Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada perubahan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Kantor Imigrasi dalam hal peran dari pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta untuk melakukan pemeriksaan keberangkatan TKI ke luar negeri. Dalam penelitian ini akan menggambarkan analisis dan evaluasi terhadap kebijakan sesuai dengan Nota Dinas Nomor W7.FD.UM.01.01.3033 tahun 2011 yang mengatur kewenangan pejabat imigrasi menolak keberangkatan TKI tanpa kartu KTKLN hingga dilakukan perubahan kebijakan pada tahun 2013 yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap TKI. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode yang digunakan adalah dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibatasi dalam hal pelaksanaan kebijakan pemberian cap keberangkatan oleh Pejabat Imigrasi bagi orang yang keluar wilayah Indonesia dan perubahan kebijakan dalam rentang waktu 2011 sampai dengan 2013 mengenai wewenang Pejabat Imigrasi memeriksa keberangkatan TKI ke luar negeri. Dari temuan hasil penelitian, bahwa dilakukan perubahan kebijakan dikarenakan dalam implementasinya bertentangan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Imigrasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Bahwa pemeriksaan KTKLN perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan pengiriman TKI illegal, namun yang memiliki kewenangan penuh untuk hal tersebut adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transportasi beserta jajarannya termasuk BNP2TKI. Imigrasi tidak memiliki kewenangan tersebut karena kartu KTKLN bukan merupakan jenis Dokumen Perjalanan, dan hanya sebagai dokumen persyaratan TKI formal. Meskipun dengan perubahan tersebut membuka celah terjadinya praktek Perdagangan Orang yang mempengaruhi Ketahanan Nasional negara Indonesia. Faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan diambil dari Model Grindle yang mencakup isi dari kebijakan serta ruang lingkup pelaksana kebijakan. ...... This research focuses on change in policy made by the Head of Immigration Office in terms of the role of immigration officers in Immigration Checkpoint at Soekarno Hatta Airport to examine departure TKI abroad. In this study will illustrate the analysis and evaluation of policies in accordance to the Office Memorandum No. W7.FD.UM.01.01.3033 years 2011 which regulates the authority of immigration officer refusing embarkation of migrant workers had not KTKLN card untill policy changed in 2013 that eliminate immigration officer role unconducted an examination of TKI. Then the factors that influence policy change. This study used a qualitative research by descriptive design. The method used by direct observation, interviews and literature study. Location studies at Immigration Checkpoint in Soekarno-Hatta Airport. In this study, the discussion will be limited in terms of the implementation of the labeling exit mark chop issued by immigration officers to leave Indonesian for the individual concerned and policy changes within the period 2011 to 2013 about the authority of immigration officers examining the departure of TKI abroad. From the research findings, policy changes must be exist because of it could not be implemented due to the contrary between the policy itself and Main Duties and Functions of Immigration as stated in Immigration Act No. 6 of 2011. KTKLN That examination is necessary for prevention delivery of illegal workers, but the one who has the authority for those things are the Ministry of Labour and Transport and his officials including BNP2TKI. Immigration does not have the authorities because KTKLN card excluded the type of Travel Documents, it is just as formal workers required documents. Despite the changes of policy in the practice will opening the gap of Trafficking in Persons affecting Indonesia's National Resilience. Factors of policy changes taken from Grindle?s policy model which includes the contents of policy and context of implementation.

Abstrak :
Penegakan hukum Keimigrasian di Indonesia mengalami banyak permasalan akibat tidak pastinya peraturan dalam Undang-Undang Keimigrasian, karena adanya kewenangan diskresi yang diberikan kepada Pejabat Imigrasi untuk memilih apakah akan memberikan tidakan sanksi Administrasi atau sanksi Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas ultimum remedium dalam Undang-Undang Keimigrasian, faktor-faktor yang menyebabkan Pejabat Imigrasi menggunakan sanksi Administrasi atau sanksi Pidana dan bagaimana praktik penegakan hukum Keimigrasian di Indonesia. Dalam penelitian ini, jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan sejarah, undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cukup dengan penerapan tindakan sanksi administrasi berupa Deportasi, denda dan Penangkalan dapat menyelesaikakan proses penegakan hukum keimigrasian secara cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga asas ultimum remedium dapat diterapkan dalam penegakan hukum Keimigrasian. Penjatuhan sanksi administrasi dapat diterapkan kepada semua pelanggaran dan kejahatan dalam Undang-Undang Keimigrasian, kecuali terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana harus dipertimbangkan dampak dari pelanggaran dan kejahatan yang terjadi apakah pelanggaran dan kejahatan dapat di toleransi oleh masyarakat atau meresahkan masyarakat. Praktek penerapan sanksi pidana keimigrasian di Indonesia masih mengalami kendala diantarahnya overcrowded Lembaga Permasyarakatan, Rudenim, peningkatan biaya operasional setiap kasus, pengungsi yang tinggal tanpa batasan waktu, dan kurangnya koordinasi antara pejabat Imigrasi dengan Kepolisian RI. ...... Immigration law enforcement in Indonesia has many problems due to uncertain regulations in the Immigration Act, because of the discretionary authority granted to Immigration Officials to choose whether to provide administrative sanctions or criminal sanctions. This study aims to find out how the application of the ultimum remedium principle in the Immigration Act, factors that cause Immigration Officials to use Administrative sanctions or Criminal sanctions and how Immigration law enforcement practices in Indonesia. In this study, the type of research used is normative research using historical, legal and conceptual approaches. The results of the study concluded that sufficient implementation of administrative sanctions in the form of Deportation, fines and deterrence could solve the immigration law enforcement process quickly, simply and at a low cost so that the principle of ultimum remedium can be applied in the enforcement of Immigration law. Administrative sanctions can be applied to all violations and crimes under the Immigration Act, except for victims of trafficking and people smuggling. Before imposing a criminal sanction, it must be considered the impact of the violation and the crime that occurred whether the violation and crime can be tolerated by the community or disturbing the community. The practice of implementing immigration criminal sanctions in Indonesia is still experiencing problems in overcrowded Correctional Institutions, Rudenim, increased operational costs for each case, refugees who live without time limits, and lack of coordination between Immigration officials and the Indonesian Police.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian yang akan dilakukan oleh warga negara ganda terbatas sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Peneiitian ini tennasuk peneHtian kualitatif dengan disain deskriptif Pelaksanaan pengawasan terhad-ap pengembalian dokumen keimigrasian tersebut dirasa sangat diperlukan karena dalam hal pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan-pennasalahan yang memiliki potensi konflik karena belum adanya pengaturan dalam hukum nasionai Indonesia mengenai proses pengembalian dokumen Keimigrasian yang merupakan konsekuensi dari pemilihan salah satu kewarganegaraan yang dilakukan anak suhyek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Sehingga penulis kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan pengkajian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dan melakukan wawancara mendalam terhadap nara sumber-nara sumber yang berkompeten dalam permasalahan yang dibahas, sehingga kemudian penulis melakukan analisa. Dari analisa yang dilakukan penulis dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) Pengesahan UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan pada tanggal 1 Agustus 2006 karena dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Rl dan harus memperhatikan persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dimata hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender, 2) Perbedaan mendasar antara UU no 62 tahun 1958 dengan UU na 12 tahun 2006 adalah diakuinya kewarganegaraan ganda yang hanya tetbatas bagi subjck-subjek seperti yang diatur dalam pasal 4 UU No l2 tahun 2006 huruf c,d,h,l dan pasal, 3) Untuk memperoleh status kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir sebelum l Agustus 2006 wajib mendaftarkan diri sedangkan yang lahir setelah itu secara otomatis dapat langsung diajukan, hingga kemudian saat telah dewasa (usia 18-21 tahun) mereka wajib memllih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki dan mengembalikan dokumen keimigrasiannya, namun sampai saat ini belum ada instrumen hukum atau sistem yang ditentukan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian tersebut. Dari hasil penelitian kemudian penulis menyarankan agar dibentuk suatu instrumen hokum yang mengatur pelaksanaan pengembalian dokumen keimigrasian yang dilakukan oleh subjek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat telah dewasa dan menciptakan sebuah sistem komputerisasi secara online guna melakukan proses kontrol terhadap subjek kewarganegaraan ganda terbatas. ......The focus of this research is undergoing alien control on returning the Immigration Document for those subject of Limited Dual Nationalities as written on the Act of No.l2 in the year of 2006 concerning Nationality. This reasearch is included as qualitatif with descriptive deslgn. Undergoing the alien control on returning the Immigration Document stated above is needed because by having this procedure we are not yet relief from problems. Problems that have potential conflict because the Jaw are not yet listed in the environment of Indonesian law that concern on returning 1mmigration Document which are consequence to choose one of lhe nationalities from a child subject of dual nationalities, when they are turning 18 years of age or already married. So the writer then start the research by browsing the taw regulation that valid and also by having a close interview with the higly competent resource in analysing the problem, so further on the writer is analysing it. From this analysis the writer have a conclusion that: 1) The valid of Act No. 12 in the year 2006 concerning Nationalities on the 1st of August 2006 is a result of expiry on previous Act that are nor level with the development society and nation strudure of Republie of Indonesia and have to overlook the equal treatment and civil position in the eye of law also equal right on gender. 2) The basic differences between Act No. 62 in the year 1958 with Act No. 12 in the year 2006 is an acceptance of dual nationalities that only limits for subjects as written on Article 4 No. 12 in the year of 2006 (letter c,d,h,l and Art ide 5) 3)To receive Dual Nationalities Status for the child born before 1st of August 2006 have to apply. while for those who were born after it is automatically can be submitted. So later on when they reach early adulthood (18-21 years of age). They have to choose one nationality and return the other Immigration document, but until now there are no law instrument applied or any system that apply controlling lhe return of Immigration Document From that reasearch the wriler suggest that new instrument of law should he form in a matier of Immigration Document return by subject of dual nationatities when they reach adulthood and form a computerize online system and use to control subject of Limited Dual Nationalities.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah dan mengatasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancam mendalam dari beberapa unsur yang tekait dengan masalah TKI yaitu TKI llegal TKI Legal, PPTKIS, BNP2TKI dan pejabat Direktorat Jenderal lmigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasl sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan paspor, memberangkatkan dan memherikan ijin masuk terhadap orang untuk keluar dan masuk wiiayah Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam menceguh dan mengatasi TKI ilegal. Upaya-upaya yang telah dilakukan olen Direktorat Jenderal Imigrasi belum mampu untuk mencegah dan mengatasi banyaknya Tenaga Kerja Indonesia Ilegal yang bekerja diluar negeri. Upaya yang disarankan untuk Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menceguh TKI ilegal berupa: 1) Upaya dalam hal pemberian dokumen perjalanan (Paspor Rl); 2) Upaya dalam hal pengawasan dan keberangkatan WNI di TPI; 3) Pencegahan TKI masuk ke negara tujuan secara tidak resmi, atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Upaya yang disarankan untuk Direktorat Jenderal lmigrasi dalam mencegah TKI ilegal berupa: 1) Mengantisipasi rencana pemulangan TKI bermasalah dengan menerbitkan Prosedur Tetap dalam penanganan pemulangan TKI bermasalah; 2) Untuk pemulangan TKI bermasalah. koordinasi dengan negara tempat TKI bekerja dan instansi terkait; 3) Menghapus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas imigrasi yang terjadi dalam pelayanan kapada TKI 4) serta penggantian dokumen pejalanan secara mudah, murah, cepat dan cermat bagi TKI yang akan kembali bekerja diluar negeri secara legal. ......This research is focused to give information concerning the efforts of Directorate General of Immigration in preventing and exceeding the Illegal unskilled worker. The research method which is used is qualitative method by using the interview technique from some elements which is related to the illegal worker problems namely illegal worker, legal worker, PPTKIS, BNP2TKI and the authorized officer of the Directorate General of Immigration. Directorate General of Immigration as the authorized institution in issuing Passport, departing and giving the immigration permit to the people who enter and leave the Indonesian territory has a role and responsibility in preventing and exceeding the Illegal unskilled worker. The efforts whieh is done by Directorate General of Immigration is not capab!e in preventing and exceeding the number of illegal unskilled worker who work abroad. The suggested efforts for the Directorate General of Immigration in preventing the illegal Indonesian unskilled worker consist of: 1) The effort in issuing Travel Document (Passport of Republic Indonesia); 2) The effort in controlling and departure of the Indonesian citizen at the immigration check point; 3) The prevention of illegal Indonesian unskilled worker to enter the destination country illegally, or exit from the Indonesian territory without being checked at the immigration check point. The suggested efforts for the Directorate General of Irrunigration in preventing the illegal Indonesian unskilled worker eo mist of: 1) Anticipating the deportation plan of the trouble illegal WlskiUed worker by issuing permanent procedure in handling the deportation of the trouble illegal unskilled worker; 2) The deportation for the trouble illegal unskilled worker, there is coordination with the country where the illegal unskilled worker work, related institution, such as the Department of Man Power, the bureau of registry office, etc; 3) Erasing the illegal rate which is done by some of the immigration officer in giving service to the illegal unskilled worker; 4) and also renewal of the travel document easily, cheap, last, and accurate for the illegal unskilled worker who want to rework abroad legally.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja pelayanan keimigrasian berbasis kartu SAPHIRE di Bandara Soekarno Hatta dengan pendekatan Balance Scorecard berdasarkan empat perspektif: pelanggan, proses bisnis internal, proses pemberlajaran dan pertumbuhan, serta keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif dengan populasi penelitian ini adalah pelanggan SAPHIRE dengan sampel sebanyak 300 orang untuk perspektif pelanggan, dan pegawai PT. Angkasa Pura Schiphol dengan ukuran sampel sama dengan total populasi sejumlah 40 orang untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sedangkan untuk perspektif proses bisnis internal dan keuangan,dilakukan secara kualitatif melalui wawancara dengan informan, obeservasi, dan pengumpulan dokumen laporan keuangan. Dari hasil penelitian dapat diketahui kinerja pelayanan keimigrasian berbasis kartu SAPHIRE di Bandara Soekarno-Hatta yang diukur dengan model Balanced Scorecard secara keseluruhan menunjukan tingkat yang cukup memuaskan, dengan tingkat kepuasan pelanggan mencapai sekitar 82-84%, tingkat kepuasan pegawai termasuk dalam kategori cukup tinggi, proses bisnis internal yang cukup baik, tetapi dengan keadaan keuangan yang secara operasional masih merugi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka PT. Angkasa Pura Schiphol dan Kantor Imigrasi Soekarno Hatta perlu meningkatkan kinerjanya untuk tujuan kepuasan pelanggan dengan memperbaiki waktu, mutu, dan harga produk; meningkatkan kemampuan pegawai untuk memahami dan memenuhi keinginan pelanggan, memperbaiki infrastruktur proses internal: sitem, metode, dan prosedur, serta meningkatkan pemasukan keuangan dari peningkatan jumlah pelanggan untuk memperkecil kerugian operasional. ...... This research focuses on the measurement of immigration service performance in the basis of SAPHIRE at the international airport of Soekarno-Hatta by using the Balanced Scorecard approach in according to four dimensions: customer, internal business process, learning and growth, and finance. The research is using quantitative data gathering system accompanied by the samples of 300 SAPHIRE customers for supporting customer?s dimensions and the employee of PT. Angkasa Pura Schiphol with same sample size and also there are 40 samples recruited from the same population to support learning and growth dimension. On the other hand, for the internal business process dimensions and finance will be analyzed through qualitative data measurement by interviewing informant, obeservation and financial data collection activities. The result of the thesis highlight that by using the Balanced Scorecard system, the SAPHIRE card service at Soekarno-Hatta Airport generally accepted to be satisfying with the degree of satisfaction reaching around 82 % - 84%. In addition, the degree of satisfaction from the operator employee included within a good score, accompanied with a good internal business process, while at the same time this process operating at the low financial condition. The research recommends that PT. Angkasa Pura Schiphol and Immigration Office of Soekarno-Hatta need to improve their service performance for the purpose of customers satisfaction by concerning on time management, quality product and the proce of the product. Moreover, they also need to improve their staffs skill in order to understand and fulfill the desire of the customer, and lastly by fixing the internal infrastructure process including the system, methods and procedures, and also increasing the financial benefit from increasing the number of customers in order to minimize the cost of operating service.

Abstrak :
Pelaksanaan antrian pendaftaran pembuatan paspor secara online merupakan salah satu program keimigrasian yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pembuatan paspor secara online di kantor imigrasi kelas I khusus Jakarta Timur dengan merujuk teori model Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara mendalam, observasi langsung serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam pembuatan paspor secara online di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Timur mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil olah data terhadap kuisioner yang menunjukkan dimensi trust mendapatkan penilaian paling tinggi pada indikator Tr1 yaitu password dan id pemohon terakuisis dengan baik oleh sistem dalam website, sedangkan dimensi reliability mendapatkan penilaian paling rendah pada indikator Rl2 yaitu website dapat digunakan kapanpun atau online 24 jam. ......The implementation of the online passport registration queue is one of the immigration programs carried out by the government. This is in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014 concerning Ordinary Passports and Travel Letters Like Passports. This is what prompted this study which aims to analyze the quality and factors that influence online passport making services at the Class I immigration office specifically in East Jakarta by referring to the theory of the Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012) model. The research approach used is a quantitative approach, data collection techniques are carried out by questionnaires, in-depth interviews, direct observation and literature study. The results showed that the quality of service in making passports online at the Class I Immigration Office for East Jakarta received high trust from the public. This is indicated by the results of data processing on the questionnaire which shows the trust dimension gets the highest rating on the Tr1 indicator, namely the password and applicant id are well acquired. by the system on the website, while the reliability dimension gets the lowest rating on the Rl2 indicator, namely the website can be used anytime or online 24 hours.

Abstrak :
This study explores the relationship between the identity building process of socnd - generation Korean Americans, Peer group dynamics and the mass media....