Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Faktur Pajak berbentuk elektronik merupakan Faktur Pajak yang secara bertahap telah dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berbentuk elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah gambaran mengenai impelementasi tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik terutama pada berdasarkan KEP-136/PJ/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, ditinjau dari Content of Policy, jenis manfaat dan kemudahan yang dihasilkan dengan adanya kebijakan ini telah dirasakan oleh PKP yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, antara lain dalam hal pembuatannya, terdapatnya QR Code sebagai pengganti tanda tangan basah dan PKP dapat mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak secara online melalui website DJP atau melalui aplikasi e-Faktur. Sedangkan, ditinjau dari Context of Implementation, implementasi Kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik masih memiliki beberapa permasalahan, antara lain dalam pemberitahuan sosialisasi dan penetapan, PKP merasakan penyampaianpenyampaian tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang berdekatan, masih banyaknya kendala terkait teknis aplikasi membutuhkan perbaikan dari pihak DJP, serta respon dari pihak DJP pun yang menyediakan Contact Center masih dinilai kurang menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh PKP. ......Electronic tax invoice is a tax invoice that has been gradually developed by utilizing technological advances in electronic form. This research was conducted to provide an overview of the implementation of publishing and reporting procedure of electronic tax invoice based on the KEP-136/PJ/2014. This research used a qualitative approach with descriptive research purposes. Data collected through the study of literature and in-depth interviews. The results of this study show that, from the view of Content of Policy, types of benefits produced in the presence of this policy has been felt by PKP which has required to make a Tax Invoice in electronic form, such as in the publishing, the presence of a QR Code in lieu of a wet signature and PKP can apply for a Tax Invoice serial number online through the DGT website or through e-Invoicing. Meanwhile, from the view of the Context of Implementation, Regulation of Publishing and Reporting Procedure of Electronic Tax Invoice still have some problems, among others, in the notice of socialization and determination, PKP feel the notification is done within the adjacent, there are still many technical problems related to applications requiring maintenance from the DGT, and the response of the DGT who provides contact center is still considered less respond to the questions raised by the PKP.

Abstrak :
Objective for the paper is to depict the concept of PES (Payment for Environmental Services) and its implementation in the Cidanau Watershed.This paper is a success story of PES implementation starting from the early adaption of the concept......

Abstrak :
This research have SIM-Q Queue simulator sofware implementation and designed which behavioral simulation queue system according to given system architecture system architecturedesigned by taking elementary idea of diagram from emit a stream of made moderate GPSS simulation language methodology orient object (MBO) Coad Yourdon used as by methodologies to analyse and design SIM-Q....

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini ingin melihat implementasi Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) di dua madrasah swasta di Lampung dan mendeskripsikan proses partisipasi masyarakat dalam kegiatan madrasah. Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa implementasi MBS/M di dua madrasah swasta ini berbeda berdasar latar belakang, iklim, otonomisasi, tenaga pengajar, dan gaya kepemimpinan. Partisipasi masyarakat masih terbatas hanya pada keikutsertaan masyarakat dalam implementasi atau penerapan berbagai program pendidikan yang diselenggarakan oleh madrasah. Meski demikian, ada peluang untuk peningkatan partisipasi ketika muncul kapital sosial yang mempunyai fungsi bonding dan bridging diketengahkan sebagai strategi implementasi kebijakan MBS/M di madrasah. Oleh karena itu, madrasah masih memerlukan pembinaan yang berkesinambungan terkait aspek pelibatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan mutu madrasah yang berkelanjutan.

---

ABSTRACT
This study wants to examine the implementation of School/Madrasah Based Management? (MBS/M) in two private islamic school (madrasah) in Lampung and the process of public participation in these two madrasah. Using the method of case study, this study found that the implementation of MBS/M in two private madrasah is different based on their background, climate, autonomy, teachers, and leadership style. Community participation in these two madrasah is limited to the implementation or application of a variety of educational programs organized by the madrasah. However, there are opportunities for increased public participation when the social capital appears at the process of participation. It has the function of bonding and bridging among community. Therefore, a madrasah still require continuous guidance related to the involvement of the community in order to improve the quality of madrasah sustainable.;This study wants to examine the implementation of ?School/Madrasah Based Management? (MBS/M) in two private islamic school (madrasah) in Lampung and the process of public participation in these two madrasah. Using the method of case study, this study found that the implementation of MBS/M in two private madrasah is different based on their background, climate, autonomy, teachers, and leadership style. Community participation in these two madrasah is limited to the implementation or application of a variety of educational programs organized by the madrasah. However, there are opportunities for increased public participation when the social capital appears at the process of participation. It has the function of bonding and bridging among community. Therefore, a madrasah still require continuous guidance related to the involvement of the community in order to improve the quality of madrasah sustainable.;This study wants to examine the implementation of ?School/Madrasah Based Management? (MBS/M) in two private islamic school (madrasah) in Lampung and the process of public participation in these two madrasah. Using the method of case study, this study found that the implementation of MBS/M in two private madrasah is different based on their background, climate, autonomy, teachers, and leadership style. Community participation in these two madrasah is limited to the implementation or application of a variety of educational programs organized by the madrasah. However, there are opportunities for increased public participation when the social capital appears at the process of participation. It has the function of bonding and bridging among community. Therefore, a madrasah still require continuous guidance related to the involvement of the community in order to improve the quality of madrasah sustainable., This study wants to examine the implementation of ‘School/Madrasah Based Management’ (MBS/M) in two private islamic school (madrasah) in Lampung and the process of public participation in these two madrasah. Using the method of case study, this study found that the implementation of MBS/M in two private madrasah is different based on their background, climate, autonomy, teachers, and leadership style. Community participation in these two madrasah is limited to the implementation or application of a variety of educational programs organized by the madrasah. However, there are opportunities for increased public participation when the social capital appears at the process of participation. It has the function of bonding and bridging among community. Therefore, a madrasah still require continuous guidance related to the involvement of the community in order to improve the quality of madrasah sustainable.]

Abstrak :
Dalam mengatasi persoalan ketersediaan rumah bagi MBR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan berupa pengenaan kewajiban kepada pengembang untuk menyediakan dan membiayai rumah susun sederhana/murah (RSS/M) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 20% dari luas efektif yang dikembangkan. Alternatif lain dalam pemenuhan kewajiban tersebut adalah konversi dalam bentuk dana yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi nilai ekonomis dari pemenuhan kewajiban pengembang dalam penyediaan rumah susun sederhana bagi MBR yang muncul akibat kebijakan dimaksud dan membandingkan antara penyerahan dalam bentuk bangunan dengan konversi kewajiban dalam bentuk dana. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa potensi ekonomi dari kontribusi kewajiban pengembang mampu mengurangi backlog. Terdapat kesenjangan pandangan antara Pemerintah dan Pengembang dalam menentukan pilihan kebijakan. Konversi memberikan kemudahan bagi pengembang dalam memenuhi kewajibannya, karena nilai konversi lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun RSS/M. Sementara Pemerintah Provinsi memandang konversi tidak dapat mengatasi persoalan sebenarnya dalam penyediaan RSS/M karena dana hasil konversi tidak bisa digunakan langsung untuk perbaikan layanan perumahan. Dana tersebut termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah, digunakan untuk pembangunan kota secara umum. Regulasi yang jelas dan penerapan yang konsisten disertai dengan sanksi, serta penegakkan hukum yang kuat diperlukan untuk menjamin ketersediaan hunian yang berimbang dengan mengutamakan rumah publik. ......In addressing the issue of housing for low incomes communities, Jakarta Provincial Government has created policies that use obligation for developers to provide social housingfor low-income society as much as20% of the effective area developed. Another alternative in the fulfillment of this liability is conversion into funds that granted to the Jakarta Provincial Government. The purposes of the study are to analyzing the potential economic value for the fulfillment of the developer obligationson providingsocial housing for lowincome communities comes from the policy and comparing the submission in the form of a building with an obligation conversion in cash. The result shows that economics potential of contribution liability of developers were able to reduce the backlog. There is a gap between the Government and developer point of view in determining the alternatives. Conversion facilitates the developers to meet its liability easily, because the conversion value is lower if it`s compared to the cost to build the social housing. While in fact Jakarta Provincial Government looked at the conversion cannot overcome the problems on providing social housing because the funds from the conversion cannot be used directly as a housing repairing services. The funds included in legal others revenue, used to urban development in general. Clear regulation and consistent application accompanied by punishments, and strong law enforcement is required to ensure availability on providing housing that balanced with priority the public housing and at the other hand control the development of commercial housing.

Abstrak :
Keberadaan PKL yang sporadis dan tak teratur mengesankan tidak ada penanganan yang jelas dari pemerintah DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat. Oleh karenanya dilakukan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan PKL di DKI Jakarta yang bertujuan untuk: (1) Menjelaskan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani PKL saat ini; (2) Memaparkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan implementasi penanganan PKL di DKI Jakarta. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 empat faktor atau variabel penting dalam kebijakan publik, yaitu: komunikasi (communication), sumber-sumber (resources), kecondongan (dispositions), atau perilaku (attitudes), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Edward III. 1980 hal. 9-10). Selain itu analisis juga dilakukan dengan melihat beberapa faktor eksternal sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Penelitian dilakukan dengan metode positis kualitatif dengan menggunakan model analisis ilustratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal, seperti premanisme, sikap masyarakat dan kondisi perekonomian negara, Rekomendasi yang diberikan oleh penelitian antara lain meningkatkan kemampuan personel fisik dan wawasan, serta etika para pelaksanaan kebijakan, pembinaan satu atap oleh Dinas KUKM untuk PKL resmi dan ilegal, dan merancang upaya sistematis pemberantasan premanisme dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian.

---

The sporadic, yet unorganized location of stallers seems to indicate the absence of arrangement by the local government of DKI Jakarta especially Central Jakarta. Therefore, a reaserch has been conducted in order to find out the policy implementation of staller arrangement in DKI Jakarta with a case study of Central Jakarta aiming to (1) explain the policy implementation conducted by the local government of DKI Jakarta in arranging stallers; (2) elaborate factors contributing to the success and failure of the policy implementation. There are four analyzing tools used: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure (Edward III. 1980 page. 9-10). Furthermore the analysis also conducted by considering the external factors in regards to Grindle (1980) saying that the success of policy implementation is influenced by two major variables namely content of policy and context of implementation. The research uses positivistic qualitative method and applies illustrative model in data analysis. Research shows that the policy implementation is not only influenced by the internal factors, but also the external ones, such as premanism (bullying practices), people?s responses, and monetary condition of the country. A set of recommendation is then given, such as enhancing the capability of the implementors both physically and intellectually, one stop training service by institution of Cooperation, Small and Middle Business to both formal and informal/illegal stallers, and conducting premanism eradication systematically together with the Police.

Abstrak :
Dalam implementasi kebijakan pembentukan Account Representative terdapat berbagai permasalahan yang terjadi, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap implementasi kebijakan tersebut. Analisis yang dilakukan dibatasi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan melalui pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Dari analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa: 1) terdapat penyimpangan pengertian dari konsep kebijakan pembentukan Account Representative, 2) ditemukan banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasinya, dan 3) telah banyak upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi permasalahan yang ada, sedangkan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara masih belum maksimal.

---

In the implementation of policy about Accounts Representative formation, there are various problems occurred, so we need to analyze the implementation of the policy. The analysis conducted is limited to the Tax Office Madya Jakarta Utara. Research conducted using qualitative research methods and descriptive design using data collection techniques such as library research and field research that involved observation and depth interviews. The analysis shows that: 1) there was a deviation from the concept of understanding policy about Account Representative formation, 2) many problems were found occur in implementation, and 3) The Directorate General of Taxes have made a lot of effort to overcome the existing problems, while efforts conducted by the Tax Office Madya Jakarta Utara still not maximal.