Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Latar belakang penelitian ini menanggapi tingginya angka kerugian yang dialami akibat maraknya praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Peran Pemerintah melalui Badan Koordinasi Keamanan Laut bertugas mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dianggap belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya kuantitas pelanggaran illegal fishing dibandingkan dengan jenis pelanggaran lainnya, berdasarkan data Badan Keamanan Laut selama kurun periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktek illegal fishing, mengetahui peran Bakorkamla sebagai koordinator instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap praktek illegal fishing, serta bagaimana upaya ke depan Bakamla untuk mengatasi pelanggaran di laut khususnya praktek illegal fishing dalam rangka mendukung ketahanan nasional. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan cara studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan kurangnya pengawasan dari instansi yang berwenang sebagai faktor penyebab tingginya pelanggaran illegal fishing di Indonesia, yang dilandasi oleh kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi yang berwenang pada perkara illegal fishing. Peran Bakorkamla dalam upaya pengawasan terhadap praktek illegal fishing belum maksimal dilakukan, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan di laut, serta peran sebagai koordinator yang tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh Bakorkamla yang dikarenakan masih tingginya ego sektoral dari instansi terkait yang seharusnya dapat di koordinasikan. Upaya ke depan Bakamla untuk mengatasi permasalahan di laut, khususnya pelanggaran illegal fishing yaitu mengkoordinasikan seluruh instansi yang terkait di laut untuk melakukan pengawasan secara tersinergi, serta mengintegrasikan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) yang dimiliki stakeholder kedalam BIIS (Bakamla Integrated Information System) agar seluruh perangkat dari stakeholder yang ada dapat saling mengisi untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia, dalam rangka mendukung ketahanan nasional.

---

ABSTRACT The background of this research is to respond to the high number of losses due to rampant illegal fishing in Indonesian waters. The Government Role through the Maritime Security Coordinating Board is tasked to coordinate the activities and the execution on the field of maritime security which includes guarding, surveillance, prevention, and enforcement to every law violations in Indonesia waters territorial that still considered not optimal. This evidence showed from the high quantity of illegal fishing compared to other types of offenses, according the data from Maritime Security Agency during the period January 1st to December 31th, 2014. The main purpose of the research is to determine the causes of illegal fishing, and to identify Bakorkamla role as the coordinator from all the relevant agencies in conducting surveillance against illegal fishing, and what effort that Bakamla will have to do to handle the violation at the sea especially on illegal fishing practices in order to support national resilience. This qualitative research is using descriptive method of analisys from literature and in depth interviews. The research results showed that there?s an oversight from the competent authority as the factor that is causing the high violation of illegal fishing in Indonesia, which is based on the lack of coordination between the authorized agencies on handling illegal fishing. Bakorkamla role in efforts to supervise the practice of illegal fishing is not maximized, due the lack of facilities and infrastructures to conduct surveillance at the sea, also the role as coordinator can?t optimally done by Bakorkamla because of the high sectoral ego from other relevant agencies wich should be coordinate as a team. Bakamla future efforts to overcome the problem at the sea, in particular violations of illegal fishing which is to coordinate all the involved institutions on the sea to conduct surveillance in an intregated manner, as well as integrating Central Command and Control (Puskodal) from all the stakeholders into BIIS (Bakamla Integrated Information System). So all the devices from existing stakeholders can be complementary to oversee Indonesian waters, in order to support national resilience.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Raka Momon SaputraNPM : 1406518276Program Studi : KriminologiJudul Tesis : Perspektif Penjeraan Dalam Rangka Kebijakan Kriminal Penenggelaman Kapal Pencuri IkanKegiatan illegal Fishing yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal illegal asing KIA yang berasal dari beberapa negara tetangga. Tesis ini bertujan untuk mengetahui kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan dalam perspektif penjeraan serta merancang kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan agar tetap mampu memberikan efek jera dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. kegiatan pencuri ikan lebih banyak dilakukan oleh kapal illegal asing dengan perbandingan 63 KIA dan 37 kapal illegal Indonesia KII . Jenis pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak memiliki dokumen perizinan dan menggunakan alat tangkap tidak sesuai dengan dokumen perizinan. Wilayah terbanyak kegiatan IUU fishing di WPP-NRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cina selatan. Penenggelaman kapal pencuri ikan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini adalah suatu tindakan yang sangat tegas dan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya tingkat eksploitasi illegal terhadap sumber daya ikan sekitar 30-35 . Pemikiran penggentarjeraan menurut Winters et al, 2014, bahwa proporsionalitas adalah kekuatan penghukuman yang proporsional dengan tingkat keseriusan kejahatan. Severity adalah kekuatan penghukuman serta kecepatan penghukuman yang diberikan setelah kejahatan terjadi, akan semakin berpengaruh terhadap pelaku kejahatan. Kepastian penghukuman harus merupakan tindakan yang pasti dijatuhkan dan tidak dapat dihindari. Merancang kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan, agar mampu memberikan efek jera dimasa yang akan datang adalah dengan sebanyak mungkin mengembangkan MoU dengan negara-negara lain. Dibuatkan aturan-aturan yang jelas dari MoU tersebut dan selanjutnya dilakukan deklarasi dengan negara-negara tetangga.

---

ABSTRACT
ABSTRAC Name Raka Momon SaputraNPM 1406518276Study program CriminologyThesis Title Perspectives deterrent In Order Policy Criminal Sinking Ship Thieves Fish Illegal Fishing activity which is most often occurs in the area of fisheries management Indonesia is illegal fishing by foreign vessels illegally KIA , which comes from several neighboring countries. This thesis aims to determine the criminal policy of sinking fish thieves in the perspective of deterrence and designing criminal policies sinking fish thieves in order to remain able to provide a deterrent effect in the future. This study used a qualitative approach. Illegal fishing activity is mostly done by illegal foreign vessels with a ratio of 63 KIA and 37 illegal vessels Indonesia KII . The type of offense are often done are not to have licensing documents and using gear not in accordance with the authorization document. The region most IUU fishing WPP NRI 711 is includes Karimata Strait, Natuna Sea, and South China Sea. Sinking of the fish thieves that have been implemented by the current administration is an act that is very firm and effective. It can be seen from the decline in the level of illegal exploitation of the fish resources approximately 30 35 . Thought deterrence deterrent according to Winters et al, 2014, that proportionality is the power of punishment proportionate to the seriousness of the crime. Severity is the power of condemnation, as well as the speed of the judgment is given after the crime occurred, will increasingly influence the perpetrators. Certainty of punishment should be a definite action was dropped and can not be avoided. Designing the criminal policy of sinking the illegal fishing vessels, in order to provide a deterrent effect in the future is to develop as much as possible Indonesia MoU with other countries. Made the rules clear of the MoU and then performed a declaration with neighboring countries.