Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi di bidang kesehatan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan fungsi produksi yang diambil dari fungsi produksi agregat Cobb-Douglas yang diperluas (Augmented Solow Model) yaitu dengan mengadopsi model neoklasik dari Mankiw, Romer, dan Well (1992) yaitu :Y = AoKβk Hβh Lβl eθz+ε ,Z = (Gkes) dimana K adalah kapital, H adalah human kapital yang diwakili oleh umur harapan hidup, L adalah tenaga kerja dan Gkes adalah anggaran kesehatan. Kemudian ditambah dengan variabel lainnya yang mempengaruhi variabel bebas melalui persamaan simultan yaitu Angka kematian bayi, tingkat migrasi penduduk, PDRB perkapita, jumlah penduduk, rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, dan dokter. Data yang digunakan adaiah data sekunder dari 25 propinsi di Indonesia antara tahun 1990-2002.Hasil dari penelitian ini tennyata PDRB dipengaruhi secara signifikan positif oleh variabel modal di hampir seluruh propinsi, sedangkan variabel tenaga kerja, kualitas manusia dan anggaran kesehatan berpengaruh di sebagian propinsi terutama di Sumatera dan Jawa-Bali. Sedangkan umur harapan hidup dipengaruhi secara signifikan negatif oleh variabel angka kematian bayi di hampir seluruh propinsi dan secara positif oleh variabel PDRB per kapita di sebagian propinsi terutama di Sumatera dan ]awa. Selain itu jumlah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu dan dokter perkapita sebagai variabel eksogen ternyata berpengaruh secara signifikan negatif terhadap angka kematian bayi di sebagian propinsi terutama di Sumatera dan kawasan timur Indonesia, sedangkan di Jawa-Bali variabel yang berpengaruh signifikan negatif adalah rumah sakit dan puskesmas perkapita. Variabel eksogen ini juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap modal atau kapital di sebagian propinsi terutama di Sumatera dan kawasan timur Indonesia.Salah satu saran yang diajukan penelitian ini adalah sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, dan dokter perlu lebih ditingkatkan sehingga rasio per penduduk semakin kecil. Dengan demikian penduduk lebih mudah dan cepat mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga kualitas penduduk meningkat. Dengan meningkatnya kualitas manusia ini maka merupakan sumber modal utama penggerak pembangunan di daerah."

"Pembangunan di bidang kesehatan terlihat belum merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabepateo Musi Rawas., hal ini dapat diketahui dari rendahnya alokasi pembiayaan bidang kesehatan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas (tahun 2002-2006) yaitu rata-rata sebesar 7,9 % darl total APBD, yang menunjukkan masih kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan (Stake/wider) akan pentingnya arti pembangunan sektor kesebatan sedangkan ·masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Musi Rawas masih sangat kompleks terlihat darl rendahnya indikator derajat kesehatan sedangkan unsur diluar pemerintah seperti organisasi - organisasi kemasyarakatan belum ataUu tidak dilibatkan. Unsur organisasi kemasyarakatan yang membidangi kesehatan di Kabupaten Musi adalah Forum Musi Rawas Sehat 2008. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 3 kriteria, yakni sebagai penanggung jawab ketua, sebagai anggota tim yang mengkoordinasikan, merumuskan dan mengevalusi usulan kegiatan/program serta sebagai penyusun perencanaan dan menyampaikan usulan rencana Pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggamn masih berbentuk pemahaman umum tentang kesehatan, para pemangku kepentingan memiliki kepentingan dalam pembangunan kesehatan karena pembangunan kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dimana keberhasilan pembangunan kesehatan adalah juga merupakan keberhasilan program pembangunan lainnya. Sebagian besar posisi para pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan adalah netml yaitu menyatakan Pembangunan kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keherhasilan pembangunan bangsa, untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah memheri porsi yang lebih besar untuk pendanaan sektor kesehatan dalarn APBD.

---

Development in the healih field seems not to be ihe first priority in Musi Rawa Regency Developmeot. It can be seen from the low budget allocation for the healih field in Regional Budget of Musi Rawa Regency (in 2002 -2006), average 7.9"/o of Regional are still dominated by the government (local government). The main task of function of stakeholders in making planning and development budgeting in the health field can be cla!iSified into three groups. The understanding about health of stakeholders who involved in making planning and budgeting is still general; stakeholders have interests in the health field beeause health development has interweave relation, that is the success of health field is the success of other fields as well; most of the stakeholders' point of view in the health field are neutral.They said that health building is the priority, hut in other side, they said that other fields out of health field also beeame the priority. Hopefully, in the coming future in making planning and development budgeting in the health field always consider standardized rules, quality and quantity improvement of plaoning makerS, supporting of fund, fucility, and means to support planning implementstion. Because of the strong inlluence of stakeholders in deciding budget allocation for health development in Regional Budget, intensive and survival advocate is quite necessary for stakeholders and good coordination with other related institutions. Regional Budget is the bmakdown of development planuing and social welfare is the target. For that reason, inmaking planning and budgeting should involve society. "

"This paper analyzes health outcomes and inequality in Indonesia, and the links to intermediate factors and inputs. Between 1997-2015, the country's health performance indicators had improved and became more equal. This achievement could potentially be correlated with improvement in health care access, which might be a result of the Indonesian government's policy to expand health insurance coverage, mainly to the most impoverished population. By 2020, the Indonesian government operates national social health insurance, the Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), which covers about 83% of the country's population, including the poor and vulnerable. This paper uses the Control Knob Framework and focuses on the health insurance expansion as the financing knob adjustment conducted by the government. The analysis starts with the improvement of health status indicators and tracks back its association with health care access and health insurance coverage expansion. This paper finds that health status improvement in Indonesia between 1997-2015 was correlated with health care access increase. The decline in the infant mortality rate (IMR) and the under-five mortality rate (U5MR) between 1997-2015 were associated with an increase in health care utilization, including the use of trained birth attendants and diphtheria-pertussis-tetanus (DPT) immunization. This paper then observes a strong correlation between the expansion of health care access and health insurance coverage. In terms of equality, the article sees a weaker, but evident, correlation between health insurance equalization across different population groups with more equitable health care access and health outcomes. The findings of this paper justify the effectiveness of the financing knob (expanding and equalizing health insurance coverage) in increasing access to care (outpatient and inpatient care, trained birth attendants, immunization) and improving health status (IMR and U5MR). This study is among the firsts to utilize Control Knob Framework as an analytical tool for health insurance assessment. The study recommends the government to combine health insurance expansion with other progressive policy, such as financial support to poor patients to cover the non-medical expenses of attending health care, to optimize the effectiveness of the interventions."

"On development of health in Indonesia."

"Campak adalah penyakit dengan tingkat penularan dan fatalitas tinggi terutama di negara dengan sistem kesehatan yang lemah. Campak merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagai bagian integral dari sistem kesehatan. Program imunisasi dasar merupakan bagian dari transformasi layanan kesehatan primer. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model ketahanan imunisasi campak rubela kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap imunisasi campak rubela.Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif desain cross sectional, tapi pada level kabupaten kota menggunakan studi ekologi atau korelasi populasi, dimana unit penelitian terdiri dari 2 level, yaitu level individu dan level kabupaten/kota yang memiliki setidaknya 1 kasus positif IgM kasus campak rubela di 257 kabupaten kota tahun 2022-2023. Analisis menggunakan multilevel modelling, pada level individu dilakukan analisis variabel umur, jenis kelamin, dan riwayat imunisasi, sedangkan level kabupaten kota meliputi cakupan imunisasi, anggaran pelayanan imunisasi, pendanaan stabil, pemerintah kinerja program campak, SDM imunisasi dan surveilans terlatih, respon alert, kelengkapan dan ketepatan laporan.Kasus campak rubela terbesar pada kelompok umur 0-5 tahun (60,7%), perempuan (51,3%) dengan riwayat imunisasi MR2 tidak lengkap (67%). Hasil analisis multivariat didapatkan variabel kasus campak rubela (OR=2,014), cakupan imunisasi campak rubela (OR=1,916), anggaran imunisasi (OR=1,856), pendanaan stabil(KLB) (OR=1,823), pemerintah kinerja program campak (OR=2,05), SDM imunisasi terlatih (OR=1,968) dan SDM surveilans terlatih (OR=1,841) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketahanan imunisasi campak rubela kabupaten kota di Indonesia. Pada hasil analisis multilevel nilai MOR pada level individu 1.00159 dan level kabupaten kota 1.00081 sehingga dapat disimpulkan efek individu lebih besar dari efek level. Kontribusi variabel independen terbesar untuk level kabupaten kota adalah cakupan imunisasi sebesar 624,14% terhadap ketahanan imunisasi campak rubela kabupaten kota. Model prediksi ketahanan imunisasi campak rubela didapatkan dengan formula = -2,314 + 0,787 kasus campak rubela +0,685 cakupan imunisasi campak rubela + 0,586 anggaran imunisasi +0,568 pendanaan KLB + 0,712 pemerintah kinerja program campak baik + 0,627 SDM Imunisasi + 0,596 SDM surveilans. Kesimpulan : Model ketahanan imunisasi campak rubela pada studi ini menemukan variasi ketahanan imunisasi campak rubela hampir sama/tidak beragam antar kabupaten kota dibandingkan antar individu, namun kontribusi/peran dari cakupan imunisasi kabupaten kota sangat besar terhadap ketahanan imunisasi campak rubela kabupaten kota. Saran : Peran program imunisasi penting dalam mencapai cakupan imunisasi campak rubela kabupaten/kota tinggi dan merata dalam memperkuat ketahanan imunisasi campak rubela, Kabupaten kota dapat melakukan evaluasi program imunisasi dengan menganalisis data ketahanan imunisasi untuk mewujudkan eliminasi campak rubela tahun 2026.

---

Measles is a highly contagious disease with a significant mortality rate, particularly in countries with underdeveloped healthcare systems. However, it is a vaccine-preventable illness. Immunization plays a vital role within the healthcare system, and basic immunization programs are a fundamental component of the ongoing transformation of primary healthcare services. This study seeks to assess the resilience of measles-rubella immunization at the district/city level. To achieve this, a model capable of evaluating the measles-rubella immunization resilience index is required, incorporating variables that influence immunization outcomes.

An observational study design employing an ecological or population-level correlation approach with multilevel analysis was used. The unit of analysis consisted of districts/cities that reported confirmed measles-rubella IgM-positive cases, resulting in a sample of 257 districts/cities. The analysis was conducted at two levels: the individual level (including variables such as age, sex, and immunization history), and the district/city level (including indicators such as immunization coverage, budget allocation for immunization services, funding stability, governance quality, availability of trained immunization and surveillance personnel, responsiveness to health threats, and the completeness and accuracy of reporting).

Results of the study with the largest cases of measles rubella were in the age group of 0-5 years (60.7%), women (51.3%) with a history of incomplete MR2 immunization (67%). The results of the multivariate analysis obtained the variables of measles rubella cases (OR = 2.014), measles rubella immunization coverage (OR = 1.916), immunization budget (OR = 1.856), stable funding (KLB) (OR = 1.823), government measles program performance (OR = 2.05), trained immunization human resources (OR = 1.968) and trained surveillance human resources (OR = 1.841) showed a significant influence on the resilience of measles rubella immunization in cities and districts in Indonesia. In the results of the multilevel analysis, the MOR value at the individual level was 1.00159 and the city district level was 1.00081 so it can be concluded that the individual effect is greater than the level effect. The largest independent variable contribution for the city district level is immunization coverage of 624.14% to the resilience of measles rubella immunization in cities and districts The measles rubella immunization resilience prediction model with the formula = -2.314 + 0.787 measles rubella cases +0.685 measles rubella immunization coverage + 0.586 immunization budget +0.568 KLB funding + 0.712 Good governance + 0.627 Immunization HR + Surveillance HR + 0.596. The largest independent variable contribution for the district/city level is immunization coverage of 624.14% to the resilience of measles rubella immunization in the district/city.

Conclusion: The results of the study show that the measles rubella immunization resilience model in this study proves that the variation in measles rubella immunization resilience is almost the same/does not vary between districts/cities compared to individuals, but the contribution/role of district/city immunization coverage is very large to the resilience of measles rubella immunization in the district/city. The variables of measles rubella cases, measles rubella immunization coverage, immunization budget, funding during the outbreak, government performance of the measles program is good, immunization and surveillance human resources show significant and positive effects on measles rubella immunization resilience. This model can be an important tool in data-based policy making. Recommendations/Suggestions: Districts and cities can evaluate immunization programs by analyzing immunization resilience data and need to study and make policies to realize measles and rubella elimination in 2026."