Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas oleh keluarga miskin sasaran Program JPS-BK, faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan puskesmas, dan proporsi keluarga miskin menurut kriteria BKKBN di Kecamatan Pulau Pinang. Rancangan penelitian ini adalah cross sectional untuk melihat hubungan pendidikan, pengetahuan, sikap, persepsi sakit, kualitas pelayanan, sikap petugas, jarak, sarana transportasi, biaya transport, dan peran tim desa dengan pemanfaatan puskesmas. Sebagai responden adalah keluarga miskin sasaran Program JPS-BK di Kecamatan Pulau Pinang, berjumlah 150 orang yang dipilih secara acak sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pengetahuan, persepsi sakit, sikap petugas, jarak, biaya transport, dan peran tim desa berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas. Sementara faktor pendidikan, sikap, kualitas pelayanan, dan sarana transportasi tidak berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas. Dari keenam faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas, ternyata peran tim desa dan persepsi sakit yang paling erat hubungannya dengan pemanfaatan puskesmas dengan OR masing-masing adalah 37,7233 (CI: 6,6872-212,8022) dan 18,4792 (CI: 3,8929-87,7181) Proporsi keluarga miskin sesuai dengan kriteria BKKBN yang menjadi sasaran Program JPS-BK adalah 78,7%, sedangkan sisanya sebanyak 21,3% bukan sasaran Program JPS-BK. Agar pemanfaatan puskesmas lebih baik lagi pada masa yang akan datang, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada sasaran dengan melibatkan peran tim desa, meningkatkan pelayanan puskesmas melalui perbaikan perilaku petugas, dan pembinaan intensif dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan sektor terkait. ......Utilization of Health Care in Public Health Center by The Poor as the Target of Social Protection Sector Development Program (SPSDP) in Pulau Pinang Sub District, District of Lahat, the Year 2000This research aimed to describe the utilization of basic health service of public health center (PHC) by the poor as the target of Social Protection Sector Development Program (SPSDP) in Pulau Pinang Sub District as well as to look for the factors which related to utilization of PHC, and proportion of the poor family by BKKBN's criteria. The design of this research was a cross sectional approach. Analysis was conducted to see the association between education, knowledge, attitude, perception about illness, quality of service, provider behavior, distance, means of transportation, transportation costs, role of village team, with utilization of PHC. The respondents were poor families as the target of SPSDP in Pulau Pinang Sub District, selected by using a simple random sampling technique. Total sample were 150 poor families. The study revealed that knowledge, perception about illness, provider behavior, distance, transportation costs, and the role of village team were related to utilization of PHC. However education, attitude, quality of service and means of transportation factors were did not associate to utilization. The role of village team and perception about illness were the major factors that related with the utilization of PHC, with the odds ratio were 37,7233 (CI: 8,1395 - 936,2452) and 18,4792 (CI: 4,1593 - 157,4266). This research recommends that in order to increase the utilization of PHC for the next time through socialization about SPSDP. The planners should socialize the program involving the village team, increase the quality of service with improve provider behavior and monitor intensively from District Health Department and cross-sector.

Abstrak :
Penelitian Analisis Kualitas Jasa Pada Pelayanan Kesehatan di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur telah dilaksanakan sejak bulan Maret 2003 sampai dengan Juni 2003. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan dilihat dari dimensi: Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Disamping itu penelitian ini juga ingin mengetahui faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna jasa layanan kesehatan di RSUD Pasar Rebo. Tidak semua pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Pasar Rebo yang diteliti, tapi hanya dibatasi pada unit pelayanan rawat jalan (poliklinik) saja. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap pengguna jasa layanan kesehatan di poliklinik RSUD Pasar Rebo tersebut. Kualitas diukur atas dasar kinerja pelayanan dan harapan dari pengguna jasa layanan kesehatan di RSUD Pasar Rebo. Kinerja diukur dari persepsi pengguna jasa layanan kesehatan mengenai layanan yang telah mereka terima, sedangkan harapan diukur dari anggapan pengguna jasa layanan kesehatan tentang idealnya suatu pelayanan kesehatan. Tingkat kepuasan pengguna jasa diukur berdasarkan: mean skor dan persentase tingkat kepuasan dari 120 orang responden yang diambil secara acak memakai teknik pengambilan sampel aksidental, dengan mempergunakan model pengukuran kualitas jasa SERVQUAL yang terdiri dari dimensi tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Dimensidimensi itu kemudian dijabarkan menjadi 22 indikator variabel berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner. Dari data yang diperoleh dilakukan analisis reliabilitas, validitas, tingkat kepuasan, dan analisis faktor dengan mempergunakan SPSS 11,0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 22 indikator variabel yang digunakan, hanya 20 indikator yang reliabel dan valid untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian diperoleh rata-rata tingkat kepuasan untuk masing-masing dimensi sebesar: -0,7222 (tangibility); -0,8700 (reliability); -0,8528 (responsiveness); -0,7375 (assurance); dan -0,5433 (empathy). Kalau dilihat dari masing masing indikator variabel, hasil tertiriggi berdasarkan mean skor adalah sebesar -0,23 yaitu indikator variabel Q14 (Persuasif) dengan tingkat kepuasan sebesar 94,04%. Sedangkan tingkat kepuasan terendah adalah indikator variabel Q17 (dukungan terhadap petugas) dengan mean skor sebesar -1,13 dan tingkat kepuasan sebesar 74,94%.Dari hasil analisis faktor yang dilakukan terhadap 20 indikator variabel, terbentuk 6 faktor utama yang menjadi pertimbangan pengguna jasa layanan kesehatan di RSUD Pasar Rebo. Pembentukan faktor-faktor tersebut juga didasarkan atas angka eigenvalues, dimana kriteria pemilihan banyaknya faktor yang terbentuk adalah faktor yang memiliki nilai eigennya lebih dari 1. Keenam faktor yang terbentuk dengan urutan persentase varian data masing-masing faktor adalah sebagai berikut: (1) faktor memahami pelanggan (29,300%); (2) faktor ketepatan dan keandalan layanan (9,446%); (3) faktor komunikasi (6,893%); (4) faktor kenyataan fisik (6,520%); (5) faktor profesionalisme petugas (5,526%); dan (6) faktor hubungan baik (5,150%). Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, disarankan agar pihak pengelola (management) RSUD Pasar Rebo lebih memperhatikan dan memahami keinginan pasien yang membutuhkan layanan kesehatan dalam meningkatkan kinerja pelayanannya, karena belum ada satupun dari indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini memberikan hasil yang memuaskan pengguna jasa. Penelitian untuk mengukur kualitas layanan kesehatan di rumah sakit ini harus dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, sebab persepsi dari pengguna jasa suatu layanan akan terus berubah. Disamping itu perlu juga dilakukan penelitian serupa pada rumah sakit-rumah sakit yang dikelola oleh swasta, agar dapat memberikan perbandingan kualitas yang diberikan berdasarkan persepsi pengguna jasa.

Abstrak :
Rumah sakit merupakan industri jasa yang selain menjalankan fungsinya sebagai sarana upaya kesehatan dengan fungsi sosial, kini juga harus mempergunakan kaidah ekonomi dalam menjalankan bisnisnya RS Pluit merupakan rumah sakit swasta murni, yang untuk memenuhi dan memberikan pelayanannya sesuai standar harus membiayai sendiri seluruh biaya operasionalnya. Oleh karena itu sudah sewajarnya RS Pluit harus mengoptimalkan pengelolaan pelayanannya untuk menjadikan instalasi rawat jalan dan instalasi farmasi sebagai revenue center. Di tahun 2002, RS Pluit mendirikan Kounter Farmasi (KF) yang diletakkan di area Instalasi Rnwat Jalan untuk mendampingi Instalasi Farmasi yang sudah ada sebelumnya. Tujuannya selain untuk mempermudah pasien dalam pengambilan resep, juga untuk meningkatkan jumlah total pengambilan resep di RS. Namun setelah dua tahun berdiri, KF belum menunjukkan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan jumlah total pengambilan resep di RS Pluit, bahkan ada kecenderungan menurun dari 15% di tahun 2002 menjadi 14% di tahun 2003 dengan total jumlah resep menurun sebesar 13%. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan keputusan pasien dalam pengambilan resep di KF. Penelitian menggunakan survei dengan pendekatan cross secfional dari data primer yang diperoleh melalui kuesioner.Teknnik analisis statistik yang digunakan adalah analisis univariat yang dilanjutkan dengan analisis bivariat (Chi-square). Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan pengambilan resep di KF dipengaruhi oleh jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, total pengeluaran, tempat tinggal dan Cara pembayaran. Sedangkan pengetahuan responden mengenai kecepatan, ketepatan dan keramahan pelayanan petugas RS, serta keberadaan KF juga mempengaruhi keputusan responden dalam pengambilan resep. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah karakteristik pasien RS Pluit merupakan pasien potensial namun rentan untuk pindah ke rumah sakit Iain. Rendahnya kontribusi pengambilan resep di KF dikarenakan adanya masalah dalam hal kecepatan, ketepatan dan keramahan petugas RS serta ketidaktahuan responden terhadap keberadaan KF. Saran yang dikemukakan adalah, RS harus meningkatkan kualitas SDMnya serta merubah penampilan KF dengan merelokasi tempat sehingga strategis dan terlihat sebagai tempat untuk membeli obat.

Abstrak :
Dalam pembangunan memasuki era industrialisasi akan menyebabkan timbulnya masalah ketenaga kerjaan, termasuk dampaknya terhadap kesehatan para pekerja. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dipikirkan adanya suatu sistem informasi kesehatan, dalam hal ini sistem informasi kesehatan kerja yang dapat menunjang hal tersebut diatas. Sebagai contoh dipilih Pertamina, suatu BUMN yang dinyatakan sehat dan telah lama menerapkan sistem informasi kesehatan kerja dilingkungannya. Studi ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran sistem informasi pelayanan kesehatan kerja di Pertamina, bagaimana susunan organisasinya, pencatatan dan pengolahan data dan masalah yang timbul sehubungan dengan kegiatan ini. Juga dilihat bagaimana penggunaan informasi yang tersedia di SIK kerjanya sehubungan dengan fungsi manajemen dan program kesehatan keqia di Pertamina. Dengan menggunakan rancangan yang bersifat observasional, dengan pendekatan kualitatif studi ini mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari informan( 10 orang ), direkam dalam tape recorder, dan setelah ditulis dikonfirmasikan kembali ke informan tersebut. Data sekunder dikumpulkan dari arsip yang ada di Dinas Kesehatan Pertamina. Dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa informasi yang dibutuhkan pada umumnya tersedia di SIK, kecuali informasi tentang program promotif yang sebagian besar tersedia pada sistem informasi kesehatan yang lain. Dalam hubungannya dengan fungsi manajemen, untuk fungsi perencanaan dari laporan yang tersedia 40 % digunakan; sedangkan untuk fungsi penggerakan pelaksanaan 83 % digunakan dari SIK yang ada Sehubungan dengan fungsi pengawasan, pengendalian dan evaluasi , 52, 63 % informasi didapat dari SIK yang ada. Dalam hubungannya dengan program kesehatan kerja, dapat dijabarkan sebagai berikut :
- Program promotif : informasi yang torsedia dalam SIK kerja belum dapat memberikan gambaran yang menyeluruh.
- Program preventif : informasi yang tersedia dalam SIK kerja hanya memberikan gambaran sebagian dari program preventit] tctapi tersedia di SIK yang lain.
- Program kuratif dan Rehabilitatif : informasi yang dapat diperoleh dari SIK yang tersedia cukup lengkap dan rinci, karena pada dasarnya banyak program kesehatan kerja di Pertamina yang bersifat kuratif. Dari penelitian ini diharapkan dapat diambil sebagai contoh untuk mengembangkan suatu sistem informasi kesehatan kerja di Departemen Kesehatan. ...... During industrialization era, man power problem will emerge, including its effect on the health of the workers. To anticipate that problem, a health information system has to be developed, in this case on the occupational health infomation system Pertamina has been chosen as a case, for it is agovemment owned company that has been declared as healthy and which has applied occupational health infomation system in its environment for a long time. The aim of this study was to describe the occupational health service information system in Penamina, its organization, data recording and management, and problem which arise from this activities. This study described also how the information from the system are used in relation with the management function and occupational health program in Pertamina. This was an obsetvational study, with qualitative approach, which collected primary and secondary data. Primary data were given by informer, recorded with tape recorder, then writen and confirmed by the informer. Secondary data were gathered from the archives ofthe Pertamina's Health Department. This study revealed that the information needed generally were already existed in the occupational health information system, with the exception ofthe information of promotive program. The laster could be found in other health information system. In its relation with management function, for planning function, 40 % ofthe report were used, while for organizing 83 % of the data were used For monitoring, controlling and evaluation, 52.63 % of informations were acquired from the occupational health system. In its relation with occupational health program, it could be stated as follows:
- Promotive program : information from the occupational health system could not yet give an over all picture.
- Preventive program : information nom the system could only give apartial picture ofthe preventive program. However other information could be found in another health information system
- Curative and rehabilitative program : complete and detailed information could be found in the system, for most of the occupational health program in Pertamina in reality are curative. It is hoped that this study could be used as an example to develope an occupational health information system in the Department of Health.

Abstrak :
Sejak pertama kali Puskesmas dicanangkan pada tahun 1968 terus dikembangkan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya pelayanan Puskesmas yang paling mendapatkan perhatian masyarakat adalah pelayanan pengobatan. Banyak faktor yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi pemilihan pengobatan pada Puskesmas. Masalah Penelitian adalah masih rendahnya pemanfaatan pengobatan ke Puskesmas baik secara Nasional maupun Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut merupakan Daerah Tingkat ll di Jawa Barat yang penduduknya tergolong banyak serta ratio Puskesmas terhadap penduduk lebih rendah dibandingkan standard Nasional. Sehingga selayaknya mendapatkan prioritas di dalam menangani masalah-masalah kesehatannya karena masalah yang ada di daerah ini dapat berpengaruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di Jawa Barat dan Nasional. Tujuan penelitian ini diperolehnya informasi hubungan karakterislik kepala rumah tangga dengan pemilihan pengobatan di Puskesmas Kabupaten Garut tahun 1995. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian diskriptif analitik untuk mencari hubungan karakteristik kepala rumah tangga dengan pemilihan pengobatan pada puskesmas. Kecenderungan masyarakat lebih banyak memilih pengobatan pada Puskesmas menandakan semakin meningkatnya fungsi Puskesmas serta pola pikir masyarakat Kabupaten Garut yang lebih moderat. Hasil penelitian memberikan indikasi bahwa pemilihan pengobatan akan ke Puskesmas bila sikap pelayan Puskesmas baik, Jarak ke Puskesmas dekat, sakitnya ringan dan pendapatan rumah tangga lebih rendah dari pendapatan rata-rata rumah tangga di Kabupaten Garut. Maka perlu dipikirkan untuk memperbaiki manajemen Puskesmas terhadap faktor-faktor yang berpengaruh ini, diantaranya :
- Meningkatkan sikap para petugas yang kurang baik menjadi lebih baik agar disenangi oleh konsumennya
- Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pedesaan yang jauh dari Puskesmas disertai mempunyai pendapatan yang rendah. ...... Since the first time Public health centre declared in 1968 the goverment always try to improve quality and quantity service to community. One of public health services that got most attention by the community is health service to get curation. Many factor in the community influence curation preference in public health centre. One of the problem of Research utilization curation is still low to visit public health centre in national level or west java province. Kabupaten Garut is one of crowded population but Public health centre ratio is lower than National standard. So that this Kabupaten has to get priority dial with health problems because this problem influence to health service system in West Java or National. Aims of the research is getting information of head in household characteristic relationship with curation preference in public health centre Kabupeten Garut 1995. This research carried out with descriptive analisize to found characteristic realtionship of head in household to curation preference in public health centre. The community tendency to go to public health centre for getting curation preference indicate that public health centre function isincreasing and the community mind of Kabupaten Garut is more moderate. The result of this research indicate that curation preference to public health centre if public health centre provider attitude is good, distance to public health centre is near, illness is mild and income household lower than household income average in Kabupaten Garut. Result of this research suggest in order to solve the problem improve management againts this influenced factors as follow:
- Improve for better attitude of the provider for the consumers convinience
- To expand health service coverage for the rural community who live far from public health centre and still have low income.

Abstrak :
The distribution and allocation of basic health service to poor society were determined as according to amount of poor society existing in puskesmas. The determination followed with rule type of health service without expense per service causing difficulty mounted in puskesmas to determine distribution the expense of per service such as those which as described in Minister of Health Regulation. More than anything else with there is no accurate data in this level of expense set of the the service also complicate to give the service to determine proportion of expense which must be released as according to service which have been given, that answering the demand, insuffiency, or excessive. This research is calculation the expense of primary health care, hospital health care and the health service outside building to poor society in Puskesmas Air Ram Pangkalpinang in 2005 that is to know distribute expense for the basic health service to poor society of health service in society, take care of hospitality and also the health service of outside building. This research is quantitative research by desain in economic evaluation with calculation cost analysis basic health service in 2005 collected from poor society health service data in region work Puskesmas Air Itam Itam Pangkalpinang and from data record of Puskesmas Air Itam, and also the related/relevant data from Public Health Service of Pangkalpinang processed by using Activity-Based Costing with spread sheet program. The result of this research is distribution of the expense the basic health service to poor society in Pangkalpinang with total cost required is equal to Rp. 40.333.820,49 totally budget of equal to Rp. 35.819.000,00 so that there are insuffiency of equal to Rp. 4.514.820,49. Needing the existence calculation of the expense service for all service type, good service which accounted by government routine service, existence of cost standard per service to be able to estimate requirement of the expense of health service in puskesmas and also need the existence of research which of a kind other puskesmas as data comparator and expense of which have been counted/calculated.

Abstrak :
Perkembangan pesat persaingan rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan memacu setiap institusi kesehatan mencari strategi yang terbaik. Peraturan perundang undangan juga memungkinan Rumah Sakit untuk dikelola secara bisnis tanpa melupakan fungsi sosial tentunya. Kebutuhan akan kesehatan yang merupakan kebutuhan primer menjadi area bidikan para pebisnis. Rumah Sakit Bhakti Yudha yang sudah beroperasi selama 25 tahun juga mengalami hal sama, Pada 5 tahun terakhir dampak persaingan semakin terasa di Iihat dari kunjungan pasien dan sepak terjang Rumah sakit pesaing yang baru bermunculan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi persaingan sekaligus untuk mencapai visi dan misi RSBY, adalah menciptakan poliklinik jejaring sebagai satelit diwilayah Kota Depok. Namun pembuatan poliklinik jejaring ini sangat, membutuhkan investasi yang besar baik dari segi keuangan maupun dari segi SDM, sehingga muncul ide untuk membuat poliklinik jejaring tersebut secara waralaba yang artinya menjual merek dan sistim operasional poliklinik kepada masyarakat peminat bisnis kesehatan. RSBY mengadakan pelatihan dan pembuatan SOP kerja, sementara pembeli poliklinik (terwaralaba) tersebut membeli merek dan sistim dimaksud. Penelitian ini mencoba mencari bentuk konsep waralaba terpilih yang lebih memungkinkan untuk diaplikasikan oleh RS Bhakti Yudha. Dengan analisis deskriptif secara kualitatif penelitian ini mencari konsep melaiui wawancara mendalam dari pihak : Pemilik RS Bhakti Yudha, Pengelola RS Bhakti Yudha, serta Calon Pembeli balk Mari Dokter, maupun dari kelompok non dokter. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa RS Bhakti Yudha sangat tepat untuk meluncurkan produk poliklinik jejaringnya secara waraiaba. Produk yang bisa dipasarkan adalah Layanan Dokter Umum, Layanan Dokter Gigi serta Iayanan Bidan. Untuk mewujudkan ide tersebut RS Bhakti Yudha harus melakukan : 1. Mematenkan merek RSBY sebagai usaha waralaba. 2. Membuat Training Center SDM 3. Membuat Buku Manual Oprarting, Standarisasi Pelayanan, Promosi, Pembiayaan serta Bentuk perjanjian yang baku. Dengan mewujudkan waralaba poliklinik jejaring ini diharapkan RS Bhakti Yudha dapat berhasil memenangkan persaingan hingga mencapai visi dan misinya.

---

Big competition development on hospital as health services push every health institution to find out the best strategic. The Government regulation give a possibility to hospital organized as business oriented without forgetting social function. The need to health services as a primer need is becoming businessmen target. Bhati Yudha Hospital has been operational for 25 year and has have the same experience, for the last 5 year, the competition impact can be seen from patient visit and new hospital building appeared as well. As solution to anticipate the competitor and to achieve mission and vision of Bhakti Yudha Hospital, is to build the polyclinic networking as satellite in Depok city. However, to build the polyclinic network as satellite needs big recourses and investments, nor finance aspect either human resources. New idea created to develop polyclinic net work as franchise, means to sell the polyclinic brand and operational system to community who are willing to business in health. Bhakti Yudha hospital conduct training and make job operational standard, meanwhile the franchisor buy those brand and system. This research tries to find the possibility of franchise concept promptly to Bhakti Yudha Hospital to be implemented. Based on descriptive analyses qualitatively, this research finds out the concept through deep interview from: Bhakti Yudha hospital owner, operational people in hospital, and buyer candidates like : general medical doctor, specialist doctor or non doctor. The research result is that, Bhakti Yudha hospital could be appropriately implements the franchise polyclinic network product. Products that can be sold are general health services, dental health services and midwives health services. To gain the above ideas, Bhakti Yudha hospital should do: 1. Register Bhakti Yudha hospital brand legally as franchise company 2. Build the Human Resource Training Center 3. Compile the Operational Standard Manual, Health Services Standard, Promotion, and Budgeting and fix Memorandum of Understanding shape. By achieving franchise polyclinic network, Bhakti Yudha hospital could win the competition and gain its mission and vision.

Abstrak :
Obat merupakan komponen terpenting dalam pelayanan kesehatan, sehingga harus selalu tersedia dalam jumlah dan jenis yang cukup. Penggunaan obat secara rasional penting untuk menjamin akses obat, ketersediaan, dan mutu pelayanan kesehatan. Di Puskesmas, banyak terjadi peresepan dan penggunaan obat tidak rasional yang umumnya tidak disadari oleh tenaga kesehatan. Peresepan dan penggunaan obat yang tidak rasional meliputi polifamasi, penggunaan Antibiotika pada ISPA non pneumonia, dan penggunaan injuksi pada Myalgia.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengelahui faktor-faktor yang berhubungan dengan peresepan obat tidak rasional oleh tenaga kesehatan di 15 Puskesmas Kota sukabumi Tahun 2006.

Desain peneiitian mqrupakan kombinasi studi kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan cross sectional untuk studi kuantilatif dan wawancara mendalam untuk studi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen - instrumen kuesioner, form monitoring peresepan, fonn pemantauan ketersediaan obat, dan pedoman wawancam mendalam. Sedangkan Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat, dan analisis content dafam bentuk matrik hasil wawancara mendalam.

Sampel penelitian adalah seluruh populasi yaitu 74 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum dan perawat yang melakukan pelayanan pengobatan di Puskesmas dengan resep yang ditulisnya Selama bulan april 2006 dengan diagnosa penygkit ISPA non pneumonia, Diare non spesifik, dan myalgia. Sebagai variabel terikat adalah penggunaan obat tidak rasional dan yariabel bebas adalah masa kerja, pengetahuan, sikap, pelatihan, permintaan pasien dan ketersediaan obat.

Hasil penelitian menunjukan bnhwa rata-rata peresepan obat tidak rasional di Puskesmas Kota Sukabumi adalah 49,74 %, dengan polifarmasi (79,47 %), Antibiotika (65,32%), dan Injeksi (4,43 %). Dari hasil analisis bivariat diketahui bahwa variabel pendidikan profesi, masa kerja, pengetahuan, sikap, pelatihan, dan permintaan pasien tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan peresepan obat tidak rasional, tetapi variabel ketersediaan obat berhubungan secara signifikan, dengan interpretasi semakin berlebih ketersediaan obat, semakin tidak rasional.

Hasil analisis content pada matrik hasil wawancara mendalam menunjukan bahwa faktor internal tenaga kesehatan seperti pengalaman pribadi, otoritas profesi, seni pengobatan, dan faktor eksternal yaitu kondisi penyakit dan perilaku pasien temyata berhubungan dengan peresepan obat yang tidak rasional.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah perencanaan pengadaan obat dengan metoda morbiditas dan ditindaklanjuti dengan Monitoring dan evaluasi peresapan obat yang lebih intensif, merancang pelatihan terprogram untuk meningkatkan pengetahuan bagi perawat dan peningkatan motivasi bagi tenaga dokter. Menyusun dan mensosialisasikan standar pengobatan dasar di Puskesmas terutama bagi perawat dengan dukungan legalitas sampai dengan tenaga dokter memadai. bagi Peneliti lain sebaiknya menggali variabel pemanfaatan dan kepatuhan pada buku pedoman pengobatan dasar dan tingkat pengetahuan pasien atau masyarakat.

Abstrak :
Berbagai jenis pembayaran (Fee For Service Bebas, Fee for Service Kerjasama, Asuransi, Kapitasi) layanan kesehatan kepada pekerja, keluarga dan pensiunan termasuk rawat inap dilakukan di Perlamina dan makin meningkatnya biaya layanan kesehatan maka dipandang perlu mencarikan jenis pembayaran yang sesuai untuk memberikan dampak yang efektif dan efisien. Dilain pihak, pekerja, keluarga dan pensiunan sebagai masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan menjadi semakin kritis terhadap mutu layanan yang mereka terima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran jenis pembayaran dihubungkan dengan mutu layanan rawat inap yang diterima oleh pekerja, keluarga dan pensiunan PT Pertamina UPms III. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jumlah sample 100 orang yang mendapat pelayanan rawat inap dengan menggunakan berbagai jenis pembayaran. Data primer diperoleh dari kuesioner yang didistribusikan kepada sampel terpilih untuk mendapat mutu berupa kepuasan dengan metode lima dimensi servqual. Sedangkan data sekunder untuk mendapatkan lama hari rawat yang merupakan bagian dari mutu dan biaya diperoleh dari laporan fungsi Kesehatan Pemasaran III. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembayaran dengan cara asuransi 87,5% puas, dengan cara kapitasi 85% puas, dengan cara Fee For Service Kerjasama 76,5% puas, dengan Fee For Service Bebas 66,7% puas. Lama hari rawat dengan cara asuansi dan Fee for Service Bebas 83,3% kurang dari 6 hari, dengan FFS Kerjasama 80% kurang dari 6 hari, dengan Kapitasi 55% kurang dari 6 hari. Jenis pembayaran secara kapitasi mempakan pembayaran yang terbesar dari jenis pembayaran yang lain pada penelitian ini.

Abstrak :
Setelah era desentralisasi, pembangunan bidang kesebatan menjadi salah satu bidang kewenangan wajib yang diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan ketenman tersebut maka tanggungjawab pembangunan bidang kesehatan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Kewenangan ini juga meliputi hal pengelolaan perencanaan penganggaran dan penyediaan pendanaannya.

Untuk melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran melalui APBD kabupaten. Namun demikian anggaran kesehatan yang dialokasikan pada dinas kesehatan kabupaten melalui APBD kabupaten ternyata masih rendah. Sedangkan permasalahan kesehatan di kabupaten ini cukup besar khususnya penyakit-penyakit menular.

Penelitian ini merupakan suatu studi kebijakan pendanaan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan adalah pejabat Pemerintah Daerah dan unsur Legislatif informan tersebut adalah : Anggota DPRD (komisi D), Ka Bag Keuangan, Ka Bag Pembangunan, Pejabat Bappeda yang berkompeten, Kepala Dinas Kesehatan, Ka TU Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bag Keuangan dan Perencanaan Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Data dan Infokes Dinas Kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap bidang kesehatan belum mendalam. Peran yang dilakukan oleh pengambil keputusan sangat penting, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif dalam perencanaan penganggaran. Komitmen yang diberikan pada sektor kesehatan tidak konsisten yang teroermin pada rendahnya anggaran yang dialokasikan pada dinas kesehatan. Adanya sumber dana selain APBD kabupaten yang dialokasikan pada dinas kesehatan yang belum diketahui oleh pejabat pemerintah kabupaten yang berkompeten dalarn perencanaan penganggaran. Adanya usulan kegiatan dinas kesehatan yang belum diusulkan secara komprehensif.

Penulis menyarankan agar dinas kesehatan melakukan advokasi pada jenjang yang paling dasar di tingkat kecamatan sampai jenjang pengambil keputusan di tingkat kabupaten dan jika perlu dapat menggunakan narasumber dari Propinsi Jawa Barat atau Departemen Kesehatan. Selain im menyarankan pada dinas kesehatan untuk menginformasikan dana-dana yang diterimanya serta meningkatkan kemampuan menyusun rencana kesehatan kabupaten secara terintegrasi dan komprehensif, termasuk pula mengintegrasikan pendanaan yang datang dari berbagai sumber.