Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi dengan usaha menggali kegunaan praksis filsafat kepada ilmu perpustakaan, dan kedekatan antara ruang publik dan perpustakaan umum. Tesis ini membahas ciri publik dalam Perpustakaan Umum Indonesia dengan menggunakan perspektif ruang publik Jürgen Habermas yang mengedepankan independensi, kesetaraan, kebebasan, aksesibilitas dan diskursus.Tesis ini merupakan studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Jürgen Habermas. Temuan dari studi ini adalah adanya potensi ciri kepublikan Perpustakaan Umum Indonesia yang perlu dieksplisitkan sebagai usaha untuk meningkatkan peran Perpustakaan Umum Indonesia didalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dan menjadikan dirinya sebagai sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat yang dilayaninya. Perpustakaan Umum Indonesia perlu dikelola dengan mengedepankan pengguna perpustakaan sebagai unsur sentral, pengadaan koleksi yang dibuat seimbang dan diusahakan tidak terjebak pada urusan teknis belaka, sekaligus lebih mendorong ciri emansipatoris.

---

In the dialog framework between philosophy and library science, and the closeness between public sphere and public library, this thesis puts forward the idea of Jürgen Habermas public sphere in the effort of using the perspective in examining Indonesian public libraries. This thesis is library study, using Jürgen Habermas hermeneutics. The result of the study is the potentiality of publicness in the Indonesian public libraries that needs to be practised explicitly to minimize the gap between the ideals and realities in library practices. The Indonesian public libraries need to be managed in such a way, putting forward library users as a central element. Public libraries management should be balanced and is to free from technical matter domination, and in the same time enhancing more on emancipatory nature.

Abstrak :
Tidak ada periode dalam sejarah dunia di mana hubungan antara hukum dan moral sangat kuat berpengaruh terhadap pemahaman manusia tentang dunia kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini dihubungkan dengan aturan-aturan yang _mengikat_ karena ditetapkan dengan atau oleh kekuasaan versus aturan-aturan yang _mengikat_ karena diterima melalui sebuah proses penilaian rasional. J_rgen Habermas mengakui bahwa Konstitusi merupakan sistem hukum yang membatasi kekuasaan berdasarkan pertimbangan moral, yakni hormat terhadap nilai martabat manusia. Hal itu berarti bahwa kondisi obyektif dunia kehidupan dengan pluralisme cara pandang di dalamnya harus menjadi dasar kajian hukum, bagaimana proses pengambilan keputusan politik dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan sebuah keputusan itu sebagai aturan main yang berlaku umum dalam masyarakat. Jadi, hukum berlaku sebagai aturan yang _mengikat_ bukan kehendak si penguasa melainkan karena aturan tersebut memiliki alasan yang dapat dipahami dan bisa diterima oleh semua pihak sebagai alasan lebih baik untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Disertasi ini merupakan kajian teori etika diskursus J_rgen Habermas terhadap pemahaman Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan hubungannya dengan Pancasila. UUD 1945 dipahami sebagai norma hukum/ hukum dasar tertulis/ Konstitusi adalah sumber tata tertib perundangan. Pancasila merupakan nilai dasar/ falsafah hidup/ sumber hukum yang menyatakan nilai martabat manusia dalam Pembukaan UUD 1945. Seperti layaknya Konstitusi modern, pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 dapat diubah agar disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dalam merealisasikan tujuan negara sesuai nilai martabat manusia. Nilai martabat manusia yang terkandung dalam Pancasila merupakan ideal, model, dan visi sosial yang harus direfleksikan oleh norma hukum untuk mewujudkan keadilan. Jadi, Amandemen UUD 1945 adalah Amandemen Konstitusi, yakni perubahan dalam pasal-pasal UUD 1945. Validitas perubahan pasal-pasal UUD 1945 ditentukan oleh refleksifitas norma hukum tersebut: apakah benar sesuai dengan nilai universal tentang martabat manusia yang dikandung oleh Pancasila dalam Pembukaan ......There is no period in world history that the relationship between law and democracy has been making its greatest impact upon humankind in the life-world than it is today. This statement is referred to forcibly stabilized versus rationally legitimized orders in contemporary societies. Jürgen Habermas admits that the substance of constitutionalism is the taming of Leviathan while considering that it is not enough to define constitutionalism from the perspective of limiting political power. The real-life condition consists of various spheres of private and ethical worldviews must be allowed for effective techniques through which laws are legitimized through discourse for limitation on absolute power. Habermas develops this idea of deliberative democracy as a framework for improving of liberal democracy. This dissertation is basically the discussion on Habermas’ theory of discourse ethics and the possibility of its application to understanding the 1945 Constitution and its relationship to the concept of Pancasila. The 1945 Constitution is the rule of law while Pancasila is the statement of fundamental norms of the State containing universal principles of human rights. As the modern Constitution is concerned, the Amendment of the Constitution is specifically addressed to the corpus of the Constitution to make that rule of law to meet its validity claims: whether such legal norms reflect the social ideal, social model, and social vision in the Preamble?

Abstrak :
Disertasi ini mengangkat permasalahan dominasi sistem terhadap lifeworld dan konsekuensinya. Tujuannya merunut pemikiran Habermas tentang lifeworld dan sistem dan melihat relevansinya pada permasalahan metodologis maupun praktis di bidang perpustakaan. Ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan historis-faktual menggunakan metode hermeneutika romantis-kritis. Melalui teori kritisnya Habermas mengupas keadaan masyarakat yang kelihatannya baik dan ideal, dan dia mampu menunjukan segi negatifnya yang muncul dalam bentuk represi, perendahan harkat dan martabat manusia, dan terkikisnya potensi manusia untuk berkomunikasi. Habermas memahami masyarakat sebagai lifeworld dan sistem, yang dalam prosesnya keadaannya menjadi tidak seimbang. Sistem dengan landasan rasionalitas instrumentalnya lambat laun mengolonisasi, bahkan mengambil alih fungsi lifeworld yang berlandaskan rasionalitas komunikatif. Akibatnya, masyarakat ditundukan pada suatu lingkaran administratif tertutup dan menindas. Logika efisiensi mengambil alih komunikasi dan menggantinya dengan medium uang dan administrasi-birokratis. Relevansinya dengan bidang perpustakaan, perpustakaan harus dipahami sebagai suatu masyarakat yang terorganisasi sebagai sistem sekaligus lifeworld tempat berlangsungnya relasi intersubjektivitas yang dilandasi saling pengakuan dan penerimaan pengetahuan. Dengan pemahaman bahwa perpustakaan merupakan sistem dan lifeworld yang seimbang dan non-selektif pada salah satunya, ia tidak hanya bersifat administratif, dan memenuhi kepentingan teknis instrumental, tetapi juga suatu lifeworld tempat berlangsungnya proses demokratisasi pengetahuan. ...... This desertation discusses the problem of system domination process on lifeworld and the consequences thereof. It aims at tracing Habermas rsquo thought especially on lfeworld and system and considers its practical relevance on illuminating methodological as well as practical problem in library field. It is a qualitative research with historical factual approach using romantic critical hermeneutics. Using Critical Theory perspective, Habermas analyzes fine and ideal looking society, for its negative sides. The negative sides emerge in the form of repression, reduction of human dignity and erosion as potentials in communication. Habermas envisages society as lifeworld and system, in which process it eventually becomes unbalanced. System in its instrumental rationality inclines to colonize and take over the function of lifeworld . As a result society is subject to administrative circle which is cloistered and repressive. That efficiency logic takes over the communication and replaces it through the money and birocratic administration media. In its relevance to library field, it should be understood as society organized as lifeworld and system in which an ongoing place of intersubjectivity relation based on mutual recognition and learning acceptance. By understanding that a library is a balanced system and lifeworld and non selective at either side, a library is not only administrative and fulfilling instrumental technical interests, but a lifeworld in which learning democratizing process is in progress.

Abstrak :
Teori kritis Jurgen Habermas merupakan suatub proyek teori yang memadukan analisis sosiologi dan kritik filosofi untuk menjelaskan susunan masyarakat kapitalis kontemporer, dan merancang sutau disain teori yang bertujuan mengemansipasikan susunan masyarakat yang dominatif itu. Tesis yang ingin dipertahankan Habermas adalah bahwa emansipasi dimungkinkan karena di dalam wilayah praxis manusia, terdapat sutau jenis rasionalitas dalam tindakan komunikasi. Komunikasi selalu bertujuan mencapai pemahaman intersubyektif atas dasar konsensus rasional. Di dalam perspektif studi Marxis. Teori kritis Habermas meneruskan tradisi penelitian Marxisme kultural (Cultural Marxism), yang mengarahkan perhatiannya pada problem bangunan atas (Superstructure). Perspektif ini merupakan kritik atas Maexisme Ortodoks yang bersifat mekanistik deterministik dan dogmatik.

---

Jurgen Habermas's critical theory is a theoretical project that combines sociological analysis and philosophical criticism to explain the structure of contemporary capitalist society, and design a theoretical design that aims to emancipate the dominative structure of society. The thesis that Habermas wants to maintain is that emancipation is possible because in the area of human praxis, there is a type of rationality in the act of communication. Communication always aims to achieve an intersubjective understanding on the basis of rational consensus. In the perspective of Marxist studies. Habermas's critical theory continues the tradition of cultural Marxism research (Cultural Marxism), which directs its attention to the problem of the superstructure. This perspective is a critique of Orthodox Maexism which is deterministic and dogmatic in nature.