Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab pelaksanaan kebijakan Jaminan Persalinan di kota Depok Jawa Barat yang tidak efektif dari aspek prosedural dan substantif, yang ditunjukkan dengan pencapaian tujuan yang tidak konsisten, pemanfaatan di tahun 2011 dan 2012 yang sangat rendah, dan partisipasi Bidan Praktek Swasta dalam menjalankan kebijakan yang sangat rendah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan tidak terlaksananya ketentuan mengenai penerima manfaat yang dibatasi kepemilikan jaminan lain bukan kemampuan finansial dan prosedur pelayanan persalinan berjenjang dan rujukan kepada fasilitas tingkat lanjut; proses pencairan klaim atas jasa pelayanan yang lama; alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tingkat kebuthan; serta ketidak puasan atas kompensasi merupakan penyebab pelaksanaan kebijakan yang tidak efektif secara prosedural. Adanya kesenjangan yang sangat tinggi antara estimasi dengan realisasi penerima manfaat dana Jaminan Persalinan dan pembatasan penerima manfaat yang tidak berdasarkan pada kepemilikan jaminan kesehatan lain, namun kemampuan finansial yang tidak sesuai dengan prinsip universal coverage menjadi penyebab tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan secara substantif. ...... The aim of this research is to find out the cause of the implementation of the policy of security fund of Childbirth in the city of Depok, West Java that ineffective from a procedural and substantive aspects, shown from the achievement of the objectives that are inconsistent, especially in the years 2011 and 2012 are very low, and the participation of midwives, private practice in carrying out the policy is very low. This research is descriptive research with qualitative methods. The results of the research showed that the provisions on Security Fund of Childbrith beneficiaries limited by ownership of others healthcare coverage not ability to pay healthcare service and procedures of childbirth stages and a reference to the Healthcare Facilies of advanced have not been implemented; the process of disbursement claims over a long service; the allocation of the budget that does not correspond to the level of needs; and the low of compensation of mideives private practice to carrying out the policy are the cause of the implementation of policy procedurally ineffective. There is a very high gap between estimated and actual beneficiaries security fund of childbirth and restriction of beneficiaries which are not based on ownership of other health coverage, but financial circumstances which do not comply with the principle of universal coverage are the cause of the implementation of policy substantively ineffective.

Abstrak :
Studi ini menganalisis pengaruh dari perlindungan asuransi kesehatan terhadap pengurangan kematian bayi di Indonesia. Untuk mengestimasi pengaruh asuransi kesehatan terhadap kematian bayi di Indonesia, studi ini menggunakan data yang berupa data panel dan menggunakan survey berkelanjutan keluarga Indonesia pada tahun 2000 dan tahun 2007. Model yang digunakan adalah model logit yang bersyarat untuk menangkap karakteristik yang tidak teramati. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa pengenalan asuransi kesehatan di Indonesia mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kematian bayi. ...... This study analyzes the effect of health insurance coverage on infant mortality reduction in Indonesia. To estimate the impact of health insurance coverage on infant mortality reduction in Indonesia, this study utilizes balanced panel data and uses Indonesia Family Longitudinal Survey (IFLS) in year 2000 and 2007. This study uses the conditional logit model to capture unobserved characteristics. The result shows that the introduction of health insurance in Indonesia significantly reduces the probability of infant mortality.

Abstrak :
Outcome kesehatan di Indonesia terutama pada Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian balita (Akaba) telah menunjukkan tren yang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Namun, hal ini masih menjadi tantangan dalam mencapai target SDGs pada tahun 2030. Untuk meningkatkan outcome kesehatan tersebut, faktanya pengeluaran pemerintah untuk kesehatan telah meningkat secara bertahap dari 2010 sampai 2014. Selain itu, kita juga diperkenalkan dengan skema asuransi kesehatan nasional yang bertujuan untuk mencakup seluruh yang populasi. Dalam hal isu kelangkaan sumber daya, penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel mana yang akan lebih berdampak untuk meningkatkan outcome kesehatan. Kami melakukan analisis data panel dengan 10 tahun kerangka waktu di tingkat provinsi. Penelitian ini melibatkan dua variabel target utama, antara lain adalah tingkat cakupan asuransi kesehatan dan pengeluaran governement untuk kesehatan. Selain itu, untuk memastikan bahwa ada banyak variabel lain yang mungkin mempengaruhi hasil kesehatan, maka kami juga menyertakan beberapa variabel kontrol. Hasil statistik menunjukkan bahwa baik AKB dan Akaba di wilayah Jawa secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat cakupan asuransi kesehatan. Pada wilayah luar jawa, outcome kesehatan lebih dipengaruhi oleh intervensi kesehatan masyarakat seperti sanitasi, asupan energi dan penyediaan tenaga kesehatan. Maka rekomendasi kebijakan mengacu pada analisis statistik bahwa kita perlu menspesifikasikan intervensi antara regional Jawa dan luar Jawa. Untuk daerah yang belum berkembang dengan baik, kita perlu memperkuat penyediaan sisi penawaran pertama selain meningkatkan cakupan asuransi kesehatan. Sementara untuk wilayah regional jawa, kita dapat memperkuat cakupan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan baik pada tingkat primer maupun sekunder. Health outcome in Indonesia especially on Infant Mortality Rate (IMR) and Under Five Mortality Rate (U5MR) have showed a decreasing trend in the recent years. However, it is still hard to achieve the SDGs targets in 2030. For improving those outcomes, actually the government expenditure on health has increased gradually from 2010 until 2014. Besides, we also recognised to the national health insurance scheme which aimed to cover the entire population. In terms of the resource scarcity issue, this study aimed to examine which variables would be more impactful to improve the health outcomes. We performed a panel data analysis with 10 years time frame in province level. This study involved two main targeted variables, it were coverage level of health insurance and governement expenditure on health. Moreover, to ensure that there are many other variables which might affect the health outcome, then we also include some control variables. The statistical result showed that both IMR and U5MR in java region was significantly affected by the coverage level of health insurance. Rather than outside java region which more affected by any public health intervention such as sanitation, energy intake and health workers provision. Then the policy recommendation refers to the statistical analysis was that we need to specify the intervention between java and outside java. For the districts which has not been well developed, we need to strengthening the supply side provision first besides improving the coverage of health insurance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta menggambarkan pelaksanaan kebijakan Jamkesda Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) sebagai langkah inovasi Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan Universal Health Coverage di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam kepada 5 orang informan dan studi dokumentasi pada dokumen perencanaan dan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan Jamkesda di Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa integrasi dilakukan melalui penguatan regulasi, sinkroniasi anggaran dan intensifikasi koordinasi teknis. Sedangkan pelaksanaan kebijakan Jamkesda KS NIK dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai leading sector, dengan sasaran seluruh penduduk kota bekasi yang bukan peserta PBI, dengan paket manfaat layanan kesehatan mulai di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, hingga Rumah Sakit Swasta. Penilitian ini pun menyajikan analisa strategi integrasi yang diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional, analisa konsep setralisasi dinamik, dan konsep UHC. ......This study aims to describe the implementation of the integration of Regional Health Insurance (Jamkesda) into the National Health Insurance (JKN) for Contribution Assistance Recipients (PBI) and to describe the implementation of the Jamkesda Health Card policy based on Population Identification Number (KS NIK) as an innovative step for the Bekasi City Government in realizing Universal Health Coverage in Bekasi City. This study used a descriptive qualitative method through in-depth interviews with 5 informants and documentation study on planning documents and regulations regarding the implementation of Jamkesda in Bekasi City. The results showed that integration was carried out through strengthening regulations, budget synchronization and intensification of technical coordination. While the implementation of the Jamkesda KS NIK policy is carried out by the Health Office as the leading sector, targeting all Bekasi city residents who are not PBI participants, with health service benefit packages starting at Puskesmas, Government Hospitals, to Private Hospitals. This study also presents an analysis of the integration strategy proposed by the National Social Security Council, an analysis of the dynamic neutralization concept, and the UHC concept.

Abstrak :
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meruapkan sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pertanggungjawaban akan kesehatan masyarakat dan bertugas untuk memberikan jaminan kesehatan. Namun pengelolaan BPJS Kesehatan dirasa tidak sesuai dengan syariat karena dalam pengelolaannya masih banyak ditemukan unsur riba, gharar dan maysir. Hal tersebut diperkuat dengan adanya fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN- MUI yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat praktek apa saja yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUIdan bagaimana caranya agar dapat sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif explanatory dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti teknik analisis yang dikembangkan oleh Michael Huberman dan Mattew Miles. Dalam teknis analisis tersebut, pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan adalah pertama, terdapat 5 (lima) pembahasan pada fatwa DSN-MUI terkait praktek pengelolaan BPJS Kesehatan. Kelima hal tersebut konsep dasar BPJS Kesehatan, tanggungjawab kepada Faskes (Fasilitas Kesehatan), pengelolaan iuran dan denda, pengelolaan dana dan investasi dan keberadaan dewan pengawas syariah. Kedua, pengelolaan BPJS Kesehatan agar sesuai dengan syariat Islam dapat dilakukan dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI dan juga pola alur praktek operasional BPJS Kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ke-5 (lima) pembahasan tidak sesuai dengan syariat dan harus disesuikan dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini hanya berfokus pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI saja. Ini merupakan penelitan pertama yang memberikan alternatif pengelolaan BPJS Kesehatan secara syariah selain membahas tentang ketidaksyariahannya. ......Health Social Insurance (BPJS) Orgainizing Body is an organization established by Government of the Republic of Indonesia as an accountability of public health and serves to provide health insurance. However, the management of Health BPJS is deemed not subject to sharia because in the management there are still riba, gharar and maysir found to occur. It is supported by a fatwa issued by DSN-MUI stating that Health BPJS is not subject to Islamic sharia yet. Therefore, this study aimed to see what practices peformed by Health BPJS not corresponding to the fatwa of DSN-MUI and how to adjust it. The research method used was explanatory qualitative with collecting data by documentation, observation, and interview. Data analysis technique used was following the anlaysis technique developed by Michael Huberman and Mattew Miles. In the analysis technique, data processing is conducted by means of data reduction, data presentation and drawing conclusion or verification. Hence, the results obtained were first, there are 5 (five) discussions on the fatwa of DSN-MUI regarding management practice of Health BPJS. Those five things are the basic concept of Health BPJS, responsibility to Faskes (Health Facility), management of fees and fines, fund management and investment as well as sharia monitoring body. Second, management of Health BPJS to adjust to Islamic sharia can be conducted by taking into account the fatwa of DSN-MUI and also operational practice of plot pattern of Health BPJS. The conclusion of this study was that the 5 (five) discussion are not corresponding to sharia and must be adjusted to the the fatwa of DSN-MUI. This study was only focused on the fatwa issued by DSN-MUI. This is the first study providing alternative to the management of Health BPJS Kesehatan in sharia manner other than discussing on its non sharia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kelurahan Mekarjaya tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 121 responden yang diteliti, 29 reponden telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah faktor pendidikian kepala keluarga, pekerjaan kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, pendapatan keluarga, kegunaan, kemungkinan jatuh sakit pada keluarga, premi dan besarnya risiko. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa variabel yang berhubungan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan adalah variabel pekerjaan kepala keluarga, kegunaan dan premi.

---

The point of research is to seeing The Factors Related to Member of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan at Kelurahan Mekarjaya, Depok City in 2014. The result of research showing the number of 121 respondent who has been researced, 29 respondent has been member of BPJS Kesehatan. The factors which become variable on the research coming from education background, financial resources, number of adult in family, income, utility, probability of loss, price, and magnitude of loss. Based om research result the main variable which related to the member of BPJS Kesehatan are variable of financial resources, utility and price.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan calon peserta JKN mandiri tentang sistem pendaftaran peserta di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, paparan media massa dan pengalaman mengikuti asuransi komersial calon peserta JKN mandiri serta hubungannya dengan tingkat pengetahuan calon peserta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang yaitu sebesar 54,2%. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pendidikan, pendapatan keluarga, dan paparan media massa dan pengalaman ikut askeskom dengan tingkat pengetahuan

---

ABSTRACT
The focus of this study is the factors associated with knowledge level of prospective participants JKN independent about the participant registration system in Depok Branch Office of BPJS Kesehatan. The purpose of this study is to describe the age, sex, education, occupation, income, exposure to mass media, experience following commercial insurance conducted prospective participants JKN independent by and determine its relationship with the knowledge level. This is a quantitative research with cross-sectional study design. The result showed that 54,2% of respondents have less knowledge level. There were significant differences between education, income, experience following commercial insurance, exposure to mass media with the knowledge level

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis pengaruh sikap dan tingkat pendidikan pada Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga di Kelurahan Beji. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional. Jumlah responden penelitian ini adalah 51 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh sikap pada PIS-PK terhadap kesehatan keluarga dengan nilai t hitung = 9,631 > nilai t tabel = 2,011. Secara parsial tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesehatan keluarga dengan nilai t hitung = 0,068 < nilai t tabel = 2,011.Sikap pada PIS-PK dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesehatan keluarga di Kelurahan Beji dengan nilai F hitung =47,290 > nilai F tabel = 3,191.

---

This thesis discusses the analysis of attitude and education level effects on Healthy Indonesia Program with Family Approach (PIS-PK) in Beji Urban Village. This is a quantitative research with Cross Sectional research design. The number of respondents in this research were 51 respondents. The results showed that partially there was an effect of attitude on PIS-PK on family health with the value of t count = 9.631> t table = 2.011. Partially, there was no effect of education level on family health with the value of t count = 0.068 F table = 3.191.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana utilisasi rawat inap Peserta JKN di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2016 yang mana utilisasi tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit atau FKRTL. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat cross sectional dengan mengolah data sekunder yang di dapat dari Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2015-2016. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah total sampling, yakni seluruh data rawat inap mulai tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 di wilayah Provinsi Jawa Barat digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utilisasi rawat inap banyak diakses oleh peserta usia lansia (7,88%), jenis kelamin perempuan (7,23%), status perkawinan cerai (8,02%), riwayat penyakit keduanya (PM & PTM) (23,98%), jenis fasilitas kesehatan Puskesmas (4,66%), segmentasi kepesertaan PBPU (11,02%), hak kelas rawat Kelas 1 (10,21%), wilayah tempat tinggal di Wilayah II Purwakarta (7,30%) dan tempat tinggal kota (9,15%). Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kejadian utilisasi rawat inap adalah riwayat penyakit ......This study aims to find out how to use JKN Participants inpatients in West Java Province in 2016 which are used in hospitals or FKRTL. This research is a quantitative cross sectional study by processing secondary data that can be obtained from the Sample Data of BPJS Kesehatan for 2015-2016. The sampling technique in this study was total sampling, that is all inpatient data from January 1, 2016 to December 31, 2016 in the area of West Java Province were used as samples in the study. The results showed that the use of hospitalization was mostly accessed by elderly age participants (7.88%), female sex (7.23%), divorced marital status (8.02%), history of the disease (PM & PTM) (23,98%), type of health facility Puskesmas (4.66%), PBPU membership segmentation (11.02%), nursing class Class 1 (10.21%), residential areas in Region II Purwakarta (7.30%) and city residence (9.15%). The most dominant variable related to the incidence of hospitalization is the history of the disease.

Abstrak :
Nama : Bambang HeriyantoPrgramStudi : EpidemiologiJudul : Hubungan Kepemilikan Jaminan Kesehatan dengan PemilihanPersalinan di Fasilitas KesehatanPembimbing : Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, SKM, M.ScDi Provinsi Jambi, kabupaten dengan cakupan persalinan terendah difasilitas kesehatan yaitu kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 32,42 padatahun 2016.Secara nasional, sebanyak 50,5 penduduk Indonesia belum memilikijaminan kesehatan. Di Provinsi Jambi, sebanyak 61,9 penduduk belum memilikijaminan kesehatan. Riskesdas, 2013 . Tujuan penelitian adalah diketahuinyahubungan antara kepemilikan jaminan kesehatan terhadap pemilihan persalinandi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 danmenilai hubungan antara kepemilikan jaminan terhadap pemilihan persalinan diFasilitas Kesehatan setelah dikontrol dengan variabel-variabel lain seperti: usia,pendidikan, pekerjaan dan keterjangkuan fasilitas kesehatan.Penelitian inimenggunakan desain mixed method, yang mengkombinasikan antara pendekatankuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan data sekunder yaitudata dari hasil pendataan keluarga sehat Program Indonesia Sehat denganPendekatan Keluarga PIS-PK yang telah dilaksanakan di kabupaten TanjungJabung Timur Tahun 2017. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruhkeluarga yang menjadi target pendataan di wilayah kerja kabupaten TanjungJabung Timur Tahun 2017. Sampel adalah ibu rumah tangga yang memilikianggota keluarga berumur < 12 bulan, yaitu sebanyak 484 responden. Uji statistikpada analisis bivariat menggunakan chisquare test dan multivariat menggunakancox regresi. Hasil analisis menunjukkan prevalensi ibu bersalin melakukanpersalinan di fasilitas kesehatan sebesar 64,3 , ibu bersalin yang memilikijaminan kesehatan 49 , serta terdapat hubungan antara kepemilikan jaminankesehatan dengan pemilihan persalinan di fasilitas kesehatan, Ibu bersalin yangmemiliki jaminan kesehatan mempunyai peluang 1,9 kali melakukan pemilihanpersalinan di fasilitas kesehatan dibandingkan dengan ibu bersalin yang tidakmemiliki jaminan kesehatan setelah dikontrol dengan variabel-variabel usia,pendidikan, pekerjaan dan keterjangkuan fasilitas kesehatan PR : 1,934 95 CI :1,146 ndash; 3,263 . Alasan ibu bersalin memilih persalinan difasilitas kesehatankarena memiliki jaminan kesehatan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan diKabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018. Disarankan perlu peningkatandalam hal penyebarluasan informasi mengenai keikutsertaan jaminan kesehatan BPJS terutama dalam hal prosedur pendaftaran dan infromasi yang lain,peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan Rumah TungguKelahiran untuk mengatasi masalah akses persalinan di fasilitas kesehatan.Kata kunci :Persalinan di fasilitaskesehatan, jaminankesehatan, mixed method ...... Name BambangHeriyantoPrgram Study EpidemiologyTitle Relationship of Ownership of Health Insurance withElections Delivery at Health FacilitiesCounselor Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, SKM, M.ScIn Jambi Province, the district with the lowest coverage in health facilities isEast TanjungJabung Regency at 32.42 in 2016. Nationally, 50.5 ofIndonesians do not have health insurance. In Jambi Province, 61.9 of thepopulation does not have health insurance. Riskesdas, 2013 . The objective of thestudy is to know the relationship between health insurance ownership to theelection of delivery at Health Facility in East TanjungJabung Regency in 2018and to assess the relationship between the ownership of the guarantee on theselection of delivery at the Health Facility after being controlled with othervariables such as age, education, employment and health facility. This researchuses mixed method design, which combines quantitative approach and qualitativeapproach. By using secondary data that is data from the result of healthy familydata collection of Healthy Indonesia Program with Family Approach PIS PK which has been implemented in East TanjungJabung Regency Year 2017. Targetpopulation in this research is all family which become target of data at work areaof Regency TanjungJabungTimur Year 2017. Samples are housewives who havefamily members.