Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan penerapan dari Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, termasuk tentang pola pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) menggunakan sistem Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). Sebanyak 52,87% penduduk Provinsi Riau telah menjadi peserta JKN pada tahun 2016. RSUD Petala Bumi merupakan salah satu FKRTL yang melayani pasien peserta JKN di Pekanbaru, dari data junjungan pasien rawat jalan tahun 2017 sebanyak 41,9% merupakan pasien JKN. Ditemukan adanya keterlambatan pengajuan klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan sekitar 1-2 bulan dari batas waktu yang ditentukan sepanjang tahun 2017. Hal ini akan mengakibatkan penundaan pendapatan rumah sakit dimana pendapatan terbesar rumah sakit berasal dari pasien peserta JKN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penyebab keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Material, Method), proses dan output. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi secara langsung dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi disebabkan karena kurangnya kompetensi SDM pengelola dokumen klaim terutama tim Casemix, masih ditemukan resume medis yang tidak lengkap, SIRS yang masih belum computerized sehingga proses pengelolaan dokumen dilakukan secara manual termasuk billing system, dan belum ada kebijakan serta SOP tertulis dan baku yang menjadi pedoman pengelolaan dokumen klaim sehingga waktu yang diperlukan untuk mengelola dokumen klaim saat ini menjadi relatif panjang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kualitas SDM pengelola dokumen klaim masih belum memadai, alur proses pengelolaan dokumen klaim membutuhkan waktu lama karena tidak one tap service, serta tidak tersedia instruksi yang baku dan seragam secara tertulis untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan dokumen klaim. Rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi untuk SDM pengelola dokumen klaim, mempercepat pelaksanaan SIRS yang terintegrasi di rumah sakit dan menetapkan pedoman melaksanakan pengelolaan dokumen klaim untuk kelancaran pengajuan klaim agar menjadi tepat waktu. ......The National Health Insurance (JKN) is an application of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2004 concerning the SJSN and for its implementation is regulated in Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 12 of 2013 concerning Health Insurance, including the pattern of payments to the Advanced Referral Health Facility (FKRTL) using the system Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). As many as 52.87% of the population in Riau Province had become JKN participants in 2016. Petala Bumi Hospital was one of the FKRTLs that served JKN participants in Pekanbaru with 41.9% of outpatients being JKN patients. It was found that there was a delay in filing a hospital claim with BPJS Kesehatan around 1-2 months from the specified deadline for 2017. This would result in a delay in hospital income where the hospital's biggest income came from JKN participants. The purpose of this study was to analyze the causes of late submission of claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital in terms of the system approach, namely input, process and output factors. Research uses qualitative research methods, data collection is done by in-depth interviews, direct observation and document review. The results showed that the delay in filing claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital was due to a lack of competency in the human resource management of claim documents, especially the Casemix team. Medical resumes were still incomplete, SIRS was still not computerized so the document management process was manual including the billing system there is no policy and written and standard SOP that guides the management of claim documents so that the time needed to manage claim documents is now relatively long. The conclusion of this study is that the quality of HR claim managers is still inadequate, the process of claim document management takes a long time because it is not one tap service, and there are no standardized and uniform written instructions available to guide the management of claim documents. Hospitals need to carry out workload analysis for human resource claim document managers, accelerate the implementation of integrated SIRS in hospitals and establish guidelines for carrying out claims document management for smooth filing claims to be on time.

Abstrak :
Nasional di Rumah Sakit (Analisis Data Sekunder Tahun 2017) Angka kejadian sectio caesaria terus meningkat baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta di Indonesia. Peningkatan jumlah persalinan melalui sectio caesaria ini juga dapat terlihat pada peserta JKN, dimana sejak tahun 2014 hingga 2017, operasi pembedahan sesar selalu menduduki peringkat pertama kode CBG terbanyak di rawat inap tingkat lanjutan dan menjadi penyerap biaya manfaat jaminan kesehatan tertinggi. Belum adanya dokumentasi formal berdasarkan evidence based yang memperlihatkan evaluasi implementasi kebijakan penjamina persalinan, khususnya kasus sectio caesaria, pada peserta JKN menjadi penyebab sulitnya para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementation research dengan pendekatan kuantitatif. Metode implementation research digunakan melalui pengumpulan rekap data klaim sectio caesaria peserta JKN di rumah sakit sepanjang tahun 2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 5 variable yang diteliti terdapat 3 variable yang terbukti secara signifikan mempengaruhi rate section caesaria, yaitu: 1) Hak kelas perawatan peserta JKN (p= 0,020 dan t hitung= 2,327), dimana semakin besar persentase peserta dengan hak kelas perawatan I di suatu kabupaten/kota maka semakin tinggi rate sectio caesaria, 2) Jenis kepemilikan rumah sakit (p= 0,035 dan t hitung = -2,119), dimana semakin besar persentase RS pemerintah pada suatu kabupaten kota maka semakin rendah rate sectio caesaria dan 3) Jumlah dokter spesialis kebidanan (p= 0,05 dan t hitung = -1,957), dimana semakin banyak jumlah dokter spesialis di kabupaten kota (rasio dokter spesialis terhadap penduduk semakin kecil), maka semakin tinggi angka rate sectio caesaria. Sedangkan variable jenis kelas rumah sakit (p= 0,912 dan t hitung= 0,111) dan nilai PDRB Per Kapita (p = 0,135 dan t hitung = -1,498) tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi rate sectio caesaria. Faktor determinan yang paling dominan terhadap rate sectio caesaria adalah hak kelas perawatan dengan nilai Koef. beta= 3,372. Perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengendalikan rate sectio caesaria yang dilakukan baik oleh pemerintah, BPJS Kesehatan maupun manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam kesuksesan program JKN juga perlu melakukan beberapa upaya dalam rangka mengendalikan angka sectio caesaria, antara lain pembuatan kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan, pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kendali mutu kendali biaya, pengembangan budaya pencegahan kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan klinis. ......The incidence of sectio caesaria continues to increase both in government hospitals and in private hospitals in Indonesia. The increase in the number of deliveries through sectio caesaria can also be seen in JKN participants, where from 2014 to 2017 cesarean section surgery was always ranked first in the most CBG codes hospitalized at the advanced level and absorbed the highest cost of health insurance benefits. The absence of formal evidence-based documentation that shows an evaluation of the implementation of maternity insurance policies, particularly in cases of sectional caesarean section, for JKN participants is the cause of difficulties for policy makers in drafting policies. The research method used in this study is the method of implementation research with a quantitative approach. The implementation research method is used through collecting recapitulation of claims data on JKN participants in hospitals throughout 2017. The results of the analysis show that of the 5 variables studied there were 3 variables which proved to significantly affect the caesaria section rate, namely: 1) Right to care for JKN participants (p = 0.020 and t count = 2.327), the greater the percentage of participants with the right of class I care in a district / city, the higher the rate of sectional caesaria, 2) Types of hospital ownership (p = 0.035 and t count = -2.119) , the greater the percentage of government hospitals in a city district, the lower the rate of sectional caesarea and 3) the number of obstetricians (p = 0.05 and t count = -1,957), the increasing number of specialists in the district, the higher rate of Caesarean section. While the hospital class type variables (p = 0.912 and t count = 0.111) and the Per Capita GRDP value (p = 0.135 and t count = -1.449) were not proven to significantly affect the rate of caesarean section. The most dominant determinant factor for the rate of sectio caesaria is the right of treatment class with Coef value. beta = 3.372. It is necessary to do various efforts in controlling the rate of sectio caesaria carried out by the government, BPJS Health and hospital management. Hospital management as one of the actors who played an important role in the success of the JKN program also needed to make several efforts to control the sectio caesaria number, including making fraud prevention policies and guidelines, developing health services oriented to cost control quality control, developing fraud prevention culture as part of organizational and clinical governance.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Sistem pembayaran kepada rumah sakit pada JKN melalui tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) melalui suatu sistem manajemen klaim dimana setiap kendala bisa menyebabkan tertundanya pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dan mempengaruhi pendapatan rumah sakit. Kelangsungan keuangan fasilitas kesehatan sangat tergantung dari sistem manajemen klaim yang efektif. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan secara baik sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendapatan jasa layanan BLUD adalah melalui pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Terjadinya pending dalam pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan di RSUD Jati Padang mengakibatkan pendapatan jasa layanan rumah sakit terganggu. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab pending claims BPJS Kesehatan ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), faktor proses, output (pending claims). Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyebab pending claims yang disebabkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), proses dan output. Salah satu penyebab adalah pengisian resume medis yang tidak sesuai (output), disebabkan karena pengisian resume medis terlambat dan ketidaksesuaian isi resume medis (proses) yang diakibatkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine). Gambaran pending claims (output) di RSUD Jati Padang adalah karena ketidaksesuaian Administrasi Klaim (17.89%), pengisian resume medis (57.51%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (13.42%), konfirmasi coding diagnosa dan prosedur (8.95%) dan konfirmasi grouping (2.24%). Pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan selalu dilakukan diatas tanggal 5, dengan rata- rata keterlambatan 6.6 hari. Total jumlah berkas klaim BPJS Kesehatan bulan Januari-September 2018 yang disetujui pada tahap 1 adalah sebesar 3759 berkas (92.36%) dengan total tagihan yang disetujui Rp 1.180.532.000 (74.38%). Diperlukan strategi dari manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah dan mengurangi pending claims. Salah satunya dengan pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, penyusunan Panduan Praktik Klinis dan kelengkapan SOP terkait adminitrasi klaim, adanya monitoring evaluasi berkala mengenai permasalahan proses klaim BPJS. ......The Indonesian Act No. 40 of 2004 mandates that everyone has the right to social security through the Indonesian National Health Insurance (JKN) in achieving Universal Health Coverage (UHC) in 2019. On JKN, the payment system to hospitals on JKN is set with Indonesian-Case Based Groups (INA- CBGs) tariff, through claim management system where each problem can cause delays in claim payments by National Health Care Security and affect hospital income. The financial sustainability of health facilities is highly dependent on an effective claim management system. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang as a Regional Public Service Agency needs to manage financial management effectively so that health services delivery is well-provided. One of financial source for RSUD Jati Padang is through National Health Care Security claims payment. Every pending claim will be resulted in disrupted hospital revenue. This research objective was to analyze causes factors of National Health Care Security pending claims using the system approach, which are input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process factors, output (pending claims). This research is a qualitative study. Data is collected with document review and in-depth interviews. The results showed that there were causes of pending claims caused by input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process and output. One of the causes is improper medical resume filling (output), caused by delay in filling in medical resume and incompatibility of medical resume content (process) and triggered by input factors (Man, Method, Money, Material). The description of pending claims (output) at Jati Padang Hospital is due to discrepancies in claim administration (17.89%), filling in medical resumes (57.51%), incomplete claim support documents (13.42%), confirmation of diagnostic diagnoses and procedures (8.95%) and grouping confirmation (2.24%). National Health Care Security claims are submitted to National Health Care Security verificator pass the 5th, with an average delay of 6.6 days. The total number of National Health Care Security claim files for January-September 2018 approved firstly is 3759 files (92.36%) with the total bills approved at Rp. 1,180,532,000 (74.38%). Strategies are needed from hospital management to be able to prevent and reduce pending claims. One of them is by giving remuneration to specialists, preparation of Clinical Practice Guidelines and SOPs related to claim administration is conducted, hold periodic monitoring evaluations to monitor the claim managemant process.

Abstrak :
Setelah dilaksanakan Program Jampersal cakupan linakes Puskesmas Cipaku tahun 2012 sebesar 76,8%, dibawah cakupan Dinkes Kota Bogor 88,8%, rujukkan resiko tinggi sebanyak 90,9%. KB pasca salin pengguna Jampersal hanya 7%. Penelitian bertujuan mengidentifikasi determinan pemanfaatan Jampersal. Jenis penelitian cross sectional, Informasi melalui wawancara kepada 145 responden. Hasilnya pengetahuan, sikap ,dukungan keluarga, dukungan tenaga kesehatan berhubungan dengan pemanfaatan Jampersal, dukungan keluarga determinan dominan terhadap pemanfaatan Jampersal (Pv=0,000 OR=12,048 95% CI (4,568-31,777). Disarankan Dinkes mengajak BPS meningkatkan partisipasinya mendukung Jampersal, peningkatan keterampilan bidan dalam konseling KB. Sosialisasi melalui ANC dan kelas ibu. Dukungan keluarga dibutuhkan dalam mempersiapkan administrasi dan mendampingi saat pemeriksaan. ......Once implemented birth assisted by skilled health personnel in Health Center Program Cipaku Jampersal coverage in 2012 of 76.8%, under the scope of Bogor City Health Office 88.8%, referral high risk as much as 90.9% higher. KB post partum beneficiaries Jampersal only 7%. The research aims to identify the determinants of utilization Jampersal. Type of cross-sectional studies, information obtained through interviews with 145 respondents. Results of the study of knowledge, attitude, family support, health support personnel associated with the use of Jampersal, family support dominant determinant of the utilization Jampersal (Pv = 0.000 OR = 12.048 95% CI (4.568 to 31.777). Suggested Health Office invites privately practicing midwives increase participation Jampersal support, skills midwives in family planning counseling. midwives are expected to socialize through the ANC and the ?kelas ibu?. Needed family support and assist the administration in preparing for the hearing.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan ex-ante evaluation melalui penelitian cross sectional dengan menggunakan data set susenas tahun 2012 di Indonesia. Penelitian ini melihat protektabilitas Jaminan Kesehatan Nasional terhadap tingkat pengeluaran biaya kesehatan tunai (out-of-pocket) rumah tangga di Indonesia. Total sampel yang berhasil dicacah dalam Susenas 2012 mencapai 279.581 individu dalam 69.895 rumah tangga. Dalam studi ini,unit analisis dilakukan pada tingkat individu yang jumlahnya mencapai 279.581 sampel. Determinan yang dinilai adalah kepemilikan jaminan kesehatan/asuransi sebagai variabel independen utama, status kesehatan, rural/urban,akses/ jumlah kunjungan baik rawat inap maupun rawat jalan dan karakteristik rumah tangga (jenis kelamin,jumlah anggota rumah tangga, lama pendidikan, status perkawinan). Analisis data dilakukan dengan pendekatan ekonometrika dengan menggunakan model ekonometrik discrette choice model dengan pendekatan model regresi binary response yaitu Logit Model. Hasil penelitian didapatkan tingkat pengeluaran biaya kesehatan tunai rumah tangga (OOP) sebesar 2,7 kali dari pendapatan rumah tangga yang dialami oleh 7,8% rumah tangga di Indonesia. Jaminan kesehatan/asuransi kesehatan dapat memberikan peluang proteksi/perlindungan dalam menurunkan tingkat pengeluaran biaya kesehatan tunai (OOP) rumah tangga sebesar 1,075 kali. Proteksi ini dapat berjalan dengan baik jika memperhatikan determinan yang berhubungan dengan tingkat OOP seperti status kesehatan, akses rawat jalan dan rawat inap, disparitas wilayah dan karakteristik rumah tangga yang memiliki hubungan signifikan secara statistik. ...... This study is an ex-ante evaluation through a cross-sectional study using data sets susenas in 2012 in Indonesia. The research looked at protectability of National Health Insurance on the level of health expenditure in cash (out-ofpocket) of households in Indonesia. The total sample Susenas successfully enumerated in 2012 reached 279 581 people in 69 895 households. In this study, the unit of analysis is done on an individual level that amounted to 279 581 samples. The determinant is assessed is the ownership of health insurance / insurance as the main independent variables, health status, rural / urban, access / number of visits to both inpatient and outpatient care and household characteristics (gender, number of household members, length of education, marital status) . Data analysis was performed using the econometric approach discrette econometric model of choice models with binary response regression model approach, namely logit model. The results showed the level of health expenditure household cash (OOP) by 2.7 times household income experienced by 7.8% of households in Indonesia. Health insurance / health insurance can provide protection opportunities / protection in lowering the level of health expenditure in cash (OOP) households of 1,075 times. This protection can work well if the attention-related determinants such as health status, access to outpatient and inpatient care, geographic disparities and household characteristics have a statistically significant relationship.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance (Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi) pada implementasi program pemerintah secara khusus, yaitu Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kab. Buleleng, Prov. Bali. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi program JKBM dipengaruhi oleh pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam tata kelola pemerintahan, dan secara umum pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam program JKBM di Kab. Buleleng berjalan cukup baik. Program JKBM sangat bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan serta terjangkaunya pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi masyarakat Buleleng. ......This thesis discuss about the implementation of Good Governance Principles (Accountability, Transparency, and Participation) in the Bali Mandara Health Insurance Program (JKBM) in Buleleng District, Bali Province. This study is a descriptive qualitative research design. The results of the research showed that the quality of JKBM program affected by the implementation of good governance principles in the governance, and generally the implementation of good governance principles is fairly good. JKBM program is very useful to improving the health level and provides affordable quality health service for the Buleleng people.

Abstrak :
[ABSTRAK
Latar Belakang: Jaminan kesehatan Nasional mempermudah masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan kesehatan bermutu termasuk kesehatan gigi. Dokter gigisebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama diharapkan berpartisipasi dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan: Diperolehnyapemahaman determinan kesediaan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Metode: Penelitian Cross Sectional terhadap dokter gigi praktek swasta menggunakan kuesioner.Data dianalisis menggunakanujichi square dan regresi logistik.Simpulan: Pengetahuan tentang paket manfaat dan sikap terhadap kapitasi ditemukan memberikan kontribusi terhadap kesediaan dokter gigi.

---

ABSTRACT
Background:A national health insurance makes people easier to access and obtain quality health care including dental health. Dentists as the first level health service providers are expected to participatein supporting the National Health Insurance Program. Objective: To elucidatedeterminants dentistwillingnessto becomehealth care provider for the national health insuranceMethods: Crosssectional study on private practice dentists using questionnaires. Data were analyzed usingchi square test and logistic regression.Conclusions: Knowledge on benefit package and attitude toward capitation found to have significant contribution to dentist willingness, Background:A national health insurance makes people easier to access and obtain quality health care including dental health. Dentists as the first level health service providers are expected to participatein supporting the National Health Insurance Program. Objective: To elucidatedeterminants dentistwillingnessto becomehealth care provider for the national health insuranceMethods: Crosssectional study on private practice dentists using questionnaires. Data were analyzed usingchi square test and logistic regression.Conclusions: Knowledge on benefit package and attitude toward capitation found to have significant contribution to dentist willingness]

Abstrak :
Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu telah mendorong munculnya dominasi peran warganya untuk bekerja di sektor informal. Pekerja informal di Indonesia mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, program perlindungan terhadap pekerja informal khususnya jaminan kesehatan belum optimal dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kepesertaan jaminan kesehatan pada pekerja informal. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status ekonomi, karakteristik sosial demografi, akses media, akses fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial (Regresi Multinomial Logistik) dengan sumber data Susenas 2016 dan Podes 2014. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pekerja informal yang tidak memiliki jaminan kesehatan yaitu sekitar 43,96% dari total responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara status ekonomi, sosial demografi, akses media, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja informal. Secara statistik, variabel status ekonomi memiliki korelasi yang paling tinggi dengan kepesertaan jaminan kesehatan. Hasil penelitian menujukkan bahwa karakteristik JKN PBI sudah sesuai dengan justifikasi kriteria penerima iuran jaminan kesehatan walaupun masih terdapat adanya inclusion error yang terlihat dari hasil deskriptif antara status ekonomi dan kepesertaan JKN PBI. Kecenderungan kepesertaan jaminan kesehatan non subsidi lebih rendah pada laki-laki, status ekonomi rendah, berpendidikan rendah, berstatus cerai, berkerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, tinggal di daerah perdesaan, tidak memiliki akses media. Aspek moral hazard yang dilihat dari faktor akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan yang relatif mudah, namun kecenderungan pekerja informal untuk menjadi peserta jaminan kesehatan justru lebih rendah. Sosialiasi melalui akses media perlu dilakukan untuk menambah informasi terkait program jaminan kesehatan nasional terutama pada karakteristik pekerja informal yang cenderung belum terproteksi. ......Increasing in population over time has led to the dominance of the role of citizens to work in the informal sector. Informal workers in Indonesia are able to absorb more labor force so as to support economic growth. However, the program of protection against informal workers, especially health insurance is not optimal and sustainable. The aims of this study are to analyze the determinants of health insurance participation in informal workers. The independent variables in this study are economic status, social demographic characteristics, media access, access to health facilities, and utilization of health facilities. The method of analysis in this study is descriptive and inferential analysis (Multinomial Logistic Regression) with data source Susenas 2016 and Podes 2014. The results showed there are still many informal workers who do not have health insurance that is about 43.96% of the total respondents. The results of this study indicate that there is a correlation between economic status, social demography, media access, access to health facilities and utilization of health facilities with the participation of National Health Insurance on informal workers. Statistically, economic status variables have the highest correlation with health insurance membership. The results showed that the characteristics of JKN PBI are in accordance with the justification of the criteria of recipients of health insurance contributions, although there is inclusion error that described in descriptive of economic status and national health insurance membership. Most of the respondent who not participated in non-subsidized health insurance are men, low economic status, low education, divorced status, work in trade, hotels, and restaurants, living in rural areas, lacking media access. The moral hazard can be seen in the access and utilization of first-rate health facilities and advanced health facilities are relatively easy, but participation in health insurance is lower. Socialization through media access needs to add information related to the national health insurance program, especially on the characteristics of informal workers who tend to be uninsured.

Abstrak :
Rumah Sakit Ari Canti kerap terjadi keterlambatan pengajuan klaim olehpihak rumah sakit kepada BPJS Kesehatan yang mengganggu cash flow. Rumahsakit perlu melakukan kajian lebih lanjut melalui penelitian ini mengenaiketepatan waktu penyelesaian klaim pasien rawat inap JKN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berpengaruhterhadap ketepatan waktu penyelesaian klaim pasien rawat inap JaminanKesehatan Nasional. Pendekatan yang dilakukan dengan kuantitatif dankualitatif mix methods yang menggunakan desain potong lintang. Sampelberjumlah 209 dari berkas klaim dan 6 orang informan.Ketepatan waktu klaim pasien rawat inap JKN sebesar 65,4 yang tidaktepat 34,6 . Faktor ndash; faktor yang berpegaruh secara signifikan terhadap ketepatanwaktu klaim adalah ketersediaan SEP, kelengkapan berkas rekam medis, ketepatanwaktu pengembalian berkas rekam medis, kesesuaian entri data berkas danketepatan waktu entri data. ......Ari Canti Hospital often happens delay in filing claims by the hospital toThe Organizer of Social Health Insurance that interfere with cash flow. Thehospitals need to conduct further study through this research on the timeliness ofsettlement of claims of inpatients of National Health Insurance.This study aims to analyze the factors that affect the accuracy of thesettlement of claims of inpatients of the National Healthcare. The research using aquantitative and qualitative approach mixed methods with using cross sectionaltechniques. Research sample was 209 of claim files and six informants.The time punctuality of National Health Insurance inpatient claim rsquo s was65.4 and not punctual around 34.6 . Factors significantly influencing thetimeliness of claims are the availability of letters of patient eligibility, medical filecompleteness, the timeliness of the returning the medical record, the suitability ofthe data entry files and the timeliness of the data entry.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Devi Senja ArianiProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Ekuitas Layanan Rawat Inap Rumah Sakit Analisis Data Susenas Tahun 2015 dan 2016 Pembimbing : Dr. Pujiyanto, SKM, M.KesDalam rangka mendorong tercapainya UHC di Indonesia, pemerintahmenyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Salah satu tujuanprogram JKN adalah perbaikan akses dan ekuitas utilisasi pelayanan kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekuitas utilisasi layanan rawat inap padatahun kedua dan ketiga implementasi program JKN yaitu pada tahun 2015 dan tahun2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil SUSENAS tahun 2015 dantahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Utilisasi layanan rawat inap dirumah sakit pada kelompok peserta JKN meningkat pada tahun 2015 ke tahun 2016.Penduduk kaya lebih banyak memanfaatkan pelayanan rumah sakit dibandingkandengan penduduk miskin, hal tersebut dibuktikan dengan kurva konsentrasi yangberada dibawah garis diagonal garis ekuitas dan nilai indeks konsentrasi yangbernilai positif yaitu 0.0336 pada tahun 2015 dan 0.0382 pada tahun 2016. Terjadipeningkatan inekuitas utilisasi layanan rawat inap di rumah sakit pada tahun 2015 ketahun 2016 yang dilihat dari selisih nilai indeks konsentrasi sebesar 0.0045. Inekuitasutilisasi layanan rawat inap di rumah sakit yang pro kaya disebabkan olehketidaksetaraan umur, pendapatan, pendidikan, wilayah regional tempat tinggal sertakepemilikan JKN. Sedangkan variabel jenis kelamin dan pekerjaan mengurangiinekuitas dalam utilisasi layanan rawat inap di rumah sakit pada tahun 2015 dan 2016.Kata kunci :kurva konsentrasi, dekomposisi indeks konsentrasi, indeks konsentrasi, ekuitas, JKN,UHC.

---

ABSTRACT
Name Devi Senja ArianiStudy Program Public HealthTitle Equity of Inpatient Utilization in Health Service Analysis of Susenas Data 2015 and 2016 Counsellor Dr. Pujiyanto, SKM, M.KesIn order to encourage the achievement of UHC in Indonesia, the governmentorganized National Health Insurance JKN program. One of the objectives of theJKN program is the improvement of access and equity utilization of health services.This study aims to analyze Equity of Inpatient Utilization in Health Service in secondand third year of JKN program implementation in 2015 and 2016. This study usessecondary data of SUSENAS in 2015 and 2016. The results showed that theUtilization of inpatient services in hospitals in the JKN group of participants increasedin 2015 to 2016. The richer population utilizes more Health Service than the poor, asevidenced by concentration curves below the diagonal line equity line and the valueof the positive concentration index of 0.0336 in 2015 and 0.0382 in 2016. There wasan increase in inequity utilization in inpatient services in 2015 to 2016 which wasseen from the difference of concentration index value of 0.0045. Pro rich inequitycaused by inequalities in age, income, education, regional residence and JKNownership. While sex and job variables reduce inequality in inpatient serviceutilization in hospital by 2015 and 2016.Key words concentration curve, concentratioindex, decomposition concentration index, equity,JKN, UHC.