Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk mewujudkan pengelolaan hutan herkelanjutan dan transformasi sosial dalam pembangurum perckonmian, diperlukan sistem sosial yang adaptif. Kenyataanyaa, upaya peningkatan kapasitas adaptasi harus berhadapan dengan sejumlah realita sosial yang mempengaruhinya khususnya relasi kekuasaan antar pemangku kepentingan. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini mencoba untuk: (!) Memahami dinamika kekuasaan alas sumberdaya hutan di Aceh Besar, (2) Menemukanali makua di OOlik fenomena illegal dan oksi kuntrn illegal loging yang terjadi di dalam pengelolaan hutan Aceh Besar, (3) memahami implikasi bekerjanya relasi kekuasaan terterhadap kapasitas adaptasi sistem sosial, ? ( 4) Merumuskan alternative langkah peningkatan kepasitas adaptasi Penellitian dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh pada tahun 2010 mengunakan pendekatan kualitatif engan metode studi kasus. Kesimpulan yang didapatkan adalah: (1} Kekuasaan atas sumberdaya hutan berslfat episodik. Konftgm-asi pcmangku kepentingan saat ini terbentuk dari interaksi antar komponen sistcm sosial dan juga interaksi dengan sistem di luar Aceh Besar, (2) Fenomena illegal logging dan gerakan kontra illegal logging menegaskan bahwa relasi kekuasaan bersifat dinamis. Bagi masyarakat kemukiman~ gerakan tersebut juga menjadi ajang perlawanan terselubung alas bentuk relasi kekuasaan se1ama ini. (3) Relasi kekuasaan yang bekelja di Aceh Besar membawa implikasi logis munculnya humbatan utama peningkatan kapasitas adaptasi berupa erosi rasa percaya (trust) nntara pemangku kepentingan hutnn, (4) Langkah peningkatan kapasitas adaptasi perlu diawali pemulihan rasa percaya antara pemangku kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan perubahan pendekatan "satu model yang seragam untuk seluruh Indonesia" di dalam pengelolaan hutan, serta perbaikan aliran informasi, panegakan hukum, dan redefinlsi delegasi kevrenangan dalam pengelolaan hutan sebagai upaya peningkatan rasa percaya.

---

ABSTRACT
To achieve sustainable forest management and social transformation in economic development social system needs to be adaptive. In fact, the adaptive capacity development effort is strongly influenced by the various social reality particularly power relations among stakeholders. Departing from these understanding, the study sought to! (I) Understand the dynamics of power over forest resources in Aceh Besar, (2) Recognize the meaning behind illegal logging and counter illlegal logging phenomenon that occurred in Aceh Besar, (3) Understand the implication of power relations to the adaptive capacity of social system, (3) formulate alternative measures of adaptation capacity. The study was conducted in Aceh Besar district, Aceh province, irr 2010 using e qualitative approach and case study method. Conclusion the study are: (1) Power over forest resources in Aceh Besar seem to be episodic. The current stakeholder configuration formed from integration between component of social systems as well interaction the system outside of Aceh Besar, (2) The illegal logging and counter illegal logging phenomenon asserts that power relations are dynamic. For the Kemuldman community~ the counter illegal logging move also means veiled opposition against current power relations forms. (4) Power relations that work in Aceh Besar have implications to the emergence of the main barriers of adaptive capacity in the form of erosion of trust between forest stakeholders, ( 4) Adaptive capacity development efforts needs to be initiated. by trust building between stakeholders. The study recommends changes in the approach of one uniform model for all of Indonesia" in forest management, as well as improving the flow of information, law enforcement, and the redefinition of the delegation of authority in forest management as an effort to increase the trust among stakeholders.

Abstrak :
Depok merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki kisah sejarah akibat kolonialisme. Kawasan Depok Lama merupakan saksi dari kisah sejarah Depok pada masa kolonial. Hingga sekarang ini masih terlihat bangunan-bangunan dengan arsitektur masa kolonial yang dijaga keasliannya oleh masyarakat. Beberapa di antaranya resmi ditetapkan sebagai cagar budaya dan lainnya masih dalam proses kajian pemerintah. Namun karena kebutuhan ruang yang semakin meningkat, bangunan cagar budaya menjadi rawan dalam pengalihfungsian. Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai proses keruangan perubahan bangunan cagar budaya peninggalan masa kolonial di Kota Depok dengan melihat faktor berupa penggunaan lahan, cara hidup, dan jarak bangunan ke jaringan transportasi. Tahun data penggunaan lahan yang digunakan adalah 1901, 1938, 1999, dan 2019. Fungsi bangunan diklasifikasikan menjadi sarana pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah tinggal. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis triangulasi dan spasial. Kemudian hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah bangunan dengan fungsi rumah tinggal lebih cepat mengalami perubahan jika dibandingkan dengan fungsi lainnya karena dekat dengan jalan arteri dan kepemilikannya masih pribadi sehingga lebih mudah berubah ke arah komersial. Bangunan dengan fungsi fasilitas umum lebih terjaga karena sudah ada SK dari pemerintah serta memiliki jarak paling jauh dari jalan arteri. ......Depok is one of the cities in Indonesia which has a history of colonialism. Depok Lama area is a witness to the historical story of Depok City during the colonial period. To date, there are still buildings with colonial architecture that have been preserved by the community for their authenticity. Some of them are officially declared as cultural heritage and others are still in the process of being reviewed by the government. However, due to the increasing need of space, cultural heritage buildings are prone to land conversion. Based on these problems, the purpose of this study is to examine the spatial process of changes in cultural heritage buildings from colonial period in Depok City by considering factors such as land use, way of life, and distance of buildings to the transportation network. The years of land use data used are 1901, 1938, 1999, and 2019. Building functions are classified into government facilities, public facilities, and houses. The method used in this research is a qualitative method with triangulation and spatial analysis. The results obtained from this study are buildings with residential functions undergo changes quicker compared to other functions because they are closer to arterial roads and their ownership is still private so it is easier to change into a commercial direction. Building with public facilities functions are preserved better because there is a decree from the government and have the farthest distance from the arterial road.