Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Posyandu (pos pelayanan terpadu), adalah wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1990 tentang peningkatan pembinaan mutu Posyandu, memberi peluang kepada lintas program maupun lintas sektoral yang terkait untuk berperan lebih aktif dan terkoordinasi.Kenyataan di lapangan menunjukkan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-program Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001, belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informani secara mendalam pelaksanaan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-grogram Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi belum efektifnya koordinasi tersebut.Informasi diperoleh dengan cara wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi langsung terhadap informan-informan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, serta informan dari tingkat Puskesmas yakni Kepala Puskesmas dan koordinator Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi lintas program di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang berkaitan dengan Posyandu belum efektif. Hal ini disebabkan karena belum adanya perencanaa terpadu tahunan khusus berkaitan dengan program-program yang ada di Posyandu.Agar koordinasi tersebut memberikan hasil yang lebih besar dan lebih bermanfaat, perlu ditunjuk koordinator yang dituangkan dalam SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. Untuk lebih menyebarluaskan dan pemerataan keberadaan Posyandu di setiap desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bungo dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kesinambungan Posyandu di tengah-tengah masyarakat.Daftar Bacaaan = 39 (1978-2001)

---

Analysis of Coordination of Program Crossing In Bungo Regency Health Department On The Programs Implementation of The Integrated Services Post In Bungo Regency Province of Jambi, 2001Posyandu (integrated services post), as one of of the community participation in the implementation of heath services, derives from the society of every village in Indonesia. Based on the Instruction of Home Affairs Minister number 9`h in 1990, on the enhancement, program and sectoral crossing are supposed to be more active in the participation.The reality shows that the coordination of the program crossing of Bungo Regency Health Department in the programs implementation of Posyandu has not run well. This research is conducted to find out deeply information of the implementation of program crossing coordination in Bungo Regency in 2001. The research method used is qualitative to detect the cause of why coordination has not run. Informations are obtained by having indepth interview, focus group discussion, and observation which are directly done to informants who are directly involved with the available programs in the integrated services post and also, from community health center.The result of the research shows, that the coordination of the program crossing in Bungo Regency Health Department that is related to the integrated services post has not been effective yet. It is appointed by the planning is not integratedly arranged, especially abaout the program in Posyandu.In order that the coordination produce more significant and greater result, appointing a coordinator which is enclosed in a Decision Letter from the Head of Health Department of Bungo Regency is a need. To spread out and distribute evenly the existence of the integrated services post in every village, it is expexted that The Regency Government could alocate sufficient budget to reinforce the continuity of the integrated services post.Bibliography : 39 (1978-2001)"

"Peranserta masyarakat merupakan suatu keharusan (conditio sine qua non) dalam berbagai program pembangunan termasuk program pembangunan kesehatan masyarakat. Walau demikian, belum ada indikator dan cara pengukurannya yang bersifat menyeluruh sesuai dengan konsep peranserta itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena peranserta masyarakat hanya dianggap sebagai pendekatan untuk mencapai tujuan sehingga banyak upaya untuk menumbuhkan peranserta daripada menelaah peranserta itu sendiri. Disamping itu, komponen utama peranserta, yaitu motivasi, tidak mudah untuk diamati.Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan indikator peranserta masyarakat yang menyeluruh dan cara pengukurannya pada program pembangunan kesehatan, Sebagai area uji coba adalah program posyandu karena secara konseptual program posyandu memakai pendekatan peranserta masyarakat, berbagai kelompok dalam masyarakat ikut terlibat, dan telah lama dilaksanakan sehingga besar kemungkinannya semua komponen peranserta masyarakat akan didapatkan.Penelitian ini berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan tahap eksplorasi untuk mendapatkan data mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan pelaku yang terlibat pada program posyandu. Berbagai kegiatan tersebut dapat dipergunakan sebagai indikator yang teramati dan terukur. Data dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam terhadap semua pelaku yang terlibat pada program posyandu disertai pengamatan kegiatan sehingga didapatkan gambaran menyeluruh kegiatan posyandu. Data dianalisis dengan metode telaah etnografis untuk mengetahui ranah dari peranserta masyarakat. Selanjutnya dilakukan klasifikasi dan kategorisasi tiap kegiatan dalam suatu terminologi indikator. Selanjutnya tiap indicator ditentukan gradasinya sehingga dapat dipakai sebagai acuan pengukuran. Hasil tahap pertama berupa instrumen daftar indikator dan cara- pengukuran indikator tersebut.Tahap kedua merupakan uji coba instrumen indikator dan pengkuran peranserta masyarakat pada program posyandu di dua daerah yang mempunyai karakteristik kegiatan posyandu yang berbeda, yaitu di Kecamatan Ndona dan Ngaluroga, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dan Kecamatan Garut Kota dan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Perbedaan tersebut mencakup karakteristik geografi, usia kegiatan, karakteristik kader, model pembinaan, dan. latar belakang sosial dan budaya. Perbedaan tersebut secara teoritis berpengaruh pada derajat peranserta masyarakatnya. Mempunya instrumen hasil penelitian tahap I menampakkan perbedaan derajat peranserta masyarakat menunjukkan bahwa instrumen tersebut dapat dipakai untuk mengukur derajat peranserta masyarakat.Analisis faktor dengan rotasi varimax dilakukan terhadap data tahap II sebagai konfirmasi klasifikasi dan kategorisasi variabel pembentuk indikator hasil telaah etnografi tahap I. Untuk membedakan derajat peranserta masyarakat di dua daerah yang berbeda dipakai uji `t-test' dengan derajat kebermaknaan 95%.Hasil tahap I menunjukkan terdapat 3 kelompok anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan posyandu yaitu (1) kelompok tokoh masyarakat, sebagai pemimpin dan pembina semua kegiatan pembangunan di wilayahnya, (2) kelompok kader, sebagai pelaksanan kegiatan, dan (3) kelompok balita, ibu hamil, dan ibu dalam periode menyusui sebagai pemanfaat pelayanan posyandu. Didapatkan 5 indikator yang merupakan komponen peranserta masyarakat sebagai hasil analisis peran ketiga kelompok tersebut pada program posyandu, yaitu (l) indikator pengelolaan yang menilai peranserta masyarakat pada aspek proses pengambilan keputusan, pembinaan, dan pengorganisasian, (2) indikator administrasi, yang menilai aspek pencatatan dan pelaporan. (3) indikator kontribusi, yang menilai besar kontribusi anggota masyarakat baik kontribusi tenaga, finansial, material dan saran, (4) indikator pemanfaatan, yang menilai tingkat pemanfaatan posyandu oleh kelompok sasaran, dan (5) indikator pendukung kegiatan yang menilai berbagai kegiatan sebagai pendukung kegiatan yang mengarah pada perkembangan posyandu.Analisis tahap II menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna pada seluruh indikator peranserta masyarakat antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Ende, dengan nilai untuk kabupaten Garut lebih tinggi sebagaimana yang diharapkan. Namun beberapa catatan perlu diperhatikan untuk beberapa indikator. Dengan adanya perbedaan sosial dan budaya pada masyarakat yang berbeda, diperlukan analisis sub komponen indikator pengelolaan. Secara keselunthan, nilai indikator pengelolaan di kedua daerah adalah sama. Namun pada analisis sub komponen terlihat bahwa sub komponen satu lebih menonjol di satu daerah dan sebaliknya sub komponen lain lebih menonjol di daerah yang lain.Dengan adanya perbedaan jenis kegiatan yang disebabkan perbedaan usia program yang berdampak pada perbedaan kemampuan pelaksana program dan kemampuan penyelenggaraan posyandu, posyandu yang mempunyai jenis kegiatan lebih banyak akan mempunyai nilai lebih tinggi untuk indikator administrasi dibandingkan posyandu dengan jenis kegiatan yang lebih sedikit. Untuk membuat supaya sebanding, kegiatan pencatatan sebagia variabel indikator administrasi perlu dipecah menjadi kelompok pencatatan utama yaitu pencatatan kegiatan yang langsung berhubungan dengan penimbangan dan PMT, yang merupakan kegiatan minimal posyandu, dan pencatatan lain yaitu pencatatan yang tidak langsung berhubungan dengan penimbangan dan PMT seperti pencatatan kegiatan imunisasi, pembagian tablet besi dan vitamin kepada ibu hamil dan ibu pasca persalinan, dan kegiatan lain. Walaupun kegiatan perawatan pra persalinan dari pasca persalinan juga merupakan kegiatan utama posyandu, sehingga juga merupakan tugas kader, namun pada kenyataannya kegiatan tersebut masih sangat tergantung pada petugas kesehatan sehingga dalam pengukurannya pencatatan perlu dipisahkan dari penimbangan dan PMT.Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa instrumen ini dapat dipergunakan dalam mengukur derajat peranserta masyarakat pada program posyandu karena cukup mudah melakukannya, dapat menunjukkan adanya perbedaan derajat peranserta masyarakat, dan dapat dilakukan pada daerah dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Walaupun penelitian ini terbatas pada kegiatan posyandu. namun tidak tertutup kemungkinan memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menganalisis derajat peranserta masyarakat pada program kesehatan yang lain, tetapi dengan sedikit modifikasi disesuaikan dengan karakteristik program yang akan dianalisis.Dengan hasil tersebut, instrumen ini disarankan untuk dipergunakan dalam menelaah peranserta masyarakat dalam program kesehatan, terutama program posyandu. Akhirnya, masih diperlukan penelitian lebih mendalam untuk meningkatkan validitas eksternal yang belum dilakukan secara mendalam pada penelitian ini.

---

Community participation is considered as 'conditio sine qua non' in community development including community health development. As declaration of Alma-Ata has been stated by WHO, Indonesia enhanced community participation in health development through Village Community Health Development (VCHD) or Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Although community participation has been stated clearly by WHO, its implementation occurs differently in different site, so in Indonesia. This difference caused by different point of view of program planners in translating the concept of community participation, which resulting in different execution of the community participation in health program As a result, these differences also suggesting different community participation indicators which resulting in absent of community participation indicator standard.

This study attempt to find out community participation indicators in health development program through qualitative researches approach. Two stages of study have been carried out. First stage, explorative in nature, tried to explore all possible variables by observing and asking every activity done by every people involved in health activities, which used community participation approach, that is Integrated Health Services or Posyandu. The first stage of study has been done in Ende Sub-district by the reason that intensive community participation health program carries out in this area.

The data have been collected was analyzed by employing ethnography assessment. The result of this analysis is a set of groups of variables which suggesting as community participation indicators.

To verify, implementing these indicators in posyandu has done in second stage of the study. Succeeding to differentiate the degree of community participation in two different site of posyandu, which is different in factors influencing the degree of community participation, suggesting that these indicators can be used in analyzing the degree of community participation in health program. This stage of the study has been carried out in Ende Sub-district, East Nusa Tenggara, and Garut Sub-district, West Java. Factor analysis has been used to verify the grouping of variable from the first stage, and student 't' test has been employed to analyze indicator differences between sites.

Five components of community participation, which is suggesting as community participation indicators, have been extracted from first stage of the study. These indicators are (1) Management, (2) Administration, (3) Contribution, (4) Utilization, and (5) Supporting Activities. A management indicator composes of (a) Leadership indicator and (b) Organization indicator. Four components of variables are suggesting as leadership indicator. These are decision-making processes variable, problem-solving variable, assisting variable, and attending variable. Two components of indicator suggesting as an organization indicator, these are existence of organization and consistency of organization.

Second stage of study reveals that these indicators succeed to differentiate the degree of community participation between Ende Sub-district and Garut Sub-district. Even though there is no difference in leadership indicator (p=0.113), there is a difference in the four component of leadership which indicate social and cultural differences between sites. Ende has high degree in attending variable (p=0.0000), while Garut has high degree in decision-making process variable, assisting variable, and problem solving variable (p=4.003, 0.001, and 0.008 consecutively). Contribution indicator cannot be used as community participation indicator as the same amount of financial contribution should be collected from service users.

More attention should be made when analyzing utilization indicator, which count the ratio of the number of under-five child weighing in posyandu and the number of all under-five children. High weighing utilization in one weighing activity does not relate to high degree of utilization in a period of time. Changing attendance of weighing resulting in inconsistency of utilization, which is suggesting 'not high' degree of participation. Counting the number who are continuously weighing in several consecutive months will give more precise degree of utilization indicator of participation.

It has been suggested using these indicators to analyze the degree of community participation in health program. By using these indicators, program planners are able to analyze community participation in health program comprehensively. Furthermore, analyzing community participation in health program by using these indicators directs program planners to weak components of community participation that can be treated promptly. Finally, further study is needed to find out the relationship between the degree of community participation and the behavior changes, which component of community participation has great impact on behavior changes."

"Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi seluruh penduduk. Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam memelihara kesehatannya. Dalam rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010 telah ditetapkan 10 program unggulan kesehatan dan salah satu diantaranya adalah program keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang No.23 pasal 23, program kesehatan kerja ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa mernbehayakan diri sendiri dan masyarakat di sekelilingnya.Departemen Kesehatan RI telah menyusun pedoman pelaksanaan kesehatan kerja bagi masyarakat kerja sektor informal, agar masyarakat pekerja sektor informal yang jumlahnya sudah mencapai 80% dari seluruh jumlah angkatan kerja dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaannya.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang gambaran pelaksanaan program UKK sektor informal di Dinas Kesehatan dengan menganalisa faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut seperti pengetahuan tentang program UKK, Komitmen Kepala Dinas Kesehatan terhadap program, Peran Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan dam pengembangan program, tenaga ahli, anggaran, Juklak dan Juknis, perencanaan, pembinaan, advokasi, disinfo UKK, pembentukan Pos-pos UKK, pelatihan, pencatatan dan pelaporan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Subdinas serta Kepala Seksi pengelola program UKK sektor informal rasing-masing Dinas Kesehatan berjumlah 3 orang kemudian dilakukan telaah dokumen. Pengolahan data dibuat dalam bentuk Matriks yang dibuat berdasarkan transkrip hasil wawancara mendalam, kemudian dilakukan analisis isi berdasarkan teori atau pedoman Upaya Kesehatan Kerja lalu dibandingkan antara kenyataan dengan harapan.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program UKK sektor informal di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung selatan belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Masih rendahnya pengetahuan Kepala Dinas Kesehatan tentang UKK sektor informal, belum adanya komitmen Kepala Dinas Kesehatan terhadap program UKK, belum berjalannya peran Dinas Kesehatan, belum ada dukungan dari Pemerintah Daerah, tidak tersedianya anggaran, serta belum adanya sistem informasi Kesehatan Kerja merupakan faktor penyebab utama program UKK tidak terlaksana dengan baik.Komitmen yang kuat dari Kepala Dinas sangat dibutuhkan agar program UKK dapat terlaksana, untuk itu pula upaya advokasi kepada Pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan di bidang anggaran sangat perlu dilakukan sehingga dalam pelaksanaan dan pengembangan program UKK mendapat dukungan, dan untuk pemantapan dan pengembangan program UKK maka dari Departemen Kesehatan diharapkan mendesain format yang adekuat untuk Sistem informasi Kesehatan Kerja sehingga dapat dijadikan acuan bagi Dinas Kesehatan dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program UKK.

---

Study of Informal Sector's Occupational Health Program in District Health Offices of Kota Bandar Lampung and South East Lam pung in 2002Health development aims to increase awareness, ability, and eagerness of living healthy by all population. The people is expected to be actively involved in keeping their health. In health development plan headed for "Healthy Indonesia 2010", it has been effected 10 main health programs. One of them is occupational safety and health program, as stipulated in the law No. 23 article 23. The program is implemented in order to reach the optimum work productivity, so the workers that may work healthily without endanger themselves and the people around them.

Ministry of Health had arranged a manual of work health implementation to the people working in informal sector, where their numbers has reached 80 % from all the work forces, so the informal sector workers that may obtain health services according to their works.

This research was conducted to get information about the implementation of informal sector's Work Health Unit (WHU) in the Health Office, and factors that may influence the program of implementation such as knowledge about WHU, Health Office head's commitment- toward the program. Health Office's role in program implementation and development, skilled personnel, budget, implementing and technical guides, planning, advocacy, WHU's disinformation, WHU's post construction, training, recording and reporting.

This research applied qualitative approach by using in-depth interview to the Head of District Health Office, head's deputy, and coordinator of WHU informal sector, where each Office has three personnel, before conducting document studies. Data were analyzed using matrix form according to the result of in-depth interview. Content analysis was done based on theory or Work Health Effort manual, and then it was compared between the realty and expectation.

The result of the research proved that Occupational's informal sector programs in the District Health Offices of Bandar Lampung and South Lampung did not worked as expected yet. The lack of the Office Heads' knowledge about the WHU's informal sector, static role of the Offices, no commitment of the Heads toward the WHU, not availability of Local Government's supports, budget, and information system of Work Health were the main causes of the not working of WHU program.

Strong commitment from the Office Head is really necessary to make the WHU Program is successful. Advocacy to the local government as the policy maker in budgetting is very important, so the WHU that may receive enough supports in its implementation and development. Ministry of Health is expected to provide adequate format in the Information System of Work Health in making plan, implementation, and evaluation of WHU program."

"Indonesia telah banyak melakukan pembaharuan dalam bidang kesehatan namun bukan berarti masalah kesehatan telah terselesaikan. Dalam rangka menjalankan visi dan misi baru yaitu Menuju Indonesia Sehat 2010, Depkes telah mendorong dan mendukung pembentukan Koalisi untuk Indonesia Sehat.Meskipun telah banyak kegiatan yang dilakukan dan dihasilkan oleh Koalisi untuk Indonesia Sehat, pemantauan harus tetap dilakukan. Sementara itu, untuk mendukung pemantauan tersebut diperlukan sistem informasi yang menjadi poros untuk mengalirkan informasi.Sistem informasi yang ada di sekretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat sampai saat ini belum dapat sepenuhnya mendukung pemantauan kegiatan Koalisi untuk Indonesia Sehat karena selain kurangnya sumber daya manusia dan komitmen pihak manajemen, sistem informasi ini belum dapat mengintegrasi data-data yang ada, sering terjadi pemasukan data yang sama berulang kali, belum dapat mendeteksi kesalahan pengetikan, belum terdapat proses otomasi dalam mengeluarkan data, kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam memisahkan input dan output dan belum memanfaatkan program database.Sistem informasi yang dikembangkan adalah sistem informasi yang bersifat mikro (kecil) yaitu pengembangan perangkat lunak untuk pemantauan kegiatan Koalisi untuk Indonesia Sehat. Dalam mengembangan sistem informasi ini, penulis membatasi hanya sampai pada perancangan dan uji coba sistem.Metode yang digunakan dalam mengembangan sistem informasi pemantauan kegiatan Koalisi untuk Indonesia Sehat yaitu Metode Daur Hidup Pengembangan Sistem (System Development Life Cycle) meliputi studi kelayakan, rencana pendahuluan, analsis sistem, perancangan dan uji coba. Lokasi pengembangan sistem informasi ini yaitu di kantor sekretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat dan waktu kegiatan dilakukan pada pada bulan Juni-Juli 2003.Pada tahap studi kelayakan diperoleh daftar kebutuhan yang akan dipergunakan untuk sistem baru. DAD Konteks dibuat pada tahap rencana pendahuluan sedangkan telaah dokumen dan wawancara tak terstruktur diperlukan pada tahap analisa sistem untuk membuat DAD Tahapan. Pada tahap perancangan sistem dilakukan perancangan basis data yaitu pembuatan kamus data, hubungan antar label dan algoritma proses serta perancangan fisik yaitu spesifikasi program yang disertai dengan model tampilan layar untuk pembuka, input dan output.Pada studi ini dapat disimpulkan bahwa Diagram Aliran Data (DAD), kamus data, hubungan antar Label dan algoritma proses yang merupakan model konseptual dan logis telah tersedia untuk sistem yang baru. Model tampilan layar untuk pembuka, input dan output yang merupakan model fisik juga telah tersedia untuk sistem informasi yang baru. Begitu pula dengan program aplikasi dan laporan-laporan yang dibutuhkan Koalisi untuk Indonesia Sehat telah tersedia.Adapun saran-saran dari studi ini antara lain perlunya peninjauan terhadap sistem informasi setelah satu setengah tahun berjalan selama data yang dimasukan ada, pentingnya kerjasama dengan pihak manajemen dalam mendukung pengembangan sistem informasi, adanya perangkat lunak ini diharapkan dapat membantu dalam menyiapkan data untuk keperluan Membership Award, membuat peta tentang koalisi lokal dan mengembangkan sistem informasi lain dengan menggunakan website yang dimiliki Koalisi untuk Indonesia Sehat (www.koalisi.org), tidak hanya dapat digunakan untuk sekretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat tapi juga anggotanya seperti koalisi lokal (propinsi dan kabupaten/kota) serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau peneliti yang tertarik dalam mengembangkan sistem informasi yang ada di sekretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat.Daftar Bacaan : 18 (1999-2003)

---

Developing Software for Monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat ActivityIndonesia has been doing a lot of innovation on health but it doesn't mean health problems have been gone. To achieve its mission and vision on Indonesia Sehat 2010, Depkes has supported on declaration of Koalisi untuk Indonesia Sehat.

Even though Koalisi untuk Indonesia has been doing a lot of activities and raising achievements, monitoring must be continually done. Meanwhile, it will need information system to support monitoring that becomes axis for flowing of information.

Information system at secretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat has not completely supported to monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat activities. Beside lack of human resource and commitment, the information system has not integrated all data yet, there're redundancy of data, it could not detected wrong typing, it has not automatically produced information, lack of capability on separating of input and output, and it has not used database software.

Information system that would be developed is micro information system that is developing software for monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat activities. This study on Developing software for monitoring of activities, was only done up to system design and testing.

The method of developing software for monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat activities was using System Development Life Cycle which consisted of study of feasibility, early planning, system analysis, system design and testing. Location on developing software for monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat activities was in secretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat and schedule was about June-July 2003.

From study of feasibility was produced list of needs for new system that would be used for producing DFD Context. The result of document reviews and interviewing to informants, would be needed for producing DFD Leveled in system analysis. Meanwhile, there were database design such as data dictionary, data relationship and flow chart of process and physic design such as specific program including interface model of starting, input and output.

This study can be concluded that Data Flow Diagram, data dictionary, data relationship and flow chart of process that were conceptual and logic model has been provided for new system. The Interface model of starting, input and output that were physic model has been provided for new system. Also with application program and the reports has been provided for monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat activities.

The recommendations of this study on developing software for monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat are to conduct evaluation of system after one and half years as long as data has been input, to cooperate with management on supporting of system development, to provide data on Membership Award and mapping of local coalition, to develop other information system with using of Koalisi untuk Indonesia Sehat website (www.koalisi.org), system can be used not only for secretariat of Koalisi untuk Indonesia Sehat but also for members such as local coalitions (provincial and district/city coalitions), to give opportunity to student and researcher who interest on system development in secretariat of Koalisi untuk Indonesia Sehat.

References: 18 (1999-2003)"

"ABSTRAKProfil kesehatan kabupaten/kotamadya merupakan salah satu bentuk produk informasi kesehatan yang memuat gambaran kesehatan di setiap kabupaten/kotamadya. Profil kesehatan kabupaten/kotamadya mulai disusun sejak tahun 1990 setelah disepakati hasil rapat kerja kesehatan nasional tahun 1990.Pada perkembangannya profil tersebut masih diragukan akurasi datanya, sehingga dengan surat edaran menteri kesehatan RI Nomor IR.01 SJ.X.0306 tanggal 17 April 1997 disampaikan bahwa :- Profil dipakai sebagai acuan resmi di dalam penyelenggaraan manajemen kesehatan- Semua pihak diharapkan ikut berperan serta dan membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan profit kesehatan ini.Kabupaten DT. II Purwakarta salah satu kabupaten di Jawa Barat yang data profilnya agak meragukan, untuk itu perlu dilihat bagaimana pengelolaan profit di Kabupaten tersebut.

---

ABSTRACT

District Health Profile is one of health information product which was contain health figures in district level. Since 1990, District Health Profile was compiled and published under recommendation of Annually National Health Meeting (Rakerkesnas) 1990. Moreover, the quality and accuracy of health data in the health profile is still in doubt, so that through Ministry of Health regulation No.IR.O1.SJ.X.0306 dated 17 April 1997 quoted that:

- Health profile should be used as a formal reference in the health management

- All of them were expected directly or indirectly to participate and support in compiling of the health profile.

Purwakarta District is one of district in West Java Province which the data in the health profile believed unreliable, therefore it is needed to have more information how the Purwakarta District Health Profile was managed.

This study is aimed to get a description of Purwakarta District Health Profile in planning, implementing, controlling, monitoring and evaluating."

"ABSTRAKMasyarakat Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah pembiayaan kesehatan yang makin lama makin tinggi. Pemerintah memberikan satu alternatif dalam mengatasi masalah pembiayaan kesehatan melalui konsep DUKM, yang operasionalnya berbentuk JPKM.Rumah sakit St Borromeus merupakan salah satu penyelenggara program JPKM dengan nama PJPK, ternyata penyelenggaraan PJPK tersebut dalsm pelaksanaannya mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu Rp. 359.000.000,- ( 1993 ), dan kerugian inii cenderung untuk meningkat terus.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang besarnya biaya perunit layanan, identifikasi seluruh biaya pada peneyelenggaraan PJPK, struktur biaya sebagai dasar penentuan premi umum dan khusus, penentuan premi umum dan khusus, perhitungan premi ini dibuat agar supaya PJPK RSB tidak mengalami kerugian dalam menjalankan polayanannya terhadap anggota yang menjadi peserta PJPK tarsebut.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pelaksanaan yang efisien adalah sistem bipartit dengan pembayaran pra-upaya serta kapitasi. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh PJPK RSB dipenguruhi oleh kunjungan poli umum, dimana 63 % dari biaya tersebut adalah biaya obat.Saran-saran yang diajukan adalah penurunan biaya obat, sistem pelaksanaan kembali pada sistem bipartit, pencegahan terjadinya peril dan hazard dengan pemerikaaan awal yang lebih teliti.

---

ABSTRACT

The Indonesian people are facing a problem on the constant increase of health expenses. The government gives alternative in decreasing it by promoting DUKM concept which is carried out in the form of JPKM.

St Borromeus Hospital is one of the administers of JPKM which is well known as PJPK. When it is put into effect, the Hospital suffered an adequately heavy loss, up to the amount of Rp. 359.000.000,- during the fiscal year 1993. The loss keeps increasing over the years.

This research is conducted to get information about the total service expense per unit, identification of all expenses occurred in the execution of PJPK, cost structure as the basic source in fixing general and special premium, fixture of general and special premium. The calculation of premium is made so that PJPK RSB does not suffer more loss while carrying out service for the members of PJPK.

The conclusion of the research finds that the most efficient system are the biparties system, a pre-paid payment and capitation. Visitors to the general clinics influences the expense spent by PJPK RSB, 63 % out of payment accepted is for drug.

Suggestions forwarded are decrease of drug expenses, the re-implementation of the biparties system, avoidance of perils and hazard by through examination since the beginning."

"ABSTRAKPosyandu merupakan pos pelayanan terpadu KB-- Kesehatan, yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat, dengan dukungan teknis dari petugas , dalam rangka pencapaian NKKBS .Namun sampai saat ini belum dilakukan telaah mengenai peran kader dalam pengelolaan posyandu tersebut . Hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai hubungan peran kader dalam pengelolaan dengan penampilan posyandu di Kotamadya Pangkalpinang . Untuk keperluan tersebut dilakukanlah penelitian dengan bentuk penelitian deskriptif analitik melalui pendekatan cross sectional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah hubungan antara peran kader dalam pengelolaan dengan penampilan posyandu, baik dalam fungsi penggerakan maupun dalam fungsi penyuluhan Hasil penelitian ini adalah bahwa ada hubungan antara peran kader dalam pengelolaan dengan penampilan posyandu . Peran kader baik dalam fungsi penggerakan maupun dalam fungsi penyuluhan merupakan suatu bentuk pengelolaan yang memerlukan persiapan, kemampuan, koordinasi dan pembinaan sehingga akan menghasilkan posyandu berpenainpilan baik . Saran ditujukan baik terhadap DepKes. maupun Pemda Tk.I dan Tk.II agar lebih meningkatkan peran kader dalam pengelolaan posyandu sehingga posyandu akan menjadi lebih baik dan mandiri. Daftar bacaan 25 ( 1977 - 1990 ) "

"Tujuan peneliti adalah untuk memperoleh tentang gambaran pemanfaatan kunjungan posbindu lansia di Kelurahan Cisalak. Pendekatan penelitian adalah kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan instrument panduan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) dan Wawancara Mendalam (WM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan hubungan antara faktor predisposisi, faktor enabling, faktor penguat dan faktor kebutuhan terhadap posbindu dalam memeriksakan kesehatan bagi lansia. Hasil penelitian menyarankan agar Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan meningkatkan kegiatan promosi kesehatan di posbindu lansia.

---

The research objective is to know the representation of elderly Integrated Founding Post visit utilization in Cisalak Village. Research approach is qualitative. Research data is obtained using instrument of Focus Group Discussion guide and Comprehensive Interview. Research result discovered that there is a propensity relationship among predisposition, enabling, reinforcing and need factors toward elderly health check in Integrated Founding Post. From the research result, it is suggested that Head of Health Department need to do advocacy to Mayor to achieve fund support in training practice for untrained cadre and to increase health promotion activity in elderly Integrated Founding Post."

"Kanker payudara adalah salah satu jenis kanker yang paling sering menyerang wanita. Sebagian besar wanita penderita kanker payudara datang ke tempat pengobatan dalam kondisi stadium lanjut, padahal kanker payudara dapat dideteksi secara dini dengan rutin melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran praktik SADARI pada mahasiswi S1 reguler Universitas Indonesia tahun 2013 menggunakan pendekatan Health Belief Model. Sampel adalah 287 mahasiswi S1 reguler Universitas Indonesia dari 12 fakultas, diambil dengan metode estimasi proporsi dengan presisi relatif. Hasilnya, sebanyak 51.9% mahasiswi sudah melakukan SADARI, namun hanya 3.3% yang melakukannya secara rutin setiap bulan. Sementara itu variabel usia, pengetahuan, persepsi terhadap manfaat melakukan SADARI, persepsi terhadap hambatan melakukan SADARI, dan persepsi terhadap kemampuan diri melakukan SADARI menunjukkan hubungan yang signfikan dengan praktik SADARI.

---

Breast cancer is one of the most common cancers among women. Most of the women with breast cancer visit the medical practitioner in late stadium, despite the fact that breast cancer can be detected by routinely doing breast self-examination (BSE). The purpose of the current study was to depict breast self-examination practice on undergraduate female students of Universitas Indonesia by using Health Belief Model (HBM) approach. Samples are 287 undergraduate female students of Universitas Indonesia from 12 faculties, calculated by estimating a population proportion with specified relative precision method. The results showed that 51.9% of the participants reported performing BSE, but only 3.3% that performed BSE regularly. Meanwhile, age, knowledge, perceived benefits of BSE, perceived barriers of BSE, and perceived self efficacy significantly associated to BSE practice."

"Kebisingan di tempat kerja merupakan bahaya yang berisiko menimbulkan dampak terhadap kesehatan bagi pekerja. Pekerja yang terpajan kebisingan dan tidak diatasi dapat menyebabkan gangguan non-auditory berupa gangguan fisiologis, gangguan psikologis, dan gangguan komunikasi. Oleh karena itu, survei ini bertujuan untuk melihat efek kesehatan yang ditimbulkan oleh kebisingan serta hubungan pajanan bising tersebut dengan gangguan non-auditory pada pekerja bagian produksi PT. Tokai Dharma Indonesia. Variabel yang diteliti diantaranya intensitas kebisingan di unit produksi, penggunaan Alat Pelindung Telinga pada pekerja, dan keluhan subjektif gangguan non-auditory. Gangguan non-auditory diukur menggunakan kuesioner berdasarkan gejala yang dirasakan pekerja. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pajanan kebisingan dengan gangguan fisiologis, gangguan psikologis, dan gangguan komunikasi pada pekerja bagian produksi PT. Tokai Dharma Indonesia.

---

Noise in the workplace is a health risk that can impact to the workers. If this noise can’t be managed, it will cause non-auditory effects like physiological effect, psychological effect, and communication disturbance. Therefore, the purposes of this survey are to see the occurrence of non-auditory effects and correlation of noise level to non-auditory effects of production’s workers in PT. Tokai Dharma Indonesia. Variables examined include noise level in production unit, use of Hearing Protection Device, and subjective symptom of non-auditory effects. Non- auditory effects based on self administered questionnaire. The analytical result indicated that there is a significant relationship between the level of noise exposure with physiological effect, psychological effect, and communication disturbance of production’s workers in PT. Tokai Dharma Indonesia."