Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Haji pada era reformasi 1999 ndash; 2014 , mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah penyelenggaraan ibadah haji selama ini sudah sesuai dengan Undang-Undang haji yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi lapangan. Penelitian ini berawal dari adanya beberapa keraguan jamaah haji Indonesia terhadap pelayanan dan penyelenggaraan haji yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia akan tetapi belum ada pembuktian secara sejarah. Setelah dilakukan analisis sejarah dengan menggunakan pendekatan teori perundang-undangan dan teori implementasi Undang-Undang, bahwasanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 masih memiliki banyak celah dalam pelaksanaannya, maka dari itu pemerintah bersama dengan DPR RI berusaha menutupi celah-celah tersebut dengan menyempurnakannya menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Setahun setelahnya Kementerian Agama dan DPR RI harus merubah beberapa poin pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 karena Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan paspor umum untuk visa haji, maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2014 muncul isu bahwa pengelolaan dana haji harus memiliki instansi khusus dalam pengelolaannya, maka disahkanlah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.

---

This reaserch discusses the implementation of Hajj Law in the reform era 1999 2014 , starting from Law Number 17 Year 1999, Law Number 13 Year 2008, Law Number 34 Year 2009, and Law Number 34 Year 2014. The purpose of this reaserch is to prove whether the implementation of hajj during this time is in accordance with the existing Hajj Law. The used research method is qualitative with field study. This reaserch comes from the doubt of Indonesian pilgrims to services of hajj implementation that is considered not in accordance with the Law of the Republic of Indonesia but there has been no historical proof.

After analyzing the history using the theory of law and the theory of the implementation, the Law Number 17 of 1999 still has many loopholes and lacks in the implementation, therefore the government together with the House of Representatives tried to cover up the gaps by perfecting it with Law Number 13 Year 2008. A year later the Ministry of Religious Affairs and the House of Representatives must change some points in Law Number 13 of 2008 because of Ministry of Hajj from Saudi Arabian requires a public passport for Hajj visa, therefore the Law Number 34 Year 2009 was declared. Meanwhile, there are some issues of pilgrim fund that must have a special agency in its management, that is ratified Law Number 34 Year 2014 on Haj Financial Management Agency."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adaptasi penyelenggara Haji dan Umrah di Indonesia terhadap kebijakan Visi 2030 Arab Saudi. Ibadah Haji dan Umrah merupakan ritual yang sangat diminati masyarakat Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia termasuk dalam tiga besar negara pengirim jamaah terbanyak ke Arab Saudi. Sebagai respon atas peningkatan kebutuhan layanan, Pemerintah Saudi memberlakukan sejumlah regulasi terkait digitalisasi, peningkatan standar pelayanan, dan efisiensi operasional, yang memengaruhi penyelenggaraan Haji dan Umrah secara global. Di Indonesia, pemerintah dan penyelenggara perjalanan ibadah Haji dan Umrah (PHU) harus menyesuaikan diri dengan aturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dan studi literatur untuk menganalisis implementasi kebijakan Visi 2030 pada layanan Haji dan Umrah. Studi kasus dilakukan pada PT Albis Nusa Wisata, yang mengadopsi strategi diversifikasi layanan untuk memenuhi kebutuhan para jamaah yang semakin beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Visi 2030 berdampak signifikan pada aspek administratif dan pengalaman pelanggan. Penyelenggara harus beradaptasi melalui inovasi teknologi, peningkatan kualitas pelayanan, dan efisiensi proses. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi PHU dalam menyusun strategi yang sesuai dengan regulasi Visi 2030, guna meningkatkan kepuasan para jamaah dan keberlanjutan operasional.

---

This research is motivated by the adaptation of Hajj and Umrah organizers in Indonesia to the Vision 2030 policy of Saudi Arabia. Hajj and Umrah are highly sought-after rituals among Indonesians, as the country has the largest Muslim population in the world. Indonesia ranks among the top three countries sending the most pilgrims to Saudi Arabia. In response to increasing service demands, the Saudi government has implemented regulations related to digitalization, enhanced service standards, and operational efficiency, which have globally impacted the organization of Hajj and Umrah. In Indonesia, the government and Hajj and Umrah service providers (PHU) are required to align with these regulations. This study employs a qualitative descriptive method through interviews and literature reviews to analyze the implementation of Vision 2030 policies in Hajj and Umrah services. A case study was conducted on PT Albis Nusa Wisata, which has adopted service diversification strategies to meet the increasingly diverse needs of pilgrims. The findings reveal that Vision 2030 regulations have significantly influenced administrative aspects and customer experience. Service providers must adapt through technological innovation, quality service improvement, and process efficiency. These findings offer valuable insights for PHU in formulating strategies aligned with Vision 2030 regulations to enhance pilgrim satisfaction and ensure operational sustainability."

"ABSTRAKTesis ini membahas struktur industri jasa penyelenggaraan haji khusus di Indonesia serta menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam menetapkan harga jual jasa penyelenggaraan haji khususnya. Penelitian ini dibatasi hanya pada penyelenggaraan haji khusus Arbain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder maupun data primer. Pemerintah mengatur penyelenggaraan haji khusus dengan regulasi-regulasi yang cukup ketat, seperti kebijakan tentang penetapan Biaya Penyelenggaraan Haji Khusus (BPIH Khusus), pengaturan standar minimum pelayanan, dan sebagainya. Namun jumlah PIHK terus berkembang setiap tahun. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur industri jasa penyelenggaraan haji khusus di Indonesia serta perilaku PIHK dalam menetapkan harga jual jasanya.Struktur industri dianalisis melalui tingkat konsentrasi (Concentration Ratio) perusahaan atau kelompok perusahaan serta menggunakan Hirchsman Herfindal Index (HHI). Sementara perilaku produsen dalam menetapkan harga jual produknya ditentukan oleh jenis layanan yang ditawarkan serta tingkat persaingan dalam industri. Sehingga fungsi regresi untuk menggambarkan perilaku PIHK dalam menetapkan harga layanannya adalah sebagai berikut:P = f (Layanan PIHK, Tingkat Persaingan)Sampel yang digunakan adalah sebanyak 46 PIHK yang dipilih melalui metode kuota sampling dengan jumlah yang dibagi secara proporsional pada lima wilayah di Jakarta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa struktur industri jasa penyelenggaraan haji khusus di Indonesia tidak terkonsentrasi, serta memiliki kecenderungan sifat persaingan monopolistik. Nilai CR menunjukkan bahwa sekitar 50% pangsa pasar terkonsentrasi pada 50 perusahaan yang ada di pasar, demikian pula nilai HHI yang sangat kecil, yaitu sekitar 70,00. PIHK merespon kebijakan batas bawah BPIH Khusus dengan menetapkan harga di sekitar harga yang ditetapkan Pemerintah. Untuk mendapatkan layanan minimum, rata-rata PIHK menawarkan harga 140 USD lebih tinggi dari BPIH Khusus. Variabel jenis layanan (struktur biaya) lebih mempengaruhi PIHK dalam menetapkan harga dibandingkan dengan variabel tingkat persaingan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the structure of the service industry of hajj in Indonesia and analyzing the factors that influence PIHK in pricing decision to sale hajj services in particular. The research was limited to special pilgrimage Arbain services. The study uses a quantitative approach using secondary data and primary data. The government is arranging the special pilgrimage with regulations stringent enough, such as delimitation of Special Hajj Operation Costs (BPIH special), minimum service standards, quota restrictions, registration process, and so on. But the number of PIHK are continues to grow each year. Therefore, the focus of this study is to analyze the market structure of the service Hajj industry in Indonesia and analyze PIHK behavioral in determine price. The market structure analyzed through concentration level (CR) of company or group of companies and used Hirchsman Herfindal Index (HHI). While the behavior of producers in pricing determined by the type of services offered and the level of competition in the industry. So that the regression functions to describe the behavior of PIHK pricing are as follows:P = f (PIHK Services, Level of Competition)The samples used were as many as 46 PIHK selected through quota sampling method divided by the number proportionally to the five areas of Jakarta.The research concludes that the structure of the organization of special pilgrimage services industry in Indonesia is not concentrated, and has a characteristic tendency of monopolistic competition. CR values shows that around 50% market share is concentrated in 50 companies in the market, as well as a very small value of HHI, which is about 70.00. PIHK response to the policy of BPIH Special by setting prices around the price set by the Government. To get the minimum service, the average offer price is 140 USD higher than BPIH special. Type of service (cost structure) variables affects PIHK more in pricing compared to the competition level variable."

"Haji merupakan ibadah yang dilakukan satu kali dalam setahun oleh umat Islam. Kementerian Agama mengalokasikan kuota haji untuk setiap propinsi dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk yang beragama Islam pada masing-masing propinsi tersebut1. Pertanyaan yang muncul adalah apakah sistem yang ada saat ini bisa diterima atau tidak, ketika faktor sosial ekonomi ikut dipertimbangkan dalam penentuan kuota haji. Untuk itu, saya menerapkan Analytical Hierarchy Process (AHP), sebuah metode pengambilan keputusan yang menggunakan banyak kriteria di mana faktor-faktor tersebut disusun dalam suatu hirarki (Saaty, 1990). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria yang paling berpengaruh untuk menentukan bobot kuota haji adalah jumlah pendaftar haji kumulatif. Saya juga menemukan bahwa waktu tunggu haji bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, dalam penelitian ini menghasilkan rata-rata waktu tunggu haji yang lebih rendah, nilai waktu tunggu haji maksimum dan varians yang lebih kecil, dan selisih waktu tunggu haji yang lebih pendek. Oleh karena itu, sebuah pendekatan baru untuk menentukan kuota haji yang diajukan pada penelitian ini dapat membantu dalam penetuan kuota haji yang lebih adil dan proporsional. Selain itu, hal ini dapat menghasilkan perbaikan dalam penyusunan kebijakan haji, dan karenanya, mencapai hasil yang lebih baik untuk pelaksanaan haji di masa depan.

---

The Hajj is the annual Islamic pilgrimage to Mecca. Because of limited capability, the Ministry of Religious Affairs allocates the quota for every province by considering the proportion of Muslims in that province2. The question is whether the current system is plausible or not, when the socio-economic considerations taken into account. To do so, I apply the Analytical Hierarchy Process (AHP), a multi-criteria decision-making approach in which factors are arranged in a hierarchic structure (Saaty, 1990).

In this thesis, the result shows that the most influential criterion for determining the hajj quota's weight is the number of cumulative registrant. I also find that the calculated hajj waiting time for people who want to do hajj yields a lower average, smaller maximum value and variance, and a narrower hajj waiting time gap. Therefore, the new approach proposed in this research can help make the hajj quota allocation fairer and more proportional. In addition, it may lead to an improvement in the hajj policy, and hence, achieve better results for implementation of hajj in the future."