Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi meningkatnya jumlah imigran ilegal di Indenesia periode 2008-2009.

Abstrak :
Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Terhadap lmigran Gelap terkait Pasal 48 dan Undang Undang No, 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Karena implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap imigran gelap ini bersinggungan dengan aspek intemasional, maka pemahaman imigran gelap dibahas dari sisi teoritis dan aspek-aspek hukum dan dikaitkan dengan yurisdiksi negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data daiam penelitlan ini menggunakan metode wawancara mendalam untuk mendapatkan sumber data primer yang dilakukan terhadap informan yang terdirl dari para pejabat dan penyidik di tingkungan Sub Direktorat Penyidikan Keimigrasian. Selain metode wawancara meqdalam juga dilakukan pegumpulan data melalui kuesioner, dan laporan- laporan kegiatan di lingkUngau Direk~orat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasin Untuk mendapatkan data sekunder. Dari analisis data hasil wawancara, dapat disimpulkan beberapa ha) bahwa: 1) Rendah/lemahnya implementasi kebljakan penyidikan tindak pidana keimigrasin terhadap imigran gelap terkait pasal 48 dan 53 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disebabkan adanya pelemahan 4 faktor implementasi kebijakan yaitu; Komunikasl, surnber daya. disposisl, dan struktur birokrasi; 2) Lemahnya faktor komunikasi discbahkan oleh karena tidak pernah adanya sosialisasi mengenai pemabaman imigran gelap dalam konteks TPK baik kepada masyatakat dan juga aparat imigrasi sendiri dan tidak pemah ada penyampaian arahan atau inslruksi yang bersifat terbuka/langsung, terpola, dan jelas; (tidak ambigu) mengenai persoalan penyidikan TPK terhadap imigran gelap dari Dirjen kepada pcjabal atau penyidik di tingkungan Subdit Penyidikan; 3) Lemahnya faktor sumber daya disebabkan karena pendistribusian dan pencmpatan staf yang tidak merata dan salah, serta sangat tcrbatasnya kewenangan yang dimiliki pejabat atau penyidik dalam meiaksanakan kebijakan penyidikan TPK terhadap imigran karena adanya benturan internal {kebijakan Negara; Menteri/Presiden, dan imigrasi sendiri) dan internasional ( etik:a dan kebiasaan tradisi intemasional, dan tembaga-lcmbaga internasional); 4) Lemahnya faktor disposisidisebabkan karena tidak adanya inscntif bag! pejabat atau penyidik yang berdedikasi, dan; 5) Kecenderungan lemahnya faktor struktur birokrasi dalam hal belum adanya prosedur kerja JSOPs yang bersifat khusus (bersifat umum) mengenai Imigran gelap dalam konteks TPK dan pembagian kerja yang ada di Subdit Penyidikan masih bersifat kurang efektlf.

---

The focus of this study is Analysis on Immigration's Crime Act Investigation policy toward Illegal Migrant Concerned The Article of 48 and 53 of Act No. 9/1992 on Immigration. While the implementation of immigration's crime act investigation policy toward illegal migrant bas relation with international aspect, so does the understanding of illegal migrants will be discussed of a theoretical side and law's norm aspects and also to be related with state jurisdiction. This research is using qualitative method with descriptive design. The data collection on this research is collected by means of deep interview to obtain primary data from informants, they are officials and investigators in Sub Directorate Investigation environment. Apart from deep interview method, the data collection' also to be collected by means of questionnaire, and activity reports in Sub Directorate Investigation, to obtain secondary data. From the interview's data analysis, the conclusions are following; 1) The low implementation of immigration's crime act investigation policy is caused by 4 factors of implementing policy they are; communication, resources, disposition, bureaucracy structure; 2) The low communication factor is caused by there's no any socialization about illegal migrant understanding in the context of immigration's crime act, either publics or self-immigration aparaturs and there's no conveying directives or instructions or orders having a direct way or indirect way, a fixed patter and a clear meaning (no ambiguity or ambivalence) concerning the problem of immigration's crime act investigation policy toward iHega1 migrant by Director General lmmigration to officials or investigators in Sub Directorate Investigation; 3) The low resource factor is caused by the distribution .and the placement of staffs not to throughout every place and wrong places, and also the limited authority of officials or investigator in doing immigration's crime act investigation policy toward illegal migrant caused by internal clash (state's policy; Minister or President) and international (ethic and custom of international traditions, and international institutions) 4) The low disposition aspect is caused by no any incentive for officials or investigators having high dedication, and; 5) There's an inclination of bureaucracy structure factor become less effective. It's caused by no special SOPs concerning illegal migrant in immigration's crime act context and also fragmentation being in Sub Directorate Investigation is still less effective.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam penyelundupan Imigran ke Australia, Indonesia dijadikan sebagai negara transit. Sehingga, menyebabkan berkembangnya penyelundupan imigran di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum dalam mengatasi masalah ini. Dalam Skripsi ini berfokus melihat penanganan penyelundupan imigran yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri dan Dirjen Imigrasi serta hambatan dalam melakukan penanganan serta keterlibatan jaringan penyelundupan. Pembahasan masalah ini dianalisis menggunakan teori rational choice untuk mengetahui motif dari penyelundupan dan teori triangle crime untuk melihat penanganan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim dan Imigrasi sehingga menimbulkan celah terjadinya penyelundupan imigran dan menggunakan konsep penegakan hukum, reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan dan Crime Control yang menjelaskan penanganan yang dilakukan oleh Penyeidik Bareskrim dan Dirjen Imigrasi. Pada penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif, yakniniya dengan mewawancarai penyidik Bareskrim dan Imigrasi yang terlibat langsung dalam penanganan penyelundupan imigran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkembangnya penyelundupan disebabkan karna penanganan yang mengalami berbagai hambatan sehingga membuka celah bagi para jaringan penyelundupan untuk melakukan aksinya.

---

ABSTRACT
In Smuggling of Immigrant to Australia, Indonesia as Transit Country. Thus, causing the development of smuggling of immigrant in Indonesia.This thesis focuses on seeing the handling of immigrant smuggling by Police Criminal Investigation investigators and the Directorate General of Immigration and barriers in handling and involvement of smuggling networks. The discussion of this problem is analyzed using rational choice theory to find out the motives of smuggling and triangle crime theory to see the handling done by the investigator of Criminal Investigation and Immigration causing the gap of smuggling of immigrants and then using the concept of law enforcement, formal reaction to crime and Crime Control which explains the handling of the Bareskrim Investigators and the Director General of Immigration. At this writing using a qualitative approach with descriptive objectives, by interviewing investigators Bareskrim and Immigration are directly involved in the handling of smuggling immigrants. The results show that the development of smuggling is caused by the handling of various obstacles, thus opening the gap for smuggling networks to carry out their actions.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, Penulis menjabarkan hal tersebut dengan menjelaskan bagaimana peranan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia, lalu mengaitkan peranan tersebut dengan kejahatan terorganisir dan penyertaan dalam tindak pidana, untuk dapat menentukan mengenai bagaimana orang-orang yang terlibat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas turut sertanya mereka dalam melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Penulis juga menjabarkan bagaimana putusan-putusan pengadilan dalam memutus dan mengadili pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia dilihat berdasarkan peranannya dalam tindak pidana. Hasil dari skripsi ini adalah pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia yang merupakan kejahatan terorganisir, pertanggungjawabannya adalah sebagaimana bentuk penyertaan turut serta melakukan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis juga melihat bahwa pada penerapannya, Undang-Undang Keimigrasian belum mampu meminimalisir terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia, sebab tidak adanya rumusan yang mengatur mengenai peranan dan pertanggungjawaban pidananya secara jelas. Saran yang dapat Penulis berikan adalah dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap penerapan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perlu dibentuk suatu Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia. Kemudian, Penulis juga menyarankan adanya arahan yang tegas diiringi dengan adanya kesadaran terhadap orang-orang yang memiliki kewenangan dalam memberikan peluang atau kesempatan untuk terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia untuk tidak melakukan praktik korupsi dengan menerima suap untuk meloloskan orang-orang yang akan diselundupan dengan mudah dari tempat pemeriksaan imigrasi. ......This research discusses about the criminal liability of the perpetrators involved in the crime of people smuggling. By using juridicial-normative research methods, the author describes this by explaining the roles of people involved in criminal acts of people smuggling, linking these roles with organized crime and inclusion in criminal acts, to be able to determine how people involved can be held liable for criminal liability who take a direct part in the execution of the act of people smuggling. The author also describes how the court's decisions in deciding and trying the perpetrators involved in criminal acts of people smuggling are seen based on their role in criminal acts. The results of this thesis are the perpetrators involved in the crime of people smuggling are organized crime, the liability is as a form who take a direct part in the execution of the act as regulated in Article 120 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration jo. Article 55 Paragraph (1) of the 1^st Criminal Code. The author also sees that in its application, the Immigration Law has not been able to minimize the occurrence of criminal acts of people smuggling, because there is no absolute formulation that regulates the roles and responsibilities of the criminal. The suggestion that the author can give is an evaluation and analysis of the application of Article 120 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and the need for a special law or regulation that regulates the crime of people smuggling to be established. The author also suggests that there are strict directions accompanied by awareness of people with authorities to provide opportunities for the occurrence of criminal acts of people smuggling to not commit corrupt practices by accepting bribes to pass people who will be smuggled easily from immigration checkpoint.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan ini membahas mengenai implementasi penanggulangan penyelundupan manusia people smuggling yang dilakukan oleh NCB ndash; Interpol Indonesia, khususnya dalam kasus ekstradisi Sayeed Abbas Azad bin Sayeed Abdul Hamid ke Australia. NCB - Interpol Indonesia adalah salah satu bagian yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri yang menyelenggarakan tugas kerja sama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral. Oleh karenanya, 4 variabel implementasi milik George Edward III digunakan untuk menganalisa bagaimana implementasi penanggulangan penyelundupan manusia oleh NCB ndash; Interpol Indonesia.

---

---

ABSTRACT
This study discusses about implementation of combating people smuggling by NCB ndash Interpol Indonesia particularly in extradition case of Sayeed Abbas Azad bin Sayeed Abdul Hamid to Australia. NCB ndash Interpol Indonesia is part of the International Relations Division of National Police, which organizes international bilateral and multilateral cooperation. Therefore, the four implementation variables of George Edward III will be used to analyze how the implementation of combating people smuggling by NCB ndash Interpol Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Globalisasi yang tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi kehidupan manusia, namun juga dapat memberikan sisi negatif. Semakin kabuniya batasbatas negara menjadi salah satu penyebab teqadinya penyelundupan migran sebagai bagian dari kejahatan transnasional. Oleh karena isu-isu penyelundupan migran di Indonesia yang beredar tak kunjung reda, maka muncul suatu dugaan bahvva ada jaringan penyelundup migran yang memainkan suatu bisnis dalam lalu lintas migrasi transnasional. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melihat peran jaringan penyelundup migran di Indonesia dalam melakukan kegiatan bisnis migrasinya yang juga melibatkan agen lokal dalam operasinya. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan konsep kejahatan transnasional dan didukung dengan teori bisnis migrasi, untuk melihat bentuk kegiatan bisnis misrasi yang dilakukan oleh jaringan penyelundup migran di Indonesia.

---

ABSTRACT
Globalization does not only bring a positive impact on human life, but also can cause a negative side. The blurring of the state boundaries become (s) one of the causes of migrant smuggling as part of transnational crime. Therefore, because of migrant smuggling issues in Indonesia never stop, it appears a suspicion that there is a network of migrant smugglers who plays a traffic business in tenus of transnational migration. Under these conditions, this thesis focuses to see the role of the network of migrant smugglers in Indonesia in conducting business activities which also involve the migration of local agents in the operation. Therefore this study uses the concept of transnational crime and supported by the business theory of migration, to see the form of the business activities conducted by the network migration of migrant smugglers in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas penanganan ekstradisi tindak pidana penyelundupan manusia antara Indonesia dan Australia. Selama tahun 2007 ndash; 2016 dari 17 permintaan ekstradisi dari Australia ke Indonesia 11 permintaan ekstradisi merupakan kasus penyelundupan manusia. Hal tersebut membuktikan bahwa penyelundupan manusia merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Australia sebagai negara tujuan serta Indonesia yang merupakan negara transit. Banyak para smuggler yang menjadi otak penyelundupan manusia berada di Indonesia. Ekstradisi merupakan jalur untuk mengembalikan para pelaku tindak pidana antar negara untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka didepan pengadilan. Penanganan ekstradisi tiap tindak pidana penyelundupan manusia yang diminta ekstradisi tidak sama. Waktu dan proses penanganan ekstradisi ditentukan oleh beberapa faktor seperti masalah politik, ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya. Indonesia sebagai negara yang diminta mempunyai kewajiban untuk bekerjasama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan manusia.Ekstradisi terhadap penyelundupan manusia diharapkan dapat mengurangi jumlah imigran gelap di Indonesia.Serta menunjukan bahwa Indonesia serius dalam menangani berbagai macam kejahatan transnasional dan bukan merupakan negara yang aman bagi para pelaku kejahatan.

---

ABSTRACT
The tesis is explaining the settlement cases of extradition request precisely, regarding the people smuggling cases between Indonesia and Australia. Between 2007 2016, there are 17 requests from Australia to Indonesia, which 11 requests regarding people smuggling. That is the proved that people smuggling is a serious problem faced by Australia as the destination country and Indonesia as the transit country for people smuggling. Most of the smugglers who have a role as an inisiator of people smuggling, is in Indonesia. Extradition is a legal way to send back the perpetrator to the requesting country to be adjudicated in front of court. The handling of each cases for people smuggling on extradition to be extradited are varied. The time and the process to handling the cases is determined by many factors like political, economy, social, law, etc. Indonesia as requested country has the obligation to cooperate in preventing and combatting the criminal offense of people smuggling. Extradition in people smuggling cases has the purpose to decreasing illegal imigrant in Indonesia. It is also showed Indonesia seriousness in handling and combatting many of transnational crimes and to affirm that Indonesia is not a safe heaven for crimes and perpetrator.