Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Saat ini pengguna media sosial semakin kreatif dalam menyampaikan ujaran kebencian. Untuk menghindari peraturan kebijakan di media sosial, pengguna menggunakan kode untuk berinteraksi satu sama lain. Kode tersebut merupakan istilah atau julukan berisi kebencian yang ditargetkan pada suatu pihak untuk menyampaikan ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan kode kebencian dalam mengidentifikasi ujaran kebencian pada media sosial. Penelitian ini menggunakan twit berbahasa Indonesia serta menggunakan metode Logistic Regression, Support Vector Machine, Naïve Bayes, dan Random Forest Decision Tree. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur kode kebencian (hate-code HC) yang diusulkan, dapat digunakan sebagai fitur untuk identifikasi ujaran kebencian. Jika tanpa fitur kode kebencian, F-Measure menghasilkan tidak lebih dari 55%. Namun, performa meningkat jika menggunakan fitur kode kebencian dengan hasil F-Measure sebesar 80.71% yang dikombinasikan dengan metode Logistic Regression Nowadays social media users are increasingly creative in expressing hate speech. ......To avoid policy regulations on social media, users use code to interact with each other. The code is a term or nickname containing hatred that is targeted at a individual or groups to convey the utterance of hate. This study aims to use hate codes in identifying hate speech on social media. This study uses twit in Indonesian and uses the Logistic Regression, Support Vector Machine, Naïve Bayes, and Random Forest Decision Tree. The results show the hate code features (HC) that proposed can be used as a feature to identify hate speech. If without the hate code feature, F Measure generates nomore than 55%. However, performance increases if using this feature, with the result of F-Measure of 80.71% combined with Logistic Regression method.

Abstrak :
Lembaga Kebudayaan Rakyat atau kerap disingkat Lekra adalah wadah untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan Indonesia. Selain juga berusaha menyampaikan pesan-pesan politik, seperti kerakyatan dan kemanusiaan melalui karya-karya yang ditelurkan oleh para senimannya. Lekra memang memiliki kedekatan ideologis dengan PKI, yaitu sama-sama memperjuangkan rakyat miskin. Walau begitu, Lekra menolak untuk "dimerahkan" oleh PKI. Meletusnya peristiwa G30S, membuat Lekra dituduh sebagai organisasi masyarakat yang berdiri di bawah PKI. Selanjutnya Lekra turut diberangus oleh Orde Baru dengan alasan mengancam stabilitas keamanan nasional. Karya-karya berlabelkan Lekra diberi stigma komunis oleh penguasa pada masa itu. Tidak cukup di situ, penguasa melalui pemerintah memusnahkan data dan sejarah Lekra untuk selanjutnya disenyapkan dari ruang sejarah politik Indonesia.supaya tidak bisa dipelajari oleh generasi berikutnya. Dalam kajian kriminologi, stigmatisasi menjadi salah satu hal penting yang dipelajari. Arti dari stigmatisasi itu sendiri adalah stigma atau citra yang dilekatkan pada seseorang atau sekelompok orang. Dan, stigmatisasi adalah salah satu bentuk dari aksi kekerasan atau violence. Dalam studi ini, Penulis menggunakan teori yang ditelurkan oleh Louis Althusser dalam rangka membangun kekuasaan melalui peran hakiki negara yang bersifat represif (repressive state apparatus/RSA) dan ideologis (ideological state apparatus/ISA). Selanjutnya, Althusser menempatkan media sebagai media ideologis yang artinya selalu memiliki dan menjalankan ideologi tertentu. Dan, melalui medialah ideologi bisa memiliki eksistensi material. Dengan begitu, bukanlah hal yang aneh bila media dilihat sebagai aparatus ideologi. Disinilah ISA kemudian menyusun sebuah kerangka legitimasi yang akan mengabsahkan tindakan represif tersebut, sehingga masyarakat tidak akan melawan. Dengan begitu, dalam analisa ini, negara bisa dilihat sebagai institusi yang tidak netral dan penuh dengan konsentrasi kekuatan, karena ia berusaha melakukan penciptaan pemaknaan yang sesuai dengan keinginannya. Misalnya, manipulasi media massa, yaitu pengaturan berita di Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha adalah salah satunya. Dengan begitu, negara yang dibangun atas kekuasaan yang ada padanya adalah wujud dominasi politik atas masyarakat. Selanjutnya, tindakan penguasa memberikan stigma komunis melalui media kepada Lekra adalah bentuk tindak kekerasan atau state violence. ...... Lembaga Kebudayaan Rakyat (The Movement of People"s Art and Culture) or commonly abbreviated as LEKRA was believed to be founded to maintain the existence of the Indonesian culture apart from its purpose to deliver any political messages like peoples and humanitarian issues " through the works of its artist members. LEKRA has a close ideology connection with PKI both of which had the spirit to fight for the rights of common people. However, even they shared similar perspective, LEKRA refused to be made "red" by PKI. The G30S incident brought LEKRA to the accusation of being a community organization stands under the PKI flag. This follows the consequences of banning by the government for reason that LEKRA might be a possible threat to the national security. Any works produced by LEKRA membersthen was stigmatized as "communist product" by the government. The government even demolished all data and history of LEKRA and deleted its existence in the political history of the nation in order not to learned by the following generations. In the study criminology, stigmatization has become one of important substance to study. The meaning of the stigmatization itself is a stigma or an image which is put or created against any individual or some people of the same group. In this study, the writer will bring forward the Louis Althusser"s theory of building a power using the repressive state apparatus (RSA) and ideological state apparatus (ISA). Furthermore, Althusser further put media as ideological media which means always posses and implement certain ideology. And, through media any ideology can have the material existence. Consequently, media will always be seen as an ideological apparatus. ISA has formed a legitimate frame which it used to legalize any repressive action against the people so that they would not be in any position to fight back. With this analysis, a state can be seen as an un-neutral institution and full with power concentration because it hows its efforts to do any "meaning creation" which is in accordance with its purpose. Ideological state apparatus through its mass-media manipulation efforts, which is news management in their Angkatan Bersenjata Daily and Berita Yudha daily, was one of the above mentioned efforts. Meaning, a state has a function to maintain its repression against its people. This study tries to further see that any action of communist stigmatization by the government upon LEKRA members was indeed a representation of a state violence.

Abstrak :
Hate crime berupa penutupan paksa Pondok Pesantren Al-Fatah harus dialami oleh para santri waria yang berada di dalamnya. Hate Crime tersebut merenggut hak atas religious freedom dan freedom for expression yang dimiliki para santri waria. Hate crime yang  dilakukan oleh Front Jihad Islam tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan terhadap para santri waria sebagai individu yang menyimpang dan menyalahi kodrat. Timbulnya anggapan tersebut tidak terlepas dari paham patriarki, heteronormativitas, serta stigma yang mengakar dalam masyarakat. Penutupan paksa yang terjadi menimbulkan respon dari para santri waria. Setelah mengalami trauma, mereka bangkit dan menunjukan kemampuan resistensinya. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa para santri waria memiliki kemampuan untuk melawan dan berdaya terhadap hate crime yang dialami. Penelitian ini menggunakan teori queer criminology dengan teknik analisis naratif melalui kisah yang mereka tuturkan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa budaya patriarki, heteronormativitas, serta stigma terhadap kelompok LGBTQ merupakan akar terjadinya hate crime terhadap santri waria. Penutupan paksa Pondok Pesantren tersebut justru membangun kemampuan resistensi santri waria untuk berdaya di tengah situasi yang diskriminatif.  Resistensi yang dilakukan didasari oleh agensi atau kesadaran para santri waria untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Resistensi yang dilakukan menjadikan para santri waria sebagai penyintas hate crime berupa penutupan Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta. ......Hate crime in the form of the forced closure of the Al-Fatah Islamic Boarding School experienced by santri waria who are in it. The hate crime took away the right to religious freedom and freedom for expression that belongs to santri waria. The hate crime by the Front Jihad Islam was motivated by the perception of santri waria as individuals who deviate and violate nature. Those assumption is inseparable from patriarchy, heteronormativity, and the stigma rooted in society. The forced closure occurred a response from santri waria. They did not give up. After experiencing trauma, they show their resistance abilities. This research aims to explain that santri waria have the ability to empowered against hate crimes in the form of the closure of Islamic boarding schools. This research uses the theory of queer criminology with narrative analysis techniques through the stories they tell. The results of the data analysis show that the patriarchal culture, heteronormativity and the stigma against LGBTQ groups is the root cause of hate crimes against santri waria. They shows the resistance ability to be empowered in a discriminatory situation. The resistance carried out was based on agency or the awareness of santri waria to change their lives for the better. The resistance then made the santri waria as survivors of hate crime.

Abstrak :
Karya akhir ini membahas mengenai propaganda kejahatan kebencian (hate crime) berbasis orientasi seksual dan identitas gender yang diimplementasikan melalui acara “Deklarasi Padang Bersih Maksiat”. Penulisan karya akhir ini bertujuan untuk memahami bagaimana kejahatan kebencian dipropagandakan untuk menolak eksistensi LGBTIQ+ melalui tafsir agama patriarkal-konservatif, kebijakan diskriminatif, serta tindakan persekusi. Penulisan ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif dan queer criminology theory yang pada dasarnya berusaha mengkritik dan menentang narasi mengenai binerisasi heteronormativitas, homofobia, serta pengabaian kesetaraan tentang gender dan seksualitas. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tafsir agama patriarkal-konservatif diiringi dengan prasangka terhadap seksualitas LGBTIQ+ mendorong digelarnya acara “Deklarasi Padang Bersih Maksiat” pada November 2018. Para propagandis dan masyarakat menstimulasi kejahatan kebencian dalam setiap aksi selama acara berlangsung. Pada akhirnya, tindakan persekusi sebagai bentuk kekerasan terhadap LGBTIQ+ seperti penangkapan sewenang-wenang, pemaksaan terapi konversi, dan perlakuan merendahkan martabat pun menjadi jalan keluar untuk menyembuhkan ‘penyakit’ LGBTIQ+. Hal ini berimplikasi pada kerugian dan penderitaan seksual, psikis, dan fisik terhadap kelompok LGBTIQ+. ......This final work discusses the propaganda of hate crimes based on sexual orientation and gender identity which is implemented through the “Deklarasi Padang Bersih Maksiat”. This final work aims to understand how hate crimes are propagated to reject the existence of LGBTIQ+ through patriarchal-conservative religious interpretations, discriminatory policies, and acts of persecution. This writing uses qualitative content analysis technique and queer criminology theory which basically tries to criticize and challenge narratives about the binaryization of heteronormativity, homophobia, and the neglect of equality regarding gender and sexuality. The results of the data analysis show that patriarchal-conservative religious interpretations accompanied by prejudice against LGBTIQ+ sexuality prompted the holding of the “Declaration of Padang Clean Maksiat” in November 2018. The propagandists and the public stimulated hate crimes in every action during the event. In the end, acts of persecution as a form of violence against LGBTIQ+ such as arbitrary arrest, forced conversion therapy, and degrading treatment become a way out to cure the LGBTIQ+ 'disease'. This has implications for sexual, psychological and physical losses and suffering for the LGBTIQ+ group.

Abstrak :
Contents : Introduction /​ Nathan Hall, Abbee Corb, Paul Giannasi, and John Grieve Theories and concepts Framing the boundaries of hate crime /​ Neil Chakraborti Beyond the silo : rethinking hate crime and intersectionality /​ Hannah Mason-Bish The personal injuries of hate crime /​ Paul Iganski and Spiridoula Lagou Exploring the community impacts of hate crime /​ Barbara Perry Legislating against hate /​ Gail Mason Explaining hate crimes : sociological and criminological perspectives /​ Nathan Hall Explaining hate crimes : perspectives from the wider social sciences /​ Nathan Hall The international geography of hate Hate crimes in Europe /​ Mike Whine Hate crimes in the UK /​ Paul Giannasi Sectarianism and hate crime in Northern Ireland /​ Marian Duggan Global antisemitism /​ Dave Rich The European extreme right /​ Emmanuel Godin

Abstrak :
Kasus ujaran kebencian di media sosial Indonesia tidak sedikit. Penelitian ini akan mengkaji salah satu kasus ujaran kebencian yang terjadi di tahun 2022, yaitu kasus yang menimpa EM. Pada saat karya ilmiah ini ditulis, kasus ini sudah naik ke tahap persidangan di pengadilan. EM didakwa menyatakan ujaran kebencian terhadap masyarakat yang ada di Kalimantan dengan frasa "tempat jin buang anak". Jenis kajian penelitian adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini bersumber dari YouTube yang dikelola oleh EM sendiri. Penelitian ini untuk mengungkapkan apakah ujaran EM “tempat jin buang anak” dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian atau tidak berdasarkan Pasal 156 KUHP dan Pasal 45A ayat (2) dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Peneliti menggunakan teori tindak tutur, konteks pertuturan, dan analisis wacana untuk membuktikan ujaran EM tersebut. Berdasarkan analisis tindak tutur, konteks pertuturan, dan analisis wacana, EM dapat dinyatakan melakukan ujaran kebencian berdasarkan Pasal 156 KUHP karena memenuhi semua unsur yang dipaparkan dalam undang-undang tersebut. Namun, EM tidak dapat dinyatakan melakukan ujaran kebencian berdasarkan Pasal 45A ayat (2) dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE karena salah satu unsur wajib tidak memenuhi. Unsur yang tidak memenuhi tersebut adalah semua pernyataan EM tidak ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kepada masyarakat Kalimantan. Selain itu, pernyataan EM juga tidak ditujukan untuk menimbulkan permusuhan kepada masyarakat Kalimantan. ......There are many cases of hate speech on Indonesian social media. This study will examine one of the cases of hate speech that occurred in 2022, namely the case that befell EM. At the time this scientific paper was written, this case had already reached the stage of trial in court. EM was charged with expressing hatred towards the people in Kalimantan with the phrase "tempat jin buang anak". The type of research study is descriptive qualitative. The object of this research is sourced from YouTube which is managed by EM himself. This research is to reveal whether the EM utterance “tempat jin buang anak” can be categorized as hate speech or not based on Pasal and Pasal 45A ayat (2) dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. The researcher uses speech act theory, context of speech, and discourse analysis to prove the EM utterances. Based on the analysis of speech acts, context of speech, and analysis of discourse, EM can be declared to have committed hate speech in Pasal 156 KUHP because it fulfills all the elements described in the 2 law. However, EM cannot be declared to have committed hate speech on Pasal 45A ayat (2) dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE because one of the mandatory elements does not fulfill. The element that does not fulfill this is that all of EM's statements are not intended to cause hatred for the people of Kalimantan. In addition, all of EM's statements are also not intended to cause hostility to the people of Kalimantan.

Abstrak :
Di tengah pandemi COVID-19, perawat sebagai garda utama dalam menangani wabah virus COVID-19 justru distigma dan didiskriminasi karena konstruksi masyarakat. Konstruksi yang tersebar adalah perawat sebagai pembawa virus. Hal ini terjadi karena perawat adalah kelompok yang paling berdekatan sekaligus memerangi wabah. Studi ini bertujuan menjelaskan bagaimana stigmatisasi terhadap perawat sebagai salah satu bentuk reactive hate crime, yang memiliki dampak terhadap fisik dan psikologis perawat. Metode penulisan yang digunakan dengan cara menganalisis data sekunder berupa 30 artikel berita kasus stigma dan diskriminasi terhadap perawat yang dimuat dalam media berita online Indonesia tahun 2020, dengan menggunakan teori stigmatisasi. Dari hasil analisis uji variabel menunjukan adanya hubungan antara motif pelaku dan bentuk stigma. Ancaman dan rasa takut menjadi pembenaran yang dilakukan pelaku, dan terdapat pola waktu kejadian yang dipicu oleh situasi wabah COVID-19. Selain itu, dari penulisan ini juga menunjukkan bahwa stigma yang dialami perawat terbagi ke dalam dua bentuk. Pertama, stigma power merupakan bentuk stigma yang berbasis pada ketakutan. Kedua, courtesy stigma (Stigma by Association) merupakan stigma yang berbasis dengan kepercayaan atau keyakinan seseorang/kelompok. Lebih lanjut, keterbatasan pada data dalam penulisan ini mendorong penulisan selanjutnya untuk dapat menggunakan sampel data yang lebih besar dan menggunakan uji statistik parametrik. ......During the COVID-19 pandemic, the nurses as primary guardians are stigmatized while dealing with the COVID-19 virus outbreak. They are also discriminated against because of the public's construction. The construction which spreads in public is nurses as virus carriers. This notion happens because nurses are the closest group and at the same time fighting the outbreak. This study aims to explain how the stigmatization of nurses as a form of reactive hate crime, which impacts nurses' physical and psychological. The researcher uses the writing method by analyzing secondary data in the form of 30 news articles on cases of stigma and discrimination against nurses published in Indonesian online news media in 2020, also using the theory of stigmatization. Analysis of the variable test shows a relationship between the motives of the perpetrators and the form of stigma. Threats and fear are justifications made by the perpetrators. There is also a time pattern of events triggered by the COVID-19 outbreak situation. In addition, this paper also shows that the stigma experienced by nurses is divided into two forms. First, stigma power is a form of stigma based on fear. Second, courtesy stigma (Stigma by Association) is a stigma based on the beliefs or beliefs of a person/group. Due to the many limitations of the data in this paper, it is highly recommended to use a larger sample of data and also use parametric statistical tests for further writing.

Abstrak :
Tulisan ini membahas mengenai ujaran kebencian yang terjadi pada salah satu grup chat di dalam aplikasi Telegram. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode netnografi dalam pengumpulan dan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan melalui lima tahapan, yakni collating, coding, combining, counting, dan charting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik dan jenis ujaran kebencian di dalam grup chat Telegram serta mengategorisasikan tipe partisipan dan kode wicara yang berlaku di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian muncul di dalam grup chat Telegram dalam berbagai bentuk dan tema. Secara signifikan, ujaran-ujaran kebencian tersebut dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia luring. Melalui konten-konten ujaran kebencian tersebut pula, kita dapat melihat bahwa terdapat kode-kode wicara khas yang dapat ditelaah melalui 6 proposisi speech code theory milik Philipsen.

---

This paper discusses about hate speech that occurs in one of the chat group in the Telegram application. This research is a qualitative study using netnographic methods in data collection and processing. Data processing is carried out through five stages; collating, coding, combining, counting, and charting. The purpose of this study is to identify practices and types of hate speech in Telegram chat group and categorize the type of participants and the speech codes that prevail in the group. The results showed that hate speech appeared in Telegram chat group with various forms and themes. Significantly, hate speech that occurs within the group is influenced by events that occur in the offline world. Through the hate speech content, we can also see unique speech codes that can be analyzed through Philipsen's 6 propositions of speech code theory.

Abstrak :
Sebagai fenomena politik global, kajian ujaran kebencian sudah banyak dieksplorasi oleh para peneliti terdahulu, tetapi sebagai fenomena kognitif yang terkait dengan ideologi, kajian ujaran kebencian masih sangat terbatas. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ekspresi ujaran kebencian kerap kali ditemukan, terutama yang disampaikan oleh para elite simbolik. Namun, di Indonesia, hampir tidak ada kajian yang menghubungkan ujaran-ujaran tersebut dengan ideologi kelompok politik tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dimensi ideologis ujaran kebencian dalam wacana politik di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Data diambil dari ujaran kebencian yang diucapkan oleh enam elite simbolik di Indonesia, yang dipadukan dengan data konteks sosial-politik ujaran tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kajian wacana kritis (KWK) sosiokognitif model van Dijk, penelitian ini memperlihatkan bahwa ujaran-ujaran kebencian yang diekspresikan oleh elite-elite simbolik mengandung proposisi makro yang berhubungan dengan model konteks politik dalam wacana politik di Indonesia. Di samping itu, proposisi-proposisi ideologis tersebut memiliki basis kognitif dalam representasi sosial masyarakat indonesia, yang muncul ke permukaan karena didorong oleh faktor politik. Hal ini membentuk model-mental situasi politik Indonesia, terutama terkait dengan polarisasi kelompok prooposisi dan propemerintah, termasuk aktor, aksi, dan relasi di dalamnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ujaran kebencian dalam wacana politik di Indonesia memperlihatkan adanya relasi antara struktur dan makna ujaran kebencian dengan kognisi sosial-politik di Indonesia yang mengarah pada polarisasi berdasarkan dimensi ideologis yang direproduksi oleh kelompok Kami dan Mereka. Secara teoretis, penelitian ini merupakan terobosan baru terkait dengan cara memahami sikap kelompok berdasarkan keberpihakan politik (propemerintah dan prooposisi) yang tidak disinggung dalam teori ideologi van Dijk. Sumbangan teoretis lain yang dapat diberikan penelitian ini adalah kontribusi pada pengembangan disiplin ilmu linguistik forensik, terutama terkait dengan konsep ujaran kebencian dan bagaimana ujaran kebencian tersebut harus ditafsirkan dengan pendekatan sosiokognitif. Hal ini bersandar pada konsep bahwa ujaran kebencian adalah fenomena ideologis, sementara ideologi adalah parameter kognitif yang paling signifikan yang mengontrol sikap dan tindakan aktor dalam suatu kelompok. Selebihnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga untuk memahami situasi politik di Indonesia belakangan ini dalam upaya untuk terus mengasah sikap kritis dan mendorong adanya sistem yang mendasar untuk melakukan perubahan sosial. ......As a global political phenomenon, the study of hate speech has been widely explored by previous researchers, but as a cognitive phenomenon related to ideology, the study of hate speech is still very limited. During President Joko Widodo's administration, expressions of hate speech were often found, especially those conveyed by symbolic elites. However, in Indonesia, there are almost no studies that link these utterances to the ideology of certain political groups. Therefore, this research aims to discover the ideological dimensions of hate speech in political discourse in Indonesia during the administration of President Joko Widodo. Data was taken from hate speech uttered by six symbolic elites in Indonesia, which was combined with data on the socio-political context of the speech. By using the van Dijk model of the sociocognitive critical discourse study (CDA) approach, this research shows that hate speech expressed by symbolic elites contains macro propositions related to the political context model in political discourse in Indonesia. Apart from that, these ideological propositions have a cognitive basis in the social representation of Indonesian society, which emerges to the surface because political factors drive it. This forms a mental model of the Indonesian political situation, especially related to the polarization of pro-opposition and pro-government groups, including actors, actions and relations within them. Thus, it can be concluded that during the administration of President Joko Widodo, hate speech in political discourse in Indonesia showed a relationship between the structure and meaning of hate speech and socio-political cognition in Indonesia, leading to polarization based on the ideological dimensions reproduced by the group of We and They. Theoretically, this research is a new breakthrough regarding how to understand group attitudes based on political alignments (pro-government and pro-opposition), which are not mentioned in van Dijk's ideological theory. Another theoretical contribution that this research can make is a contribution to the development of the discipline of forensic linguistics, especially related to the concept of hate speech and how hate speech should be interpreted using a sociocognitive approach. This relies on the concept that hate speech is an ideological phenomenon, while ideology is the most significant cognitive parameter that controls the attitudes and actions of actors in a group. Furthermore, it is hoped that this research can provide a valuable contribution to understanding the recent political situation in Indonesia in an effort to continue to hone critical attitudes and encourage the existence of a fundamental system for carrying out social change.