Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah cikal bakal perkembangan pergerakan Hizbut Tahrir di Indonesia. Pemikiran Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia sejak tahun 1982 dan telah berkembang ke kampus-kampus di luar Bogor melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus yang sekarang dikenal dengan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Aktivis kampus itulah yang menjadi tulang punggung pergerakan Hizbut Tahrir (kader). Mereka mensosialisasikan ide-ide Hizbut Tahrir kepada masyarakat luas di kemudian hari, hingga pada 28 Mei 2000 dibentuklah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bercita-cita menegakkan Khil_fah Isl_miyah. Penelitian ini berusaha mengungkapkan aktivitas pergerakan HTI di IPB dalam upayanya menegakkan Khil_fah Isl_miyah. Dengan metode heuristik, data diperoleh dari sumber primer yang berupa wawancara dengan Juru Bicara HTI, Pengurus Badan Kerohanian Islam Mahasiswa (BKIM) IPB, serta buku dan majalah terbitan HTI dan data sekunder yang diperoleh dari literatur umum yang membahas atau berkaitan dengan pergerakan HTI serta wawancara dengan dosen Agama Islam IPB dan pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)/Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) IPB. Setelah pencarian sumber data dilakukan, sumber-sumber tersebut dikritik secara eksternal, yaitu apakah sumber tersebut dapat dipercaya dan secara internal, yaitu apakah sumber tersebut menghasilkan fakta (objektif). Ketika telah dipastikan bahwa sumber tersebut dapat dipercaya dan mengandung fakta-fakta, maka langkah selanjutnya adalah interpretasi, yaitu menganalisis sumber data dengan menggunakan teori. Setelah proses analisa tersebut, penulisan dilakukan dengan merekonstruksi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Pergerakan HTI di IPB menggunakan sarana lembaga kemahasiswaan BKIM IPB dalam mensosialisasikan ide-ide mereka, yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan keislaman di dalam maupun di luar kampus IPB. Selain itu, aktivis HTI di IPB juga menggunakan sarana sosial politik mahasiswa dengan mengikuti pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa IPB yang akan memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB melalui Pemilihan Raya. IPB yang merupakan basis awal gerakan HTI hingga saat ini belum berhasil dalam counter hegemoninya di kampus tersebut karena pergerakan HTI di IPB baru sebatas pensosialisasian pemikiran, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mewujudkan cita-cita menegakkan Khil_fah Isl_miyah."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kaitannya dengan kepemimpinan yang dijalankan dan implikasi dari ideologi yang diyakini terhadap ketahanan nasional. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan sebuah organisasi yang berideologi Islam dan memperjuangkan tegaknya kembbali khilafah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Tesis ini menghasilkan kesimpulan Tipe kepemimpinan yang dijalankan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) identik dengan tipe kepemimpinan karismatik. Hal ini dilihat dari beberapa indikator kepemimpinan karismatik yang dijalankan HTI dalam organisasinya, yaitu 1) muncul pada situasi krisis dan menggunakan cara yang berbeda dengan organisasi pada umumnya yaitu dimana Hizbut Tahrir lahir pada situasi dimana umat Islam mengalami krisis karena keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani dan mengedepankan metode penyadaran umat Islam untuk kembali pada nilai-nilai Islam. 2) memiliki visi yang besar dan menantang yaitu menegakkan kembali sistem khilafah, 3) memiliki kepercayaan diri yang tinggi dengan menetapkan dirinya sebagai gerakan yang berkonsentrasi pada upaya pembangkitan Islam di seluruh dunia. 4) menekankan pada internalisasi nilai-nilai berupa kesetiaan pada ideologi, bukan pribadi. Meskipun Hizbut Tahrir menegaskan untuk bergerak diluar sistem (ekstra parlementer) karena tidak menyepakati sistem demokrasi sebagai sistem yang benar dalam negara dan pemerintahan, HTI tidak secara frontal menentang kebijakan pemerintah dalam penerapan instrumen demokrasi. Hal ini tidak berimplikasi negatif terhadap ketahanan nasional Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), the relation to leadership run and the implications of the ideology that is believed to national resilience. Hizbut Tahrir Indonesia is an organization that has the ideology of Islam that is fighting for the establishment of the khilafah. This is a qualitiative research, using the methods of literature and interviews. This thesis concluded that the type of leadership that is run by Hizbbut Tahrir Indonesia identical to the type of charismatic leadership. It is seen from several indicators of charismatic leadership: 1) Appearing in crisis situation and uses different ways with the general oragnization. 2) Has great vision and challenging. This vision is establishment of the khilafah. 3) Has high confidence by establishing itself as the movement concentrate its efforts on the generation of Islam around the world. 4) Emphasis on the internalization of values such as loyalty to the ideology, not to personal. Although Hizbut Tahrir Indonesia asserts moves outside the system (ekstra parlementer) because it doesn’t agree with democracy system as a true system in the state and government. Hizbut Tahrir Indonesia not frontally oppose government policy in teh implementation of a democratic system that is election. It does not have negative implications on national resilience of Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kontestasi kepentingan ideologis antara negara, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Nahdlatul Ulama (NU) pada kasus pembubaran HTI tahun 2017. Pemerintah membubarkan HTI dengan alasan HTI adalah ormas radikal yang dianggap menyimpang karena ingin menegakkan sistem khilafah. Hal tersebut diduga memiliki muatan politis karena proses pembubaran itu baru dilakukan pada tahun 2017, sedangkan kampanye pendirian khilafah telah dideklarasikan HTI secara terbuka sejak masa awal reformasi (2000).Pembubaran HTI menjelaskan adanya pertentangan kelompok pro dan kontra serta tarik menarik kepentingan ideologis; namun penelitian-penelitian sebelumnya tidak menyebut kejelasan adanya peran NU sebagai kelompok penekan pressure groups). Permasalahan ini dilihat dalam teori kelompok penekan (pressure groups) untuk menjelaskan upaya tarik menarik kelompok penekan memengaruhi keputusan pemegang kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi dan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data.Hasil penelitian membuktikan adanya kepentingan yang saling berpapasan dan bertolak belakang di antara kepentingan negara, HTI dan NU. Kepentingan negara adalah kepentingan ideologi menjaga Pancasila dan keamanan masyarakat. NU menolak khilafah karena memiliki kepentingan mempertahankan ideologi "Islam Nusantara". Keberhasilan NU mendorong pemerintah membubarkan HTI dipengaruhi oleh faktor relevansi isu dan kondisi struktur politik pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019. Isu radikalisme HTI yang dibangun NU sesuai dengan data peningkatan sentimen politik keagamaan yang membentuk perubahan perilaku dan sikap elit politik. Kondisi struktur politik pemerintahan yang terpolarisasi dalam kelompok Jokowi versus Prabowo berpengaruh terhadap keputusan pembubaran HTI. NU diidentikan dengan Islam moderat yang mendukung Jokowi dan HTI diidentikan dengan Islam konservatif yang mendukung Prabowo, sehingga nilai tawar NU kepada Pemerintah Jokowi lebih kuat dibandingkan dengan nilai tawar HTI.

---

ABSTRACTThis study discusses the contestation of ideological interests between the state, Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI), and Nahdlatul Ulama (NU) in the case of the disbanding of HTI in 2017. The government disbanded HTI on the grounds that HTI is a radical mass organization that is considered to be deviant because it want to enforce the khilafah system. This is thought to have political content because the dissolution process was conducted in 2017, while the Khilafah establishment campaign has been declared openly by HTI since the beginning of the reform period (in 2000).The HTI dissolution explains the existence of conflict between pros and cons and tug of interest in ideology in the decision making process; however previous studies did not mention the clarity of NU as pressure groups. This problem is seen in the pressure groups theory to explain the efforts to attract pressure groups to influence the decisions of the government. This research is a qualitative research with observation and interview methods as data collection instruments.The results prove the existence of conflicting interests between the interests of the state, HTI and NU. The interests of the state are ideological interests in guarding Pancasila and public security. NU rejects the Khilafah because it has an interest in maintaining the ideology of "Islam Nusantara". NU's success in encouraging the government to disband HTI is influenced by factors of relevance to the issues and conditions of Joko Widodo's political structure in the 2014-2019 period. The issue of HTI radicalism built by NU is consistent with data on increasing religious political sentiments that shape changes in behavior and attitudes of the political elite. The condition of the polarized political structure in the Jokowi versus Prabowo group influenced the decision to dismiss HTI. NU is identified with moderate Islam which supports Jokowi and HTI is identified with conservative Islam that supports Prabowo, so that the bargaining value of NU to the Jokowi Government is stronger than the bargaining value of HTI."