Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permintaan akan ketersedian perumahan semakin hari semakin meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Dengan adanya permintaan itu maka pemerintah daerah dari masing-masing kota memerlukan ketersediaan lahan yang cukup untuk membangunan perumahan. Langkah-langkah yang diambil yaitu dengan pembebasan lahan berupa tanah dan segala sesuatu yang ada diatasnya. Hal ini tidaklah mudah karena pembebasan tanah (pengadaan tanah) yang akan digunakan untuk kepentingan umum maupun komersial banyak menimbulkan masalah. Masalah tersebut timbul terutama bila tanah tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang, ketidakcocokan harga tanah yang ditetapkan oleh instansi yang terkajt berupa Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) dengan harga tanah yang ada di lapangan, perbedaan luas tanah yang ada di bukti hak dengan yang ada di lapangan, minimnya bukti hak atas tanah dari tanah yang dimilikinya, adanya pihak ketiga yang mempengaruhi harga tanah yang akan dibebaskan (preman maupun spekulan tanah). Maksud dari penulisan ini adalah untuk dapat rnengindentifikasi resiko terhadap masalah-masalah (faktor-faktor) yang ada dalam pembebasan lahan (pengadaan tanah) tersebut. Sedangkan untuk tujuannya adalah untuk mengetahui faktor apa saja pada pembebasan lahan yang berpengaruh terhadap kinerja biaya pada perumahan sederhana. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan observasi, pengumpulan data primer dengan kuisioner atau wawancara, data sekunder yang merupakan data primer yang dikompilasi ataupun data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan pembebasan lahan (pengadaan tanah). Dari beberapa variabel yang berkorelasi, hanya terdapat 3 faktor dominan yaitu kestrategisan letak lokasi tanah yang akan djbebaskan, keterlambatan proses pembayaran uang ganti kerugian, dan lamanya proses pendataan fisik tanah. Selain itu, terdapat variabel penentu lainnya yaitu lamanya proses pendataan kepemilikan tanah.

---

The demand on housing facilities in Indonesia is growing larger as the population growth. These needs insist every state government to provide available land for housing The policy which taken is land acquisition with everything on it. This is not going to be easy, because the land that being acquisited for public or commercial use usually caused several problems. The problems primary exist if the land owned by more than one person, the incompatibility of land price between which issued by related institution (NJOP) with the real one, the difference of land size from the certyicate, the inadequate owning evidences, and the presence of third party (broker/speculator) that influence the land price. The point of this thesis is to identify the risk on the problems (factors) which exist on the land acquisition While the purpose is to found which factors on land acquisition that heavily influenced the cost performance on mass housing. Data collecting done based on observation, primary data collecting with questioner or interview, secondary data that yielded from compilation of primary data or even data from related institutions. From several correlated data, there are three dominating factors, which are the strategic location ofthe land that will be acquisited delay ofthe compensatory money payment, and long process of land physical recognition There is also another influential variable, the long process of registering land ownership.

Abstrak :
Pada struktur yang memiliki berat sendiri cukup ringan seperti konstruksi kayu, diperoleh suatu keuntungan dimana struktur tersebut hanya menyerap gaya gempa yang kecil dan sedikit sehingga dalam memperhitungkan kestabilan dari struktur, akibat gaya gempa ini dapat diabaikan. Oleh karena itu perhitungan kestabilan struktur tersebut hanya akan ditinjau terhadap beban mati, beban hidup serta akibat beban angin. Oleh karena itu, dimodelkan suatu struktur kayu dengan menyusun kayu-kayu kaso pada jarak tertentu yang diperkuat dengan pengaku serta pelat multipleks yang berfungsi sebagai portal utama dari struktur bangunan tersebut. Peninjauan kekuatan dan kestabilan dari struktur ini akan ditinjau dari lendutan yang timbul akibat pembebanan-pembebanan di atas dalam kondisi 2 dimensi, yaitu peninjauan dalam bentuk portal bidang (plane frame). Analisa lendutan tersebut dilakukan dengan mempergunakan metode matriks dengan konsep stiffhes analysis yang diaplikasikan dalam program GT-STRUDL. Keuntungan yang diharapakan dari hasil pemodelan ini, antara lain karena bahan kayu kaso dengan ukurannya yang standar sehingga mudah diperoleh di pasaran, pengerjaan struktur kayu relatif cepat, serta karena berat sendiri struktur yang relatif ringan sehingga dapat diharapkan penghematan pada ukuran pondasi, disamping ditinjau dari segi artistik memberikan kesan yang lebih baik dibandingkan dengan bangunan yang mempergunakan material lain.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah studi tentang Rusunawa Depok Di Kecamatan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi MBR tentang program Rumah Susun Sederhana Sewa Rusunawa di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah studi tentang program rusunawa Kota Depok yang berada di Kecamatan Tapos ini implementasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 belum baik karena terdapat ketidaksesuaian peraturan dengan hasil temuan di lapangan. Implementasi tersebut dikatakan belum baik karena berdasarkan peraturan tersebut karena sasaran utama penghuni rusunawa yang tidak bersedia dipindahkan ke rusunawa, hak dan kewajiban dari pengelola belum dilaksanakan secara baik karena terdapat hambatan, hak dan kewajiban dari penghuni belum dilaksanakan secara baik, larangan yang masih dilakukan oleh penghuni seperti menyewa lebih dari satu unit dan membawa kendaraan beroda empat, pemberian sanksi dilakukan oleh pengelola rusunawa tetapi terdapat beberapa pelanggaran yang tidak dijatuhkan sanksi seperti membuat keributan, membawa kendaraan roda empat dan menyewa unit hunian lebih dari satu.

---

This research discusses about how the implementation of housing development for low income society study on Rusunawa Depok In Sub Cilangkap, Tapos, Depok City . This research discusses qualitative with data completion technique that is interview and literature study. Housing for MBR on Simple Rent Rusunawa rental program in Depok City The result of this research is the implementation of housing development policy for low income people study on Depok City housing program located in Tapos Subdistrict is implemented based on Mayor Regulation No. 29 of 2016 Not good because there is a mismatch of regulations with the findings in the field. The implementation mentioned is not good because based on the regulation because the main target of rusunawa residents who can not be moved to rusunawa, the rights and authority of the manager is not implemented properly because there are obstacles, rights and duties of the residents have not been implemented properly, the prohibition is still done by Residents such as renting more than one unit and carrying a four wheeled vehicle, the funding is done by the rusunawa manager but there are some that are not dijrown like making a commotion, bring four wheeled vehicles and more than one residential unit.

Abstrak :
Seiring berjalannya waktu kebutuhan akan daerah tempat tinggal meningkat pesat bagi para pelaku ekonomi. Daerah-daerah yang menjadi pilihan orang untuk tinggal di dalam kota sudah terlalu padat. Hal ini mengakibatkan harus adanya pergeseran ke pinggir kota. Sehingga timbulah istilah Sub-Urban, yang mana berarti daerah-daerah tempat tinggal di pinggiran kota. Daerah seperti Bekasi, Depok, Tangerang dan Cibubur adalah beberapa daerah pemukiman yang di pilih bagi para pelaku ekonomi sebagai tempat yang ia tinggali. Hal itu menyebabkan menjamurnya kompleks - kompleks perumahan di daerah penyangga Jakarta tersebut. Keberadaan kompleks perumahan tersebut menimbulkan sisi positif dan negatif, salah satu efeknya adalah keberadaan kompleks tersebut ternyata menimbulkan dampak bagi lingkungan internal dan sekitar, terjadinya masalah banjir, pengelolaan sampah dan masalah lingkungan lainnya ternyata memerlukan perhatian khusus karena tidak sedikit biaya yang harus disediakan untuk merehabilitasinya. Developer sebagai pihak yang paling berperan dengan pembangunan perumahan tersebut, hendaknya memperhitungkan risiko yang akan terjadi dalam proses perencanaan sehingga pada tahap pelaksanaan tidak menimbulkan masalah. Tujuan dari penulisan skripsi yaitu untuk mengidentifikasi faktor risiko dalam aspek lingkungan di perumahan yang akan berpengaruh terhadap biaya developer dan akan mencoba dianalisa penyebab dan bagaimana pengelolaan risiko tersebut untuk mencegah dan meminimalisir dampak yang terjadi. Proses penelitian dimulai dari identifikasi faktor-faktor risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, dan tindakan mengelola risiko (treatment atau risk response). Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan risiko dan AHP, serta dengan uji statistik non parametris yakni uji uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui perbedaan persepsi antar responden. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa : genangan air dan banjir, kerusakan jalan di internal dan eksternal perumahan, keluhan konsumen, dan penyumbatan saluran buangan merupakan risiko dengan peringkat tertinggi, sehingga perlu dilakukan respon terhadap peristiwa tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini bias dijadikan pertimbangan pada saat proses perencanaan dan sebagai awal penelitian selanjutnya yang lebih spesifik. ......Along the time, need of residence area would increased is fast to all economics perpetrator. An area becoming choice people to stay in town has too solid. This thing results must existence of friction to town periphery. So that Sub-Urban term is familiar, this means suburban residence area. Area like Bekasi, Depok, Tangerang and Cibubur is some settlement areas which in selecting to all economic perpetrators as place which he lived. That thing causes real estate grow in Jakarta buffer zone. Existence of the real estate generates positive side and negativity, one of its effects is existence of the complex simply generates impact for internal area and around, the happening of floods problem, management of other garbage and area problem simply requires special notice because not a few costs which must reserved for rehabilitates it. Developer as side that is very stands with development of the housing shall consider risk which there will be in planning process so that at execution phase doesn't generate problem. Intention of this research are to identify risk factor in environmental aspect in housing project which will have an effect on to cost of developer and will try to analysed what cause and how the risk management to prevent and minimize impact that happened. Research process started from identification of risk factors, risk analysis, evaluation of risk, and action manages risk (treatment or risk response). Data processing is done with approach of risk and AHP, and with statistic test non parametric namely Kruskal-Wallis test to know difference of perception between responders. And the result of research is: water pond and floods, damage of internal housing road, consumer sigh, damage of external infrastructure and gagging of discard channel is risk with highest rank, and that event need to be response. Result of this research can be made consideration at the time of planning process and as beginning of next research which more specific.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak masyarakat oleh pihak pengembang dan Pemerintah Daerah melalui konsep hubungan peran yang terjadi di antara para pelaku. Unit analisisnya adalah masyarakat sebagai konsumen perumahan yang memiliki hak dan sikap terhadap status hukum bangunan rumah; pihak pengembang perumahan sebagai pihak swasta yang memiliki orientasi terhadap keuntungan, namun sekaligus harus bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya; serta Pemerintah Daerah sebagai pelindung hak masyarakat, pembuat kebijakan, pengawas dan pengendali dari berlakunya suatu kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode instrumental case study. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada para pemilik rumah yang bangunannya belum memiliki IMB, masyarakat/warga Perumahan X dan Y, pihak pengembang, dan pihak Pemerintah Daerah terkait dengan pembangunan perumahan; observasi; serta studi literatur, baik institusional maupun teori keilmuan. Hasil penelitian diketahui bahwa : (1) Masyarakat sebagai konsumen memiliki kelebihan muatan peran berupa : peran terlalu besar, peran tidak jelas, dan peran saling bertentangan. Konsumen mengembalikan kelebihan muatan peran tersebut kepada pihak pengembang; (2) Terdapat peran yang saling menguntungkan antara pihak pengembang dan Pemerintah daerah ketika dilakukan perubahan site plan yang disebut sebagai negosiasi peran; (3) Pemerintah Daerah menghilangkan peran sebagai pengawas terhadap ketidaksesuaian pembangunan perumahan, dan menguatkan peran dalam mengesahkan dan/atau memberi ijin pembangunan perumahan melalui perubahan site plan, yang memicu terjadinya negosiasi peran. ......This research focuses on meeting people's rights by the developer and the local government through the concept of the role which occur in the relationship between the actors. The unit of analysis is the community as a residential consumer who has the rights and attitudes towards the legal status of the house; housing developer as private parties who have an orientation towards profit, but at the same time be responsible in conducting its business; and local government as a protector of people's rights, policy-makers, supervisor and controller of the effect of a policy. This research used a qualitative approach with instrumental case study method. The data was collected through interviews with the homeowners whose property has not yet IMB, community/citizen housing X and Y, the developers, and the local government associated with residential development; observation; and the study of literature, both institutional and scientific theory. Results reveal that: (1) People as consumers have a role overload: too large a role, the role is not clear, and conflicting roles. Consumer returns that role overload to the developer, (2) There is a mutually beneficial role between the developer and the local government when it made changes to the site plan referred to as a role negotiation, (3) Eliminating the role of local government as a watchdog against mismatches housing development, and strengthen the role in validating and/or give permission housing development through site plan changes, negotiations which led to a role.

Abstrak :
Pembangunan proyek dengan skala besar yang dibangun didaerah yang minim infrastruktur, akan membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang cukup beragam macamnya, baik untuk penunjang kegiatan pabrik maupun untuk kesejahteraan karyawannya. Sehingga dalam pembangunannya digunakan bermacam-macam skema pendanaan. Penelitian ini dilakukan pada proyek perumahan karyawan PT. Boral Indonesia di Kabupaten Lebak, dimana perumahannya akan dibangun oleh developer dengan kontrak Build-Operate- Transfer. Tesis ini akan menganalisa risiko apa saja yang dapat terjadi pada developer serta respon risiko yang tepat.

---

Huge scale cement plant project is planned to build in remote area, such supporting facilities must be prepared. Those facilities are financed by many ways. Facilitating PT. Boral Indonesia? staff, there will be built a housing facilities project in Kabupaten Lebak, where it?s plant due. The housing facilities project will be financed by developer through Build-Operate-Transfer project financing scheme. This thesis will analyzes the risks that have probability to occur in this scheme, from developer? point of view also required risk responses is identified.