Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Genoveva Maditias Dwi Pertiwi
Abstrak :
Stroke merupakan salah satu penyakit cerebrovaskuler yang masih menjadi masalah besar dalam kesehatan masyarakat di dunia. American Stroke Association melaporkan bahwa dalam penanganan stroke dengan fasilitas yang tidak memadai dan tidak terintegrasi akan berkontribusi terhadap kematian, kecacatan, dan biaya perawatan yang tinggi. Oleh sebab itu untuk diperlukan kolaborasi tim professional dan implementasi perawatan berbasis bukti pada pelayanan stroke. Clinical Pathway (CP) merupakan suatu konsep perencanaan pelayanan yang berisi langkah-langkah perawatan pasien dan berbasis bukti. Rumah Sakit Mitra Husada telah menetapkan CP Stroke Infark sejak tahun 2019 karena termasuk dalam 10 besar penyakit terbanyak. Sementara itu capaian indikator mutu Kepatuhan Terhadap CP Stroke Infark pada tahun 2020 belum mencapai standar. Apabila hal ini terus terjadi maka Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) di Rumah Sakit Mitra Husada tidak akan tercapai. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain cross sectional untuk menganalisis hubungan kepatuhan terhadap CP Stroke Infark dengan tarif perawatan di RS Mitra Husada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 72 pasien (38.3%) yang ditatalaksana patuh sesuai CP, artinya hasil ini belum mencapai standar (80%). Didapatkan Rata-rata tarif seluruh pasien stroke infark yang dirawat inap sebesar Rp. 4.955.564.- Terdapat 18 pasien (18.8%) yang ditatalaksana patuh terhadap CP memiliki tarif rata-rata tarif seluruh pasien, sedangkan terdapat 52 pasien (81.2%0 yang ditatalaksana tidak patuh tergadap CP memiliki tarif > rata-rata tarif seluruh pasien. Terdapat hubungan yang bermakna antara kepatuhan terhadap CP stroke Infark, komplikasi, dan kelas rawat dengan tarif perawatan. Rumah sakit perlu mengkaji ulang isi CP dan melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan CP dalam rangka mewujudkan Kendali Mutu dan Kendali Biaya di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. ......Stroke is one of the cerebrovascular diseases which is still a big problem in public health in the world. The American Stroke Association reports that in the treatment of stroke with inadequate and not integrated facilities will contribute to death, disability, and high treatment costs. Therefore, it is necessary to collaborate with a professional team and implement evidence-based care in stroke services. Clinical Pathway (CP) is a service planning concept that contains patient care steps and is evidence-based. Mitra Husada Hospital has determined CP Stroke Infarction since 2019 because it is included in the top 10 most diseases. Meanwhile, the achievement of quality indicators of Compliance with CP Stroke Infarction in 2020 has not yet reached the standard. If this continues, the Quality Control and Cost Control at Mitra Husada Hospital will not be achieved.

               This study is a quantitative study using a cross sectional design to analyze the relationship between adherence to CP Stroke Infarction and treatment rates at Mitra Husada Hospital in 2021. The results showed that only 72 patients (38.3%) were managed obediently according to CP, meaning this result has not reached standard (80%). The average rate for all stroke infarct patients who are hospitalized is Rp. 4,955,564.- There were 18 patients (18.8%) who were treated according to CP had rates > the average rate for all patients, while there were 52 patients (81.2%0 who were managed non-adherently with CP had rates > the average rate for all patients There is a significant relationship between adherence to CP stroke Infarction and treatment rates.Hospitals need to review the contents of CP and monitor and evaluate the implementation of CP.

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yel Mahesa
Abstrak :
Skripsi ini membahas klaim bermasalah Gakin & SKTM DKI Jakarta pada pelayanan rawat inap di RSUD Pasar Rebo tahun 2008 berdasarkan kelengkapan administrasi klaim, pengecualian, batasan biaya, batasan waktu pengajuan, dan ketidakwajaran klaim. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui gambaran klaim bermasalah Gakin & SKTM DKI Jakarta pada pelayanan rawat inap di RSUD Pasar Rebo tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa penyebab klaim bermasalah Gakin & SKTM dikarenakan ketidaklengkapan administrasi klaim, pengecualian pelayanan, dan batasan biaya. Saran penulis yaitu mengoptimalkan verifikasi berkas di unit Piutang, melakukan koordinasi dengan pengelola Gakin SKTM rumah sakit terkait batasan biaya, melakukan sosialisasi batas pelayanan dan batas biaya yang ditanggung, membekali unit-unit yang terkait pelayanan rawat inap pasien Gakin SKTM dengan juklak juknis Gakin SKTM, melakukan pertemuan antara pihak rumah sakit dengan Dinas Kesehatan, serta analisis kebutuhan SDM di unit piutang.
The focus of this thesis is about DKI Jakarta Gakin and SKTM claim problem at Inpatient Department of Pasar Rebo District General Hospital 2008, based on accomplishment of claim administration, exclusion, cost limit, time limit, and unappropriate claim. The objection of this research is understanding the description of DKI Jakarta Gakin and SKTM claim problem at Inpatient Department of Pasar Rebo District General Hospital 2008. This research is quantitative with cross sectional methode. Result of research shows that the causes of claim problem are accomplishment of claim administration, exclusion, and cost limit. Author's suggestions are optimalizing claim verification; coordinating of hospital Gakin and SKTM management for cost limitation; announcing service limit and cost limit that are covered; giving standard operating procedure of Gakin SKTM for inpatient department; coordinating between the hospital and Jakarta Health Provincial Office; and calculating the number of employee needs in the unit.
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Palijama, Yvonne N.J.
Abstrak :
Penelitian ini dilatar belakangi oleo keterlambatan dan bad debt dalam pembayaran tagihan JPk Pasien Miskin di RSUD - Budhi Asih.Pendapatan rata-rata dari sektor pelayanan Pasien Miskin mencapai } 23,15 % dari seluruh pendapatan Rumah Sakit tahun 2004 dan 2005, dimana rawat inap kira-kira empat kali dari rawat jalan, sehingga keteriambatan dan bad debt dari pembayaran disini mempunyai dampak dalam operasional Rumah Sakit. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor internal Rupiah Sakit yang berhubungan dengan keterlambatan dan tidak dibayarkannya kiairn rawat Map WK Pasien Miskin, dari faktor-faktor input seperti SDM, dana, aiat, bahan dart metode, serta faktor-faktor proses mulai dari pendaftaran, pelayanan perawatan, dan penataan bukti-bukti tagil,an serta merekap pengajuan klaim. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petugas mengenar programJPK Pasien Miskin masih belum merata, peralatan yang mendukung belum sepenuhnya digunakan vaitu komputer terpadu, Jana yang dibutuhkan terpenuhi dan cukup, Mahan yang merupakan kelengkapan berkas pasien rawat inap JPK Pasien Miskin belum sepenuhnya terpenuhi dan masih lambat diterima untuk diproses meski metode yang dipakai sudah memadai. Dari basil penelitian ini ada beberapa saran yang dijadikan masukan bagi Rumah Sakit untuk mcmperbatk_i pengelolahan klaim JPK Pasien Miskin yaitu adartya sosialisasi pada seluruh petugas sehingga pemahaman akan JPK Pasien Miskin tnerata, digunakannya komputer terpadu secara menyeluruh pada seniua unit pelayanan serta perhitungart &mil cost bagi layanan kesehatan. Khusus untuk Dinas Kesehatan Propinsi Dig Jakana diharapkan untuk menetapkan besaran iur biaya bagi pasien mskin yang menggunakan SKTM, menyesuaikan besaran PPE dengan keadaan nyata terutanaa bagi perawatan ICU clan kasus kliusus, serta mernpersingkat waktu pencairan pembayaran klaim. ...... The background of this study is outstanding and bad debt in claim payment of JPK Pacien Miskin in RSUD Budhi Asih, Average revenue from poor patien sector reaches = 23.15% of total hospital revenues in 2004 and 2005. Revenues from inpatient wards is four times bigger than those from outpatient clinics. Thus outstanding and bad debts from inpatient claims affect the operational of the hospital. This is a qualitative study aimed to identify internal hospital factors which are related to outstanding and unpaid JPK Pasien Miskin inpatient claims. The factors are classified into inputs such as human resources, fund, instrument, material, and method; and process starting from registration, nursing care, claim receipt management, and claim recapitulation. The study shows that there is lack of iniforrity of hospital personnel' understanding of JPK Pasien Makin program. Integrated computer program that supports the program is still not in full use. Materials such as JPK Pasien Miskin Inpatient claim folders are also inadequate. Nevertheless, the fund allocated and the methods used are found to be sufficient. To improve JPK Pasien Miskin claim management, it is recommended that the hospital socialize the JPK Pasien Miskin program to all personnel, use integrated computer system at all service points, and calculate the unit cost for health services provided. It is suggested that Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta establish fixed percentage of cost sharing for SKTM holders, adjust the payment of PPE to the real situation (especially for ICU and special cases patients), and to shorten the delay in payment of the claim.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2006
T19035
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nia Mulyaningsih
Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen biaya yang dilakukan Rumah Sakit Puri Cinere dan mengimplementasikan metode manajemen biaya yang baru yaitu resource consumption accounting pada semua kegiatan yang menimbulkan biaya dan terkait dengan pusat biaya Instalasi Radiologi sehingga bisa menganalisis service cost tiap resource pool termasuk keuntungan implementasinya. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan service cost termasuk excess/idle capacity dan biaya penyusutan penggantian aset tiap resource pool, perbandingan perhitungan RCA dengan traditional costing dan penganalisis keuntungannya. Hasil penelitiannya menunjukkan jumlah service cost tiap resource pool lebih rinci pada metode RCA dibandingkan metode traditional costing. ...... The purpose of this study is to analyze cost management in Puri Cinere hospital and implementing resource consumption accounting as a new method to all activities that can give cost and related to radiology instalation cost center to analyze the amount of service cost in each resource pool including implementation advantages. The case study used in this research are service cost calculation including excess idle capacity and asset replacement depreciation cost in each resource pool, comparison between RCA calculation with traditional costing calculation and analyzing hospital profitability. The result of this research is the amount of service cost in each resource pool are more detail in RCA method than in traditional costing method.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Devi Wirasanti
Abstrak :
Rumah Sakit X Jakarta sebagai rumah sakit umum swasta harus mampu menghemat biaya untuk meningkatkan profitnya agar dapat bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, Rumah Sakit X Jakarta memiliki Sub Unit Cost Control agar dapat menghemat pengeluaran secara efektif. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran peranan dan fungsi sub unit Cost Control Rumah Sakit X Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen, dengan triangulasi pada metode dan sumber untuk memperoleh data yang spesifik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran dan fungsi petugas Cost Control adalah secara teknis melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap penyimpangan antara aktual dengan standar biaya yang ditetapkan dari barang persediaan dan aset tetap (fixed asset), serta melakukan penghitungan satuan biaya seluruh pelayanan. Namun, software fixed asset belum dapat diterapkan, dan sistem informasinya tidak terintegrasi, sehingga informasi yang tersedia kurang akurat untuk melakukan pengendalian. Dengan demikian, petugas Cost Control sebaiknya lebih meningkatkan koordinasi dengan unit pengguna dan bagian pemeliharaan untuk mengup-date informasi mengenai fixed asset, sehingga peran dan fungsi pengendalian biaya terutama terkait fixed asset menjadi optimal.
Rumah Sakit X Jakarta, as a private hospital has to contain cost to enhance profitability in order to survive and grow. Hence, Rumah Sakit X Jakarta has Sub Unit Cost Control to contain its cost effectively. This research aims to perceive the role and function implementation description of Sub Unit Cost Control in Rumah Sakit X Jakarta. The research design is descriptive qualitative with indepth interview and document study. It uses method and source triangulation to gain specific data. The research shows that the role and function implementation of Cost Control officer is technically focus on recording and reporting the deviation between actual and standard cost performance of stock inventory and fixed asset, also in computing unit cost for all services. However, the fixed asset software is inapplicable yet, and information system has not integrated, that information available for controlling are less accurate. Therefore, Cost Control Officer ought to increase coordination with user and Maintenance Department for up-dating fixed asset information, so that, role and function of controlling cost, especially for fixed asset can be optimal.
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S5785
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Felicitas Nia Aryani
Abstrak :
Permasalahan yang belum tuntas dalam upaya MDGs salah satunya adalah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan penurunan Angka Kematian Bayi (AKB). Sejak terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan no 26 tahun 2021 pada bulan Agustus tahun 2021 maka klaim INACBGs untuk bayi sehat dibayarkan dalam 1 (satu) paket persalinan ibunya. Di Rumah Sakit Kartika Kasih tindakan Sectio Caesaria merupakan tindakan bedah bidang kandungan yang paling banyak dilakukan setiap bulannya. Dengan adanya PMK tersebut maka Rumah Sakit mengalami selisih negatif. Persalinan SC dengan metode terbaru yaitu ERACS diharapkan dapat mendukung efisiensi biaya dan peningkatan mutu. Metode ERACS sudah dilakukan sejak Desember 2021 terhadap seluruh pasien SC yang tidak memiliki kontraindikasi. Berdasarkan penelitian di atas maka  peneliti ingin melakukan analisis hubungan penerapan SC Metode ERACS terhadap peningkatan mutu dan menurunkan selisih tarif rumah sakit dengan tarif INACBGs. di RS Kartika Kasih, Sukabumi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perbedaan tagihan setiap komponen layanan dan mutu layanan operasi SC metode ERACS dan non ERACS. Metode penelitian adalah penelitian non eksperimental dengan cara pengumpulan data secara cross sectional yang diolah dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Kartika Kasih sukabumi sejak Januari 2022 sampai Juni 2022. Hasil penelitian : terdapat hubungan antara penerapan SC metode ERACS dengan mutu layanan berupa lama hari rawat, waktu mobilisasi, diet pasca operasi dan kejadian infeksi pasca operasi dan tagihan layanan berupa komponen akomodasi, komponen obat, komponen bahan medis habis pakai, komponen pemeriksaan penunjang, komponen jasa medis dokter dan yotal seluruh taghan komponen di RS Kartika Kasih . Kesimpulan : terdapat hubungan antara penerapan SC dengan mutu layanan dan tagihan layanan di RS Kartika Kasih, Sukabumi. ......Problems that have not been resolved in the MDGs efforts, one of which is the decrease in the Maternal Mortality Rate and the decrease in the Infant Mortality Rate. Since the issuance of the Minister of Health Regulation no. 26 of 2021 in August 2021, INACBGs claims for healthy babies are paid in 1 (one) package of their mother's delivery. At Kartika Kasih Hospital, Sectio Caesaria is the most widely performed obstetrical surgery every month. With the regulation, the hospital experienced a negative difference. Sc delivery with the latest method, namely ERACS, is expected to quality improvement and reduce sales package negative. The ERACS method has been carried out since December 2021 on all SC patients who have no contraindications. Based on the research above, the researcher wants to analyze the relationship between the application of the SC ERACS Method to service quality and to reduce sales negative at Kartika Kasih Hospital, Sukabumi. The purpose of the study was to analyze the differences in the bills of each component of the service and the quality of service of the OPERATION SC of the ERACS and non-ERACS methods. The research method is non-experimental research by means of cross-sectional data collection processed with a quantitative approach. The study was conducted at Kartika Kasih Hospital in Sukabumi from January 2022 to June 2022. Research results: there is a relationship between the application of the SC ERACS method and the quality of services in the form of length of treatment days, mobilization time, postoperative diet and postoperative infection events and service bills in the form of accommodation components, drug components, consumable medical material components, supporting examination components, doctor medical service components and yotal all component tags at Kartika Kasih Hospital. Conclusion: there is a relationship between the application of SC and the quality of service and service bills at Kartika Kasih Hospital, Sukabumi.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ika Novidas Jayanti
Abstrak :
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki berbagai masalah dart keterbatasan antara. lain menyangkut SDM perencana, S1K, dan dana. Belum adanya dana yang khusus dialokasikan untuk membiayai proses perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu masalah yang penting diperhatikan. oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan melakukan analisis biaya menggunakan konsep Activity Based Costing (ABC) terhadap proses perencanaan dan penganggaran program kesehatan tahunan Dimas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah serta menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhinya dan hambatan masalah yang dihadapinya. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus, dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode kualitatif. Melalui vvawancara. mendalam, Focus Group Discussion (FGD), telaah dokurnen danobservasi langsung. Seluruh tahapan aktivitas pereneanaan, mulai dari analisis situasi, identifikasi masalah, penetapan prioritas masalah, penetapan tujuan„ penentuan altematif pemeeahan masalah, penyusunan Reneana Operasional Proyek/Program (ROP), pengerjaan RICA—KL dan RKA—SKPD, asistensi, Koreksi dan revisi serta finalisa.si dokumen perencanaan dan penganggaran sarnpai penyu.sunan draft DIPA dan DPA Dinas Kesehatan Tahun 2007. walaupun implementasinya, tidak selalu dilakukan seeara berumtan atau terpisah tahap demi tahapnya. Beberapa aspek yang mempengaruhi perencanaan dan penganggaran adalah ketersediaan, kecukupan dan kesesu.aian serta kelengkapan berbagai sumber daya, seperti SDM perencana, saran; waktu, dana, jadwal, juklak, Kebijakan OTDA yang mendukung, Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan standar harga satuan barangijasa. Kegiatan perencanaan dan penganggaran selanria ini, merupakan bagian dari Prograrn Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan (PICMPK). Alokasi dana tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 6.706.789.494,- terdiri dari Rp. 5.166.347.000,- APBN dan Rp. 1.540.442.494,-. APBD. Hasil perhitungan dan analisis biaya yang dilakukan temyata diperoleh biaya total proses perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 259.794.844,- yang keseluruhannya merupakan biaya operasional kegiatan per tahapan aktivitas tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam proses perencanaan dan penganggaran adalah 1)sektor kesehatan belurn menjadi prioritas 2)Belum optimalnya S1K, 3)belum adanya SK Kadis tentang SDM perencanaitim penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran dinas. 4)Da.ftar harga satuan barangijasa belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai acuan.5) Belum adanya Juklak perencanaan clan penganggaran, 6)belum semua personil yang terlibat proses perencanaan dan penganggaran belum teriatih secara tehnis maupun. manajerial. 7)Koordinasi Lintas Program (LP) belum optimal. 8) Perencanaan & penganggaran yang dilakukan selama ini belum terpadu, terpisah antara perencanaan APBN dengan APBD. Begitu pula dengan tenaga perencananya. APBN oleh Seksi Penyusunan Program sedangkan APBD oleg Subag Keuangan. 9)Belum adanya dana yan khusus dialokasikan untuk aktivitas perencanaan clan penganggaran. 10)Belum adanya risetistudi sejenisnya mengenai analisis biaya programikegiatan untuk acuaniperbandingan kearah perbaikan. 11)Masalah yang sifatnya spesifik lokal yakni seringkali terjadi pemadarnan lampu oleh PLN. Penelitian ini menyimpulkan perlu dilakukan berbagai upaya dan penataan sena pembenahan baik secara temis maupun manajerial dala.m proses perencanaan dan penganggaran. Upaya sosialisasi dan advokasi yang lebih intensif kepada stakeholder/decision maker setempat juga masih perlu ditingkatkan. ......Central Sulawesi Provincial Health Office, have many problems and scarcity of many aspect like planning officer, SIK and budget. Have not budget allocaction for the planning and budgeting process. This study aim to conduct a special cost analysis for the process of health planning and budget by using Activity Based Costing (ABC) concept. This study is a qualitative design, researcher used a framework system which covered input, process and output to analyze various aspect which related to planning and budget process. Public Health Service in the Central Sulawesi Province has conducted all planning activities steps, starting from situation analysis, identify problem, decision of problem priority, decision of aim, determination of trouble-shooting alternative, arrangement of Project Operational Planning. (ROP), Making of RICA - ICL and RICA - SKPD, assistance, correction and revision, final document of planning and budget until draft arrangement of DIPA and DPA at Public Health Service in 2007. Although their implementation are not always conducted alternately or separated step by step. Some aspects which affected to planning and budget at Public Health Service in the province of Sulawesi Tengah is availability, sufficiency, compatible and also the equipment of various resources, such as Human Resources Development planner, medium, timing, fund, schedule, implementation guide (Juklak), supported decentralisation policy, Health Information System (5I1C) and standard price of service unit. Available planning and budget activity is part of Policy Program and Health Development Management at Public Health Service. Available fund allocation in this program is destined for some Subdin, department, section and sub section at Public Health Service in the province of Sulawesi Tengah. Fund allocation of this prograrne in 2007 are 6.706.789.494,- rupiahs which consist of 5.166.347.000,- rupiahs from APBN and 1.540.442.494,- rupiahs from province APB1). From calculation result and cost analysis which has conducted was obtained total cost of planning and budget process at Public Health Service in the province of Sulawesi Tengah are 259.794.844,- rupiahs which all of them are operational cost in every activities steps. Problems and resistances which are faced on planning and budget process such as: 1) Health sector does not become a priority yet concerning a local OTDA policy, because Kamtibrnas is more important aspect. 2) SIK is not optimal yet, 3) There is no SK ICadis concerning Human Resources Development of planner or compiler team of planning and budget document at Health Service. 4) Price list of material or service unit is not fully exploited as reference yet 5) There is no Juklak of planning and budget, 6) All personals who concerned on planning and budget process are not trained yet both technically and managerial. 7) Program pass coordination (LP) is not optimal yet. 8) Planning and budget which conducted are not solid yet, separated between APBN and APBD planning and also their planner. APBN is arranged by section of program arrangement while APBD is arranged by sub department of financial. 9) There are no funds which are allocated especially for planning and budget activity. 10) There is no study which concerns on cost analysis program or activity for reference on repair. 11) Local problems specifically are often happen extinction of electric by PLN. This study concluded that it was important to be conducted various effort and administration and also correction both technique and managerial on planning and budget process at Public Health Service in the province of Sulawesi Tengah. Socialization effort and more intensive advocation to stakeholder or decision maker is also improved.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2007
T34330
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library