Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kedudukan anak luar kawin tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga di dalam praktik peradilan menimbulkan adanya perbedaan pendapat. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dalam putusan badan peradilan terhadap kedudukan anak luar kawin, sehingga diketahui sejauhmana keadilan yang diperoleh anak luar kawin selama ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam putusan badan peradilan bersifat terbatas pada biaya hidup, selanjutnya keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah hubungan keperdataan anak luar kawin tidak hanya terhadap ibunya tetapi juga terhadap ayah biologis dan keluarga ayahnya. Putusan ini kemudian dijadikan dasar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan hak asuh dari ayah biologis dari hubungan tanpa perkawinan.

---

ABSTRACT
Position of children born out of wedlock had been judged in Laws on Marriage lately, nevertheless in judicial practice it had resulted in any controversy. This research studies legal protection in any decision of judicature hence it will be known the extent to which the justice obtained by children born out of wedlock to the present. This research uses normative juridical method as described analytically. This research had drawn conclusion that legal protection in any decision of judicature to the present is restricted to life cost, subsequently the decision of Constitution Court Number: 46/PUU-VIII/2010 had amended the civil relationship of children born out of wedlock solely, it is not only for mother but also against biological father and his family. Hence, this decision had became award bases of South Jakarta District Court to allow costudy right application as biological father from their unmarried relationship.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembuatan bukti dihadapan Notaris sebagai ahli waris seorang anak luar kawin terhadap bapak biologisnya. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, semua anak yang lahir di luar perkawinan, merupakan anak luar kawin dapat meminta pengakuan dari bapak biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Sehingga Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah dibaca anak luar kawin itu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Tesis ini mempelajari hak-hak mereka sebagai anak luar kawin dengan membandingkan peraturan-peraturan di Indonesia dan Belanda. Selain itu, tesis ini mempelajari bagaimana implikasinya terhadap pembuatan bukti sebagai ahli waris di hadapan Notaris. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif

---

ABSTRACT
This thesis studies the impact of the constitutional court’s decision in manufacture evidence as a child born out of wedlock of his/her biological father heirs before Notary. According to the Decision of the Constitutional Court, every child born out of wedlock can claim recognition from their biological father by proved it through science and technology and/or other evidence by the law. Thus, Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, must be read: “the child born out of wedlock have a civil relationship with his/her mother and his/her mother's family as well as with the male as the father who can be proved by science and technology and/or other legal evidence by law, including civil relationship with his/her father’s family. This thesis studies the rights as a child born out of wedlock by comparing regulations in Indonesia and the Netherlands. Furthermore, it studies how its implications in manufacture evidence as heir before Notary. This thesis is composed using normative research method.

Abstrak :
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan juga keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memberikan perubahan terhadap kedudukan anak luar kawin. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan memiliki hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuann dan tekonologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengatur mengenai ruang lingkup atau sejauh mana hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan anak luar kawin sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, apakah hubungan keperdataan yang terdapat antara anak luar kawin dengan ayahnya termasuk pula hak mewaris atau tidak, serta melihat bagaimanakah penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai kedudukan anak luar kawin dalam Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS, Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2015/PN.Sda, dan Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2015/PN.Kdl. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, tetapi anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, dan hubungan keperdataan tersebut termasuk juga hak mewaris antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. ...... Illegitimate child has only a civil relation with their mother and their mother?s family. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has provided a change the position of illegitimate children. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has revised legal relation of illegitimate child with their biological father. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 proclaimed that the illegitimate child may have civil relations with their biological father if it is proven scientifically that the children are related or tied by filiations, and/or other evidence according to the law. The Constitutional Court Decision does not regulate the scope or extent of civil relationship between the illegitimate child and their biological father. Issues examined in this research are about status of illegitimate child previous to and post Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, whether the relationship of civil between illegitimate child and their father including the inheritance rights or not, and the applications of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 regarding the status of illegitimate child in Ascertainment Number 0156/Pdt.P/2013/PA.JS, Ascertainment Number 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk, Ascertainment Number 183/Pdt.P/2015/PN.Sda, and Ascertainment Number 229/Pdt.P/2015/PN.Kdl. This research is based on normative juridical method elaborated descriptively. Through this research, we learn that after the application of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, illegitimate child not only have civil relation with their mother but also with their biological father, that includes the inheritance right.

Abstrak :
The stigmatization as bastards of children born outside of wedlock is commonly thought to have emerged early in medieval European history. Christian ideas about legitimate marriage, it is assumed, set the standard for legitimate birth. Children born to anything other than marriage had fewer rights or opportunities. They certainly could not become king or queen. As this book demonstrates, however, well into the late twelfth century, ideas of what made a child a legitimate heir had little to do with the validity of his or her parents union according to the dictates of Christian marriage law. Instead a childs prospects depended upon the social status, and above all the lineage, of both parents. To inherit a royal or noble title, being born to the right father mattered immensely, but also being born to the right kind of mother. Such parents could provide the most promising futures for their children, even if doubt was cast on the validity of the parents marriage. Only in the late twelfth century did children born to illegal marriages begin to suffer the same disadvantages as the children born to parents of mixed social status. Even once this change took place we cannot point to the Church as instigator. Instead, exclusion of illegitimate children from inheritance and succession was the work of individual litigants who made strategic use of Christian marriage law. This new history of illegitimacy rethinks from the ground up many long-held notions of medieval social, political, and legal history.

Abstrak :
ABSTRAK
Tingginya kasus tawuran di Polres Jakarta Barat membutuhkan penyelesaian yang mengedepankan pendekatan yang bersifat win-win solution sehingga dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa di masyarakat, Salah satu pendekatan adalah dengan mediasi yang merupakan implementasi dari restorative justice. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh legitimasi kepolisian, kepercayaan masyarakat dan keterlibatan pemuda dalam pelaksanaan mediasi.. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan waktu cross sectional. Populasi penelitian kelompok pemuda dengan teknik sampling Cluster Random Sampling. Tempat penelitian wilayah hukum Polres Jakarta Barat dengan variabel eksogen adalah legitimasi kepolisian, peran masyarakat, dan keterlibatan pemuda. Variabel endogen respon masyarakat meliputi penerapan mediasi dan pencegahan tawuran. Pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup.analisis menggunakan analisis jalur (Path analisys). Hasil penelitian bahwa legitimasi kepolisian, peran serta masyarakat dan pemuda berpengaruh pada penerapan mediasi di Polres Jakarta Barat dalam pencegahan tawuran. Respon kepercayaan masyarakat menjadi variabel dominan dari ketiga variabel diikuti oleh legitimasi dan peran pemuda dalam penerapan mediasi pencegahan tawuran. Selain itu Mediasi juga sangat berpengaruh bagi pencegahan tawuran. Penemuan baru penelitian adalah pencegahan tawuran bisa menggunakn mediasi yakni peran serta masyarakat sebagai untuk menumbuhkan kepercayaan dan legitimasi kepada intitusi kepolisian agar mau terlibat dalam upaya pencegahan tawuran. Guna mencegah kasus tawuran berulang dengan pelaku-pelaku yang sama maka pendekatan yang lebih humanis yang saling menguntungkan baik korban maupun pelaku, polisi bisa menjalankan peran sebagai mediator untuk melakukan mediasi. Dan memaksimalkan peran pemuda untuk terlibat dalam pencegahan dan juga penyediaan fasilitas untuk mereka.

---

ABSTRACT
High fight cases in West Jakarta Police require solutions that prioritize winwin solutions so as to improve relations between parties who are disputing in the community. One approach is mediation which is the implementation of restoration justice. The purpose of this study is to analyze the public response to the application of mediation by the West Jakarta Police in an effort to prevent contention from the restorative justice approach.This type of research is observational analytic with cross sectional time approach. The study population is a group of youth who use cluster random sampling techniques. The location of the West Jakarta Police Area research with exogenous variables which are legitimation, community response include youth's trust in the role of the police in mediation. Endogenous variables of mediatoan and prevention efforts to prevent fights. Data collection using a closed questionnaire. The analysis uses Path Analisys.The results of the study show that the legitimacy of the police force, the role of community and youth has a positive effect on the application of mediation in West Jakarta Police in preventing brawl. Public trust responses become the dominant variable of the three variables followed by the legitimacy and role of youth in the application of mediation to prevent brawl. Besides mediation is also very influential in preventing brawl. The new research finding is that brawl prevention can use mediation, which is the role of the community as a way to foster trust and legitimacy to police institutions so that they are willing to engage in brawl prevention efforts. To prevent cases of repeated fights with the same perpetrators, a more humanistic approach that benefits victims and perpetrators, the police can play the role of mediators to mediate. And maximize the role of youth to be involved in prevention and also facilitiesfor them.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh konflik lahan terhadap legitimasi dan pembangunan berkelanjutan PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu dan mengevaluasi bagaimana bentuk krisis legitimasi yang dihadapi serta bagaimana strategi keberlanjutan yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu dalam menyikapi dan menanggapi krisis legitimasi akibat konflik lahan yang terjadi. Masalah penelitian ini muncul karena adanya fenomena isu lingkungan yaitu konflik lahan yang berlangsung cukup lama dan rentan terjadi antara PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian berupa studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data sequential triangulation. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan dengan pihak perusahaan yang hasilnya dinarasikan dengan metode deskriptif kualitatif kemudian diolah dengan menggunakan NVivo 12 Pro untuk mempertajam dalam melakukan analisis konten, analisis tematik, dan analisis konstan komparatif. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi yang diusung oleh Suchman (1995) dan O’Dwyer, Owen, & Unerman (2011) khususnya yang menyangkut mengenai tipologi legitimasi dan strategi-strategi legitimasi dalam memperbaiki krisis legitimasi yang dihadapi oleh perusahaan. Temuan dalam penelitian ini adalah konflik lahan yang terjadi berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu sebagai akibat dari krisis legitimasi yang dihadapi perusahaan, di mana tipologi yang dihadapi berupa repairing legitimacy, sehingga PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu melakukan beberapa strategi untuk memperbaiki legitimasinya yang merupakan bentuk strategi umum legitimasi (normalize, restructure, dan avoid overreaction/don’t panic) dan dikondisikan dengan strategi legitimasi pragmatis, yaitu strategi normalize dalam bentuk “deny”, strategi restructure dalam bentuk “create monitors”, dan strategi “avoid overreaction/don’t panic” Adapun strategi lainnya seperti moral legitimacy dan cognitive legitimacy belum ditemukan dalam strategi yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu saat konflik lahan berlangsung, dan kemungkinan akan dilakukan perusahaan kedepannya tergantung kebutuhan organisasional nantinya. ......This study aims to analyze how the influence of land conflicts on the legitimacy and sustainable development of PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu and evaluate what form the legitimacy crisis is faced and how the sustainability strategy carried out by PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu in addressing and responding to the legitimacy crisis due to land conflicts that occur. This research problem arose because of the phenomenon of environmental issues, namely land conflicts that lasted quite a long time and were prone to occur between PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu and the community. This study used a research strategy in the form of a case study with a qualitative research approach and sequential triangulation data collection method. The research data were obtained from observations, documentation, and interviews conducted with the company whose results were narrated using a qualitative descriptive method and then processed using NVivo 12 Pro to sharpen content analysis, thematic analysis, and constant comparative analysis. This study uses the legitimacy theory promoted by Suchman (1995) and O'Dwyer, Owen, & Unerman (2011), especially concerning the typology of legitimacy and legitimacy strategies in improving the legitimacy crisis faced by companies.

The findings in this study are that land conflicts that occur affect the sustainable development of PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu as a result of the legitimacy crisis faced by the company, where the typology faced is in the form of repairing legitimacy, so that PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu carries out several strategies to improve legitimacy which is in the form of a general strategy of legitimacy (normalize, restructure, and avoid overreaction/don't panic) and is conditioned by pragmatic legitimacy strategies, namely the normalize strategy in the form of "deny", the strategy of restructuring in the form of "create monitors", and the strategy of "avoid overreaction/don't panic” Other strategies such as moral legitimacy and cognitive legitimacy have not been found in the strategy undertaken by PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu during the land conflict, and it is likely that this will be carried out by the company in the future depending on organizational needs.

Abstrak :
Lahirnya seorang anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat secara resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan fenomena yuridis yang tidak dapat dipungkiri. Peristiwa seperti ini dapat membawa konsekuensi hukum lebih lanjut terhadap anak luar kawin yang bersangkutan, dimana di dalam hukum kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang resmi. Oleh karena adanya perbedaan tersebut, hukum memberikan solusi bagi anak luar kawin agar dapat memiliki kedudukan hukum yang sama sebagaimana anak sah, yaitu melalui pengesahan anak. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan perkawinan poligami menurut hukum positif di Indonesia, bagaimana prosedur pengesahan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan menurut hukum negara, dan bagaimana Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. dikaitkan dengan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini, penulis akan menjawab permasalahan tersebut dengan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan data-data yang diperoleh hasil dari studi kepustakaan dan menelaah peraturan perundang-undangan terkait perkawinan poligami dan pengesahan anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa Hakim dalam memeriksa suatu perkara seharusnya memahami latar belakang beserta fakta-fakta dari suatu perkara dan memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ......The birth of a child from an unregistered polygamous marriage according to the prevailing laws is a juridical phenomenon that cannot be denied. As the part of legal events, unregistered polygamous marriages can bring further legal consequences to children born out of wedlock, which in law children born out of wedlock have a lower position than children born from legal marriages. Because of these differences, the law provides a solution for children born out of wedlock to have the same legal status as children born from legal marriages, namely through child legalization. This research will be continued by focusing on how polygamous marriage are regulated according to positive law in Indonesia, how is the procedures of legalizing out of wedlock children born in unregistered polygamous marriages, and how is the suitability of the Judge's decision with the prevailing legislation on Verdict Number: 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. The author will answer these problems with the juridical-normative method using data collected from literature studies and legislation related to polygamous marriages and child legalization. The results of the study will show that a Judge in examining a case should understand the background and facts of a case and provide legal considerations in accordance with the prevailing laws and regulations.

Abstrak :
Terdapat ketidakjelasan legitima persona standi in judicio BUMN sebagai termohon dalam hukum kepailitan nasional terlebih dengan pailitnya PT Kertas Leces (Persero) yang merupakan kasus kepailitan BUMN permanen pertama di Indonesia dan terjadi akibat lalai menjalankan perjanjian perdamaian dalam PKPU. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif-deskriptif untuk menjelaskan pengaturan legitima persona standi in judicio BUMN dalam perkara permohonan pailit, menjelaskan akibat hukum pengajuan permohonan pembatalan perdamaian dalam PKPU oleh selain Menteri Keuangan terhadap BUMN Persero; dan menganalisis kedudukan PT Kertas Leces (Persero) sebagai termohon dalam perkara No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. Hasil penelitian menemukan bahwa legitima persona standi in judicio BUMN selaku termohon dalam perkara permohonan pailit diatur secara khusus pada Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU dengan memperhatikan UU BUMN sebagai landasan yuridis kelahiran BUMN yang menunjukkan perbedaan karakteristik alamiah BUMN dengan perusahaan swasta; Akibat hukum atas pengajuan permohonan pembatalan perdamaian dalam PKPU oleh selain Menteri Keuangan terhadap BUMN Persero adalah dilakukan administrasi penerimaan perkara, pemanggilan, dan pemeriksaan dan penjatuhan putusan dengan memperhatikan akibat hukum dikabulkannya permohonan tersebut; Majelis Hakim telah mempertimbangkan Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU namun kurang cermat dalam mempertimbangkan legitima persona standi in judicio PT Kertas Leces (Persero) selaku termohon dalam perkara a quo. Saran dalam penelitian ini meliputi harmonisasi peraturan terkait kedudukan BUMN dalam hukum kepailitan nasional, pengesahan peraturan teknis perkara kepailitan, dan penelitian lanjutan.
There is legal uncertainty about the capacity of SOE as the respondent in the national bankruptcy law. This study uses a normative-descriptive method to: describe the legitima persona standi in judicio of SOEs as respondent in bankruptcy petition cases; explaining the legal consequences of submitting a request for cancellation of peace in PKPU towards BUMN Persero by other than the Minister of Finance; and analyze the position of PT Kertas Leces (Persero) as the respondent in case No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. The results found that the legitima persona standi in judicio of SOEs as the respondent in the bankruptcy petition case is specifically regulated in Article 2 paragraph (5) of the PKPU Law by observing the BUMN Law as a juridical foundation for SOE birth that shows the different natural characteristics of SOEs and private companies; The legal consequences of submitting an application for annulment of peace in PKPU toward BUMN Persero by other than the Minister of Finance are administration of case acceptance, summons, and examination and verdicts with due regard to the legal consequences of the petition being granted; The Panel of Judges has considered Article 2 paragraph (5) of UUK-PKPU but are not careful in considering the legitima persona standi in judicio of PT. Kertas Leces (Persero) as the respondent in the a quo case. Suggestions in this study include harmonization of regulations related to the position of SOEs in national bankruptcy law, ratification of technical regulations on bankruptcy cases, and further research.

Abstrak :
Di masa sekarang ini masih banyak ditemui kasus perkawinan di bawah tangan dimana pernikahan hanya dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan tidak mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah. Masalah yang timbul adalah apabila terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tersebut, demi kesejahteraannya, ingin diakui dan disahkan sebagai anak sah. Pengajuan permohonan penetapan asal-usul anak kepada pengadilan adalah salah satu upaya pengakuan dan pengesahan anak oleh anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan atau orang tua biologisnya agar dapat diakui sebagai anak sah dan agar anak tersebut dapat tercatat sebagai anak yang sah dalam Akta Kelahirannya. Penelitian ini akan membahas mengenai Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js sebagai objek penelitian. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir hasil dari perkawinan di bawah tangan dan perlindungan terhadap hak-haknya dengan disahkannya asal usul anak tersebut oleh pengadilan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat Yuridis Normatif dengan melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang mengatur mengenai kedudukan anak yang lahir dari hasil perkawinan di bawah tangan serta pengesahan asal usul anak dalam hukum Islam dan putusan pengadilan serta dikaitkan dengan teori terkait. Penelitian ini juga akan melakukan komparasi hukum antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js dengan beberapa penetapan Pengadilan Agama lainnya yang memiliki kasus serupa dengan kasus dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js, walaupun anak yang lahir hasil dari perkawinan di bawah tangan ditetapkan sebagai anak biologis dari kedua orang tuanya, namun anak tersebut tidak sepenuhnya berstatus sebagai anak sah. Dalam hal ini, anak yang lahir hasil dari perkawinan di bawah tangan diakui sebagai anak biologis dari kedua orang tuanya naumn dengan catatan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas dengan ayah biologisnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan dan pemenuhan haknya selayaknya anak yang sah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak yang lahir hasil dari perkawinan di bawah tangan. ......At the present time there are still many cases of under-hand marriage where marriages are carried out only based on religious provisions and did not register their marriage with the Marriage Registration Officer. The problem that arises is when a child born from an under-hand marriage, for the sake of his welfare, wants to be recognized and legalized as a legitimate child. The submission of a petition for the determination of the origin of the child to the court is one of the effort to recognized and legalized a child by the child born from an under-hand marriage or by the biological parents so that the child born from an under-hand marriage can be recognized as a legal child and can be registered as a legal child in his/her birth certificate. This research will discuss the Stipulation of the South Jakarta Religious Court Number: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js as the research object. This research raises the issues of how the legal position of a child born as a result of under-hand marriage and the protection of their rights by legalizing the child's origin by the court based on the Stipulation of the South Jakarta Religious Court Number: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js in terms of Islamic family law. This research uses a juridical normative research method by examining the legal provisions regulating the position of children born from the result of an under-hand marriage and legalizing the origin of the child in Islamic law and court decisions and related theories. This research will also make a legal comparison between the Decision of the South Jakarta Religious Court Number: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js with several other religious court decisions that have similar case with the case in the Decision of the South Jakarta Religious Court Number: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js. The results showed that in the Decision of the South Jakarta Religious Court Number: 298/ Pdt.P/2020/Pa.Js, although the child born as a result of an under-hand marriage was determined to be a biological child of both parents, the child was not fully considered as a legitimate child. In this case, children born as a result of under-hand marriage are recognized as biological children of both parents, provided that they have a limited civil relationship with their biological father. This is intended to ensure the welfare and fulfillment of the rights of a legitimate child. The results also show that a birth certificate is a form of protection for the rights of children born as a result of an under-hand marriage.

Abstrak :
Masyarakat Islam Indonesia hidup di tengah-tengah masyarakat yang pluralistik. Arus informasi dari segala penjuru dunia masuk tanpa adanya sensorship. Keadaan tersebut dapat menimbulkan efek-efek negatif bagi masyarakat Islam, khususnya bagi mereka yang tidak dibekali dengan nilai-nilai keimanan (agama). Mereka menjadi terbawa arus yang negatif, sehingga menimbulkan masalah-masalah sosial, seperti pergaulan pria dan wanita yang tidak mengenal batas-batas aturan agama sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak di inginkan seperti lahirnya anak-anak haram yang tidak jelas siapa orang tuanya. Keadaan tersebut akhirnya merugikan anak yang tidak berdosa itu. Mereka menjadi terkatungkatung, tidak di akui oleh orang tuanya sendiri, apalagi di beri nafkah ataupun jaminan kehidupan. Di satu sisi orang tua perempuannya tidak mampu menghidupi anak tersebut, namun di sisi lain orang tua laki-lakinya merasa tidak mempunyai kewajiban apa-apa terhadap anak itu. Sehingga jadilah anak itu menjadi manusia yang tidak diingini kehadirannya. Pada hal ajaran agama Islam sangat memperhatikan hak hidup sebuah janin walaupun janin tersebut berasal dari perzinaan. Janin tersebut berhak untuk dilahirkan, disusukan, sampai akhirnya ia mampu untuk berdiri sendiri. Sebab bagaimanapun ia adalah makhluk Allah yang sama dengan manusia lainnya. Meskipun demikian ajaran agama Islam yang memandang suci masalah keturunan tidaklah mengenal adanya pengakuan anak luar nikah. Apabila pengakuan ini diadakan, maka dapat menyebabkan makin suburnya penyimpangan-penyimpangan yang amoral. Untuk menjamin kehidupan anak luar nikah tersebut, Islam memberikan solusi bahwa ia dapat mewaris dari ibu dan keluarga ibunya, serta ia dapat memperoleh hibah dan atau wasiat dari bapak biologisnya. Dan apabila ia hendak menikah maka ia dapat menggunakan wali hakim.