hidup akan selalu dihadapkan dengan suatu persoalan pergulatan tentang kemanusiaan. Disatu sisi pidana penjara seumur hidup digunakan sebagai sarana represif untuk melindungi masyarakat dari perbuatan dan pelaku kejahatan yang dipandang sangat membahayakan. Namun di sisi lain pidana penjara seumur hidup meniadakan hak narapidana mengakhiri masa menjalankan pidana. Garis kebijakan tujuan pelaksanaan pidana di Indonesia adalah pemasyarakan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Meskipun pidana penjara seumur hidup dalam kenyataannya masih digunakan, namun dalam praktik pelaksanaannya cenderung berusaha untuk menyesuaikan dengan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pembinaan. Hal demikian ditempuh untuk mengatasi benturan kepentingan dalam konsep pemasyarakatan yang berorientasi kepada rehabilitasi dan resosialisasi narapidana untuk kembali ke masyarakat dan kepentingan untuk memisahkan narapidana dengan masyarakat dalam jangka waktu lama. Perlu kearifan dalam memandang tujuan pemidanaan yang tidak bermaksud semata memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat dalam jangka waktu lama demi alasan suatu pelanggaran hukum. Meskipun pemidanaan disahkan sebagai konsekuensi atas suatu perbuatan yang melanggar hukum, namun secara substansial dan pelaksanaanya hendaknya menghormati narapidana sebagai manusia yang dijadikan obyek pemidanaan. Bagaimanapun tidak ada perbuatan yang secara absolut terus menerus membahayakan masyarakat dan tidak ada pelaku kejahatan yang memiliki kesalahan absolut atau sama sekali tidak dapat diperbaiki. Jika demikian faktanya bukankah suatu hal yang berlebihan apabila pidana penjara diterapkan hanya semata-mata difokuskan kepada perampasan kebebasan seseorang selama hidup tanpa memberi kesempatan untuk kembali kepada masyarakat ?. Bukankah hal demikian merupakan pemidanaan yang cenderung melanggar HAM seseorang, yakni hak kebebasan yang menurut hukum dilindungi keberadaannya"

"Tesis ini membahas mengenai pidana penjara yang dilaksanakan di rumah tahanan yang seharusnya dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Hal mengenai tempat pelaksanaan pidana sebenarnya sudah diatur dengan cukup baik dalam beberapa peraturan di Indonesia salah satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan jika lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pidana penjara sementara rumah tahanan adalah tempat untuk seorang yang berstatus sebagai tersangka/terdakwa menjalani masa tahanannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, desertasi, artikel dan berita online. Kesimpulan dari penelitian ini ditemukan adanya narapidana yang menjalani pidana penjaraanya di rumah tahanan, termasuk para pejabat yang dijatuhi pidana penjara namun ditempatkan di rumah tahanan. Efektifitas pembinaan di rumah tahanan menjadi dipertanyakan karena sarana dan prasarananya yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan, selain itu pembinaan di lembaga pemasyarakatan sendiri diragukan efektivitasnya. Perlu adanya suatu pembaruan dalam undang-undang pemasyarakatan agar menjadi lebih jelas untuk masalah fungsi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan terutama untuk masalah penempatan tahanan dan narapidana, kemudian fasilitas yang perlu ditambah agar pembinaan bisa menjadi efektif serta diperlukan suatu bentujk pemidanaan alternatif yang menggantikan pidana penjara untuk mencegah terjadinya Overcrowded, baik di rumah tahanan dan juga lembaga pemasyarakatan.

---

This thesis discusses imprisonment which is carried out in a detention center which should be carried out in a correctional facility. Matters regarding the place of the execution of the crime are regulated quite well in several regulations in Indonesia, one of which is Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. In this law, if the correctional facility is a place to carry out sentences while the detention house is a place for a person who is a suspect/defendant to serve his term of detention. The method used in this research is the normative juridical using primary legal materials in the form of regulations, government regulations, and ministerial decrees, and secondary legal materials in the form of books, journals, theses, theses, dissertations, articles, and online news. The conclusion of this study found that there are prisoners serving prison terms in detention centers, including officials who were sentenced to imprisonment but were placed in detention centers. The effectiveness of guidance in a detention center is questioned because the facilities and infrastructure are different from those of the correctional facility, besides that, he can trust the guidance in the correctional institution itself. There is a need for reform in the law so that it becomes clearer for the problem of the function of prisons and detention centers, especially for the problem of placing prisoners and prisoners, then the facilities that need to be added so that guidance can be effective and an alternative form of punishment is needed to prevent overcrowding, both in detention centers and prisons."

"Berkembangnya internet turut mempermudah penggunanya untuk mencari pasangannya. Namun, tanpa disadari hal ini membawa resiko tersendiri, salah satu resikonya adalah catfish yang merupakan salah satu bentuk dari false identity. Berangkat dari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penetrasi sosial yang terjadi pada hubungan dengan false identity. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dan metode studi kasus. Melalui wawancara dan observasi ditemukan bahwa pada online dating terjadi tahap pre-orientasi sebagai tahapan awal persiapan proses penetrasi sosial, dimana dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh motivasi pengguna pada saat melakukan online dating. Motivasi disini melandasi setiap tindakan pengguna dalam tiap proses penetrasi sosial. Hubungan dengan penggunaan false identity di dalamnya akan mengalami deterioration yang berujung pada interpersonal separation karena kegagalan face-to-face meeting. Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa penting untuk memiliki kemampuan literasi digital supaya dapat terhindar dari tindakan penipuan di online media.

---

The development of internet has made it easier for users to find a partner. However, without realizing it, this carries its own risks, one of the risks is that catfish is a form of false identity. It aims to determine the process of social penetration that occurs in the relationship with false identity. This study uses post-positivist paradigm and case study method. Through interviews and observations, it was found that in online dating, there is pre-orientation stage as the initial stage of preparation for social penetration process, which strongly influenced by user motivation when doing online dating. Motivation here, underlies in every user action in each social penetration process. The relationship which uses false identity will experience deterioration which leads to interpersonal separation due to the failure of face-to-face meetings. In addition, it was found that it is important to have digital literacy to avoid fraud in online media."

"Di dalam perkembangan praktek pemenjaraan, muncul berbagai permasalahan yang membuat pertanyaan besar mengenai kemampuan pemenjaraan itu sendiri dalam mencapai tujuan berdasarkan rasionalitasnya. Sejak abad ke-19, diskursus dan praktek pemenjaraan dilakukan melalui strategi pendisiplinan yang dalam penologi disebut dengan rehabilitasi atau reformasi. Berdasarkan rasionalitas ini, dikembangkan sejumlah teknologi yang berupaya menghilangkan sifat kriminal sehingga mencegahnya melakukan kembali kejahatan setelah bebas dari penjara.Namun, munculnya residivisme, terbentuknya budaya penjara, stigma dan penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana, digunakannya penjara sebagai instrumen kekuasaan politik dan ekonomi menunjukkan sebuah paradoks, inkonsistensi, atau diskontinuitas antara praktek pemenjaraan dengan rasionalitasnya.Disertasi ini mencoba menjelaskan secara filosofis diskontinuitas praktek pemenjaraandengan menggunakan kerangka berfikir Michel Foucault. Metodologi yang digunakanadalah analisa diskursus arkeologi/genealogi yang juga dikembangkan oleh Michel Foucault. Disertasi ini mengembangkan lebih jauh argumentasi Michel Foucault di dalam discipline and punish mengenai bekerjanya kekuasaan destruktif dalam pemenjaraan, dengan mengkaitkannya dengan sejumlah permasalahan yang merupakan bentuk diskontinuitas diskursus/praktek pemenjaraan. Untuk menjaga jarak dengan pemikiran Foucault, disertasi ini menggunakan pendekatan kapabilitas manusia dari Amartya Sen untuk menjelaskan kondisi manusia di dalam pemenjaraan.Kesimpulan disertasi ini adalah pemenjaraan merupakan sebuah diskursus/praktek yang diskontinu. Sebuah kondisi yang paradoks atau inkonsisten dengan rasionalitas yang mendasarinya. Disertasi ini mengkonseptualisasi kondisi diskontinuitas diskursus/praktek tersebut sebagai irrasionalitas pemenjaraan. Refleksi filosofis penelitian ini tidak berujung pada peniadaan penjara sebagai bentuk penghukuman. Namun, diskontinuitas praktek pemenjaraan mendorong perlunya diskursus alternatif dari penghukuman.

---

In the development of the practic of imprisonment, there some emerging issues that make the big questions about the ability of imprisonment itself to achieving the goal beased on its rationality. Since the 19th century, the discourse and practice of imprisonment done through a disciplinary strategy in penology called rehabilitation or reformation. Based on this rationalities, imprisonment developed a number of technologies that seek to reduce the criminal nature that can prevented the prisoners from reoffending after release from prison.However, the emergence of recidivism, a prison culture, stigma and social rejection of former inmates, and the used of prison as an political and economic power suggests a paradox, inconsistency, or discontinuity between the practice of imprisonment with the rationality. This dissertation tries to explain philosophically the discontinuity of imprisonment practices using Michel Foucault frameworks. As well as the archaeology/genealogy discourse analysis which also developed by Foucault.This dissertation develops further Foucault?s arguments in Discipline and Punish about the destructive power of imprisonment, by linking to a number of problems which is a form of discourse/practice discontinuity. To keep a distance with Foucault?s thinking, this dissertation uses the human capability approach of Amartya Sen in explaining the human condition in imprisonment.The conclution of this dissertation is imprisonment as a discourse/practice is discontinued. A paradox conditions or inconsistency with the underlying rationality. This dissertation conceptualize such discourse/practice discontinuity as an imprisonment irrationality. Philosophical reflection of this study does not lead to the elimination of prison as a form of punishment. However, the practice discontinuity of imprisonment urges the need for an alternative discourse in punishment."

"Penahanan menyebabkan terputusnya interaksi anak dengan dunia luar. Kondisi ini membuat anak menunjukkan tanda-tanda stres sehingga dibutuhkan dukungan sosial pada anak yang berada di lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan tingkat stres anak selama menjalani penahanan. Desain penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 49 dengan kriteria merupakan anak pidana yang telah menjalani 1/3 masa penahanan berjenis kelamin laki-laki, dan baru menjalani penahanan pertama kali. Analisis yang digunakan univariat, bivariat (chi square). Hasil penelitian yang didapatkan masih rendah dalam hal dukungan emosional, dukungan instrumental, dan dukungan informasional. Rekomendasi penelitian ini untuk meningkatkan kualitas dukungan dalam bentuk peer group support dan training of parents.

---

Penahanan menyebabkan terputusnya interaksi anak dengan dunia luar. Kondisi ini membuat anak menunjukkan tanda-tanda stres sehingga dibutuhkan dukungan sosial pada anak yang berada di lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan tingkat stres anak selama menjalani penahanan. Desain penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 49 dengan kriteria merupakan anak pidana yang telah menjalani 1/3 masa penahanan berjenis kelamin laki-laki, dan baru menjalani penahanan pertama kali. Analisis yang digunakan univariat, bivariat (chi square). Hasil penelitian yang didapatkan masih rendah dalam hal dukungan emosional, dukungan instrumental, dan dukungan informasional. Rekomendasi penelitian ini untuk meningkatkan kualitas dukungan dalam bentuk peer group support dan training of parents."

"ABSTRAKPemenjaraan perempuan tidak hanya menimbulkan reaksi jera, tetapi juga berdampak pada perannya sebagai ibu. Tesis ini menjelaskan pengalaman narapidana dalam melaksanakan peran sebagai ibu selama pemenjaraan. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomenologi terhadap narapidana perempuan di Rutan Kelas IIA Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan efikasi diri ibu yang tinggi dan perilaku positif dalam pengasuhan anak selama pemenjaraan. Narapidana perempuan mengalami berbagai hambatan pengasuhan anak yang mengakibatkan tekanan psikologis. Pemenjaraan juga berdampak pada proses keluarga yang terganggu. Namun, ibu menunjukkan koping adaptif terhadap kondisi pemenjaraan yang didukung dengan adanya dukungan sosial bagi narapidana sebagai ibu. Penelitian menunjukkan keterbutuhan program dari lembaga pemasyarakatan tentang pengasuhan anak selama pemenjaraan.

---

ABSTRACTWomen imprisonment not only provokes a deterrent reaction, but also affects her role as a mother. This thesis describes the experience of inmates in performing the role of mother during imprisonment. This research uses qualitative design with phenomenological approach to female prisoners at Rutan Kelas IIA Jakarta Timur. The results showed high self efficacy of mothers and positive behaviors in child care during imprisonment. Female prisoners experience a variety of childrearing barriers that result in psychological distress. Imprisonment also affects the disturbed family process. However, mothers demonstrate adaptive coping of imprisonment conditions supported by social support for prisoners as mothers. Research shows the program 39 s impartiality of prisons about childcare during imprisonment. "