Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Dengan segala kelebihannya dari segi waktu, biaya dan kerahasiaannya dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalul jalur pengadilan, arbitrase menjadi sangat dominan di era bisnis modem sekarang ini. Namun pada kenyataannya, arbitrase juga memiliki permasalahan dengan banyak terjadinya pembatalan putusan-putusan arbitrase oleh peradilan umum. Ini juga terjadi pada kasus antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) vs Karaha Bodas Company (KBC) dengan dibatalkannya putusan arbitrase internasional Swiss oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Tindakan PN Jakarta Pusat tersebut dinilai tidak tepat dan telah melampaui kewenangannya. Dengan dipilihnya atau disepakatiriya Swiss sebagai tempat arbitrase oleh PERTAMINA dan KBC, berdasarkan lex arbitri, yaitu hukum negara di mana tempat arbitrase dilangsungkan, maka pengadilan Swiss-lah yang memiliki kewenangan untuk itu sebagai competent authority, bukan PN Jakarta Pusat

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan adanya permasalahan tentang masih dikontrolnya ruang udara Indonesia oleh FIR asing khususnya di atas kepulauan Riau dan Natuna oleh FIR Singapura berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dan Singapura tahun 1995, dimana kemudian dengan telah dimilikinya kemampuan baik di bidang teknologi maupun SDM maka Indonesia berkeinginan untuk mengambil alih kontrol FIR tersebut sebagai bangsa yang berdaulat dan juga sbg pelaksanaan dari undangundang. Terkait dengan hal itu, perlu ditinjau lebih lanjut mengapa Indonesia memandang perlu untuk mengambil alih kontrol FIR di atas kepulauan Riau dan Natuna dari pihak Singapura serta hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Indonesia dalam mewujudkan kehendaknya tersebut. Namun sesuai dengan salah satu klausul dalam perjanjian (Article 6) bahwa selama pihak Singapura melakukan pengontrolan di wilayah Indonesia maka Pemerintah Singapura atas nama Pemerintah Indonesia memungut Route Air Navigation Services (RANS) Charges, dan hasilnya akan diserahkan ke pemerintah Indonesia. Dari adanya pendapatan yang diperoleh Negara tersebut maka hal ini menjadi salah satu sumber pendapatan Negara berupa PNBP. Namun demikian, dengan adanya RANS Charges tersebut.menimbulkan implikasi terhadap Indonesia terkait upaya pengambilalihan pelayanan navigasi penerbangan pada FIR Singapura di atas kepulauan Riau dan Natuna berdasarkan perjanjian Indonesia Singapura Tahun 1995.

---

ABSTRACT
With the problems about still is still uncontrollable air space Indonesia by foreign FIR, especially above the Riau Islands and Natuna by the Singapore FIR based on agreements made by Indonesia and Singapore in 1995, which then has the ability to have both in the field of technology and human resources, Indonesia desirous to take over FIR control as a sovereign nation and also as the implementation of the Act. Related to this matter, need to be reviewed further, Indonesia necessary to take over control FIR above Riau Islands and Natuna from the Singapore and the obstacles faced by Indonesia in realizing against his will. However according to one clause in the agreement (Article 6) that during the Singapore authorities in the area of controlling in Indonesia, the Government of Singapore on behalf of the Government of Indonesia picked up Route Air Navigation Services (RANS) Charges, and the results will be submitted to the government of Indonesia. Of the State earned income it becomes a source of State revenue in the form of non-tax revenues. However, with the existence of RANS , give rise to that implication charges against Indonesia?s takeover attempts on the air navigation services in the Singapore FIR above Riau islands and Natuna based on agreement Indonesia Singapore 1995.