Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Reciprositas secara luas diyakini sebagai suatu penentu panting dari kepuasan sosial dalam hubungan yang sedang berlangsung antara dua orang. Namun resiprositas tidak identik dengan kepuasan sosial itu sendiri, karena resipro- sitas dalam hubungannya dengan kepuasan sosial hanyalah merupakan salah satu prediktor- Resiprositas sosial lebih dekat dengan aspek dinamis dan prospektif, terutama dengan aspek kscenderungan untuk melaknkan tindakan. Dalam studi ini, "resiprositas untuk mempertukarkan pelbagai macam sumber" diartikan sebagai predisposisi seseorang untuk memberikan balasan atas uang yang mereka terima dari orang lain dengan pelbagai jenis sumber, seperti cinta, status, barang, informasi, layanan dan uang. Dalam studi ini, diteliti pengaruh dari nilai alosentrisme-idiosentrisme terhadap tingkat resiprositas untuk msmpertukarkan pelbagai jenis sumber dengan uang. Sampel terdiri dari 278 mahasiswa/i. Mereka berasal dari tingkat status sosio-ekonomi, status residensial tempat tinggal asal dan jumlah saudara kandung yang berbeda. Variabel-variabel ini diasumsikan sebagai variabel independen dari nilai alosentri eidiosentrisme. Secara tidak langsung, variabel-variabel ini juga diduga sebagai variahel yang berpengaruh terhadap tingkat resiprosvitas untuk mempertukarkan pelbagai jenis smnber dengan uang melalui pengaruhnya terhadap tingkat nilai alosentrisme-idiosentrisns. Hasil Path Analysis msnunjukkan bahwa tingkat resiprositas untuk mempertu- karkan pelbagai sumber dengan uang secara langsung dipengaruhi oleh tingkat status sosio-ekonomi, jumlah saudara kandung dan status residensial te-mpat tinggal asal. Tingkat resiprositas untuk mempertukarkan status dengan uang secara langsung dipengaruhi baik oleh nilai alosentrisme-idiosentrisme, jumlah sandara kandlmg maupun status resirlensial tempat tinggal asal; sementara ting- kat esiprositas untuk mempertukarkan barang dengan uang dipengaruhi langsung oleh tingkat status sosio-ekonomi, status residensial tempat tinggal asal dan nilai alosentrisme-idiosentrisme. Lebih dari itu, resiprositas untuk mempertu- karkan informasi dengan uang hanya dipengaruhi oleh status residensial tempat tinggal asal. Tak satupun dari variabel independen itu berpengaruh terhndap tingkat resiprositas untuk msmpertukarkan layanan dengan uang dan uang dengan uang. Akhirnya, berdasarkan hasil-hasil tersebut. dibangun model yang lebih jelas tentang hubungan antar variable.

Abstrak :
Penelitian tesis ini membahas tentang legitimasi unilateral humanitarian intervention yang merupakan sebuah intervensi atau penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara (atau sejumlah negara) kepada negara lain dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran HAM berat di negara tersebut, yang dilakukan tanpa otorisasi DK PBB. Praktek tersebut menimbulkan perdebatan berdasarkan fakta bahwa apabila DK PBB gagal (baik karena unwilling dan atau unable), komunitas internasional tidak dapat merespon terhadap pelanggaran HAM berat, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, ethnic cleansing, yang terjadi di suatu negara apabila intervensi ini dianggap menentang kedaulatan negara. Memang, prinsip non intervensi dan perlindungan terhadap HAM, samasama merupakan norma jus cogens dalam hukum internasional. Namun, saat ini kedaulatan negara tidak lagi bersifat absolut, dimana negara (pemerintah) memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dan tidak dapat melakukan pelanggaran HAM berat atau kejahatan internasional dan berlindung di balik kedaulatannya tersebut, atau dengan kata lain sovereignty implies responsibility. Atas dasar itulah, komunitas internasional menghadapi dilema terkait tindakan yang harus dilakukan oleh sebuah negara ketika terjadi pertentangan antara apa yang diperbolehkan oleh hukum dengan apa yang seharusnya dilakukan secara moral, karena terdapat jurang yang memisahkan legalitas atau hukum (law) dengan legitimasi atau keadilan (justice). Seperti kasus unilateral humanitarian intervention yang dilakukan oleh NATO di Kosovo yang memunculkan dilemma akan apa yang seharusnya dilakukan oleh Negara-negara ketika ada pertentangan antara hukum internasional dan aspek moral. Dalam kasus tersebut, intervensi NATO dianggap "illegal but legitimate", sehingga menimbulkan suatu pergeseran dalam hukum internasional dari konsep legal menjadi legitimasi. Pendekatan ini terlihat masuk akal untuk mendamaikan pertentangan antara legalitas dan moralitas, tetapi kurang memiliki posisi dalam hukum internasional. Namun, bukan tidak mungkin bahwa bila dikemudian hari ada lagi kasus serupa dimana negara melakukan unilateral humanitarian intervention, dan negara lain tidak menentangnya, maka praktek ini dapat berkembang menjadi sebuah kebiasaan baru yang memiliki posisi dalam hukum internasional. Tetapi perlu diingat bahwa tugas kita adalah bukan untuk mencari sumber otoritas lain sebagai alternatif dari DK PBB, namun untuk membuat DK PBB bekerja lebih baik dari sebelumnya. ...... The focus of this thesis is to analyze the legitimacy of unilateral humanitarian intervention in international law. Unilateral humanitarian intervention is a threat or a use of force by a state (or a group of states) aiming to prevent or end widespread of grave human rights violations or international crimes, without the permission or the target state and without the Security Council authorization. This practice has created a debate based on the fact that if the United Nations Security Council fails to act (unable and or unwilling), the international community may not respond to stop international crimes, such as genocide, crimes against humanity, ethnic cleansing that occur in other states because the intervention is considered to violate the sovereignty of that state. The tension is between the principle of non-intervention (use of force) which is related to the primacy of state sovereignty and the protection of fundamental human rights, which both are norms of jus cogens in international law. However, sovereignty is no longer an absolute concept. The sovereignty of States can no longer be used as a shield for gross violations of human rights, or in other words sovereignty implies responsibility. This poses the dilemma of what states should do when there is a great divide between what international law requires and what morality dictates, as there is a gap between legality and legitimacy, law and justice. This issue was brought into sharp relief by NATO?s intervention in Kosovo in 1999, which raised the dilemma of what states should do when there is a divide between the demands of international law and morality. In the end, many states concluded that NATO?s use of force was illegal but legitimate. However, while this approach provides an intuitively plausible way of reconciling legality and morality, it ultimately does not have a sustainable position in international law. It could have a position in international law, if in the future, there are other similar cases or state practice where states did act unilaterally to respond to international crimes, and received no condemnation from other states. But let's remember that the task is not to find alternatives to the Security Council as a source of authority, but to make the Security Council work much better than it has.

Abstrak :
Meningkatnya masalah krisis kemanusiaan tentunya mengiringi munculnya berbagai operasi kemanusiaan atau yang biasa disebut humanitarian action dimana bantuan-bantuan tersebut dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah terkait kemanusiaan yang terjadi di banyak Negara. Humanitarian action ini melibatkan adanya humanitarian intervention dan juga humanitarian assistance. Humanitarian intervention dan juga humanitarian assistance merupakan dua konsep yang berbeda walaupun mereka berangkat dari tujuan yang sama. Terdapat beberapa perbedaan dari kedua konsep tersebut mulai dari bentuk keterlibatan, pihak yang dapat terlibat, dan status hukum pelaksanaan kedua konsep tersebut dalam keadaan konflik. Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai perbedaan dari kedua konsep tersebut dan penerapan dari humanitarian assistance dalam keadaan konflik. Mekanisme dari pelaksanaan humanitarian assistance seringkali ditemukan adanya hambatan-hambatan yang membawa pengaruh buruk bagi keberlangsungan korban-korban konflik. Sepatutnya bagi negara-negara penerima bantuan tidak menutup diri karena dapat memperparah keadaan krisis kemanusiaan. Oleh karena itu seharusnya negara-negara penerima bantuan memanfaatkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh PBB melalui organ-organnya dan organisasi kemanusiaan lainnya, guna memberikan perlindungan kepada penduduk yang menjadi korban konflik yang terjadi. ...... The rising humanitarian crisis made the emergence of various humanitarian operations or so called humanitarian action where the aid is considered as a solution to overcome the problems related to humanity that occurred in many countries. Humanitarian action involves humanitarian intervention and humanitarian assistance. Humanitarian intervention and humanitarian assistance are two different concepts even though they depart from the same goal. There are several differences between the two concepts ranging from the form of involvement, the parties involved, and the legal status of the implementation of the two concepts in a conflict country. This study basically explains the differences between the two concepts and the application of humanitarian assistance in the conflict country. Mechanisms of the implementation of humanitarian assistance are often found to be obstacles that have a negative impact on the survival of conflict victims. As the humanitarian recipient countries, they should not close themselves because it can worsen the situation of the humanitarian crisis. Therefore, the recipient countries should use the assistance provided by the UN through their organs and other humanitarian organizations, to provide protection to the victims of the conflict.

Abstrak :
ABSTRACT
Permasalahan yang sering timbul karena adanya imigran adalah isu toleransi, kepedulian, dan multikulturalisme, meskipun imigran bukanlah sesuatu yang baru. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan imigran biasanya hanya merupakan kebijakan jangka pendek. Padahal tanpa disadari, anak-anak juga ikut menjadi korban dari isu-isu tersebut dan hanya mendapatkan sedikit perhatian. Banyak yang sering lupa bahwa anak-anak merupakan agen perubahan yang bisa memberikan dampak jangka panjang apabila kesadaran mereka terhadap isu-isu terkait sudah diberikan sejak dini. Salah satu cara untuk menimbulkan kesadaran tersebut adalah melalui narasi. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana dua cerita mengenai permasalahan imigran dalam dua periode yang berbeda dan berasal dari Jerman yakni Bestimmt wird alles gut dan Fremder Bruder menampilkan isu toleransi, kepedulian, dan multikulturalisme dalam cerita anak-anak. Untuk menjelaskannya, penulis menggunakan dua teori, yakni strategi narasi dan sosiologi sastra. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengamatan yang baik dan pemilihan strategi yang tepat dari penulis karya sastra mampu menjelaskan isu maupun situasi yang kompleks dengan baik, mudah dipahami, dan tetap menyenangkan bagi anak-anak. Tidak hanya menyenangkan, tetapi strategi narasi ini juga memiliki dampak terhadap cara berpikir dan bersikap yang akhirnya ditunjukkan anak-anak setelah membaca karya sastra tersebut.

---

ABSTRACT
The problems that often arise because of the existence of immigrants is the issue of tolerance, careness, and multiculturalism, although immigrants are not something new. The steps taken to solve immigrant problems are usually only short-term policies. Yet unknowingly, children also become victims of these issues and just get a little attention. Many people often forget that children are agents of change that can have long-term effects if their awareness of related issues is given early on. One way to generate that awareness is through narration. This research will explain how the two stories of immigrant problems in two different periods and derived from Germany entitled Bestimmt wird alles gut and Fremder Bruder present issues of tolerance, careness and multiculturalism in children's stories. To explain it, the author uses two theories, narrative strategy and sociology of literature. The results of this study indicate that good observation and proper selection of strategies from literary authors are able to explain complex issues and situations well, easily understood, and remain fun for children. Not only is fun, but this narrative strategy also has an impact on the way of thinking and attitude that children end up showing after reading the literary works.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan di balik kerja sama Turki dan Uni Eropa dalam mengatasi pengungsi Suriah. Selain beberapa alasan yang mendasari terjadinya kerja sama antar keduanya, penelitian ini juga memaparkan mengenai bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Turki dan Uni Eropa untuk menanggulangi permasalahan pengungsi Suriah tersebut. Berdasarkan data UNHCR tahun 2018, Turki menjadi negara yang menerima pengungsi Suriah paling banyak dibandingkan negara tetangga Suriah lainnya. Akibat penerapan kebijakan pintu terbuka (Open Door Policy) yang dilakukan Turki, jumlah pengungsi Suriah semakin bertambah setiap tahun hingga akhirnya masuk ke negara-negara di kawasan Uni Eropa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Turki menjalin kerja sama bilateral dengan Uni Eropa salah satunya dengan cara meminta bantuan luar negeri kepada Uni Eropa. Kesediaan Uni Eropa memberikan bantuan kepada Turki disertai dengan beberapa motif demi menguntungkan pihak Uni Eropa. Penjabaran mengenai alasan dan bentuk kerja sama antara Turki dan Uni Eropa dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Untuk mengetahui apa saja bentuk bantuan yang diberikan sebagai upaya kerja sama antara Turki dan Uni Eropa, maka digunakan teori kerja sama internasional (international cooperation). Sementara untuk mengetahui alasan di balik kerja sama tersebut digunakan konsep pendekatan berupa motif (motives). Data diperoleh melalui literatur yang sudah tersedia karena termasuk dalam penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan hasil bahwa bentuk kerja sama Turki dan Uni Eropa dalam upaya mengatasi pengungsi Suriah meliputi dikeluarkannya kebijakan untuk mengontrol laju arus pengungsi Suriah yang masuk ke wilayah Turki dan Uni Eropa. Selain itu, bentuk kerja sama lainnya ialah pemberian bantuan luar negeri oleh Uni Eropa kepada Turki untuk para pengungsi Suriah. Sementara alasan dilakukannya kerja sama di antara keduanya ialah mencakup enam kategori motif: kemanusiaan, ekonomi, stratejik, identitas, ideologi, dan kondisi lingkungan. ......The aim of this study is to find out the motives behind Turkey and European Union cooperation in dealing with Syrian refugees. In addition, this study also explained the forms of cooperation carried out by Turkey and European Union in dealing with the problems of Syrian refugees. Based on UNHCR data in 2018, Turkey was the country that hosted Syrian refugees the most, compared to other neighboring Syrian countries. As a result of the implementation of the Open Door Policy carried out by Turkey, the number Syrian refugees continued to increase every year as they finally reached some other countries in the European Union. To overcome this problem, Turkey has made a bilateral cooperation with the European Union one of which is by requesting foreign aid to the European Union. The willingness of the European Union to provide assistance to Turkey is accompanied by several motives to benefit the European Union. The description of the reasons and forms of cooperation between Turkey and the European Union is analyzed using qualitative research methods with a descriptive analysis approach. To find out what forms of assistance are provided as collaborative efforts between Turkey and the European Union, the theory of international cooperation is used. While to find out the reasons behind this cooperation, the concept of approach is used in the form of motives. Data is obtained through literature that is already available because it is included in library research. This study found results that form the cooperation of Turkey and the European Union in an effort to overcome Syrian refugees including the issuance of policies to control the flow of Syrian refugees entering the territory of Turkey and the European Union. In addition, another form of cooperation is the provision of foreign aid by the European Union to Turkey for Syrian refugees. While the reason for the cooperation between both of them contained six categories of motives: humanitarian, economical, strategic, ideology, identity, and environment.

Abstrak :
Impossible Refuge brings the perspectives of refugees into rapidly emerging dialogues about contemporary situations of mass forced migration, asking: what does it mean to be displaced? Based on multi-sited ethnographic research conducted with refugees from Central Africa living in situations of protracted asylum in Uganda and resettlement in Australia, the book provides a unique comparative analysis of global humanitarian systems and the experiences of refugees whose lives are interwoven with them. The book problematises the solutions that are currently in place to resolve the displacement of refugees, considering that since displacement cannot be reduced to a politico-legal problem but is an experience that resonates at an existential level, it cannot be assumed that politico-legal solutions to displacement automatically resolve what is, fundamentally, an existential state of being. Impossible Refuge therefore offers a new theoretical foundation through which to think about the experiences of refugees, as well as the systems in place to manage and resolve their displacement. The book argues that the refuge provided to refugees through international humanitarian systems is conditional: requiring that they conform to lifestyles that benefit the hegemonic future horizons of the societies that host and receive them. Impossible Refuge calls for new ways of approaching displacement that go beyond the exceptionality of refugee experience, to consider instead how the contestation and control of possible futures makes displacement a general condition of our time.

Abstrak :
[This book focuses on one specific open question in logistics and supply chain management, what are the cross-learning opportunities for both the businesses and humanitarian organizations that cooperate in disaster relief through partnership agreements. In terms of the available academic literature and management practice, this subject is still a poorly explored research area, and so the present study is one of the first attempts to thoroughly investigate the issue. , This book focuses on one specific open question in logistics and supply chain management, what are the cross-learning opportunities for both the businesses and humanitarian organizations that cooperate in disaster relief through partnership agreements. In terms of the available academic literature and management practice, this subject is still a poorly explored research area, and so the present study is one of the first attempts to thoroughly investigate the issue. ]

Abstrak :
A state as one of International law subjects has rights and obligations based on international law. One of the international obligations of a State is to assist and protect the right of IDP's in its territory. If a State is inability and unwillingness to assist and protect the IDP's rights, it means the State has already violated its international obligation. In this condition, is the humanity assistance of international organization can be justified as an obligation that must be accepted based on international law perspective?. Consequently, the refusal to accept assistance can be classified as a violation of international law, and it raises state responsibility.