Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PT Pelindo (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan khusus untuk melakukan pengusahaan terhadap kegiatan kepelabuhanan di Indonesia, yang salah satunya adalah penyediaan jasa bongkar muat. Penelitian ini membahas terkait dugaan penguasaan pasar dalam penyediaan jasa bongkar muat yang secara khusus dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) di Dermaga Yos Sudarso Pelabuhan Ambon, dengan melakukan analisis terhadap Putusan KPPU Nomor 29/KPPU-L/2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait posisi PT Pelindo IV (Persero) selaku Badan Usaha Pelabuhan (“BUP”) Dermaga Yos Sudarso Pelabuhan Ambon yang telah menerima hak konsesi dari negara, serta kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim KPPU dalam Putusan No. 29/KPPU-L/2020 mengenai Pasal 19 huruf A dan B serta Pasal 50 huruf A jo. Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Merujuk pada hal tersebut, penulis akan mengaitkan antara pokok permasalahan dengan peraturan serta doktrin terkait. Setelah penulis menganalisis dan membandingkan antara pertimbangan Majelis Hakim KPPU dengan yurisprudensi terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim KPPU terkait posisi PT Pelindo IV (Persero) sebagai BUMN khusus kepelabuhanan yang telah diberikan hak konsesi oleh negara sebagai salah satu bentuk Monopoli Negara dan merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia untuk lebih kritis dalam mempertimbangkan posisi, peran dan fungsi dari PT Pelindo (Persero) sebagai BUMN penyelenggara kegiatan kepelabuhanan di Indonesia. ......PT Pelindo (Persero) is a State Owned Enterprise (“SOE”) which was specifically established to operate port activities in Indonesia, one of which is providing container services. This research discusses the alleged market control in the provision of container services which were specifically carried out by PT Pelindo IV (Persero) at Yos Sudarso Pier, Port of Ambon, by analyzing the Verdict of KPPU Number 29/KPPU-L/2020. The purpose of this research is to analyze the position of PT Pelindo IV (Persero) as the Port Company of Yos Sudarso Pier, Port of Ambon, and the suitability of the KPPU Panel of Judges’ consideration in Verdict No. 29/KPPU-L/2020 regarding Article 19 letters A and B and Article 50 letter A jo. Article 51 of Law Number 5 of 1999. This research is judicial-normative with qualitative analysis method. Therefore, the author will link the subject matter with related regulations and doctrines. After the author has analyzed and compared between KPPU Panel of Judges’ considerations with previous jurisprudence, the author concluded that there was a mistake in the consideration of PT Pelindo IV (Persero)’s position as a special SOE for ports that had been granted concession rights by the state, which as a form of State Monopoly and is the implementation of Article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Therefore, KPPU as the business competition law enforces in Indonesia should be more critical in considering the position, role, and the function of PT Pelindo (Persero) as a SOE that organizes port activities in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Ketika kapal mengalami gangguan atau membutuhkan bantuan, salah satu pilihan utama yang dapat dilakukan adalah mencari tempat untuk mengatasi gangguan tersebut sebelum melanjutkan perjalanannya. Tempat ini dikenal sebagai place of refuge. Belum adanya konvensi internasional yang mengatur mengenai hal ini menyebabkan tidak adanya pengaturan pasti mengenai pemberian place of refuge. Permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana urgensi pembentukan konvensi internasional tersebut. Skripsi ini menganalisis berbagai faktor yang mendorong urgensi tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap laut dari pencemaran yang disebabkan oleh kapal. Kesimpulan yang diperoleh dari skripsi ini adalah bahwa diperlukan konvensi internasional yang secara khusus mengatur mengenai pemberian place of refuge.

---

ABSTRACT
One of the main options for ship in distress or in need of assistance to stabilize its condition is to find a place to overcome the troubles before continuing its journey. This place is known as place of refuge. The absence of international convetion on place of refuge causes no definite provisions to govern this matter. The main problem discussed in this thesis is the urgency of the establishment of such international convention. This thesis analyzes the various factors which encourage the urgency, one of which is the protection of the sea from pollution caused by ships. The conclusion of this thesis is that an international convention that specifically regulate the place of refuge is necessary to be established.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelabuhan adalah penghubung jaringan perdagangan. Perannya bahkan sangat strategis dalam negara kepulauan seperti Indonesia, sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pelabuhan Tanjung Priok adalah pelabuhan terpenting di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada kapasitasnya. Perencanaan pembangunan kapasitas pelabuhan telah dirancang hingga 2030 dan akan mempengaruhi secara dinamis sistem yang ada dan lingkungan di sekitar pelabuhan. Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap sistem, eksplorasi wilayah kebijakan yang meliputi analisis terhadap institusi dan sintesis hasil dari analisis sistem dan analisis institusi yang disimulasikan dengan pendekatan sistem dinamis. Hasil sintesis tersebut berupa model kebijakan pelabuhan yang akan disimulasikan dengan pemodelan sistem dinamis.

---

ABSTRACT
A port is a hub of trading network. Its role is even more strategic in an archipelago country like Indonesia, as a driver of national economic growth. Tanjung Priok Port is the most important port in Indonesia and Indonesia 39 s economic growth is highly dependent on its capacity. The port 39 s capacity development planning has been designed through 2030 and will affect dynamically the existing systems and its environment. This study will analyze the system, explore the policy area and synthesize result of system analysis and institutional analysis. Port policy model was resulted from the synthesis would be tested by system dynamic modelling.