Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi di bidang kesehatan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan fungsi produksi yang diambil dari fungsi produksi agregat Cobb-Douglas yang diperluas (Augmented Solow Model) yaitu dengan mengadopsi model neoklasik dari Mankiw, Romer, dan Well (1992) yaitu :Y = AoKβk Hβh Lβl eθz+ε ,Z = (Gkes) dimana K adalah kapital, H adalah human kapital yang diwakili oleh umur harapan hidup, L adalah tenaga kerja dan Gkes adalah anggaran kesehatan. Kemudian ditambah dengan variabel lainnya yang mempengaruhi variabel bebas melalui persamaan simultan yaitu Angka kematian bayi, tingkat migrasi penduduk, PDRB perkapita, jumlah penduduk, rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, dan dokter. Data yang digunakan adaiah data sekunder dari 25 propinsi di Indonesia antara tahun 1990-2002.Hasil dari penelitian ini tennyata PDRB dipengaruhi secara signifikan positif oleh variabel modal di hampir seluruh propinsi, sedangkan variabel tenaga kerja, kualitas manusia dan anggaran kesehatan berpengaruh di sebagian propinsi terutama di Sumatera dan Jawa-Bali. Sedangkan umur harapan hidup dipengaruhi secara signifikan negatif oleh variabel angka kematian bayi di hampir seluruh propinsi dan secara positif oleh variabel PDRB per kapita di sebagian propinsi terutama di Sumatera dan ]awa. Selain itu jumlah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu dan dokter perkapita sebagai variabel eksogen ternyata berpengaruh secara signifikan negatif terhadap angka kematian bayi di sebagian propinsi terutama di Sumatera dan kawasan timur Indonesia, sedangkan di Jawa-Bali variabel yang berpengaruh signifikan negatif adalah rumah sakit dan puskesmas perkapita. Variabel eksogen ini juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap modal atau kapital di sebagian propinsi terutama di Sumatera dan kawasan timur Indonesia.Salah satu saran yang diajukan penelitian ini adalah sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, dan dokter perlu lebih ditingkatkan sehingga rasio per penduduk semakin kecil. Dengan demikian penduduk lebih mudah dan cepat mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga kualitas penduduk meningkat. Dengan meningkatnya kualitas manusia ini maka merupakan sumber modal utama penggerak pembangunan di daerah."

"Pembangunan di bidang kesehatan terlihat belum merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabepateo Musi Rawas., hal ini dapat diketahui dari rendahnya alokasi pembiayaan bidang kesehatan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas (tahun 2002-2006) yaitu rata-rata sebesar 7,9 % darl total APBD, yang menunjukkan masih kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan (Stake/wider) akan pentingnya arti pembangunan sektor kesebatan sedangkan ·masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Musi Rawas masih sangat kompleks terlihat darl rendahnya indikator derajat kesehatan sedangkan unsur diluar pemerintah seperti organisasi - organisasi kemasyarakatan belum ataUu tidak dilibatkan. Unsur organisasi kemasyarakatan yang membidangi kesehatan di Kabupaten Musi adalah Forum Musi Rawas Sehat 2008. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 3 kriteria, yakni sebagai penanggung jawab ketua, sebagai anggota tim yang mengkoordinasikan, merumuskan dan mengevalusi usulan kegiatan/program serta sebagai penyusun perencanaan dan menyampaikan usulan rencana Pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggamn masih berbentuk pemahaman umum tentang kesehatan, para pemangku kepentingan memiliki kepentingan dalam pembangunan kesehatan karena pembangunan kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dimana keberhasilan pembangunan kesehatan adalah juga merupakan keberhasilan program pembangunan lainnya. Sebagian besar posisi para pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan adalah netml yaitu menyatakan Pembangunan kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keherhasilan pembangunan bangsa, untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah memheri porsi yang lebih besar untuk pendanaan sektor kesehatan dalarn APBD.

---

Development in the healih field seems not to be ihe first priority in Musi Rawa Regency Developmeot. It can be seen from the low budget allocation for the healih field in Regional Budget of Musi Rawa Regency (in 2002 -2006), average 7.9"/o of Regional are still dominated by the government (local government). The main task of function of stakeholders in making planning and development budgeting in the health field can be cla!iSified into three groups. The understanding about health of stakeholders who involved in making planning and budgeting is still general; stakeholders have interests in the health field beeause health development has interweave relation, that is the success of health field is the success of other fields as well; most of the stakeholders' point of view in the health field are neutral.They said that health building is the priority, hut in other side, they said that other fields out of health field also beeame the priority. Hopefully, in the coming future in making planning and development budgeting in the health field always consider standardized rules, quality and quantity improvement of plaoning makerS, supporting of fund, fucility, and means to support planning implementstion. Because of the strong inlluence of stakeholders in deciding budget allocation for health development in Regional Budget, intensive and survival advocate is quite necessary for stakeholders and good coordination with other related institutions. Regional Budget is the bmakdown of development planuing and social welfare is the target. For that reason, inmaking planning and budgeting should involve society. "

"This paper analyzes health outcomes and inequality in Indonesia, and the links to intermediate factors and inputs. Between 1997-2015, the country's health performance indicators had improved and became more equal. This achievement could potentially be correlated with improvement in health care access, which might be a result of the Indonesian government's policy to expand health insurance coverage, mainly to the most impoverished population. By 2020, the Indonesian government operates national social health insurance, the Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), which covers about 83% of the country's population, including the poor and vulnerable. This paper uses the Control Knob Framework and focuses on the health insurance expansion as the financing knob adjustment conducted by the government. The analysis starts with the improvement of health status indicators and tracks back its association with health care access and health insurance coverage expansion. This paper finds that health status improvement in Indonesia between 1997-2015 was correlated with health care access increase. The decline in the infant mortality rate (IMR) and the under-five mortality rate (U5MR) between 1997-2015 were associated with an increase in health care utilization, including the use of trained birth attendants and diphtheria-pertussis-tetanus (DPT) immunization. This paper then observes a strong correlation between the expansion of health care access and health insurance coverage. In terms of equality, the article sees a weaker, but evident, correlation between health insurance equalization across different population groups with more equitable health care access and health outcomes. The findings of this paper justify the effectiveness of the financing knob (expanding and equalizing health insurance coverage) in increasing access to care (outpatient and inpatient care, trained birth attendants, immunization) and improving health status (IMR and U5MR). This study is among the firsts to utilize Control Knob Framework as an analytical tool for health insurance assessment. The study recommends the government to combine health insurance expansion with other progressive policy, such as financial support to poor patients to cover the non-medical expenses of attending health care, to optimize the effectiveness of the interventions."

"On development of health in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN diantara keluarga yang melakukan persalinan sectio caesarea tahun 2015. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan mengumpulkan data sekunder dari BPJS Kesehatan Depok dan data primer melalui wawancara langsung dengan 98 keluarga sebagai sampel penelitian. Ada hubungan antara kepatuhan membayar iuran JKN dengan pasien yang melahirkan setelah perluasan channel pembayaran, merasakan manfaat selama persalinan, memiliki riwayat pengobatan untuk dirinya dan anggota keluarganya setelah persalinan, dan memiliki kepala keluarga yang berusia lebih dari 34 tahun, berpendidikan tinggi, memiliki pendapatan lebih dari UMK Depok tahun 2015, berstatus sebagai peserta JKN, memiliki pengetahuan dan sikap yang baik terhadap JKN, dan tidak memiliki hambatan dalam membayar iuran JKN. Riwayat pengobatan dari anggota keluarga merupakan faktor paling yang berhubungan dengan kepatuhan. Penelitian ini menyarankan bahwa masih diperlukan sosialisasi JKN melalui kemitraan dengan pemangku kebijakan dan dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat.

---

ABSTRACT