Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian yang tertuang dalam tesis ini mengungkap banyak mengenai ketimpangan (disparitas) regional ekonomi dan tenaga kerja di Indonesia selama 1995-2003. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sangat banyak akan berpotensi besar melahirkan ketimpangan. Ketimpangan tersebut bisa muncul karena adanya perbedaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) antar regional, kemudian diperburuk lagi oleh minimnya sarana transportasi dan komunikasi antar regional. Faktor lainnya yang sangat besar pengaruhnya adalah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang tidak pro-pasar seperti munculnya peraturan atau Perda (Peraturan Daerah) yang menghambat investasi, ketldak pastian hukum, dan lain sebagainya. Tenaga kerja terdidik (TTD) merupakan kelompok tenaga kerja yang mempunyai potensi dan kemampuan besar menghasilkan output. Kelompok ini merupakan tenaga kerja yang berpendidikan minimal SLTA/sederajat dan mempunyai tingkat produktivltas tinggl. Kelompok ini semakin menunjukan peranannya daiam perekonomian di Indonesia, terutama periode pasca krlsis dimana recovery perekonomian Indonesia berlangsung. Walaupun jumlahnya relatif tidak banyak, yaitu sekitar 23 persen dari total tenaga kerja Indonesia, hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterkaitan mereka dengan pertumbuhan PDB maupun PDRB propinsi di Indonesia cukup erat. Pengaruh TTD yang cukup signifikan terhadap perekonomian regional ini membawa berbagai implikasi, diantaranya adalah ketimpangan dari sebaran TTD akan berpengaruh pula terhadap ketimpangan perekonomian regional. Ketimpangan yang serius ini terutama muncul antara regional Jawa dengan regional Luar Jawa, atau regional IBB (Indonesia Bagian Barat) dengan regional IBT (Indonesia Bagian Timur). Belajar dari pengalaman sebelumnya, konflik antar daerah sebagian besar dipicu oleh masalah ekonomi, seperti pembagian hasil yang tidak adil, tenaga kerja Iokal banyak menganggur, dan lainnya. Konflik dari masalah ekonomi ini kemudian meluas menjadi konflik sosial, politlk dan budaya, dan pada akhirnya menghasilkan situasi krisis. Konflik ini bukan suatu keniscayaan dan mengakibatkan permasalahan besar dikemudian hari bagi keutuhan NKRI. Oleh sebab itu ketimpangan dalam bidang ketenagakerjaan maupun perekonomian regional seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam meratakan pembangunan di Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Kawasan Asia Tenggara memiliki tingkat kejadian perdagangan manusia yang tinggi dengan latar belakang dan penyebab yang beragam; baik dari aspek ketenagakerjaan, migrasi, kemiskinan, kejahatan maupun konflik negara. Hal ini menyebabkan pendekatan untuk pemberantasan perdagangan manusia menjadi beragam pula; baik dari tahapan pencegahan, penegakan hukum, maupun dukungan untuk korban. Tesis ini membahas pemberantasan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara sebagai tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia dan hukum pidana internasional; baik secara internasional maupun regional antar negara-negara anggota ASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah kerja sama internasional melalui bantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance (MLA). Instrumen bantuan hukum timbal balik yang digunakan dan dianggap sesuai untuk kawasan Asia Tenggara adalah perjanjian yang dihasilkan oleh Association of South East Asia Nations (ASEAN) yaitu ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters (ASEAN MLAT). Bantuan hukum timbal balik merupakan instrumen kerjasama formal yang sesuai untuk pemberantasan kejahatan formal maka mampu mengikat komitmen negara secara penuh. Penelitian dilakukan dengan studi kasus perdagangan manusia yang terjadi di kawasan ZAMBASULTA (Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi- Tawi) di Filipina. Sebagai daerah di Filipina dengan kasus perdagangan manusia yang secara dominan lintas batas Negara antara Filipina dengan Malaysia. ZAMBASULTA dapat menggambarkan penerapan ASEAN MLAT di kawasan Asia Tenggara sebagai instrument regional pemberantasan manusia.

---

ABSTRACT
South East Asia region has a high level of human trafficking case with various backgrounds and causes; whether from aspects of labor, migration, poverty, crime or homeland conflict. Hence the approach for human trafficking suppression varies; whether from the phase of prevention, law enforcement, or victim support. This thesis addresses human trafficking suppression in South East Asia region as a crime against human rights. Writer describes the law for human rights protection and international crime against human trafficking; internationally and amongst ASEAN member countries. The approach being taken is international cooperation through mutual legal assistance (MLA). The instrument considered appropriate is ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters (ASEAN MLAT). Mutual legal assistance is a compatible formal cooperation instrument for suppressing human trafficking because of its ability to handle transnational crimes and provides binding commitment amongst countries. Research is conducted with case study of ZAMBASULTA (Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) in Philippine. Being a Philippine region with cross border human trafficking cases between Philippine and Malaysia, ZAMBASULTA can represent the implementation of ASEAN MLAT in South East Asia region as a regional instrument of human trafficking suppression.

Abstrak :
Adanya peraturan pemerintah mengenai pembatasan luas lantai rumah paling sedikit sebesar 36 meter persegi marak diperbincangkan. Meskipun akhirnya dihapuskan, hal ini merupakan usaha dari pemerintah agar rumah yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan ruang gerak setiap manusia di dalam rumah sebesar minimum 9 meter persegi, terutama keluarga yang terdiri atas empat orang atau lebih. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sudahkah kebutuhan ruang gerak manusia terpenuhi dalam rumah berluasan 36 meter persegi dengan jumlah anggota keluarga empat orang, serta kebutuhan ruang gerak manusia di dalam rumah berdasarkan kegiatan dan ukuran tubuhnya. Penulis menggunakan studi antropometri terhadap anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut untuk mengetahui kebutuhan ruang geraknya. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa tidak setiap anggota keluarga memerlukan ruang gerak minimum 9 meter persegi, kegiatan dan ukuran tubuh berpengaruh besar terhadap kebutuhan ruang gerak di dalam rumah, dan rumah berukuran 36 meter persegi dapat memenuhi kebutuhan ruang gerak empat orang dengan penggunaan ruang bergantian dan fungsi ruang ganda. Selain itu ditemukan bahwa organisasi ruangan di dalam rumah memberi pengaruh besar terhadap kebutuhan ruang sirkulasi. ......Lately, government regulation of the minimum 36 meter square floor area in houses become issues in society. Although it’s already erased but the regulation is an attempt of the government to make sure that house can accomodate the human movement space needs for minimum 9 meter square for every people, especially for family that consist of four or more peoples. This study aims to discover are the human movement space needs have been fulfilled in 36 meter square house by four members family and the human movement space needs in house by virtue activities and body size. Author use anthropometry study to family members who lives in that houses to discover the human movement space needs. As the results of the study, the author finds that’s not every family member needs 9 meter square for movement space, activities and body size have big influent to movement space needs in house, and 36 meter square house can accomodate the movement space needs by switch the room function and use alternate room. Besides that, author finds that room orders in house can influent the human movement space needs.