Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Udara yang stabil dan angin lemah merupakan kondisi-kondisi yang memudahkan untuk terjadinya gejala haze.

Adanya haze yang tebal dapat mengurangi jarak pandang dan mengganggu lalu-lintas udara, laut dan kehidupan manusia sehari-hari. Haze dapat berasal dari asap kebakaran dan partikel-partikel padat yang halus akibat musim kemarau panjang serta dari debu letusan gunung berapi.

Catatan data meteorologi menunjukkan bahwa pada bulan-bulan Agustus, September dan Oktober tahun 1991 wilayah Sumatera bagian selatan sampai Kalimantan bagian barat mengalami gangguan haze yang parah dengan jarak penglihatan mendatar kurang dari 1 kilometer.

Hasil analisis data suhu udara atas, arah dan kecepatan angin serta kemarau yang kering yang diikuti oleh terbakarnya hutan di beberapa wilayah Indonesia, menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memang memenuhi kondisi untuk terjadi haze. Sedangkan akibat adanya haze yang tebal, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut meningkat cukup besar.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang respon negara tetangga yang terkena dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998. Pada penelitian sebelumnya, banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada masa Orde Baru disebabkan oleh pengelolaan hutan yang mengedepankan pembangunan ekonomi. Untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 1997-1998 hanya dijelaskan mengenai dampak berupa kerugian ekonomi dan ekologis. Sementara dalam penelitian ini, akan berfokus pada dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 1997-1998 berupa pencemaran kabut asap lintas batas mengganggu aktivitas negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa permasalahan kebakaran hutan dan lahan Indonesia tahun 1997-1998 menjadi satu bencana nasional yang sulit dituntaskan oleh Indonesia sendiri. Singapura dan Malaysia sebagai negara tetangga yang terkena dampak dari kabut asap memberikan respon agar masalah ini dapat ditangani dalam skala regional, sehingga kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998 menjadi salah satu awal mula kesadaran Asia Tenggara untuk menetapkan regulasi baru atas satu permasalahan pencemaran lingkungan lintas batas, khususnya pada pencemaran udara. Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode sejarah. Artikel ini menggunakan data yang diperoleh melalui studi literatur berupa dokumen pemerintah, koran, buku, dan publikasi jurnal.

---

This paper discusses the response of neighboring countries affected by haze due to forest and land fires that occurred Indonesia in 1997-1998. In previous studies, the number of cases of forest and land fires that occurred during the New Order was caused by forest management which prioritized economic development. For forest and land fires 1997-1998 only explained the impact of economic and ecological losses. While in this study will focus on the impact of forest and land fires 1997-1998 in the form of cross-border smoke pollution disrupting the activities of neighboring countries, such as Singapore and Malaysia. The results of this study found that the problems of Indonesian forest and land fires in 1997-1998 became a national disaster that was difficult to solve by Indonesia itself. Singapore and Malaysia as neighboring countries affected by the haze responded to this problem in a regional scale, so that forest and land fires in 1997-1998 became one of the beginnings of Southeast Asian awareness to establish new regulations on a cross-environmental pollution problem, especially on air pollution. This article uses historical methods and data obtained through literature studies from newspapers, books, and journal publications.

Abstrak :
ABSTRAK
Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah terkena oleh kabut asap pada tahun 2015 yang berdampak pada degradasi kualitas udara. Analisis kerentanan pada aspek sensitivitas dibutuhkan sebagai upaya penanggulangan dan mitigasi kabut asap di masa mendatang. Aspek kondisi internal yang dilihat dari kondisi manusia dan kondisi fisik wilayah digunakan untuk menganalisis tingkat sensitivitas wilayah. Untuk menganalisis tingkat sensitivitas wilayah dilakukan pembobotan terlebih dahulu dengan menggunakan metode AHP dan di analisis dengan Spatial Multi Criteria pada setiap parameter. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data adalah sensitivitas wilayah terhadap kabut asap di Kota Pekanbaru berdasarkan kondisi fisik wilayah memperlihatkan tingkat yang semakin tinggi di bagian tengah kota sejalan dengan presentase tutupan vegetasi yang rendah, kepadatan bangunan yang cenderung padat dan tata letak bangunan yang cenderung tidak teratur. Berdasarkan kondisi manusia, sensitivitas wilayah memperlihatkan tingkat yang semakin rendah di bagian tengah kota dengan presentase usia sensitif dan presentase mata pencaharian penduduk rendah. Tingkat sensitivitas wilayah terhadap kabut asap di Kota Pekanbaru tidak memperlihatkan kecenderungan yang sama antara kondisi fisik dan kondisi manusia yang terlihat secara jelas di bagian tengah kota; di mana wilayah yang ditinjau dari kondisi fisik memiliki sensitivitas tinggi ternyata memiliki sensitivitas yang rendah berdasarkan kondisi manusianya.

---

ABSTRACT
Pekanbaru City is one of the areas exposed by haze in 2015 which impact on air quality degradation. Vulnerability analysis on the sensitivity aspect is needed as an effort to mitigate haze in the future. Aspects of internal conditions viewed from the human condition and the physical condition of the region are used to analyze the level of region sensitivity. To analyze level of region sensitivity, the weighting is done using AHP method and analyzed with Spatial Multi Criteria on each parameter. The results obtained from the data processing are the sensitivity of the region to the smoke haze in Pekanbaru City based on the physical condition of the area showing the higher level in the middle of the city in line with the low percentage of vegetation cover, the density of buildings that tend to be solid and the layout of the buildings tend to be irregular. Based on human conditions, the sensitivity of the region shows lower rates in the central part of the city with a percentage of sensitive age and low percentage of livelihoods. The region sensitivity to haze in Pekanbaru City does not show the same tendency between the physical condition and the human condition in the center of the city in which the area under review of the physical condition has a high sensitivity turns out to have a low sensitivity based on its human condition.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan karya akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peristiwa kabut asap dikonstruksikan sebagai kejahatan lingkungan dalam media online kompas.com. Dengan menggunakan teori social constructionism, penulis mengkaji proses konstruksi atas realita sosial peristiwa kabut asap dalam pemberitaan di dalam media. Perspektif green criminology digunakan sebagai payung besar penulisan ini. Data sekunder dikumpulkan dari pemberitaan kabut asap di media online kompas.com selama tahun 2015. Hasil dari penulisan ini adalah kompas.com mengkonstruksikan kabut asap sebagai kejahatan lingkungan dengan melihat dari konstruksi dominannya.

---

ABSTRACT
This study aims to determine how the haze episode is constructed as an environmental crime in the online media kompas.com. By using Ray Surette’s social constructionism theory, the author examines the process of social construction of reality of haze episode in the news. Green criminology perspective used as a large umbrella of this study. Secondary data in this study is the news about haze that was collected from kompas.com during 2015. The result of this study is kompas.com has constructed haze as an environmental crime with a view of the dominant construction.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang penerapan asas tanggung jawab negara dalam kasus kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif. Pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang pengenaan tanggung jawab Nikaragua atas perusakan lingkungan di wilayah teritorial Negara Kosta Rika. Kajian ini juga membahas potensi pemberlakuan asas tanggung jawab negara terhadap bencana kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan / atau lahan. Penugasan pertanggungjawaban kepada negara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada Pasal Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan Salah Secara Internasional. Juga akan dibahas tentang pengakuan asas tanggung jawab negara dalam konteks kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran dalam kerangka hukum internasional dan kerangka hukum nasional serta beberapa kasus kerusakan dan / atau pencemaran lintas batas, seperti kasus trail smelter. , kasus Danau Lanoux, kasus Selat Corfu, dan kasus uji senjata nuklir. Penulis menemukan bahwa akuntabilitas negara lahir dari pengakuan kedaulatan negara yang melarang negara menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran yang melintasi batas wilayah negara. Larangan menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran telah menjadi norma hukum lingkungan internasional setelah dituangkan dalam prinsip 21 Stockholm Declaration dan penggunaan norma ini sebagai dasar penyelesaian sengketa lingkungan lintas batas.
This thesis discusses the application of the principle of state responsibility in cases of cross-border damage and / or pollution. The research in this thesis is a normative and descriptive juridical research. The discussion in this study discusses the imposition of Nicaragua's responsibility for environmental destruction in the territory of the State of Costa Rica. This study also discusses the potential for the application of the principle of state responsibility for transboundary haze disasters due to forest and / or land fires. The assignment of accountability to the state in this research is carried out with reference to the Article of State Responsibility for International Wrong Actions. It will also discuss the recognition of the principle of state responsibility in the context of transboundary damage and / or pollution in the international legal framework and national legal framework as well as several cases of cross-border damage and / or pollution, such as the trail smelter case. , the Lake Lanoux case, the Corfu Strait case, and the nuclear weapons test case. The author finds that state accountability is born from the recognition of state sovereignty which prohibits the state from causing damage and / or pollution that crosses national borders. The prohibition of causing damage and / or pollution has become a norm of international environmental law after it has been stated in the principles of the 21 Stockholm Declaration and the use of these norms as a basis for resolving cross-border environmental disputes.