Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Dalam mengintegrasikan diri dengan masyarakat Amerika, imigran Jepang menghadapi hambatan yang berhubungan dengan masalah sosial, budaya dan politik. Diskriminasi ras terhadap imigran Jepang memuncak pada Perang Dunia II sehingga mereka harus masuk ke kamp relokasi. Namun segera setelah Perang Dunia II usai, imigran Jepang berhasil menyesuaian diri dengan budaya Ameria. Oleh karena itu saya ingin meneliti apakah relokasi berperan dalam proses akulturasi tiga generasi Issei, Nisei dan Sansei. Untuk mencapai tujuan penelitian saya menggunakan metoda kualitatif yaitu mengumpulkan data-data dari primary source dan secondary source. Primary source terdiri dari tiga memoar - Farewell To Manzanar (1973), Beyond Manzanar (1983) dan Turning Japanese (1991) yang masing-masing ditulis oleh Houston, Wakatsuki dan Mura. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari ketiga memoar ada delapan nilai yang dapat dicermati untuk memperlihatkan adanya perubahan sikap dan penerapan dalam kehidupan lssei, Nisei dan Sansei. Kedelapan nilai tersebut adalah: shikata ga nai, psychological privacy, on dan girl, Nilai Patriarkhi, adat-istiadat, agama, daya tarik antarlawan jenis dan identitas wanita. Pada kedelapan nilai budaya tersebut terlihat bahwa relokasi berperan sebagai pendorong dalam perubahan sikap dan penerapan semua nilai kecuali on dan gin serta identitas wanita.

---

ABSTRACT The fact that the Japanese immigrant having well-integrated with the host society shows their ability in overcoming many barriers put up against them. During the period of World War II the immigrants had to be relocated into barbed wire-camps because they were accused of being disloyal to the American government. However, no sooner was the World War II finished than they were successful in integrating with the American society. This phenomenon leads me to study the role of relocation in the acculturation process of these generations - lssei, Nisei and Sansei. To achieve the objective I use qualitative method - collecting data from Primary and Secondary Sources. The Primary Source consists of three memoirs, Farewell To Manzanar (1973) by Houston, Beyond Manzanar (1984) by Wakatsuki and Turning Japanese (1991) by Mura. The outcome of the research makes evident there are eight observable values which can be considered playing the role of relocation in acculturation-process in the life of the three generations. Those values are shikata ga nai, psychological privacy, on & girl, patriarchy, capacity to appeal between inter-sexes, as a well as women's identity. It is obviously seen that the three generations had gradually changed practicing all of the values in their life but on & girl and women's identity. They still practice the same concept of the two values mentioned.

Abstrak :
Rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit mempunyai peranan yang besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan mengetahui ketentuan kredit pemilikan rumah (KPR) maka dapat diketahui sejauh mama perlindungan hukum terhadap konsumen dan bank pemberi kredit. Selain itu Bank Tabungan Negara sebagai bank pemerintah, dimana proses penyelesaian kredit dibedakan dengan bank swasta, sehingga dari penulisan tesis ini dapat diketahui perbedaan tersebut. Dalam tesis ini yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai kendala yang dihadapi setelah perjanjian kredit dilaksanakan serta upaya yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara cabang Bekasi apabila debitur wanprestasi/cidera janji, selain itu juga perlu diketahui proses eksekusi agunan kredit apabila kredit debitur macet/bermasalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan (penelitian hukum normatif), yaitu dengan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan dengan metode analisis data melalui pendekatan kualitatif. Di dalam proses kredit pemilikan rumah, permasalahan yang sering muncul adalah tidak dipenuhinya janji pengembaang, seperti kwalitas rumah, sarana sosial yang dijanjikan pengembang, keterlambatan pembuatan FMB dan sertifikat Hak Guna Bangunan pecahan. Hal ini bukan saja merugikan konsumen tetapi juga bank, karena bank tidak bisa secepatnya mengikat rumah dan tanah debitur dengan hak tanggungan. Bank dalam mengurus kredit macet, dengan melakukan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Sebagai bank pemerintah penyelesaian kredit macet ditangani oleh Panitia Urusam Piutang Negara (PUPN), berdasarkan UU No.Prp. 49 Tahun 1960, dengan membuat surat pernyataan bersama dan surat paksa, apabila debitur tetap tidak mau bayar maka selanjutnya PUPN akan melelang harta debitur untuk melunasi hutangnya.Berdasarkan Surat Edaran BUPLN No. 23/PN/2000, eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan menurut pasal 6 dan pasal 14 Udang-undang Hak Tanggungan.

Abstrak :
Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan penggunaan lahan dari lahan sawah menjadi kawasan industri dan permukiman di Kabupaten Karawang. Keberadaan industri juga menarik masyarakat untuk beralih profesi dari sektor pertanian ke sektor industri. Selain konversi lahan pertanian, industri juga menyerap lebih banyak air yang membuat air untuk pertanian berkurang. Hal tersebut terjadi karena pengelolaan air yang kurang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan, mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari pembangunan kawasan industri pada lingkungan, dampak kawasan industri pada kondisi sosial dan ekonomi, serta menyusun strategi perlindungan lahan sawah berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode analisis spasial, korelasi, MDS, dan analisis stakeholders. Hasil penelitian ditemukan bahwa perubahan lahan pertanian sebagian besar berubah menjadi kawasan industri. Perubahan lingkungan karena industri menyebabkan penurunan luas lahan sawah dan produksi padi, dan jaringan irigasi. Selain itu, keberlanjutan petani pada dimensi sosial dan ekonomi berada pada kategori kurang berkelanjutan. Strategi yang direkomendasikan untuk perlindungan lahan pertanian adalah dengan memprioritaskan sosial dan ekonomi petani.

---

In recent years, there has been land-use changes from the paddy field to the industrial and housing in Karawang. Industries also attracted people to switch professions from farming to the industrial. Besides land conversion, transfer in water usage also increased for industrial needs. This is caused by poor water management in terms of distribution and control of water usage. The purpose of the study are to  analyze land use changes, to identify and analyze the impact of industrial estate development, to analyze social and economic changes, and to arrange sustainable rice field protection strategies. The study uses the Spatial analysis, Correlation analysis, Multi-Dimensional Scaling and stakeholders analysis. The results found changes in agricultural land mostly turned into industrial estates. Changes in the environment due to industry caused a decrease in paddy fields and rice production also in irrigation channels. In addition, the sustainability of farmers in the social and economic dimensions is in the less sustainable category. The recommended strategy for protecting agricultural land is to prioritize farmers' social and economy.

Abstrak :
Relokasi Pedagang Kaki Lima ke lantai 3 Blok G Tanah Abang) Tesis ini membahas mengenai Relokasi Pasar Berdasarkan Konsep Plattner & Renfrew, Terhadap Pedagang kaki Lima Blok G Tanah Abang. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara mendalam, hasil penelitia ini adalah pertama, dalam penerapan model pertukaran relokasi yang diterapkan pemerintah kepada PKL kurang tepat yaitu metode home base reciprocity seharusnya pemerintah dalam merelokasi tetap mempergunakan atau mempertahankan metode Down the line Trade, sebagai ciri model pertukaran PKL. Kedua model home base reciprocity akan dapat dijalankan apabila terpenuhinya 3 unsur untama yaitu Regulasi (keteraturan), Adeguacy (Kecukupan), Security (Keamanan), dan ketiganya akan berjalan apabila didukung Sosial budaya, politi dan ekonomi berjalan dengan baik. Kata Kunci : Relokasi, Kebijakan Pemerintah, Pedagang Kaki Lima ......This thesis discusses/examines about relocating markets, based on Plattner and Renfrew concept, toward street vendors at Blok G in Tanah Abang. The research uses a qualitative approach while the data collection technique is obtained by interviewing. The results are first, the decision applying home base reciprocity model for relocating street vendors is improper, the government should still use down the line trade as street vendors' exchange model characteristic. Second, home base reciprocity model can work well by doing three main elements which are Regulation, Adequacy, and Security, and these three can be worked well if socio-cultural, politic, and economy have been done well.

Abstrak :
Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan penting bagi semua orang. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya ketersediaan tanah di masa sekarang, pihak pengembang mulai membangun pembangunan rumah tinggal dalam bentuk rumah susun. Rumah susun atau apartemen adalah bentuk dari perumahan vertikal yang dimiliki secara pemilikan bersama dengan perbandingan proporsional. Namun dalam perkembangannya pembangunan rumah susun mengalami berbagai macam kendala, salah satu di antaranya berupa kendala dalam hal pembangunan dan kendala finansial yang dapat berujung pada pihak pengembang dinyatakan pailit. Contohnya kasus Apartemen Bliss Park dimana pihak pembeli dan pengembang melakukan PPJB dengan akta di bawah tangan. Tak lama kemudian, pengembang Apartemen Bliss Park dipailitkan oleh para kreditornya karena alasan finansial. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan hukum dan hak pembeli satuan rumah susun yang membeli rumah susun tersebut, dan bagaimanakah seharusnya PPJB dibuat oleh pihak pengembang. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian deskriptif analitis dimana penulis menelaah dan menjelaskan permasalahan yang diteliti secara analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum bagi pembeli yang mengunakan akta di bawah tangan tidak begitu kuat di mata hukum karena akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun pembeli dapat menuntut haknya kepada pelaku pembangunan setelah proses kepailitan selesai dilaksanakan. Selain itu, Peraturan PUPR No. 11 Tahun 2019 dibuat untuk melindungi kepentingan pembeli rumah susun. Peraturan PUPR No. 11 Tahun 2019 menetapkan bahwa akta PPJB jual beli rumah harus dibuat di hadapan Notaris dan mengikuti format yang telah ditentukan dalam PUPR tersebut. ......The need of housing is an important need. With the increase of population and the limited availability of land, developers started to build housing in the form of flats. Flats are a form of vertical housing that is owned jointly in proportion. Along the development of flats, it had experienced various obstacles, one of them being construction and financial problems that lead into the bankruptcy of said developer. For example, the case of Bliss Park Apartment where the buyers and developers had made Sale and Purchase (S&P) in a privately made deed. The developer was then declared bankrupt by its creditors for financial reasons. The problems raised in this study are the legal status and rights of the buyers of the apartments, and how the S&P deed should be made by the developers. This study uses a normative juridical research method with a descriptive analytical research where the research will analyse and explain the problem of the study in an analytical way. This study finds that the legal position for buyers with a privately made deed is not legally strong because privately made deeds do not have perfect proof of strength, but the buyers can claim their rights to the developers after the bankruptcy process is completed. In addition, PUPR Regulation No. 11 of 2019 was made to protect the interests of apartment buyers, which stipulates that the S&P deed of houses must be made before a notary and following the format specified in the PUPR

Abstrak :
ABSTRAK
ALASAN DAN TUJUAN SKRIPSI Hak milik seseorang dalam Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi Sosial, Jika kepentingan Umum/Negara menghendaki, pemerintah dapat membatasi/menguasai pemakaian hak milik tersebut. Besar-kecilnya pembatasan/ penguasaan tersebut dapat dijadikan indikator(petunjuk) untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan pemerintah mengatasi kepentingan Umum/ Negara tersebut. Dalam masalah perumahan yang merupakan kepentingan Umum/Negara indikator tersebut adalah besar-kecilnya campur-tangan pemerintah dalam mengatur hubungan dan menyelesaikan sengketa sewa-menyewa perumahan. HASIL PENELIUAN Di bawah PP no.49/1963 kewenangan untuk mengadili/memutus sengketa tentang hubungan sewa-menyewa perumahan berada di tangan KUP. Dengan berlakunya PP no.55/1981 kewenangan tersebut beralih ke tangan Pengadilan Negeri, Akan tetapi PP no.55/1981 masih mengandung kelemahan; antara lain; Cl). Tidak seluruhnya kewenangan mengadili sengketa sewa-menyewa perumahan beralih ke Pengadilan Negeri, KUP masih berhak mengadili sengketa penggunaan perumahan tanpa hak. C2), Masih terdapat kemungkinan KUPC Dinas Perumahan OKI Jaya ) digugat di Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa( Onrechtmatlge overheidsdaad ), KESIMPULAN DAN SARAN 1, Perkembangan peraturan perundang-undangan dari mulai UU no,1/1964 sampat dengan PP no,55/1981 beserta peraturan pelaksanaannya( khususnya di OKI Jaya J menunjukkan kesungguhan Panerintah untuk menghapuskan pe rumahan ber SIP, 2, Sudah waktunya sistim SIP dihapuskan, 3, Sudah waktunya Ponerintah merancang/membuat Undang-Undang yang mengatur hubungan Sewa-menyewa perumahan yang lengkap dan terkodifikasi.

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian Penghunian Rumah PERUM PERUMNAS merupakan perjanjian yang diadakan antara PERUM PERUMNAS dengan para Penghuni Rumah, dalam bentuk Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, Perjanjian Pemhayaran Angsuran Uang Muka, Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, Perjanjian Sewa Beli Rumah maupun Perjanjian Jual Beli Rumah dengan menggunakan dukungan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara, sebagai pelaksanaan Kebijaksanaan Pemerintah dibidang Perumahan Rakyat pada umumnya serta Pemilikan Rumah pada khususnya. Dalam Kebijaksanaan ini Pemerintah mengutamakan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai sedang dengan memberikan keringanan-keringanan berupa kepada yang bersangkutan untuk dapat menghuni rumahnya terlebih dahulu sambil mengangsur uang Mukanya, menetapkan harga rumah yang rendah atau terjangkau oleh golongan masyarakat tadi, membebaskan dari pajak-pajak, menyediakan kredit pemilikan rumah guna pembayaran harga rumahnya, melalui Bank Tabungan Negara ( K.P.R.- B.T.N.). Untuk dapat membeli rumah PERUM PERUMNAS ini, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PERUM PERUMNAS dan juga memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh K.P.R.- B.T.N. yang ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara. Perjanjian Jual Beli Rumah dan Penyerahan Penggunaan Tanahnya diadakan dan ditanda tangani secara bersamaan dengan penanda-tanganan Perjanjian Hutang Piutangnya antara Pembeli Rumah dengan Bank Tabungan Negara., sehingga dalam satu saat yang bersamaan Pembeli juga bertindak/berstatus sebagai Debetur,- dengan jaminan rumah dan tanahnya yang baru saja dibeli dari PERUM PERUMNAS. Jadi Jual Beli Rumah antara PERUM PERUMNAS tersebut adalah jual beli secara tunai dalam arti lunas seketika, karena Harga Jualnya telah dibayar seluruhnya dengan Uang Muka dari uang pribadi Pembeli dan sisanya dibayar - dengan kredit yang diperoleh dari Bank Tabungan Negara. Dalam pembuatan skripsi ini, Penulis berusaha sedapat mungkin agar skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah, sehingga mampu membantu pihak pihak yang berkepentingan sebagai ilmu terapan (pure-science). Penelitian dilakukan dengan cara- penelitian lapangan (field-research) maupun penelitian perpustakaan (library research), sedangkan laboratory research tidak dipergunakan oleh Penulis karena dalam Ilmu Ilmu Sosial laboratoriumnya adalah masyarakat itu sendiri. Kesimpulannya adalah bahwa Syarat Batal sebagai causa dari Perjanjian Penghunian pada, umumnya serta Perjanjian Jual Beli Rumah dan Penyerahan Penggunaan Tanahnya tersebut rnerupakan Causa yang tidak halal, terutama pelaksanaan penyegelan, pengosongan paksa atas rumah dan tanah-peka rangannya yang dilakukan oleh PERUM PERUMNAS tanpa memperoleh kuasa atau kewenangan dari Hakim, sehingga menurut Hukum adalah tidak sah. Adapun hal-hal yang ditemukan didalam Perjanjian - Perjanjian Penghunian Rumah PERUP PERUMNAS tersebut adalah sebagai berikut ; 1. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah maupun Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah PERUM PERUMNAS tersebut : - Merupakan Perjanjian bertimbal balik dimana para pihak yang barjanji dalam keadaan tidak seimbang, tidak sama, sederajad kedudukan hukumnya. Merupakan contoh nyata pengaruh Hukum Publik yang kuat dan mendesak Hukum Perdata. Pengaruh dan atau desakan tersebut, merupakan langkah pengamanan kepentingan yang ditetapkan dalam Kebijaksanaan Perumahan Rakyat pada umumnya serta Pemilikan Rumah pada khususnya. 2. Isi (causa) yang diperjanjikan didalam Perjanjian Perjanjian Penghunian Rumah tersebut, berupa Hak/Kewenangan PERUM PERUMNAS untuk dapat merabatalkan Perjanjian secara sepihak, Menyegel, Kengosongkan Rumah dan tanah pekarangannya secara paksa tanpa melalui Keputusan atau Kewenangan, Kuasa dari Hakim, menurut Hukum jelas tidak.

Abstrak :
Dengan dikeluarkannya ?Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1958 tentang Urusan Perumahan dan mulai berlaku pada tanggal 17 April 1958, maka buku ini dibuat untuk menjelaskan tentang peraturan baru tersebut. Dan undang-undang sebagai supplement pada buku ini. Buku ini berisi kumpulan dari karangan-karangan yang diterbitkan dalam majalah Pantjawarna dan kumpulan keputusan dari badan peradilan yang berhubungan dengan perumahan.