Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan kajian dalam penelitian ini memfokuskan tentang bolehkah seorang cucu sebagai ahli waris dari harta pusaka kakek atau neneknya menggantikan bagian yang diperoleh bapak atau ibunya yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek atau nenek tersebut....

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam Hukum Perdata Indonesia dikenal adanya ahli waris menurut undang-undang dan ahli waris menurut wasiat. Berdasarkan undang-undang ahli waris dapat mewaris karena diri sendiri atau mewaris karena menggantikan kedudukan ahli waris yang sebenarnya. Hal yang menarik perhatian penulis adalah menganalisa kedudukan ahli waris pengganti terhadap bangunan yang dibangun diatas tanah milik bersama yang terikat serta pembagian warisan yang memenuhi asas keadilan terkait dengan tanah milik bersama yang terikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif karena objek penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norma) dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi studi dokumen atau pun literatur yang terkait. Berdasarkan penelitian ini didapati hasil bahwa kedudukan ahli waris pengganti terhadap bangunan yang dibangun diatas tanah milik bersama yang terikat sesuai dengan bagian ahli waris yang digantikannya dengan bagian dan hak yang serupa dengan ahli waris yang digantikan terebut. Pembagian warisan yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait bangunan yang dibangun diatas tanah milik bersama yang yaitu dibagi sesuai kepala demi kepala yang memberikan orang bagian menurut haknya bukan jasanya. Keadilan ini disebut keadilan komulatif. Masyarakat dalam menghadapi hal ini dapat mengetahui hukum yang berlaku juga untuk melakukan kompromi dan kesepakatan diawal sehingga terhindar dari sengketa.

---

ABSTRACT
In Indonesian Civil Law there are known legal heirs and heirs according to a will. Under the law the heirs can inherit because of themselves or inheritance because it replaces the position of the actual heirs. The thing that draws the attention of the author is analyzing the position of substitute heirs to buildings that are built on bound joint land and the distribution of inheritance that fulfills the principle of justice related to jointly owned land bound. This study uses a juridical-normative method because the object of this research is law or method (norm) with a typology of descriptive-analytical research. The data used in this study are secondary data including document studies or related literature. Based on this research, it was found that the position of substitute heirs on buildings built on shared land bound in accordance with the heirs he replaced with parts and rights similar to the heirs replaced. Distribution of inheritance in accordance with the Civil Code in relation to buildings built on shared land which is divided according to head by head which gives people a part according to their rights, not services. This justice is called cumulative justice. The community in dealing with this can know the applicable law also to make compromises and agreements in advance so as to avoid disputes.

Abstrak :
[ABSTRAK
Hibah merupakan salah satu cara peralihan hak kepemilikan atas suatu benda. Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada seseorang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dari pengertian hibah tersebut, tidak terdapat adanya syarat mengenai diperlukannya persetujuan dari para calon ahli waris si penghibah sebelum dilakukannya penghibahan, namun hal ini sering menimbulkan sengketa pada saat kedudukan penerima hibah tersebut berubah menjadi salah seorang ahli waris dari si penghibah, hal ini terjadi karena dirasa adanya ketidakadilan oleh ahli waris lain yang merasa tindakan penghibahan tersebut berdampak pada hak mewaris mereka sebagaimana terjadi dalam sengketa hibah yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.MKS. Tesis ini membahas mengenai hibah dapat mengakibatkan sengketa warisan pada saat meninggalnya penghibah dan bagaimana tindakan PPAT dalam membuat akta hibah guna mencegah timbulnya sengketa warisan. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan bentuk preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah kepada salah seorang calon ahli waris penghibah tanpa persetujuan calon ahli waris lainnya dapat mencerminkan ketidakadilan dan dapat menimbulkan sengketa warisan. Untuk menghindari sengketa di kemudian hari dari akta yang dibuatnya, maka PPAT harus meminta persetujuan dari para calon ahli waris yang lain dan surat pernyataan dari penghibah.

---

ABSTRACT
Grant is one of a way to transfer the ownership of an object. According to Article 171 Compilation of Islamic Law, a grant is granting an object voluntarily and without compensation from someone to someone else who is still alive to be owned. According to definition of the grant mentioned above, there is no requirement to get the approval from the candidate of heirs of the grantor before performing the grant. However, it often causes disputes when one of the grant recipients is also one of the grantor heirs at a time because it is felt injustice by another heirs who feel the grant impacts their right to inherit as occurred in the dispute which has been decided in the verdict of Religious High Court of Makassar No. 63/Pdt.G/2012/ PTA.MKS. This study focuses on grants result on inheritance disputes when the grantor dies and how PPAT action to make the grant deed in order to prevent inheritance disputes. This research is a juridical normative research with prescriptive analytic design. Results indicate that a grant to one of the candidate of heirs of the grantor without the consent from the other candidates of heirs can reflect injustice and may inflict inheritance dispute. To avoid the disputes, PPAT must request the consent from the other candidates of heirs and statement letter of grantor, Grant is one of a way to transfer the ownership of an object. According to Article 171 Compilation of Islamic Law, a grant is granting an object voluntarily and without compensation from someone to someone else who is still alive to be owned. According to definition of the grant mentioned above, there is no requirement to get the approval from the candidate of heirs of the grantor before performing the grant. However, it often causes disputes when one of the grant recipients is also one of the grantor heirs at a time because it is felt injustice by another heirs who feel the grant impacts their right to inherit as occurred in the dispute which has been decided in the verdict of Religious High Court of Makassar No. 63/Pdt.G/2012/ PTA.MKS. This study focuses on grants result on inheritance disputes when the grantor dies and how PPAT action to make the grant deed in order to prevent inheritance disputes. This research is a juridical normative research with prescriptive analytic design. Results indicate that a grant to one of the candidate of heirs of the grantor without the consent from the other candidates of heirs can reflect injustice and may inflict inheritance dispute. To avoid the disputes, PPAT must request the consent from the other candidates of heirs and statement letter of grantor]

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai harta peninggalan yang dikuasai oleh satu orang ahli waris dan adanya upaya balik nama ke atas nama pribadi atas sebuah tanah waris tanpa adanya persetujuan dari para ahli waris lainnya. Oleh karenanya diperlukan surat keterangan mewaris bagi mereka untuk dapat membuktikan kedudukan mereka selaku ahli waris yang sah dan dapat menuntut haknya apabila dilanggar yang dibagi kewenangan pembuatannya kepada para ahli waris itu sendiri dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh lurah serta camat, dan ada pula Balai Harta Peninggalan, Notaris dan Pengadilan. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, tipologi penelitian ini merupakan penelitian yang berisifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori. Hasil analisa adalah surat keterangan mewaris diperlukan untuk dapat memberikan pembuktian yang kuat terhadap ahli waris dalam membuktikan kedudukannya serta balik nama atas tanah waris tanpa adanya pembagian hak bersama atau izin ahli waris lainnya adalah batal demi hukum. ......This study discusses the estate owned by one heir only and the attempt to transfered the title to the personal name of an inherited land without the consent of the other heirs. Therefore, a certificate of inheritance is required for them to be able to prove their position as legitimate heirs and to be able to claim their rights when violated which is given the authority to make it to the heirs themselves witnessed by two witnesses and confirmed by the village head and sub-district, and there are also Heritage Property Hall, Notary and Court. As for answering these problems, research is conducted with a normative juridical approach by examining literature or secondary data, this research typology is a prescriptive research that is research that aims to analyze concrete legal events in accordance with theory. The result of the analysis is that the inheritance certificate is required to be able to provide strong evidence to the heirs in proving their position and the transfer of title of the inherited land without the division of joint rights or permission of other heirs is void by law.

Abstrak :
Bagi umat Islam, adalah suatu keharusan melaksanakan syari?at Islam, termasuk pula dalam hal penyelesaian masalah pembagian harta pusaka. Sebab, kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing ahli waris terhadap keluarganya. Meskipun demikian, tanggung jawab ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris, tidak selamanya meninggalkan harta warisan saja, akantetapi adakalanya ahli waris harus membayar utang pewaris baik utang kepada Allah swt maupun utang kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, bagaimana Hukum Waris Islam mengatur mengenai kedudukan ahli waris dan harta peninggalan pewaris? Serta bagaimana mana tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris apabila jumlah hutang pewaris lebih besar daripada harta peninggalan pewaris? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian yang bersifat hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaanan, dimana penelitian lebih ditekankan kepada tinjauan kepustakaan. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dianalis dan disusun secara kualitatif guna mengetahui apakah perundang-undangan telah mengatur dengan jelas mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap pelunasan hutang seorang pewaris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan ahli waris telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-Qur?an, namun tidak demikian dengan kriteria mengenai harta peninggalan pewaris menurut Hukum Islam, sebab diantara para ulama pun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai apa saja yang termasuk ke dalam harta peninggalan. Menurut hukum Islam, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris hanya terbatas pada jumlah harta peninggalannya, dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi ahli waris itu sendiri.

---

For moslem, it is necessary to constitute Islamic rules, include in overcoming the problem of legacy distribution, because in Islamic legacy system, the property that accepted by lineal heir from heir are continuing responsibilities to their fmiliy, so the property that are accepted by each lineal heir balanced with the responsible differences each lineal heir toward their family. In spite of it, lineal heir have responsibility toward the legacy of heir, not only they have legacy but also they must pay debt to God or to other persons that the number of debs can be more than its property heir. Because of that, how does Islamic legacy law manage about the position of lineal heir and legacy heir? And also how responsibility of lineal heir toward heir debt if the number of heir debt more than the property legacy? To answer the question above, the authors use a normative juridicial researches or researches literature juridicial where a research more emphasized in literature outlook. So, data used in research is secondary data then analyzed and constructed qualitatively to get a result whether the laws have regulated clearly about the lineal heir responsibilities toward paying off of heir debt. The result of research can be summarized that the position of lineal heir have fixed clearly in Al-Qur?an, but it does not mention its criteria about heir legacy on Islamic law. Because among ulamas have different outlook about what property are in legacy. According to Islamic law that the responsibility of lineal heir toward debt heir only limited in amount of property heir and it may not cause be disadvantages for all lineal heir.

Abstrak :
ABSTRAK
Permohonan Pailit Terhadap Ahli Waris Personal Guarantor Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Mks Dalam pemberian pinjaman, sealu terbuka kemungkinan bahwa bank akan menghadapi risiko gagal bayar dari debitur. Untuk mengurangi risiko tersebut, kreditur sering kali mensyaratkan adanya suatu jaminan. Salah satu jaminan yang lazim diminta oleh bank adalah berupa penjaminan perorangan personal guarantee , yang mana seorang pihak ketiga menjamin pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur dan orang tersebut akan memenuhi kewajiban debitur jika debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya wanprestasi . Tanggung jawab seorang personal guarantor sangatlah besar bahkan hingga ke ranah kepailitan. Sekalipun personal guarantor bukanlah debitur tetapi jika ia memenuhi syarat-syarat kepailitan, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya ke Pengadilan Niaga. Permasalahan kemudian timbul ketika seorang personal guarantor meninggal dunia sedangkan perjanjian penanggungannya masih berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif, penulisan bersifat deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan meninggalnya personal guarantor, segala hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli waris-ahli waris dari personal guarantor itu sendiri. Sebagai konsekuensinya, ahli waris sebagai pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian kredit maupun perjanjian penanggungan dapat dimohonkan pailit oleh kreditur sebagaimana halnya dengan pengajuan permohonan pailit terhadap personal guarantor.

---

ABSTRAK
The Bankruptcy Petition against Personal Guarantor rsquo s Heirs The Case Study of Commercial Court rsquo s Decision Number 02 Pdt.Sus Pailit 2014 PN.Niaga.Mks In granting loans, there would be a probability that banks meet with the default risk. To mitigate the impact of the risk, they require a guarantee. As a common form, banks usually ask a personal guarantee, which a third party guarantees the debtor rsquo s debt repayment to the creditor, and that party will fulfil the debtor rsquo s obligation if he does not fulfil it in default . The personal guarantor has big responsibilities, even into the realm of bankruptcy. Even though a personal guarantor is not a debtor, a creditor may file him a bankruptcy petition to the Commercial Court if he meets the bankruptcy requirements. Problems then arise when a personal guarantor dies while the personal guarantee agreement is still valid. This research tackles with the problems by using a normative juridical approach with descriptive analysis of secondary data which consist of primary law materials and secondary law materials. The problems cause the personal guarantor rsquo s rights and obligations upon the agreement are distributed to his heirs. Consequently, his heirs as the party who do not involve in the loan agreement and the personal guarantee agreement may be filed the bankruptcy petition by the creditor as it is usually filed to the personal guarantor.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembatalan wasiat yang merugikan ahli waris dan akibat hukumnya dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 52/PDT.G/2020/PN.Bogor. Pewarisan dapat diberikan melalui 2 (dua) cara, yaitu secara ab instetato dan testamentair. Pewarisan secara testamentair yaitu warisan yang diberikan berdasarkan wasiat, khususnya kepada pihak ketiga. Wasiat merupakan suatu pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Subjek hukum yang berhak mendapatkan wasiat yaitu orang perorangan dan badan hukum. Namun, berdasarkan Pasal 899 KUHPerdata untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal, dengan meneliti unsur dan asas-asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Tipologi penelitian ini yaitu eksplanatoris. Metode perolehan data dalam penelitian ini didapatkan dengan jenis data sekunder. Pengumpulan data digunakan melalui studi dokumen. Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa dalam Putusan Pengadilan No. 52/PDT.G/2020/PN.Bogor Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya terkait dengan pelaksanaan tugasnya dalam pembuatan akta secara administratif dalam hal ini Notaris membuat suatu produk hukum yaitu akat wasiat merugikan pihak lain. Notaris juga dapat dikenakan sanksi secara perdata apabila perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan pihak lain mengalami kerugian karena tindakan kesalahannya membuat orang lain rugi maka kepadanya dituntut untuk mengganti kerugian tersebut. Simpulan yang kedua akibat hukum terhadap akta wasiat yang melanggar ketentuan mengenai (Legitime Portie) yang diatur dalam KUHPerdata. ......This study discusses the responsibility of a notary regarding the annulment of a will that disadvantages the heirs and its legal consequences in the case of the Bogor District Court Decision No. 52/PDT.G/2020/PN. Bogor. Inheritance can be given in 2 (two) ways, namely ab instetato and testamentary. Testamentary inheritance refers to a bequest given based on a will, particularly to a third party. A will is a statement made by an individual about their wishes after their death and can be revoked by them. The legal subjects entitled to receive a will are individuals and legal entities. However, based on Article 899 of the Civil Code, in order to be able to take the benefits of something based on a will, a person must already exist at the time of the testator’s death. The method used in this study was doctrinal legal research, by examining the elements and principles existing in legislation and regulations. The typology of this research is explanatory. The data collection method used in this study was obtained by secondary data types. The data collection was conducted through a document study. The results of the research conclude that in Court Decision No.52/PDT.G/2020/PN. Bogor, the notary can be held accountable for their duties in the administrative preparation of the deed, in this case, creating a legal document, namely a will that disadvantages another party. The notary can also be subject to civil sanctions if their unlawful actions cause harm to another party due to their action, leading to a claim for compensation. The second conclusion relates to the legal consequences of a will that violates the provisions regarding the rightful portion (Legitime Portie) as regulated in the Civil Code.