Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan jaman merubah fungsi rumah sakit dari usaha sosial menjadi jasa produktif yang menhasilkan laba. Tingginya laju inflasi dibidang kesehatan dibanding laju inflasi dibidang ekonomi dan belum adanya patokan biaya standar terhadap setiap jenis pelayanan kesehatan dan consumer Ignorance serta tidak adanya pengawasan dari Dinas Kesehatan menyebabkan terjadinya moral hazard yang tidak dapat dikendalikan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan sistim pengendalian biaya dengan mengembangkan sistim pembayaran pra upaya antara lain dengan penetapan DRG's. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh sistem pembiayaan dengan Diagnosis Related Group untuk Apendektomi yang baik dan benar sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi rumah sakit. Penelitian ini menggunakan studi ekplorasi dengan metode Cross Sectional dari sampel 344 pasien untuk mencari variasi pembiayaan dalam rangka menetapkan DRG' s Apendisitis di Rumah Sakit Sumber Waras tahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan lama hari rawat pada Apendisitis komplikasi tanpa penyakit penyerta adalah 5,4 hari, lama hari rawat apendisitis komplikasi dengan penyakit penyerta adalah 6,6 hari, lama hari rawat apendicitis tanpa komplikasi dan tanpa penyakit penyerta adalah 3,2 hari dan apendicitis tanpa komplikasi dengan penyakit penyerta adalah 3,8 hari. Rata-rata biaya apendisitis di kelas III dengan komplikasi tanpa penyakit penyerta adalah Rp.5.126.624,- , dan dengan penyakit penyerta Rp. 5.561.593,-sedangkan rata-rata biaya apendisitis tanpa komplikasi dan tanpa penyakit penyerta adalah Rp. 3.938.800,- dan dengan penyakit penyerta adalah Rp_ 4.112.461,﷓ Kesimpulan penelitian bahwa langkah-langkah general logic Diagnostic Related Groups dapat diterapkan Namun batasan umur 69 tahun tidak dapat digunakan untuk penyakit penyerta karena secara empiris penyakit penyerta dibedakan antara usia dewasa muda dan dewasa tua. Penerapan DRG's ini dapat diterapkan bila batasan umur yang dipakai adalah 60 tahun yaitu batasan umur dewasa muda dan tua. Daftar Pustaka: 30 (1986 - 2004)

---

Case Study of DRG's Appendicitis Financing in Sumber Waras Hospital of 2003 Period development has changes the hospital function from social exertion into productive service to make a profit. The highly inflation rate in health area in contrasting to inflation rate in economy area and absence of standard cost criterion into every kind of health care and consumer ignorance as well as Health Official's monitoring has causes occurrence of uncontrollably moral hazard. To overcome the problem, we need a cost control system by develop the preoccupation cost system among others is by determination of DRG's. The research purposed to obtain the appropriate financing system by Diagnosis Related Group for Appendectomy in order to be able to increase efficacy and efficiency of the hospital. The research uses exploration study with study case method from sample of 344 patients to find the variation of financing in order to determine DRG's Appendicitis in Sumber Waras of Hospital of 2003. The result shows that the nursing period for complicated Appendicitis without following disease is 5,4 days, nursing period for complicated Appendicitis with following disease is 6,6 days, nursing period for non-complicated Appendicitis without following disease is 3,2 days, and nursing period for non-complicated Appendicitis with following disease is 3,8 days. The average of financing of the class III complicated appendicitis without following disease is Rp 5.126.624,-, with following disease is Rp 5.561.593,-. While average of financing of non-complicated appendicitis without following disease is Rp 3.938.800,- and with following disease is Rp 4.112.461. The conclusion of the result is that general logic steps of Diagnostic Related Groups could be applied but age limitation of 69 year could not be used for following disease because empirically, the following disease was differentiated between young and old adult. The DRG's could be implemented if the usage of age limitation according to research age, that is, childhood, young and old adult. The variables related to the DRG's arrangement are main diagnosis, age characteristic, utility and secondary diagnosis. Cost of treatment was based to tariff of appendicitis in class III. References: 30 (1986 - 2004)

Abstrak :
Salah satu dampak dari meningkatnya proporsi populasi usia lanjut adalah meningkatnya proporsi penyakit degeneratif termasuk stroke. Hingga saat ini berapa besar rata-rata biaya rawat inap stroke dan berapa besar biaya tambahan (Out of pocket) untuk pasien Askes di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek belum diketahui. Analisis biaya dilakukan dengan membandingkan rata-rata biaya rawat inap dari 50 pasien stroke yang dirawat inap sejak 1 April -- 15 Juni 2004 di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, dengan menggunakan variabel Jenis Kelamin, Umur, Kelas Perawatan, Lama Hari Rawat dan komponen biaya rawat inap dengan menggunakan metode cross sectional pendekatan kuantitatif.. Analisis biaya dilakukan dengan menggunakan daftar tilik terhadap data rekam medik dan administrasi keuangan rawat inap di semua kelas perawatan (Kelas Utama, Kelas I, Kelas II dan Kelas III). Rata-rata biaya rawat inap pasien Askes per pasien per hari adalah sebesar Rp-189.400; lebih besar dibanding pasien Non Askes Rp.169.552,-. Meskipun demikian secara statistik tidak menunjukkan ada perbedaan bermakna (p= 0,195). Komponen biaya yang paling besar yaitu biaya akomodasi rawat inap sebesar 29,0 % diikuti oleh biaya bahan dan obat sebesar 19,5 % dari total biaya rawat inap pasien stroke. Faktor/variabel yang berpengaruh terhadap rata-rata total biaya rawat inap stroke adalah Kelas Perawatan (p = 0,014) dan Lama Hari Rawat (p = 0,000), sedangkan untuk variabel Jenis Kelamin dan Umur tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap rata-rata total biaya rawat inap (p = 0,466 dan 0,950). Hasil dari analisis regresi ganda dengan metode enter diperoleh persamaan garis sebagai berikut: Tagihan Biaya Rawat Map = Rp.159.310,6 - Rp.237.733 (Kelas Perawatan) + Rp.157.819,7 (Lama Hari Rawat) Kesimpulan dari analisis biaya rawat inap ini adalah tidak ada perbedaan rata-rata biaya rawat inap menurut jenis pembayar, jenis kelamin, umur namun ada perbedaan rata-rata biaya rawat inap untuk variabel Kelas Perawatan dan Lama Hari Rawat, dengan faktor yang paling berpengaruh yaitu Lama Hari Rawat dengan beta sebesar 0,608 Bahan bacaan : 32 (1968- 2004)

---

The Influencing Factors Analysis of Stroke Health Care Cost at RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung 2004Impact of aging population in a public health are degenerative diseases proportion increased , included stroke and how much average strokes health care cost and out of pocket cost stroke patient of PT. Askes at RSUD Dr. H. Abdul Moeloek are unknown. Cost Analysis in strokes were compared mean health care cost for 50 stroke patients who hospitalization 1 April - 15 June 2004 at RSUD Dr. Hi. Abdul Moeloek Bandar Lampung variables sex, age, class of health care, Length of Stay and all costs health care component, with prospective cross sectional study. Cost analysis based on medical record, admission used checklist of patient healthcare cost in all class (VIP, I, II and III). The mean stroke cost Askes patient per patient per day are (Rp.189.400,-) more than Non Askes health care cost (Rp.169.552,-). The cost difference was not statistically significant (p = 0,195). Cost component that most influence is accommodation cost (29,0 °ro) and Medicine cost (19,5 %) of total strokes cost health care. Patient factors that influencing to total health care cost with statistically significant were health care class (p = 0,014) and Length of Stay (p = 0,000) but sex and age variables were not statistically significant (p = 0,466 and 0,950). The result of regression analysis have got regression lines : Tagihan Biaya Rawat Inap = Rp.159.310,6 - Rp.237.733 (Kelas Perawatan) + Rp.157.819,7 (Lama Hari Rawat) Stroke health care cost at RSUD Dr. H. Abdul Moeloek was not statistically Significant difference between Askes patient and Non Askes Patient, Male and Female, Age < 60 years and > 60 years but were statistically significant difference between health care class and length of stay. Length of Stay was variable that most influenced to total strokes health care cost with beta 0,608.

Abstrak :
Dukungan dana merupakan salah satu faktor yang penting (Key Acres Mini) dalam peningkatan manajemen Rumah Sakit dalam upaya mengantisipasi perubahan yang terjadi. Asset Rumah Sakit baik yang sudah dimiliki maupun yang akan diperoleh perlu diamankan agar dapat meningkatkan kemampuan finansial Rumah Sakit dalam peningkatan manajemen Rumah Sakit, agar tetap survive dan dapat berkembang. RSUD Swadana merupakan satu cara efektif dalam menanggulangi kendala peraturan perundangan (ICW) agar manajemen RSUD mempunyai keleluasaan penuh dalam mengelola keuangan untuk tumbuh dan berkembang. RSUD Majalaya dalam upaya menuju konversi menjadi RSUD swadana mempunyai permasalahan dalam bidang penerimaan biaya pelayanan Rumah Sakit khususnya akibat adanya pasien pulang tidak membayar dan adanya sebagian biaya pelayanan yang tidak tertagihkan. Untuk mengatasi hal tersebut disusun SOP yang akan dapat memonitor transaksi harian biaya pelayanan sekaligus merupakan instrumen pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penerapan SOP dengan efektivitas penerimaan biaya rawat inap dengan cara membandingkan proporsi pasien pulang tidak membayar dan proporsi biaya pelayanan rawat inap tidak tertagihkan sebelum dan sesudah SOP di berlakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi cross sectional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sampel yang diambil untuk meneliti fenomena pasien pulang tidak membayar sebesar 420 sampel, sedangkan untuk meneliti fenomena biaya pelayanan rawat inap yang tidak tertagih dipilih sampel sebesar 170 dengan pemilihan besar sampel dengan menggunakan modifikasi methode Luts. Proporsi diambil dari penelitian pendahuluan yang dilakukan bulan Agustus 1996 terhadap data 1-14 Juni 1996. Analisa data dengan menggunakan uji statistik beda proporsi pada dua sampel independen. Hasil penelitian menemukan bahwa SOP penerimaan biaya rawat inap berhubungan secara bermakna dengan masalah penurunan proporsi pasien pulang tidak membayar, demikian juga dengan fenomena biaya pelayanan rawat inap tidak tertagihkan dengan tingkat kepercayaan 95 %. Disarankan untuk RSUD Majalaya agar melakukan evaluasi periodik terhadap SOP untuk keperluan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi, melanjutkannya kepada pengembangan komputerisasi sistem informasi akuntansi serta melakukan pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Bagi Kepala Daerah Tingkat II Bandung diharapkan agar membantu pembiayaan Komputerisasi Sistem Informasi Akuntansi, mengatasi kelambatan pencairan anggaran serta mendukung upaya mengkonversi RSUD Majalaya menjadi unit Swadana.

---

One of the key factors in hospital management in the 21st century, is the hospital ability to anticipate changes in their environment. To be able to survive and grow in the fast environmental changes, one of the key competences is the hospital ability to manage their asset especially their financial resources. The Swadana Hospital is one example of government's policy initiate change for public hospital, where the hospital can manage their own operational revenues instead of submit the revenue to the government as stated in the old policy. One of the objectives of swadana hospital is to increase hospital efficiency and effectiveness through the flexibility in using their own resources. Majalaya General Hospital status is not yet a swadana hospital. To reach the swadana status several problems should be solved. One of the problems is the high percentages of unpaid hospital bills and ineffective debt collection procedure. To solve this problem the hospital developed standard operating procedure (SOP) for Inpatient's billing procedure. The study objective is to compare the proportion of unpaid hospital bills and unpaid debt collected bills before (July & August 1996) and after (October & November 1996) the introduction of Inpatient billing's SOP. Design of this study is cross sectional using quantitative and qualitative survey methodology. Sample for unpaid hospital bills is 420 cases, while sample for unpaid debt collection procedure is 170 cases. Data analysis was done using analysis of proportion difference with two independent samples. The study found that Inpatient billing's SOP significantly reduced the total number of unpaid hospital bills, and also increased the effectively of debt collection process. Suggestion is made for the hospital to evaluate the implementation of the SQP periodically, at least once in three months. Another suggestion for the hospital is to improve the hospital information system using a computerized system, so that data monitoring and evaluation can be done effectively. To be able to implement those activities, training and education to improve the skill and knowledge of hospital personnel should be given a first priority.

Abstrak :
ABSTRAK
Rumah Sakit HUSADA (dahulu bernama Rumah Sakit "Jang Seng Ie") yang terletak di Jalan Raya Mangga Besar 137-139 merupakan salah satu rumah sakit tertua di Jakarta yang didirikan pada tanggal28 Desember 1924 oleh Dr. Kwa Tjoan Sioe dengan tujuan membantu masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongan khususnya dalam bidang kesehatan. Dalam perkembangannya sejalan dengan tujuan sosial dari pendiri, Rumah Sakit HUSADA menjadi sebuah Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM) dibawah naungan Perkumpulan HUSADA sebagai suatu organisasi nirlaba. Kedudukan Rumah Sakit HUSADA sebagai Rumah Sakit Umum Pusat II wilayah Jakarta Pusat bagian Utara memegang peranan penting dalam fungsi dan tugas rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam sistem kesehatan nasional.

Dengan kapasitas sejumlah 530 (lima ratus tiga puluh) tempat tidur dan 164 diantaranya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, Rumah Sakit HUSADA mencoba menerapkan sistem subsidi silang dalam penetapan tarif ruang perawatan rawat inap. Namun berdasarkan perhitungan tarif dan unit cost dari setiap kelas ruang perawatan tersebut diperoleh hasil bahwa pihak rumah sakit mengalami kerugian mencapai Rp 3 milyar per tahun. Artinya pendapatan dari tarif yang dikenakan kepada pasien tidak dapat menutup biaya operasional atas ruang perawatan rawat inap tresebut. Keadaan ini jelas tidak sehat bagi suatu organisasi terlebih dengan semakin minimnya sumbangan dari kaum dermawan ataupun pemerintah yang diterima oleh rumah sakit, hal ini jelas akan menyebabkan terhentinya kegiatan operasional pada suatu ketika pada saat rumah sakit tidak mampu lagi menutup defisit keuangan yang terjadi terus menerus.

Break even analysis terhadap jumlah hari rawat maupun tingkat pengisian tempat tidur (BOR) serta tarif dibutuhkan untuk mengetahui secara pasti titik impas (break even). Dengan mengetahui break even point (BEP) tersebut maka hasil tersebut dapat dijadikan acuan guna mengurangi kerugian yang timbul dengan berusaha meningkatkan jumlah pasien maupun penyesuaian tarifruang perawatan rawat inap sampai pada tingkat tertentu. Perhitungan BEP tarif baik pada kondisi saat ini (BOR rata-rata 60%) maupun skenario BOR rata-rata 50%, 70%, 80%, dan 90% dibuat sebagai asumsi dalam analisis.

Pada kenyataannya penetapan tarif tidak hanya berdasarkan unit cost semata tetapi juga harus memperhatikan marked based atau tarif rumah sakit swasta lain, sehingga tarif yang ditetapkan merupakan tarif yang kompetitif dan juga berada dalam aturan-aturan yang dibuat oleh Kanwil Depkes DKI Jakarta. Berdasarkan 3 (tiga) alternatifyang dibuat dengan memperhatikan situasi pesimis (BOR 50%), situasi normal (BOR 60%) serta situasi optimis (BOR 70%) diperoleh 3 macam tarifyang disarankan untuk ditetapkan oleh rumah sakit berdasarkan situasi yang diproyeksikan.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah perlu adanya penyesuaian tarif ruang perawatan rawat inap di Rumah Sakit HUSADA sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan guna mengurangi tingkat kerugian yang di alami saat ini dan dapat menjalankan konsep subsidi silang serta meningkatkan efisiensi penggunaan tempat tidur agar dapat menekan unit cost serendah mungkin.

Abstrak :
Tarif kunjungan puskesmas di Kabupaten Lahat tidak mengalami perubahan sejak 10 tahun yang lalu, yaitu sebesar Rp.300,00. Tarif ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, apalagi masyarakat juga semakin menuntut adanya pelayanan yang lebih bermutu. Agar tugas dan fungsinya terlaksana dengan baik, puskesmas memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit dan tak dapat hanya bergantung pada subsidi yang diberikan pemerintah. Puskesmas perlu menggali potensi masyarakat, antara lain melalui penyesuaian tarif dan penerapan konsep swadana. Puskesmas Pagar Alam adalah puskesmas yang paling berkembang di Kabupaten Lahat dan layak menjadi puskesmas unit swadana daerah. Penyesuaian tarif dan swadananisasi Puskesmas Pagar Alam memerlukan dukungan pemegang keputusan di Kabupaten Lahat, karenanya perlu diketahui bagaimana pendapat/pandangan para pemegang keputusan terhadap penyesuaian tarif dan swadananisasi Puskesmas Pagar Alam. Penyesuaian tarif dilakukan melalui analisis tarif yang berdasarkan biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan (ability to pay = ATP) dan kemauan masyarakat (willingness to pay = WTP ) di Pagar Alam. Penelitian bersifat deskriptif analitik, dilakukan survei kepada masyarakat Pagar Alam dan wawancara mendalam kepada pemegang keputusan di Kabupaten Lahat. Kemampuan masyarakat menurut ATP1 ( 5% pengeluaran bukan makanan ) adalah : 100% masyarakat mampu membayar Rp.1.250,00, 94 % masyarakat mampu membayar Rp.2.000,00 dan 61% masyarakat mampu membayar Rp.5.000,00. Kemampuan masyarakat menurut ATP2 (pengeluaran bukan makanan tanpa pesta/acara adat) adalah : 100% masyarakat mampu membayar Rp.3.200,00, 99% masyarakat mampu membayar Rp.14.200,00 dan 95% masyarakat mampu membayar Rp.20.000. Biaya satuan (unit cost) kunjungan puskesmas adalah Rp.1.900,00 dan biaya satuan untuk rawat inap adalah Rp.11.500,00. Tarif kunjungan yang diusulkan adalah Rp.2.000,00 dan tarif rawat inap diusulkan Rp.12.500,00 per hari. Ternyata, walaupun para pemegang keputusan di Kabupaten tidak mengetahui persis persoalan yang dialami petugas di lapangan, tetapi pada dasarnya mereka setuju dengan rencana penyesuaian tarif dan swadananisasi Puskesmas Pagar Alam. Yang penting adalah bahwa penyesuaian tarif harus memperhatikan kemampuan masyarakat dan bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Penyesuaian tarif dan swadananisasi Puskesmas Pagar Alam harus segera disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan unsur terkait bila ingin cepat terlaksana. ...... The Tariff's Policy Making Process and Self-Funding In Pagar Alam Puskesmas in Lahat District South Sumatra ProvinceThe admission fee in Pagar Alam Puskesmas Lahat Regency, which is Rp. 300, has not been changed since 10 years ago. This admission fee is not appropriate anymore with current community condition. More over, the people insist to get better service from the Puskesmas. In order Puskesmas can do their job and function better, they need more operational cost, they should not only depend on funding from the government. The Puskesmas needs to elaborate and community potencies. This can be done by using tariff cost-adjusted and implementing self-funded and self-managed services. Pagar Alam Puskesmas is the most developed Puskesmas in Lahat Regency. Therefore, this Puskesmas is appropriate to become self-funded Puskesmas. Cost adjusted tariff and sel --funded in Pagar Alam Puskesmas need the support from all comment from them about the cost adjusted tariff and self-funded Puskesmas Pagar Alam. Cost adjusted tariff was done with cost analysis method, which is based on the unit cost of service, ability to pay and willingness to pay from Pagar Alam community. This study use descriptive-analytical approach, with conducting survey on Pagar Alam community and in-depth interviews to the Lahat District policy makers. Based on community ability to pay, ATPI (which is defined as 5% of non food expenses), there are if the tariff was increased to Rp.1.250, there will be 100% of community can pay the Puskesmas visit. The outreach is decreasing to 94% and 65%, if the tariff was increased to Rp.2.000 and Rp.5.000 per visit respectively. Based on ATP2 (non-food without party / traditional event expenses), if the tariff was increased to Rp.3.200/day there will be 100% of community can pay the visit. Furthemore the outreach is decreasing to 99% and 95% if the tariff were increased to Rp.14.200 and Rp.2.000 respectively. Based on those ATP calculations, and unit costs for outpatient visit (which is Rp.1.900) and unit cost for inpatient visit (which is Rp.11.000), this study concluded that the tariff should be adjusted to Rp.2.000 and Rp.11.000 for outpatient and inpatient visit respectively. Although the policy makers in Lahat didn't know about the field situations at Puskesmas, in general they were agree with the proposed cost-adjustment and self-funding plan in Pagar Alam Puskesmas. The most important thing in cost adjustment is we have to take attention on the community ability to pay. Beside that we also have to stress that the purpose of cost adjustment is for getting better Puskesmas service for the surroundings community. Cost adjustment and self-funding plan must be socialized soon and coordinated with the related institution.

Abstrak :
Tingkat pemulihan biaya pada unit-unit produksi di RSUD sangat bervariasi yang dipengaruhi oleh masing masing tingkat pendapatannya. Diharapkan konsep subsidi silang dapat berjalan guna pemerataan pelayanan kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang dilakukan di 2 RSUD di Propinsi Jawa Tengah (RSUD Sragen dan RSUD Wonogiri). Pengumpulan data dilakukan dengan melihat data yang sudah ada hasil dari penelitian penulis pada tahun 2000, dan untuk data keuangan tahun 2001 menggunakan penyesuaian (adjustment) dengan indeks harga konsumen dari data biaya tahun 2000. Perhitungan biaya dilakukan dengan dengan 2 Cara yaitu secara full cost maupun secara direct cost. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan unit produksi yang tertinggi di RSUD Sragen pada tahun 2000 adalah rawat inap dan terendah elektro diagnostik, sedangkan tahun 2001 pendapatan tertinggi rawat inap dan terendah radiologi. Pada RSUD Wonogiri pada tahun 2000 pendapatan tertinggi rawat inap dan terendah diagnostik, untuk tahun 2001 pendapatan tertinggi juga rawat inap dan terendah kamar operasi (OK). Biaya total unit produksi pada tahun 2000 berdasarkan perhitungan full cost di RSUD Sragen tertinggi rawat inap dan terendah adalah fisioterapi, untuk tahun 2001 biaya total unit produksi tertinggi juga rawat inap dan terendah fisioterapi. Sedangkan biaya total unit produksi tahun 2000 di RSUD Wonogiri yang tertinggi adalah rawat inap dan terendah adalah tindakan diagnotik, tahun 2001 tertinggi rawat inap dan terendah diagnostik Jika perhitungan berdasarkan direct cost, biaya total unit produksi tahun 2000 di RSUD Wonogiri tertinggi rawat inap dan terendah elektro diagnostik, tahun 2001 tertinggi rawat inap dan terendah elektro diagnostik. RSUD Wonogiri tahun 2000 tertinggi rawat inap dan terendah diagnostik, tahun 2001 tertinggi juga rawat inap terendah diagnostik CRR RSUD Sragen tahun 2000 dan 2001 dihitung secara full cost, hanya satu unit produksi yang CRR > 100%, CRR hasil retribusi RSUD Sragen sebesar 35.54% dan 27.81% jika dihitung direct cost ada lima unit produksi yang CRR > 100%, CRR hasil retribusi RSUD Sragen sebesar 70.75% dan 54.31%. CRR RSUD Wonogiri tahun 2000 dan 2001 dihitung secara full cost, ada dua unit produksi yang CRR > 100%, CRR hasil retribusi RSUD Wonogiri sebesar 35.27% dan 29.95% jika dihitung direct cost ada di unit produksi yang CRR > 100%, CRR hasil retribusi RSUD Wonogiri sebesar 56.98% dan 47.09%. Dan perhitungan SHU unit produksi tahun 2000 dan 2001 dihitung secara full cost pads RSUD Sragen dan RSUD Wonogiri, hampir tidak ada unit produksi mempunyai SHU positif sehingga tidak terjadi subsidi silang. Jika dihitung secara direct cost ada beberapa unit produksi yang mempunyai SHU positif, jadi masih terjadi subsidi silang antar unit produksi. Namun SHU total dari hasil retribusi di kedua RSUD tersebut masih teriihat negatif. Terlihat adanya perbedaan besaran subsidi silang antara kedua RSUD pada tahun 2000 dan 2001, dimana unit produksi yang CRR >100% (SHU positif) berbeda antara RSUD Sragen dan RSUD Wonogiri. RSUD Sragen sebagian besar (5 unit produksi) yang mempunyai SHU positif, sedangkan di RSUD Wonogiri ada 2 unit produksi yang mempunyai SHU positif yaitu unit produksi laboratorium dan radiologi.

---

Analysis Of Cross-Subsidy for Production Unit at Sragen District Hospital and Wonogiri District Hospital, 2000-2001Cost Recovery Rate (CRR) for production unit at District Hospital are various influenced by each income level to expect establishing cross-subsidy concept for equity of health care service. This case research performed at 2 District Hospital in Central Java Province (Sragen District Hospital and Wonogiri District Hospital). The data is collected by observing available research result of writer in 2000 and the financial data collection 2001 by applies adjustment with Consumption Price Index (CPI) of budget 2000. There are 2 methods of cost calculation namely full cost and direct cost. The research result shows that the highest production unit income at Sragen District Hospital 2000 is from hospital wards and the lowest electrical diagnostic; in 2001 the highest production unit income is from hospital wards and the lowest electrical diagnostic. At Wonogiri District Hospital 2000 the highest production unit income is from hospital wards and the lowest electrical diagnostic, in 2001 the highest also from hospital wards and the lowest operation room (OK). Full cost calculation defined that biggest total cost at production unit of year 2000 at Sragen District Hospital is hospital ward and the lowest is physiotherapy, in 2001 the biggest and the lowest also from hospital ward and physiotherapy. At Wonogiri District Hospital the biggest total cost at production unit of year 2000 is hospital ward and the lowest electro diagnostic, in 2001 the biggest and the lowest are also from hospital ward and electro diagnostic. If calculation with direct cost the biggest and the lowest total cost at production unit at Sragen District Hospital in 2000 are hospital ward and electro diagnostic, in 2001 the biggest and the lowest also from hospital ward and electro diagnostic. At Wonogiri District Hospital in 2000 the biggest is hospital ward and the lowest electro diagnostic, in 2001 the biggest and the lowest also from hospital ward and electro diagnostic CRR at Sragen District Hospital in 2000 and 2001 full cost calculation define that only one production unit having CRR > 100%, CRR percentage of retribution at Sragen District Hospital 35.54% and 27.81%, and direct cost calculation define that there are 5 production units having CRR > 100%, CRR percentage of retribution at Sragen District Hospital 7035% and 54.31%. CRR at Wonogiri District Hospital full cost calculation define that there are 2 units production unit having CRR > 100%, CRR percentage of retribution at Wonogiri District Hospital 35.27% and 29.95%, and direct cost calculation define that there are 2 unit production unit having CRR > 100%, CRR percentage of retribution at Wonogiri District Hospital 56.98% and 47.09%. Full cost calculation business yield remaining (SHU) of production unit at Sragen District Hospital and Wonogiri District Hospital in 2000 and 2001, production unit almost never have positive SHU more ever cross-subsidy was not establish there. Meanwhile direct cost calculation define that there are some units having positive S}JU where such cross-subsidy is establish among production units. However total SHU from total retribution of both District Hospital shows negative result. There is define difference cross-subsidy of both District Hospital of year 2000 and 2001, the production unit having CRR > 100% (positive SHU) between Sragen District Hospital and Wonogiri District Hospital was difference. Almost the production unit at Sragen District Hospital having positive SHU and only 2 production units at Wonogiri District Hospital having positive SHU there are Iaboratory and radiology. Reference: 24 (1980 - 2001)

Abstrak :
PURPOSE: To evaluate and compare the clinical outcomes and hospital costs of using sutureless aortic valves vs conventional stented aortic valves.

METHODS: Between 2007 and 2011, 52 elderly patients undergoing aortic valve replacement for aortic stenosis in our center had a sutureless valve inserted. From among 180 patients who had a stented valve inserted during the same period, 52 patients were matched to the sutureless group, based on age, gender, and operation type. We compared clinical outcomes and hospital costs between the two groups.

RESULTS: The sutureless group had a higher Euroscore (logistic Euroscore I) risk (12,8 vs 9,7; p = 0,02), with significantly shorter aortic cross-clamp (ACC) time (p<0,01), cardiopulmonary bypass (CPB) time (p<0,01), intensive care unit stay (p<0,01), intubation time (p<0,01), and overall hospital stay (p=0.05). The sutureless group also revealed a significant hospital cost saving of approximately 8200 (p=0,01).

CONCLUSIONS: The clinical and hemodynamic outcomes of using the sutureless bioprosthesis were excellent. The reduced ACC and CPB times had a favorable effect on the duration of intubation and intensive care stay, resulting not only in faster recovery and discharge home, but also in a significant hospital cost reduction.