Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini akan memfokuskan pada kebijakan pemerintah Australia mengenai imigran ilegal pasta terjadinya insiden kapal Tampa. Kebijakan Australia mengenai imigran mengalami beberapa perubahan. Dan yang paling `keras' perubahan kebijakan tersebut terjadi setelah adanya insiden kapal Tampa.Konsep yang dipakai pada tesis ini adalah kebijakan luar negeri, keamanan nasional, dan persepsi ancaman yang akan dijelaskan pada bab I.Perubahan persepsi Australia mengenai imigran, yang semula imigran mendatangkan kemajuan dan perkembangan negara Australia, menjadi persepsi yang dapat mengancam negara tersebut. Baik melalui ekonomi, keamanan dan sosial budaya. Faktor ekonorni, dianggap akan menambah jumlah anggaran pegeluaran Australia untuk menangani masalah imigran, berkurangnya jumlah anggaran pelayanan masyarakat seperti pelayanan sosial dan rumah sakit. Pengeluaran Australia untuk menangani imigan berada di urutan keempat pada anggaran pengeluaran tahunan Australia.Faktor keamanan, kriminalitas yang terjadi di beberapa detention center, apalagi setelah terjadinya insiden 11 September 2001, yang kejadiannya hampir bersamaan dengan insiden kapal Tampa menyebabkan persepsi Australia bertambah besar terhadap implikasi yang akan menjadi ancaman Australia.Faktor sosial budaya, benturan budaya yang berbeda antara imigran dan penduduk lokal yang semakin lama semakin tidak menentu, dikhawatirkan terjadi konflik internal. Hal itu menyebabkan isu ras menjadi mengemuka Seperti persepsi yang negatif terhadap warga Australia muslim yang telah lama tinggal di Australia.Adanya pemanfaatan isu imigran ilegal pada pemilihan umum 2001 untuk memenangkan John Howard sebagai Perdana Menteri dianggap sebagai timing bagi penguasa saat itu untuk mengangkat isu imigran ilegal sebagai isu yang dapat mengancam Australia. Dan banyaknya polling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian mengindikasikan bahwa tekanan domestik Australia dianggap sebagai input bagi pemerintah Australia untuk dapat menyelesaikan masalah imigran dengan segera.Terdapat beberapa perubahan yang mendasar dari UU mengenai keimigrasian Australia pasca insiden Tampa. Tidak seorang pun yang dapat memasuki wilayah Australia tanpa melalui proses seleksi yang sangat ketat. Walaupun dilengkapi dengan dokumen yang lengkap.Hal tersebut membuat dunia internasional beranggapan bahwa kebijakan tersebut sebagai unusual solution. Dan tidak sesuai dengan apa yang ada di Refugee Convention. Beberapa lembaga internasional bersuara lantang terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Australia."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan suatu hubungan yang paradoksal antara kebijakan imigrasi yang berlaku umum dan kebijakan keamanan nasional dan nilai-nilai inti dalam masyarakat Amerika yang terbuka, khususnya imigran ilegal Meksiko di California.Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana upaya-upaya pemerintah Amerika Serikat membendung kedatangan para imigran ilegal dari Meksiko masuk ke negara bagian California, khususnya kebijakan-kebijakan represif unilateral.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis-interpretatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.Kebijakan imigrasi Amerika Serikat terhadap para imigran ilegal Meksiko di California pasta tahun 1900-an sampai dengan awal tahun 2000-an menunjukan bahwa masalah imigran ilegal Meksiko tidak akan dapat dicegah selama ada hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Meksiko.Argumentasi-argumentasi yang mendukung kebebasan imigrasi atau kebijakan pintu terbuka membuktikan bahwa ketakutan akan identitas nasional dan kultural Amerika adalah berlebihan. Pemerintah Amerika Serikat secara aktif memainkan kebijakan imigrasi terutama terhadap para imigran-imigran dari Meksiko, dan mengikuti hukum permintaan dan penawaran.Pemberlakuan "The Anti Terrorism and Effective Death Reality Act of 1996 (AEDPA), The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (IIRIRA), The USA Patriot Act of 2001, dan The Homeland Security Act of 2002", mengakibatkan Undang-Undang Imigrasi dan prosedurnya telah mengalami perubahan yang penting.

---

The research is aimed at indicating a paradoxical relationship between a generally applicable immigration policy and the national security policy and the core values of an open American society, specifically illegal immigrants from Mexico.

The research problem lies in the question of what efforts the American government has made to entry of illegal immigrants from Mexico into the state of California, specifically unilateral repressive policy.

The research has been conducted employing the qualitative methodology in an analytical-descriptive manner. Data has been gathered through library research.

The American immigration policies on illegal immigrants from Mexico in California from the period following the 1990s to the beginning of the 2000s, inclusive, indicate that the entry of these immigrants would not be capable of being prevented so long as there were economic relationships between the USA and Mexico.

Arguments in favor of immigration freedom or open-door policy prove that fear of the loss of American national identity and culture has been exaggerated. The American government has actively modified immigration policies on Mexican immigrants and followed the law of supply and demand.

The adoption of the "The Anti Terrorism and Effective Death Reality Act of 1996 (AEDPA), The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (IIRIRA), The USA Patriot Act of 2001, and The Homeland Security Act of 2002", has resulted in significant changes in the Immigration Act and the relevant procedures."

"Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji kelompok migran sirkuler dalam melangsungkan kehidupannya di kota Jakarta. Sebagai pendatang di kota, mereka dihadapkan pada kesulitan-kesulitan hidup karena lingkungan kota secara fisik, sosial, ekonomi dan budaya berbeda dengan desa asal mereka Oleh karena itu mereka harus dapat beradaptasi agar dapat melangsungkan kehidupan di kota. Para migran sirkuler tersebut bermigrasi ke kota dengan tujuan utama yaitu mencari pekerjaan, sehingga mereka memiliki pandangan bahwa kota bukan tempat tinggal yang permanen tetapi tempat untuk mencari uang. Jadi mereka tinggal di kota hanya bersifat sementara yaitu dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan terhadap kelompok tukang bubur ayam yang tinggal di daerah Kramat Pulo Dalam-Jakarta dimana mereka adalah para pendatang yang berasal dari berlainan daerah. Kelompok tukang bubur ayam tersebut terdiri dari beberapa rumah tangga yang mengajak anggota keluarganya tinggal bersarna di kota. Maka satuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumah tangga. Mereka tinggal berkelompok dalam sebuah pondokan yaitu semacam rumah atau tempat tinggal sederhana yang disewalkan murah, dikenal dengan nama pondokan 'tukang bubur teli'.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan kunci yaitu para anggota rumah tangga dari kelompok tukang bubur ayam tersebut khususnya para ibu rumah tangga. Data diperoleh dari informan melalui kegiatan wawancara dan pengamatan.Hasil penelitian menemukan bahwa untuk melangsungkan kehidupan di kota maka para tukang bubur ayam yang tinggal di Kramat Pulo Dalam melakukan strategi yaitu strategi internal dan strategi ekstenal. Strategi internal meliputi strategi internal rumah tangga terdiri dari pengaturan pengeluaran, pembagian kerja anggota rumah tangga, dan penghasilan tambahan. Sedangkan strategi ekstemal meliputi strategi dalam pengelolaan usaha dan strategi pemanfaatan jaringan sosial. Strategi dalam pengelolaan usaha terdiri dari pemilihan lokasi berjualan dan Cara berjualan, memperoleh peralatan dan bahan baku murah, Cara mengolah dan memasak bubur, serta memperoieh pelanggan. Strategi pemanfaatan jaringan sosial merupakan jalinan hubungan-hubungan sosial yang mereka miliki baik itu dengan kerabat maupun bukan kerabat."

"Skripsi ini menggambarkan tentang gambaran kehidupan sekuler imigran Yahudi Eropa Timur di kota New York, Amerika Serikat tahun 1920-an yang merupakan implikasi dari sekularisme Amerika. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, sesuai dengan metode penelitian sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan dinamisasi kehidupan Amerika sepanjang decade 1920-an, seiring dengan proses pematangan modernisasi di Amerika, memberikan pengaruh pada penguatan sekularisme Amerika yang berimplikasi pada menguatnya pula alternatif sekuler pada imigran Yahudi Eropa Timur yang terkenal dengan keortodoksannya dalam memegang nilai - nilai Yahudi. Alternatif tersebut menimbulkan reaksi dari Reform Judaism, Orthodox Judaism, and the non- Jews people.

---

This undergraduate thesis describe us about secular life of East Europian Jews immigrant in New York city on the 1920, the United State of America. These immigrant are the implication of secularism in America. This research is using a qualitative descriptive methode. The result of this research indicates that there is an increase in the dynamitation of American life along the decade of 1920, at the same time America is an the process of modernitation maturing. The maturing process influence the secular alternative in immigrant of East Europe Jews that known with their orthodoxy in keeping the Jew?s value. This alternative get the reaction from the Reform Judaism, Orthodox Judaism, and the non- Jews people."

"Satir Hurra Ich Lebe in Deutschland karya Sinasi Dikmen menggambarkan belum adanya pemahaman budaya antar dua negara (Jerman dan Turki) yang mengakibatkan munculnya konflik pada masa kedatangan imigran Turki ke Jerman pada generasi pertama. Untuk memahami permasalaha yang berkembang maka diperlukan telaahan perbandingan kebudayaan dalam kriteria sudut pandang (Blickwinkel) antara budaya masyarakat Turki dan Jerman. Perbedaan sudut pandang memperhatikan banyak faktor yang mempengaruhi permasalahan terhadap masyarakat Jerman dan Turki di masa perpindahan masyarakat Turki ke negara Jerman sebagai pekerja tamu.

---

Satire Hurra Ich Lebe in Deutschland by Sinasi Dikmen illustrates the lack of cultural understanding between the two countries (Germany and Turkey) that resulted culturals conflict during the arrival of Turkish immigrants to Germany in the first generation. To understand the conflict problems is required research paper in comparative criteria (Blickwinkel) between Turkish and German culture. The diffrerences point of view mentioned considers many factors thet influences understanding problems of Germany and Turkey community in the displacement as guest workers."

"Penelitian ini berfokus pada fenomena keberadaan Imigran Ilegal di Indonesia dalam hal telah memiliki ?attestation letter" dari UNHCR statusnya sebagai refugee dalam hal Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMl-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal. Teori Edward III tentang implementasi kebijakan dan evaluasi analisis dalam rangka mencari solusi dengan menggunakan teori SWOT yang digunakan untuk meneliti persoalan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif, dan metode yang digunakan adalah studi pustaka disamping wawancara. Dari analisis terhadap data dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa meningkatkan komunikasi dan informasi untuk menyampaikan kebijakan kepada seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonesia serta menjalin kerjasama yang lebih baik dengan instansi pemerintah terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan organisasi internasional lebih tegas dan berwibawa, serta membuat SOP di tingkat pirnpinan di Ditjen lmigrasi, sehingga terdapat keseragaman standar dalam melaksanakan implementasi kebijakan di seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonesia.

---

This study focuses on the phenomenon of the existence of Illegal Immigrants in Indonesia in terms of already having "attestation letter" from the UNHCR'S status as a refugee in terms of handling asylum seekers and refugees in Indonesia in terms of the Director General of Immigration Regulation No. IMI-l489.UM.08.05 in 2010 on the Handling Illegal Immigrants and Immigration Director-General Circular No. 2010 IMI-l504.IL.02.l0 dated September 21, 2010 concerning the implementation of Illegal Immigrants handlers.

Theory Edward Ill on the implementation of policy and evaluation analysis in order to find solutions by using the SWOT theory used to examine the issue. This study is qualitative, and the methods used are literature study as well as interviews.

From the analysis of the data and interviews, concluded that improving communication and information to convey to all ranks of immigration policy throughout Indonesia and establish better cooperation with related government agencies handling of asylum seekers and refugees in Indonesia and international organizations more assertive and authoritative, and create SOP at senior levels in Ditjen. Imigrasi, so there is uniformity of standards in implementing the policy implementation at all levels of immigration across Indonesia."

"Penelitian ini berfokus pada fenomena keberadaan Imigran Ilegal di Indonesia dalam hal telah memiiiki ?atteslation le!!er? dari UNHCR statusnya sebagai reiiigae dalam hal Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia ditinjao dari Peraturan Direlctur Jendcral Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 15o4.1L.oz_1o tahun 2010 ranggm 21 sepmmber 2010 tentang pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal. Teori Edward III tentang implementasi kebijakan dan evaluasi analisis dalam rangka mencari solusi dengan menggunakan teori SWOT yang digunakan untuk meneliti persoalan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatiii dan mctode yang digunakan adalah studi pustaka disamping wawancara. Dari analisis terhadap data dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa meningkatkan komunikasi dan informasi untuk menyampaikan kebijakan kepada seluruh jajaran imigmsi di seluruh Indonesia serta rnenjialin kerjasama yang lebih baik dengan instansi pemerintah terkajt penanganan pcncari suaka dan pengimgsi di Indonesia dan organisasi internasional lebih tegas dan beiwibawa, serta mcmbuat SOP di tingkét pirnpinan di Ditjenlmigrasi, sehingga terdapat keseragaman standar dalarn melaksanakan implementasi kebnakan di seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonwia.

---

This study focuses on the phenomenon of the existence of Illegal Immigrants in Indonesia in terms of already having "artestation letter" from the UNHCR's status as a refugee in terms of handling asylum seekers and refugees in Indonesia in tenns of the Director General of Immigration Regulation No. IMI-l489.UM.08.05 in 2010 on the Handling Illegal Immigrants and Immigration Director-General Circular No. 2010 IMI-1S04.lL.O2.lO dated September 21, 2010 concerning the implementation of Illegal Immigrants handlers.

Theory Edward III on the implementation of policy and evaluation analysis in order to find solutions by using the SWOT theory used to examinethe issue. This study is qualitative, and the methods used are literature study as well as interviews.

From the analysis of the data and interviews, concluded that improving communication and information to convey to all ranks of immigration policy throughout Indonesia and establish better cooperation with related govemment agencies handling of asylum seekers and refugees in Indonesia and international organizations more assertive and authoritative, and create SOP at senior levels in Ditjcn. Imigrasi, so there is uniformity of standards in implementing the policy implementation at all levels of immigration across Indonesia."

"ABSTRAKIroni pada Permasalahan Imigran di Jerman dalam Karya Rafik Schami: Von Echten und Unechten Deutschen

---

ABSTRACTIrony on Immigrant Issues in Germany in the Work of Rafik Schami Von Echten und Unechten Deutschen"

"Fakta bahwa penduduk perkotaan tidak seluruhnya membutuhkan rumah milik. Salah satunya golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang selalu berpindah-pindah memanfaatkan setiap ceruk ekonomi yang ada, mereka lebih meminati tempat tinggal sementara seperti kontrakan atau kos-kosan yang tak terencana di kampung kota dibanding tempat tinggal sewa yang disediakan pemerintah dengan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu diperlukan pemikiran tentang bentuk pcnyediaan perumahan yang dapat melayani prioritas, kebutuhan dan kemampuan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup mereka.Untuk menjawab persoalan diatas, akan digunakan beberapa pemikiran Turner yang dapat mengungkap tipe-tipe masyarakat golongan berpendapatan rendah berkaitan dengan aspirasi mereka akan fasilitas. Perumahan kontrakan atau kos-kosan terkait ide dari Burgess mengenai komoditi sebagai suatu dialektika nilai antara nilai guna dan nilai tukar yang sangat berpengaruh pada penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin. Metoda analisis yang digunakan adalah analisis kritikal dan deskriptif dari kasus yang diamati.Berdasarkan pengamatan praktis di lapangan tentang keberadaan mereka dapat disimpulkan bahwa atribut fisik tempat tinggal menjadi tidak penting karena daur harinya lebih banyak dihabiskan di lokasi karya dan rumah hanya sebagai tempat istirahat belaka. Selain itu Iokasi tempat tinggal diupayakan berdekatan dengan lokasi karyanya yang secara umum kepala keluarga baik suami dan istri secara bersama-sama memanfaatkan segala ceruk ekonomi yang ada. Kemudian penyediaan perumahan yang di orientasikan pada mereka seperti rumah murah dan swadaya dengan fasilitas pendukung yang memadai tidak diminati karena melahirkan beban biaya tempat tinggal pada sisi lain yang mempersulit kondisi ekonomi mereka. Walau kontrakan atau kos-kosan sesuai dengan prioritas, kebutuhan dan kemampuan ekonomi mereka, namun kebelangsungan hidup disana tidak baik buat kualitas hidup mereka. Oleh karena itu dinyatakan kembali tentang bentuk penyediaan 'rumah singgah? sebagai ruang terkonsep yang dapat memenuhi prioritas, kebutuhan dan kemampuan ekonominya melalui kritis terhadap pragmatisme penyediaan perumahan yang diorientasikan pada mereka."

"Penelitian ini menganalisis mengenai penerapan pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang melampaui batas waktu tinggal (overstay) dan tidak memiliki dokumen (undocumented). Dalam regulasi yang berlaku saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi dengan banyaknya program-program khusus yang berasal dari negara tujuan belum mengakomodir istilah WNI Overstayer dan WNI Undocumented berikut dengan regulasi pemberian dokumen perjalananya di luar negeri. Pada Tanggal 24 Januari 2014 diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No: IMI-0120-GR.01.10 Tahun 2014 Hal Pemberian Dokumen Perjalanan Bagi Warga Negara Indonesia Overstayer Tidak Terdokumentasi (WNI-OTT), dalam surat tersebut diberikan penjelasan mengenai pemberian Dokumen Perjalanan bagi WNI-OTT dengan kondisi-kondisi yakni pertama, terhadap WNI-OTT yang memegang paspor dan/atau SPLP lama, tidak memiliki kartu penduduk yan membuktikan dirinya adalah penduduk negara setempat, petunjuk, bukti, atau keterangan-keterangan lain yang menunjukkan pemohon bertempat tinggal di negara tersebut, terlebih dahulu dapat diberikan Paspor RI untuk memperoleh Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Fungsi Konsuler Perwakilan RI di Luar Negeri. Kedua, WNI yang berada di luar negeri dan tidak memiliki paspor atau kartu identitas setempat, namun dapat membuktikan kewarganegaraan mereka melalui dokumen seperti akte kelahiran, akte perkawinan, buku nikah, ijazah, surat baptis, atau surat pewarganegaraan Indonesia, berhak untuk memperoleh paspor Republik Indonesia. Ketiga, bagi WNI yang tidak memiliki dokumen atau tidak berdokumen, maka fungsi konsuler melakukan wawancara dan penelitian untuk mengetahui identitas pemohon dan kemudian disampaikan hasilnya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Berjalannya program-program pemberian dokumen perjalanan bagi WNI overstayer dan undocumented di luar negeri merupakan suatu bentuk nyata peran yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk perlindungan bagi Warga Negaranya. Akan tetapi yang perlu diingat dan diterapkan adalah bahwa tatacara pemberian pelayanan publik tidak boleh lepas dari asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pada saat melakukan pelayanan publik, untuk memberikan perlindungan bagi setiap penduduk dan warga negara dari penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Seiring dengan berjalannya program-program pemulangan yang diadakan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara setempat, ditemukan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. maka tesis ini menawarkan gagasan-gagasan ideal mengenai pengaturan pemulangan bagi WNI overstayer dan undocumented di luar negeri agar dapat memberikan manfaat dan perlindungan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

---

This research analyzes the application of granting Republic of Indonesia Travel Documents to Indonesian Citizens living abroad who have exceeded the overstay period and do not have documents (undocumented). In the current regulations, the Directorate General of Immigration, with its many special programs originating from destination countries, has not yet accommodated the terms Overstayer Indonesian Citizens and Undocumented Indonesian Citizens along with the regulations on providing travel documents abroad. On January 24 2014, a Circular Letter from the Director General of Immigration was issued No: IMI-0120-GR.01.10 of 2014 regarding the Provision of Travel Documents for Indonesian Citizens, Undocumented Overstayers (WNI-OTT), in this letter an explanation was given regarding the provision of Travel Documents for Indonesian Citizens. -OTT with conditions, namely first, for WNI-OTT who hold an old passport and/or SPLP, do not have a residence card which proves that they are a resident of the local country, instructions, evidence, or other information that shows the applicant resides in the country Firstly, an Indonesian Passport can be given to obtain a Certificate issued by the Consular Function of the Indonesian Representative Abroad. Second, Indonesian citizens who are abroad and do not have a passport or local identity card, but can prove their citizenship through documents such as birth certificates, marriage certificates, marriage certificates, diplomas, baptism certificates, or Indonesian citizenship letters, have the right to obtain a Republic of Indonesia passport. . Third, for Indonesian citizens who do not have documents or are undocumented, the consular function is to conduct interviews and research to find out the applicant's identity and then submit the results to the Directorate General of Immigration. The running of programs to provide travel documents for overstayed and undocumented Indonesian citizens abroad is a concrete form of the role carried out by the state as a form of protection for its citizens. However, what needs to be remembered and applied is that procedures for providing public services cannot be separated from the general principles of good governance (AUPB). When providing public services, to provide protection for every resident and citizen from abuse of authority by the government, legal regulations that support it are needed in accordance with the provisions in Article 4 of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. As the repatriation programs carried out based on cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and local state governments progressed, policies were discovered that were not in accordance with the provisions of existing laws and regulations. So this thesis offers ideal ideas regarding repatriation arrangements for overstayed and undocumented Indonesian citizens abroad so that they can provide maximum benefits and protection for the citizen."