Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Impeachment presiden adalah suatu peristiwa konflik politik, dilemmatis, Iuar biasa, dan sensitif bagi rakyat dan bangsa Amerika, guna mewujudkan nilai-nilai budaya demokrasi. Dilematis, dalam arti karena wacana impeachment yang kontroversial akibat misinterpretasi dan miskonsepsi terhadap pasal-pasal konstitusi yang beresiko tinggi bagi sejarah dan citra bangsa dikemudian hari jika gegabah membuat keputusan menurunkan seorang presiders yang popular dimata rakyat. Presiden Bill Clinton dipersalahkan atas dasar etika amoral tapi dia tidak bersalah menurut hukum dan konstitusi, karena tindak amoral tidak tertuang dalam tuntutan impeachment. Luar biasa dalam arti sangat langka terjadi walaupun ada preseden terdahulu tahun 1 868 terhadap Presiden Andrew Johnson. Justru itu, proses impeachment menuntut kebijaksanaan penuh kehati-hatian serta pertimbangan matang bagi semua pihak. Sensitif maksudnya karena proses impeachment menuntut perhatian serius rakyat Amerika menyangkut status presiden mereka karena presiden merupakan simbol negara, kedudukan paling terhormat dan agung bagi masyarakat Amerika. Konflik kepentingan dari kelompok oposisi partai dan kelompok agamais konservatif telah memanfaatkan wacana agama dibalik konspirasi perebutan kekuasaan. Mayoritas opini publik yang berkembang dan sikap pragmatisme pemikiran generasi modern masyarakat Amerika berpikir realistis dan sanggupmembilah privacy dari dinas pemerintahan. Mereka menyetujui pelaksanaan impeachment tapi menolak memberhentikan Clinton. Dengan solusi yang tepat, Senat Amerika mengakomodir aspirasi rakyat tersebut sehingga impeachment berakhir gagal. Aspek-aspek positif profesionalisme, prestasi kinerja Clinton ikut mempengaruhi gagalnya tuntutan impeachment terhadap dirinya karena dia berhasil menjadikan booming-nya perekonomian Amerika, menutup deficit anggaran Federal yang minus $.290 milliar sampai akhir 1992, sehingga surplus $.9.5 milliar tahun 1999, mereformasi pendidian, meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat, GDP dan income per kapita rakyat. Penelitian ini bertujuan memperlihatkan bagaimana konflik politik yang terjadi dan opini masyarakat yang berkembang di Amerika dalam polarisasi pro dan kontra opini terhadap impeachment Presiden Clinton. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kwalitatif serta kajian dengan metode analisis deskriptif-interpretatif dan metode content analysis. Buku-buku dan bahan-bahan ilmiah kepustakaan digunakan sebagai teori pendukung terhadap analisis data-data tertulis yang relevan dari media peta, koran-koran, majalah, jurnal, internet, proquest dan lain-lainnya. ......The Impeachment of President Bill Clinton, apparently is a political event, on the horns of dilemma, unusual, and very sensitive for all the Peoples of the United States to implement the values of American Democracy. A dilemma here implies that the discourse of impeachment toward Bill Clinton is very controversial due to the fact of misinterpretation, and misperception about the Constitution which is very risky for the country in the long future to unseat the popular president like Bill Clinton. Clinton is blamed in terms of moral-ethic but not in terms of Laws and Constitution. It is unusual because it is very uncommon, and scarcely happening, though, there was a previous precedent toward the impeachment president Andrew Johnson in 1868. Therefore, the process of impeachment should be carefully handled, with a wise consideration for all sides. Sensitive here implies that the impeachment process requires serious attention from American Peoples concerning the status of their president because a president is a noble symbol of the Nation and highly honorable for all Americans Conflict of interest from opposition party, and interest group of religious conservatives, have made use the religious discourse as the reason behind the conspiracy to unseat President Clinton. Majority of opinion growing in American societies, as well as the pragmatic attitude of American modern societies, think realistically to isolate the matter of privacy from the state duties. The accurate solution of Senate could considerably accommodate the people aspiration so that the impeachment process finally resulted in failure. Positive aspects of Clinton., his professional performance, and effective lobbies, have exactly influenced the decision of impeachment process. In addition, prestigious performance and popularity of Clinton have made spectacular achievements in American History, to push America as the world leader, and to pursue the American dreams "the City upon the Hill". Majority of American peoples refused to unseat Clinton from White House due to his prestigious success in his efforts to make economy of America booming, to cut the deficit federal budget from 1290 billion in 1992 to surplus $.9,5 billion in 1999, to reform education, and social security. The goal of the research is to show how the growing issues between pro and contra towards impeachment President Clinton. The research of this thesis uses the qualitative-approach with the deep studies by means of the descriptive interpretative-analysis and the methods of content analysis. Books and scientific materials from library are used as the theories to support the analysis toward the relevant-written articles collected from multiple-resources such as books, and mass media press, such as magazines, journals, bulletins, newspapers, internets, and pro-quests.

Abstrak :
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai dasar Pancasila khususnya sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa dapat berfungsi sebagai acuan pemerintahan di kota Bandung sehingga tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah dapat terlaksana secara maksimal tanpa mengurangi makna persatuan dan kesatuan bangsa. Bahwa masyarakat dan pemerintahan disiapkan dan memperlengkapi diri dalam pemahaman nilai-nilai dasar itu sehingga dapat mewujudkan tujuan nasional melalui penyelenggaraan Otonomi. Penyelenggaraan Otonomi Daerah sejak tahun 2001 yang lalu dimaksudkan untuk makin memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. Setelah lebih setahun di kotamadya Bandung terasa ada nuansa peningkatan pelayanan aparatur pemerintahan, namun juga sekaligus kekecewaan sebagian masyarakat. Fungsi-fungsi negara yang diemban oleh Pemerintahan kota Bandung adalah kewajiban yang harus terwujud makin baik. Untuk itu perlu mengevaluasi, apakah sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu telah menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan sehari-hari? Bila yang menjadi acuan pelayanan kepada masyarakat ini bukan nilai-nilai dasar Pancasila, maka terwujudnya ketahanan individu masing-masing warga jauh dari harapan. Selanjutnya secara berjenjang ketahanan keluarga sampai dengan ketahanan nasional tidak terselenggara dengan baik. Ketahanan Nasional niscaya didukung oleh berbagai pelayanan pemerintahan yang mengacu kepada nilai dasar Pancasila, khususnya nilai-nilai Ketuhanan YME. Pelayanan pemerintahan dengan mengacu kepada "shared values" yang berbeda misalnya sikap membedakan layanan kualitas kepada berbagai segmen masyarakat yang dilayani, hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial yang dalam ini senantiasa menjadi ancaman, sebagai akibat dari ketidakmerataan hasil pembangunan. Realitas yang terjadi, pelayanan aparatur pemerintahan dipengaruhi oleh masyarakat maupun tingkatan sosial hidup warga yang datang untuk dilayani. Kecemburuan yang diakibatkan perbedaan layanan ini, akan menimbulkan rasa saling curiga satu sama lainnya. Pada gilirannya dapat memicu terjadinya konflik yang bernuansa "SARA". Dari kacamata Ketahanan Nasional kondisi kecemburuan itu cenderung sangat tidak menguntungkan, sebab dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan bahkan disintegrasi bangsa. Karena itu nilai-nilai Ketuhanan YME harus dapat dimiliki dan dilaksanakan baik melalui proses asimiliasi, akulturasi dan interaksi sosial yang kondusif maupun norma yang berlaku. Bilamana tidak berhasil dilaksanakan, maka secara laten hal ini akan menjadi potensi yang mengancam integritas, identitas dan kelangsungan hidup berbangsa. Dengan kata lain akan berdampak negatif terhadap ketahanan nasional. Karena itu, agar potensi negatif yang mengancam tidak menjadi efektif, sewajarnyalah, hasil temuan penelitian ini diantisipasi dengan pencarian solusi yang tepat

---

The Implementation of Core Shared Values of Pancasila in Conducting Region Otonomi (Case Study in Bandung City-West Java), 2003 The problem in this Thesis is how Pancasila core of shared values especially the first sila the only One God functioned as root factor in governing Bandung city service, in order making maximum aim of conducting Region Otonomi, Instead of decreasing unity and integrity of nation. People and civilian service officer are to be ready and be required themselves in encreasing core shared values. In turn, to realise the nation aim through conducting Region Otonomi. Since the beginning of 2001 Region Otonomi has launched in Indonesia. The goals are to grade up the integrity of Republic of Indonesia and to encerase the whole people wellfare of life. Allmost 2 yers in Bandung there is encreasing of quality service in the part of government personels, also the dissapointed of a little part of people. State functions which are conducted by Bandung City Government as obligation ought to be influenced better. For needed to evaluate, is the first sila believing to the only One God has been as root factor in conducting service daily ? When root factor in conducting service to the people is not the shared values of Pancasila, as a fact the resilien of individual also the people is out of hope. In turn, countinually the resilien of people up to national resilien of nation has been not enough well. National Resilien ought to be supported by a certain of government service which has root factor to the shared values of Pancasila, especially the values of the Only One God. Government service which has root factor different with Pancasila, for example to make unequal in the qualitry of service for the whole people. In this style of service is going to make social problem, which is the constraint as unequal of the development output. In Reality, government personnel service is influenced by the religious majority of the people, social status of the people. Unequal treatment caused of different service of the officer is going to encrease the bad feeling one-another. In turn, this is going to be real conflic as SARA (tribe, religion, ras, separated class of people). In point of national resilien, this condition tends unbeneficial, cause encreasing disintegration of nation. As first shared values of pancasi la the Only One God ought to be owened and implemented as proses asimiliation, aculturation, and social interaction in conducting and actual norm. In another words, it is going to collapse as latent potensial for integration, identity and the contraint of nation life. In other words, thia is going to be negatif contribution for National Resilien. Because of that negatif potensial is inefective, this thesis founding should be anticipated to find out the right solution.

Abstrak :
Penelitian kritis ini menggunakan pendekatan strukturalisme dalam menjelaskan wacana ideologi negara dalam pendidikan, yang dilakukan pada periode berlakunya Kurikulum 1975 sampai dengan Kurikulum 1994 Suplemen 1999. Latar belakang yang mendasarinya adalah adanya fenomena bidang pendidikan yang mengalami perubahan-perubahan secara besar-besaran selama rentang sejarah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kecenderungan tema-tema ideologi negara dalam teks-teks pendidikan, menjelaskan proses produksi dan konsumsi teks tersebut, serta menggambarkan pengaruh kondisi sosial budaya pada saat teks-teks tersebut dihasilkan. Implikasi teoritis penelitian ini tampak pada penggunaan teori-teori kritis: teori ideologi Althusserian dan teori hegemoni Gramscian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis, dimana analisis pada level teks dilakukan dengan analisis framing model Gamson dan Modigliani untuk menjawab tujuan pertama, analisis pada level praktek wacana menggunakan studi pustaka dan wawancara untuk menjawab tujuan kedua, demikian pula analisis pada level praktek sosial budaya menggunakan studi pustaka untuk menjawab tujuan penelitian ketiga. Berkaitan dengan tujuan pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tema-tema ideologi negara yang muncul dalam teks-teks pendidikan pada masa antara tahun 1975-2001 adalah sebagai berikut Kurikulum 1975, tema ideologi ketertiban untuk bidang studi PMP dan kemajuan material untuk IPS; Kurikulum 1984 tema ideologi stabilitas dan kemajuan materiil untuk bidang studi PMP, untuk bidang studi IPS adalah tema ideologi stabilitas, untuk bidang studi PSPB tema ideologi kemajuan materiil dan bahaya laten komunisme; Kurikulum 1994 tema ideologi ketertiban dan nasionalisme untuk bidang studi PPKN dan tema ideologi nasionalisme untuk IPS; sedangkan dalam Suplemen GBPP 1999 muncul tema ideologi nasionalisme untuk PPKN dan konstitusionalisme untuk IPS. Secara singkat, tema ideologi negara yang cenderung muncul sepanjang periode tersebut adalah: stabilitas/keamanan nasional, kemajuan materiil/pembangunan, dan nasionalisme/persatuan dan kesatuan. Berhubungan dengan tujuan penelitian yang kedua, menunjukkan teks-teks yang muncul merupakan hasil proses produksi yang sangat terkontrol oleh negara, dalam hal ini melalui Pusat Perbukuan Nasional, sementara konsumsi teks dikontrol melalui pola-pola pemanfaatan buku dan sistem evaluasi yang menentukan keberhasilan penguasaan teks oleh peserta didik. Pada tujuan yang kedua ini, peneliti menemukan adanya fakta bahwa di dalam proses produksi terjadi kolusi pada proses tender pencetakan buku demi keuntungan ekonomi, sebagai efek sistem kontrol yang sangat ketat dalam proses produksi. Sedangkan tujuan penelitian yang ketiga menunjukkan bahwa kondisi sosial politik dan budaya yang terjadi pada masa berlakunya Kurikulum 1975 sampai Kurikulum 1994 menunjukkan bahwa pendidikan digunakan sebagai pewarisan moral dengan mengedepankan antiintelektualisme dan anti-kritik, sebagai ciri negara yang menjalankan. pendidikan beridelogi konservatisme reaksioner (fundamentalism). Hal ini sejalan dengan kebijakan politik orde baru yang juga menerapkan sistem kontrol pada level sosial budaya masyarakat, sebagai ciri represi politik orde baru. Sementara Kurikulum 1994 Suplemen GBPP 1999 mengarahkan pendidikan lebih humanistik untuk mendorong pembaharuan sosial yang bersifat ilmiah dan rasional, meskipun kadang masih menggabungkan adanya pewarisan moral (fundamentalism liberasionism). Hal ini dikondisikan oleh situasi sosial politik masa reformasi yang menuntut perubahan menuju masyarakat madani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia merupakan bentuk hegemoni negara pada masyarakat, yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama dengan meneguhkan cara-cara lama yang mendorong kembali pada dasar negara (Pancasila dan UUD 1945) sebagai orientasi korektif masa lalu. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses hegemoni yang dijalankan berdampingan dengan tindakan-tindakan represif (RSA), misalnya dengan tindakan hukum, pelarangan dan sensor. Akan tetapi proses hegemoni tersebut berhadapan dengan munculnya proses counter hegemony dalam menawarkan pendidikan aliternatif bagi masyarakat, yaitu adanya teks-teks pendidikan yang tidak disahkan negara, munculnya televisi swasta, berkembangnya Internet, dan adanya kelompok-kelompok diskusi.

Abstrak :
Tesis ini membahas dua drama karya Utuy Tatang Sontani: Sangkuriang - Dayang Sumbi (1953) dan Sang Kuriang (1959). Walaupun bersumber dari folklor yang sama, kedua teks ini ditulis dalam dua periode yang berbeda sehingga dianggap berkemungkinan untuk mengandung ideologi yang berbeda. lni terutama karena teks Sang Kuriang ditulis setelah penulisnya, Sontani, menyatakan afiliasinya dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui keanggotaannya dalam Lekra pada tahun 1959. Penelitian ini menggunakan teori strukturalisme Greimas dan teori isotopi yang dikemukakannya. Dari hasil penelitian ditemukan banyak perbedaan dari kedua drama tersebut. Perubahan ini dimaknai dengan pemaknaan tataran kedua (konotasi) dalam kerangka semiotik Barthes. Dari hasil analisis ditemukan bahwa perubahan dalam kedua teks itu bersifat ideologis seperti tampak dari perubahan tokoh, latar, alur, dan tema.

---

This thesis discusses two dramas written by Utuy Tatang Sontani: Sangkuriang - Dayang Sumbi (1953) and Sang Kuriang (1959). Written in different periods of time, the dramas were assumed to reflect differences in their ideologies. Both texts were developed from one Sundanese folklore by a writer assumed to write those texts with different ideological underpinnings. The latter text, Sang Kuriang, was written after Sontani proclaimed his political affiliation to PKI (Partai Komunis Indonesia/Indonesian Communist Party) in 1959. To investigate and explore these presumed ideological differences, a semiotic-based structural analysis, using Greimas theory on isotopy, was conducted on both texts. Findings from this analysis were discussed within the framework of Barthesian semiotics to disclose the connotative meanings of both texts. The analysis disclosed that differences found in both texts were ideological because of the shifts in various aspects of the texts such as characterization, setting, plot, and theme.

Abstrak :
Banyak makna tentang ideologi. John B. Thompson (1984) menyebut istilah ideologi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, istilah itu tampak dalam karya beberapa penulis dan merembes ke beberapa disiplin modern dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebagai wacana, makna ideologi bisa berkonotasi positif dan bisa juga negatif. Konotasi positif ideologi setidaknya menunjukkan adanya konsepsi netral tentang ideologi sebagai sistem berfikir, sistem kepercayaan, praktek-praktek simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik. Steven Vago (Social Change, 1989) memaknai ideologi secara positif dalam bentuk sebagai acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok atau masyarakat serta memberi motivasi terhadap pola-pola tindakan yang pasti dan harus dilakukan. Ideologi bekerja melalui bahasa, oleh karena itu mempelajari ideologi berarti mempelajari cara-cara dimana makna [pemberian makna] secara terus menerus menjalankan relasi dominasi. Bahasa adalah tanda. Oleh sebab itu untuk menemukan ideologi perlu diketahui konteks dimana tanda [bahasa] itu berada dan menurut budaya si pemakai. Sebab sebuah tanda dapat berubah-rubah maknanya sesuai konteksnya, baik konteks itu dalam bentuk kalimat, waktu, tempat, maupun budaya. Konstruksi ideologi Muhammadiyah dalam kerangka pemikiran Amien Rais dan Syafii Maarif dalam sudut pandang wacana dibangun melalui bahasa [tanda] dalam konteks. Sejumlah situasi sosial mikro dan makro memberi pengaruh pada gagasan-gagasan dasar kedua tokoh tersebut dalam memahami realitas sosial di lingkungan Muhammadiyah. Dengan asumsi inilah peneliti mencoba menggali, melalui strategi analisis Critical Discourse Analysis [CDA] versi Norman Fairclough, relasi antara pemikiran-pemikiran ideologis Amien Rais dan Syafii Maarif dengan persoalan tekstual, konteks discourse practice dan sociocultural practice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan, yang dimensi ideologisnya cukup kuat. Secara sejarah, dimensi ideolgis bahkan merupakan satu alasan bagi KH. Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah walaupun dimensi itu berakar dari faktor agama [baca ; Islam]. Dalam perkembangannya, faktor ideologis memberi dampak yang kuat dalam mempertahankan eksistensi Muhammadiyah ditengah gelombang perubahan zaman yang sarat dengan pertarungan ideologi lain dibalik fenomena perilaku sosial politik yang ada. Munculnya ideologi Muhammadiyah seperti Mugaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, serta dimensi ideologis lain semacam Khittah Perjuangan Muhammadiyah merupakan rumusan-rumusan yang dalam konteks zamannya memiliki peran signifikan bagi keberadaan Muhammadiyah. Rumusan-rumusan ideologis diatas, tentu saja perlu rekonstruksi, seperti dikatakan Syafii Maarif, perlu penyesuaian-penyesuaian dan penafsiran-penafsian yang memadai untuk era kini yang dinamika sejarah dan peradabannya berbeda dengan masa-masa silam. Konstruksi Amien Rais dan Syafii Maa if, menunjukkan adanya benang merah yang kuat dengan konsep-konsep ideologis Muhammadiyah yang telah ada. Tetapi konstruksinya juga menunjukkan sesuatu yang baru yang terjelmakan dalam ideologi praksis yang, dalam level aplikasi, diperlukan Muhammadiyah dalam mengusung program dakwah dan tajdid-nya. Penelitian ini menyandarkan diri pada paradigma konstruktivisme. Alasannya adalah gagasan Amien dan Syafii yang menjadi sasaran penelitian pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses pembentukan realitas. Sebagaimana diketahui, paradigma ini secara ontology meyakini relativisme, dimana realitas dipandang terdiri dari banyak bagian dan berada dalam pikiran-pikiran manusia, dan secara epistemologis, paradigma ini mengambil sisi subjektivitas dalam anti peneliti dan yang diteliti lebur ke dalam sate entitas tunggal sehingga penemuan secara keseluruhan merupakan ciptaan dari proses interaksi keduanya. Secara keseluruhan dari hasil studi yang oleh peneliti dinilai telah memadai untuk menjawab persoalan penelitian, dapat dikemukakan bahwa konstruksi ideologi yang digagas oleh Amien Rais dan Syafii Maarif tidak lepas dari sejumlah faktor individu dan faktor sosial dalam dimensi situasi dan zaman yang melingkunginya. Dipihak lain, urgensi ideologi bagi sebuah organisasi sosial keagamaan memiliki nilai yang tinggi dan positif. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dituntut memiliki ruh yang dapat menjadi motor dan pengendali program gerakan dalam membangun kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Melalui pembangunan ini diyakini cita-cita Muhammadiyah menjadi mungkin direalisasikan [masyarakat Islam yang sebenar-benarnya]. Secara demikian seluruh konsep-konsep ideologis Muhammadiyah dapat dikelompokkan kedalam dua ideologi yakni ideologi dakwah dan ideologi tajdid, yang komitmen utamanya adalah membangun tatanan yang serba lebih maju dan lebih baik sesuai nilai dan misi Islam. Ideologi dakwah dan tajdid, pada akhirnya merupakan citra diri Muhammadiyah disepanjang sejarahnya dan tentu tidak boleh berada dalam tataran slogan belaka tetapi harus dibumikan dalam kenyataan memenuhi realitas kehidupan umat sehingga setiap usaha Muhammadiyah bukan sekedar memberi nilai pragmatis sesaat bagi umat tetapi jiiga mendorong terbangunnya kesadaran umat untuk lebih maju dan lebih baik dalam kawasan nilai-nilai Islam. Sosok pimpinan Muhammadiyah dengan kriteria demikian hendaknya menjadi pilihan prioritas dalam tubuh Muhammadiyah.

Abstrak :
Sejarah masa lalu bangsa Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 sampai kurun waktu tahun 1965, telah mengalami pasang surut perjuangan untuk membangun bangsa dan negara dalam mengisi kemerdekaannya kearah perwujudan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam perwujudan sejarah bangsa Indonesia, meletusnya peristiwa G 30 S PKI, membuktikan bahwa bangsa Indonesa belum sepenuhnya mampu melaksanakan pengamalan Pancasila seutuhnya. Kemajuan Pembangunan amat menuntut tatatan kehidupan yang lebih mapan yang ditandai oleh kestabilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pegalaman sejarah masa lalu menunjukkan kurang kuatnya tali persatuan dan kesatuan, sehingga tidak sesuai dengan prasyarat pembangunan suatu bangsa. Khususnya bangsa Indonesia yang majemuk dan diwarnai oleh perbedaan etnis, kebudayaan dan agama. Oleh karena itu Orde Baru yang lahir pada tahun 1966, bertekad untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan kemurnian Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensinya seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan kepada kemurnian Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tercakup di dalamnya antara lain kehidupan idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ketahanan Nasional mencakup gatra alamiah yaitu demografi, geografi, dan sumber kekayaan alam serta gatra sosial yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan seluruh aspek kehidupan itu merupakan bagian unsur kekuatan yang terkandung di dalam 8 Gatra Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari segala aspek kehidupan tersebut secara integratif sangat berpengaruh. Apabila salah satu aspek kehidupan berbangsa dan bernegara itu goncang maka akan mengganggu stabilitas kondisi aspek-aspek kehidupan lainnya. Keberhasilan Pembangunan Indonesia yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sangat erat kaitannya dengan Ketahanan Nasional. Apabila Pembagunan Nasional berhasil dengan mantap maka secara langsung atau tidak langsung Ketahanan Nasional akan menjadi kokoh. Oleh karena itu berhasilnya Pembangunan Nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendorong Pembangunan Nasional. Demikian juga keberadaan Hubungan Industrial Pancasila sebagai salah satu konsep yang lahir pada tahun 1974, dan kemudian baru pada tahun 1985 melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.-645/MEN/1985 diputuskan tentang Pedoman Pelaksanaannya. Hubungan Industrial Pancasila ini merupakan salah satu usaha yang strategis untuk menunjang keberhasilan Pembangunan Nasional.

Abstrak :
Dunia Islam di Asia dan Afrika di wilayah Timur Tengah adalah wilayah-wilayah yang secara geografis dan kultural sangat kaya dan menjanjikan. Bagi imperialis jalur perdagangan ini sangat baik untuk menopang pembangunan ekonomi dunia Islam yang sejak abad 18 menjadi mitra dagang Eropa dijadikan koloni pada abad 19. Kolonialisme dan Imperialisme barat dimulai dan ini berlangsung sampai dengan abad 20. Sumber-sumber kekayaan alam di dunia Islam hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, yaitu kalangan elit pemerintahan, elit ekonomi serta para imperialis dan sebagian besar sumber-sumber vital dikuasakan kepada lembaga-lembaga asing. Keadaan seperti itu telah mengkristal menjadi sebuah struktur sehingga perubahan harus dilakukan baik secara ideologis maupun struktural dalam rangka memperbaiki nasib rakyat secara keseluruhan. Munculnya Gamal Abdul Nasser pada pertengahan abad 20 merupakan mata rantai diujung lingkaran perjuangan di wilayah Islam, terutama di di timur tengah Arab. Ideologi perjuangan dan sepak terjang politik Gamal Abdul Nasser yang kemudian dikenal dengan sebutan Nasserisme, telah menimbulkan perhatian yang sangat besar, bukan hanya kalangan timur tengah arab tetapi juga didunia internasional. Hal ini karena timur tengah, terutama wilayah Arabnya merupakan wilayah yang menduduki posisi strategis bagi percaturan politik internasional dimana negara-negara besar yang berkepentingan memperbesar pengaruh dan kekuasaannya menjadikan wilayah ini sebagai incaran untuk dikuasai dan dieksploitasi sumber-sumbernya. Penelitian tesis ini bertujuan untuk memberi kejelasan mengenai sejarah dan karakteristik Nasserisme sebagai ideologi politik yang dikembangkan oleh Gamal Abdul Nasser berdasarkan hal tersebut diatas maka untuk mengarahkan penelitian selanjutnya penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: "Bagaimana sejarah dan karakteristik Ideologi Politik Pan Arabisme, politik dan ekonomi sosialisme arab yang dikembangkan Gamal Abdul Nasser". Agar jawaban pokok permasalahan tersebut lebih terarah, selanjutnya penulis memperinci tujuan penelitian ini yang mencakup menganalisis dan mendeskripsikan sejarah dan karakteristik ideologi politik Pan Arabisme, ideologi politik ekonomi sosialisme arab yang dikembangkan oleh Gamal Abdul Nasser di timur tengah Arab. Dari data yang telah di analisa diperoleh suatu kesimpulan bahwa karakteristik Pan Arabisme dan sosialisme Arab Nasser dapat dimengerti dari berbagai pernyataan persatuan arab untuk menjaga identitas, berkat martabat, dan kepentingan regional arab dan menghapus pengaruh-pengaruh imperialisme ekonomi barat yang kapitalistik.

---

By the cultural and geography the Islamic world in Africa and Asia on middle east territory was the territories which was very rich and promising for the imperialist, this trade way was very good to hold the economic development, since the 18th century the Islamic world got Europe trading company was become a colony in the 19th century. West Imperialism and Colonialism was begun and this is happening until the 20th century. Natural resources in the Islamic world was only felt by a little part of people, such as government elite society, economy elite and Imperialism and a big part of vita, resources was held to foreign institutions. The situation was like be done not only ideologies but also structural in order to repair people destinies entirety. Gamal Abdul Nasser appeared in the middle of the 20th century as a link in the end of struggle circle in the Islamic territory, especially in Middle East. Struggle Ideology and Politic of Carnal Abdul Nasser, which was known as Nasserism. It had appeared attention that is very big, not only in Middle east but also International. It was because middle east, especially its Arab territory, was a territory which held a strategy position to international politic, where big countries authority to be large their power and influence became this territory as a target to be held and exploitation their resources. This thesis research aimed to give an explicit about Nasserism Characteristic and history as a politic Ideology that was developed by Gamal Abdul Nasser. Based of matters above, so that, to direct next research, the writer formulates subject of problem: "How characteristic and history of Arabism Pan Politic Ideology, Arab Socialism Economic and Politic which expanded by Carnal Abdul Nasser". In order problem subject answer is more direction, the writer explains this research aim, which scope history description and analyze and characteristic of Arabism Pan Politic Ideology, Arab Socialism economy politic ideology that was expanded by Gamal Abdul Nasser in Middle East. This research thesis is a history research category is observed from complex problem which is researched, and is observed from research sources is literature research. From date, which had analyzed it, got a conclusion that the characteristic of Arabism Pan and Nasser Arab Socialism can be understood from all kinds of Arab society statement to keep identity, dignity and Arab Regional importance and deleting of Capitalistic west economy Imperialism influences.

Abstrak :
Skripsi ini membahas fungsi ideologi PDI Perjuangan dalam perumusan UU BPJS. Untuk membahas hal tersebut, skripsi ini meggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Temuan penelitian yang diperoleh bahwa UU BPJS ini adalah manifestasi nilai keadilan sosial dan gotong royong dari ideologi Pancasila PDI Perjuangan. Selain ideologi, landasan perjuangan PDI Perjuangan dalam UU ini adalah Dasa Prasetya partai sebagai ideologi kerja partai dan perintah Rakornas III di Bali. Pembuktian adanya fungsi ideologi dalam perumusan UU ini terlihat dari usulan pasal dan perdebatan pasal yang mengandung nilai ideologi partai. Selain itu,terdapat kekuatan ekstra parlementer yaitu Komite Aksi Jaminan Sosial yang mendorong disahkannya UU ini. Berdasarkan temuan tersebut terbukti bahwa PDI Perjuangan merupakan partai ideologis. Hal ini karena ideologi mempengaruhi strategi pemikiran aktor-aktor partai ini dalam perumusan UU BPJS. ......This research explains the function of PDI Perjuangan (Indonesian Democratic Struggle Party) in BPJS (Social Welfare Caretaker Body) Law making process. The method used in this research is qualitative with in-depth interview and document study as instruments to collect the data. This research founds that BPJS Law is the manifestation of social equality and communality of Pancasila, the ideology of PDI Perjuangan. In addition, the struggle foundation of PDI Perjuangan is DasaPrasetyaPartai (10 party's paradigm) as their working ideology, which is derived from 3rd National Congress in Bali to strengthening the ideology of the party. In the BPJS Law making process, PDI Perjuangan sounds their demands, which contains ideological value on each demands. Beside of that, there are driving force outside parliament, which is KAJS (Social Walfare Action Committee), who always influencing the goal of this law making process. Based on that founding, thesis that PDI Perjuangan is the ideological party in the BPJS Law making process has been proven.