Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena di Keresidenan Banten setelah daerah itu diduduki oleh Belanda. Penelitian ini melalui empat tahap, yaitu mencari sumber sejarah (heuristik), kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan di kedua pemerintahan sipil yang saling bermusuhan itu berjalan tidak sempurna. Tidak lama setelah Banten diduduki oleh Belanda, b eberapa tokoh Banten khususnya yang pro-Belanda membicarakan status daerah itu di masa datang. Dinas Penerangan Keresidenan Banten pro-Belanda menyediakan beberapa alternatif agar dipilih rakyat Banten. Alternatif yang dikemukakan adalah: (1) Banten sebagai Propinsi ke-13 dari Kerajaan Belanda, (2) Banten masuk Negara Indonesia Serikat secara langsung sebagai negara atau daerah istimewa, atau (3) Banten masuk NIS secara tidak langsung dengan terlebih dahulu bergabung dengan negara Pasundan atau Distrik Federal Jakarta. Jika bergabung dengan negara Pasundan, ada dua cara, yaitu daerah itu sebagai keresidenan, atau sebagai negara, atau sebagai daerah istimewa. Beberapa alternatif tersebut disampaikan kepada Badan Perwakilan Rakyat Banten untuk dipilih dan menetapkan suatu delegasi yang tugasnya menyampaikan pilihan mereka ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Ternyata badan tersebut tidak mengikuti keinginan Dinas Penerangan, tetapi menunggu hasil konferensi. Putusannya, Banten tetap masuk wilayah RI sebagai salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.

---

Abstract
The aim of this researh is to expose the phenomenon in Banten Residency after the Dutch occupied the region. There are four steps used in this research, i.e. collecting historical sources (heuristic), critique, interpretation and historiography (writing the history). This research result that the two sides of the civil government did not work well. Not long after Banten was occupied by the Dutch, several prominent Bantenese figures, especially those who were pro- Dutch discussed the future status of the region. The Information Department of Banten Residency who was pro-Dutch offered several alternatives for the people of Banten to choose. The alternatives were: (1) Banten became the 13th province of the Dutch Kingdom; (2) Banten joined the United States of Indonesia as a state or got a special status; (3) Banten indirectly joined the United States of Indonesia. First this region joined the state of Pasundan or the Federal District of Jakarta. If Banten joined the state of Pasundan, there are two options, firstly this district as a residency or secondly, as a state or an exclusive territory. Those alternatives were presented to the People Representative Board of Banten for the people to choose and to appoint a delegation who would present their choice to the Round Table Conference in the Hague (Den Haag). But the body did not follow the aspiration of the representative board. This body just had to wait for the conference decision. Based on the conference decision, Banten remained as a part of the Republic of Indonesia which was a state in the United States of Indonesia.

Abstrak :
Pecahnya Perang Teluk tahun 1991 yang diawali dengan invasi Irak atas Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990, bergulir menjadi suatu peperangan yang pada tahap berikutnya melibatkan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dalam perang tersebut melalui suatu penyerbuan ke Irak pada tahun 1991, yang berlandaskan pada resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 678 yang memberikan mandat untuk menggunakan kekuatan bersenjata dalam menghadapi Irak atas invasinya terhadap Kuwait. Dilain sisi, Republik Rakyat Cina (RRC) memandang terjadinya Perang Teluk 1991 sebagai manifestasi global Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dalam mempertahankan kepentingannya di wilayah Timur Tengah melalui penggunaan instrumen militer. Oleh karena itu terjadinya Perang Teluk tahun 1991 telah menstimulir pemerintah RRC untuk memodernisasi kekuatan bersenjatanya, yang dicetuskan oleh Komisi Militer Pusat dalam Kongres Rakyat Nasional pada bulan Oktober 1992. Tesis dengan judul "Modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat Republik Rakyat Cina Pasca Perang Teluk 1991", dimaksudkan untuk memaparkan hubungan antara terjadinya Perang Teluk tahun 1991 dengan langkah kebijakan modernisasi di bidang militer yang ditempuh oleh pemerintah RRC. Konsep yang digunakan untuk menelaah masalah adalah konsep modernisasi sebagai konsep utama, yang dalam pengertiannya secara luas modernisasi diartikan sebagai proses transformasi. Dalam rangka mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern. Kemudian untuk melakukan modernisasi dalam bidang militer yang sebenarnya merupakan bagian dari program 4 modernisasi yang telah dicetuskan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1977, secara lebih spesifik setelah terjadinya perang teluk 1991 kalangan petinggi militer di RRC melakukan modernisasi dengan merujuk pada inovasi yang dikenal dengan sebutan Revolutionary in Military Affairs (RMA) yang memadukan modernisasi di bidang persenjataan dengan berbagai konsep operasi militer yang inovatif. Penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif yang berupaya untuk menjawab pertanyaan mengenai, bagaimana proses modernisasi TPR RRC setelah terjadinya Perang Teluk 1991. Berdasarkan dari data yang ada maka dapat dijelaskan bahwa program modernisasi TPR telah dicetuskan sejak tahun 1977 oleh Deng Xiaoping dalam program 4 modernisasi, kemudian dengan adanya revisi doktrin TPR oleh Deng Xiaoping dan para jenderal senior berupa direvisinya doktrin People's War menjadi People's War Under Modern Conditions, menjadi fondasi bagi modernisasi TPR. Setelah terjadinya Perang Teluk-1991, penjabaran dari modern conditions memiliki esensi berupa perubahan dalam strategi TPR yang sebelumnya memfokuskan pada pertahanan massif menjadi militer yang professional secara persenjataan dan relatif terlatih.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil dari penelitian bidang kejepangan yang difokuskan pada penelitian bidang sosial dan sejarah, dengan sedikit menyinggung bidang politik dan hukum. Latar belakang tesis ini adalah Jepang pada masa perang Asia Pasifik 1931-1945 yang kental dengan semangat militerisme. Pada masa itu Jepang mulai mengobarkan perang atas Cina, dan atas dorongan dari kaum militer, perang dengan Cina terus berlangsung dan semakin meningkat., hingga akhirnya Jepang berhadapan dengan kekuatan AS dan Sekutu. Dunia politik dan pemerintahan, beserta seluruh implementasi dari kebijakan yang dihasilkan merupakan kepanjangan tangan dari pihak militer masa itu. Dengan demikian, kondisi kehidupan sosial masyarakat Jepang juga tak dapat terlepas dari militerisme. Bahkan, banyak pakar yang mengatakan bahwa Jepang adalah contoh negara yang berhasil mengembangkan militerisme ke seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh dukungan dalam melakukan ekspansi dan peperangan. Akan tetapi, ditengah kentalnya militerisme Jepang pada masa itu, dalam teks Kike Wadatsumi no Koe penulis menemukan hal yang berbeda. Kike Wadatsumi no Koe adalah kumpulan tulisan berupa catatan harian, surat-surat pribadi, surat wasiat, maupun berupa puisi yang ditulis oleh para mahasiswa Jepang yang dikirim ke medan perang. Dalam tulisan tersebut didapati banyak pandangan yang tidak setuju terhadap sikap dan kebijakan militer Jepang, dan kelompok yang tidak setuju ini merupakan golongan yang dominan. Sementara itu, pandangan sebagian kecil dari mereka menyiratkan kesan "setuju" secara tidak langsung. Penulis menyebutnya secara tidak langsung karena mereka tidak berbicara mengenai substansi dari sikap dan kebijakan militer, melainkan hanya mengungkapkan rasa bangga dan terhormat untuk melakukan sesuatu bagi tanah air mereka tercinta.

Abstrak :
Penelitian yang berjudul Peralihan Fungsi dan Peranan ABRI pada Pasca Reformasi , membahas mengenai peralihan fungsi ABRI dari masa Orde Baru ke masa Reformasi dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh ABRI dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat agar ABRI melakukan reformasi internal pasca runtuhnya Orde Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini adalah bahwa mundurnya militer dari politik tidak secara otomatis menjadikan militer profesional. Profesionalisme militer masih berada pada tataran kebijakan yang menghadapi kendala teknis implementasinya. ......The focus of this study is to explain the transition of ABRI function on the New Order era to the Reform era, moreover the policies which conducted by the ABRI in order to fulfill the demands from society that ABRI has to do internal reforms after the collapse of New Order. The method used in this study is the historical method consists of four stages: heuristic, critic, interpretation, and historiography. The result of this study is that the with drawal of the military from politics doesn’t automatically make professional military. The professionalism of military is still facing the obstacle of technical implementation.

Abstrak :
Perang Patriotik Besar merupakan perang terbesar dalam sejarah Uni Soviet. Peang ini terjadi pada tahun 1941-1945 antara Uni Soviet dan Jerman. Skripsi ini membahas tiga buah pidato yang disampaikan oleh Stalin pada masa itu. Secara khusus skripsi ini akan menganalisis secara kritis penggunaan unsur-unsur persuasif yang digunak oleh Stalin dalam ketiga pidato tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan model deskripsi, eksplanasi dan interpretasi. Penulis menggunakan teori wacana kritis model Van Dijk untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini adalah pemaparan secara kritis ketiga unsur persuasive, yaitu penggunaan kata sapaan, kata ganti dan gaya bahasa.

---

Great Patriotic War is the greatest war in the history of Uni Soviet Union. This war took place in 1941-1945 between the Soviet Union and Germany. This thesis discusses three speech delivered by Stalin at that time. In particular, this thesis will analyze critically the use of elements of persuations used by Stalin in those three speech. The research method used in this thesis is a qualitative methode with description, explanation, and interpretation models. The author use the theory of critical discourse, Van Dijk to analyze the data. The results of this study is the exposure to these three critical elements of persuasive, namely the use of the word greeting word, pronoun, and stylistics.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Peran Jieitai (Pasukan Bela Diri) dalam Operasi Penjagaan Perdamaian PBB di Timor Timur. Sejak kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1956, Jepang dituntut untuk berperan aktif dalam organisasi internasional. Salah satu peran aktif yang harus dilakukan Jepang adalah mewujudkan perdamaian dunia dengan bergabung dalam Operasi Penjagaan Perdamaian PBB. Selain berkontribusi secara finansial, Jepang juga dituntut untuk berkontribusi dalam bentuk fisik dengan mengirim Jieitai untuk Operasi Penjagaan Perdamaian PBB. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penulisan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah pada Operasi Penjagaan Perdamaian PBB di Timor Timur, Jieitai berperan dalam Pencegahan Konflik, Penjagaan-perdamaian, dan Pembangunan Perdamaian Pasca Konflik. ......The focus of this study is to find out the role of Jieitai in United Nations Peacekeeping Operation in East Timor. Since re-occupied as a member of United Nations in 1956, Japan is required to take an active role in international organizations. One role that it takes is realizing world peace by joining the UN Peacekeeping Operation. Besides financial contribution, Japan is also expected to make a physical form contribution, such as dispatching Jieitai for UN Peacekeeping Operation. Based on qualitative research method by using descriptive analysis, it concludes that Jieitai has role in conflict prevention, peacekeeping, and post-conflict peace-building in UN Peacekeeping Operation in East Timor.