Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pengadilan agama kembali berwenang memeriksa serta memutuskan perkara-perkara kewarisan bagi orang islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi umat islam, khususnya para hakim di pengadilan agama, yang secara langsung berhadapan dengan masalah-masalah kewarisan jika perkara tersebut dibawa ke lembaga peradilan itu. Leih-lebih selama ini ada anggapan bahwa hukum kewarisan islam tidak mengenal pergantian tempat.Di samping itu, penelitian ini diharapkan berguna bagi para peneliti maupun ilmuwan sebagai bandingan atau pangkal haluan dalam mekasanakan penelitian-penelitian yang lebih mendalam mengenai penggantian tempat, khususnya tentang penggantian tempat dalam hukum kewarisan islam."

"Hukum waris yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa adalah Hukum waris KUHPerdata. Hukum waris ini menjamin bagian mutlak anak sah apabila hak mewarisnya dikesampingkan oleh surat wasiat. Walaupun hukum waris ini telah sering dibahas dalam berbagai jurnal penelitian, namun masih banyak persoalan dalam hukum ini yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Salah satunya adalah Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03/PK/Pdt/2006. Keputusan ini berisi penolakan terhadap tuntutan dari anak angkat pewaris atas pelaksanaan Surat wasiat tekait bagian mutlaknya (Legitime Portie). Padahal, dalam pengaturan pengangkatan anak, berdasarkan staatsbald 1917 : 129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 tentang pengangkatan anak, tertulis bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak sah.

---

Inheritance laws that apply to Chinese Citizens of Indonesia is the civil code. Inheritance law ensures the absolute right of a legitimate child if his inheritance right was ruled out by the testament. Although the law of inheritance has been frequently discussed in various research journals, but there are still many problems in this law that interesting to discuss further. One of them is the Republic of Indonesia Supreme Court Verdict No.03/PK/Pdt/2006. This verdict contains a rejection of the demands of the adopted child the heir of the absolute. In fact, in the regulation of adoption, based on staatsbald 1917: 129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 about the adoption, it said that the position adopted with a legitimate child is same."