Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek infrastruktur yang menggunakan skema public private partnership yang telah berjalan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (legal research) dengan desain eksplanatoris deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lembaga yang memberikan Jaminan Pemerintah di Indonesia, tidak bisa memberikan Jaminan Pemerintah untuk proyek public private partnership yang telah berjalan karena tidak terpenuhinya syarat Jaminan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk proyek public private partnership yang belum beroperasi secara komersial. Akibat tidak tersedianya Jaminan Pemerintah, PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif Jaminan Pemerintah untuk melindungi kepentingannya. Agar proyek public private partnership yang telah berjalan bisa mendapatkan Jaminan Pemerintah maka Pemerintah perlu merevisi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 terkait waktu penyampaian usulan penjaminan; PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif atas Jaminan Pemerintah untuk mengelola risiko akibat tidak adanya Jaminan Pemerintah.

---

This thesis addresses the requirements in law related to Government Guarantee given to infrastructure project in operating phase using public private partnership scheme. This research will be conducted as normative (legal research) with descriptive explanatory design. The research showed that PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), as an agency that provides Government Guarantee in Indonesia, cannot give Government Guarantee for public private partnership project in operating phase due to non-compliance with the provision regarding Government Guarantee can only be given to public private partnership project that is still in planning phase. Since no Government Guarantee available, PT Aetra Air Tangerang could use alternative methods to Government Guarantee to protect its interest. Therefore, to make Government Guarantee available to public private partnership project that has been in operating phase the Government should revise provisions in Presidential Decree Number 13/2010 and Presidential Decree Number 78/2010 on when the guarantee proposal should be submitted; PT Aetra Air Tangerang could use the alternative methods to Government Guarantee to mitigate its risk due to the absence of Government Guarantee thereof."

"Skripsi ini membahas tentang jaminan yang diberikan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 jo. PMK No. 173/PMK.011/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Program Percepatan Pembangungan Tahap II. Penelitian ini membahas mengenai konsep JKU, hubungan hukum antara Pemerintah dengan PT PLN, dan cara eksekusi JKU ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo. PMK No. 173/PMK.011/2014. Menurut surat JKU No. S-XYZ/MK/011/2013, JKU menganut konsep Pejanjian Garansi, padahal dalam prakteknya lebih tepat untuk menggunakan konsep Perjanjian Penanggungan. Adapun hubungan hukum antara Pemerintah dan PT PLN didasarkan atas kewajiban pelayanan publik. Sementara itu, eksekusi JKU dapat dilakukan jika PT PLN melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pengembang Listrik Swasta (PLS), dengan cara PLS mengajukan tagihan kemudian Pemerintah akan menganggarkan dana dalam APBN tahun selanjutnya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis focuses on guarantees given by The Government of The Republic of Indonesia (Government) according to Presidential Decree No. 4 Year 2010 jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014 concerning Procedure of Giving The Business Viability Guarantee (BVG) for PT PLN (Persero) in the matter of Fast Track Program II. This research analyzes the general concept of BVG, legal relation between Government and PT PLN (Persero), execution of BVG based on the Indonesian Civil Code jo. Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprise jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014. Based on BVG Letter No. S-XYZ/MK/011/2013, BVG adopted Guarantee Contract concept, despite the facts prove that BVG is more suitable using Warranty Contract concept. The legal relationship between the Government and the PT PLN (Persero) is based on the public service obligation. Whereas the BVG execution can be done if PT PLN (Persero) committed a breach of Power Purchase Agreement with the Private Electric Company, where the Private Electric Company can submit a bill proportional to the damage experienced which will be restituted by the Government by allocating it in the State Fund. This research uses a normative juridical study."

"Penulisan ini bertujuan untuk memberikan saran serta solusi bagi Pemerintah, Perusahaan Penjamin (asuransi) dan Perbankan dalam memberikan kredit kepada para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tanpa adanya agunan atau jaminan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif dan kualitatif dimana menggunakan logika hipotesa dengan pola pemikiran deduktif, mendapatkan data-data empiris dan turun kelapangan secara langsung yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber dibidangnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini adalah sering terjadinya benturan kepentingan antar peraturan dikarenakan tumpang tindih peraturan sehingga mempengaruhi jalannya penyaluran dana KUR. Misalnya tentang agunan atau jaminan dimana didalam Undang-Undang Perbankan mewajibkan adanya agunan atau jaminan sedangkan dalam peraturan terkait UMKM tidak mewajibkan adanya agunan atau jaminan. Selain itu, banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang UMKM juga menjadi kendala bagi perusahaan penjamin dan perbankan dalam melakukan tugasnya. Akibatnya, program kerja yang sudah tersusun dengan baik tidak berjalan maksimal. Selanjutnya mengenai kendala-kendala yang sering terjadi baik dipihak Perusahaan Pernjamin, Perbankan maupun pelaku UMKM sebagai debitur. Kendala-kendala yang dimaksud sangat mempengaruhi jalannya penyaluran dana KUR UMKM sehingga menjadi evaluasi bagi pihak-pihak terkait untuk menanganinya. Penulis dalam karya tulis ini, mencoba untuk menyusun peraturan-peraturan apa saja yang mengatur tentang UMKM kemudian disinkronisasikan sehingga muncul ide penulis untuk memberikan usulan harmonisasi peraturan UMKM. Harapannya adalah proses penyaluran dana KUR UMKM di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

---

This writing aims to provide suggestions and solutions for the Government, Guarantee Companies (insurance) and Banks in providing credit to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs/UMKM) in Indonesia without collateral or guarantees. The research methods used by the author are quantitative and qualitative methods which use hypothetical logic with deductive thinking patterns, obtain empirical data and go directly to the field which is supported by interviews with sources in their field. The problem in this paper is that there are often conflicts of interest between regulations due to overlapping regulations, thus affecting the distribution of KUR funds. For example, regarding collateral or guarantees, the Banking Law requires collateral or guarantees, whereas the regulations relating to MSMEs/UMKM do not guarantee the existence of collateral or guarantees. Apart from that, the many regulations governing MSMEs/UMKM also become obstacles for guarantee companies and banks in doing this. As a result, the work program that had been well structured did not run optimally. Furthermore, regarding the obstacles that often occur both on the part of insurance companies, banks and MSMEs as debtors. The obstacles in question greatly affect the distribution of KUR UMKM funds so that they become an evaluation for the relevant parties to handle them. In this paper, the author tries to compile the regulations governing MSMEs/UMKM and then synchronize them so that the author's idea emerges to provide proposals for harmonization of MSME/UMKM regulations. The hope is that the process of distributing KUR UMKM funds in Indonesia can run smoothly and be on target."

"Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 34 ayat (3) dan (4) dan juga Garis-Garis Besar Haluan Negara, Pemerintah berkewajiban atas pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada saat kewajiban tersebut dilimpahkan kepada pihak swasta (investor), berdasarkan teori-teori hukum, Pemerintah masih memiliki peranan atas pengelolaan proyek infrastruktur tersebut. Hal ini disebabkan adanya kepentingan publik dan juga adanya pembatasan oleh Pemerintah kepada investor atas faktor¬faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian investasi, khususnya masalah tarif dan pengadaan tanah. Oleh sebab itu, berdasarkan penelitian khususnya penelitian dokumen proyek infrastruktur jalan tol sebagai studi kasus dan bahan-bahan literatur hukum baik peraturan perundang¬undangan maupun buku-buku ilmiah ilmu hukum, juga bahan¬bahan literatur sekunder ataupun tersier lainnya, peneliti menyimpulkan Pemerintah dapat dan harus memberikan jaminan kepada investor khususnya dalam tanggung jawabnya terhadap kewajiban hutang."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang pengendalian internal atas sistem Permohonan Bank Garansi untuk keperluan tender maupun pelaksanaan proyek dari PT ESA Tbk. Analisis dibatasi pada penilaian risiko dan aktivitas pengendalian. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik yang berjalan dengan prosedur yang telah diterapkan dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian dalam proses permohonan Bank Garansi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat rekomendasi seperti perlunya perbaikan standar operasional prosedur perusahaan untuk permohonan Bank Garansi serta penambahan aktivitas pengendalian terkait Bank Garansi.

---

ABSTRACTThis internship report discusses internal control over the Bank Guarantee Application system for tender and project implementation from PT ESA Tbk. Analysis is limited to risk assessment and control activities. Analysis is carried out by comparing the practices that are running with the procedures that have been implemented and identifying control weaknesses in the process of applying for a Bank Guarantee. Based on the results of the analysis, there are recommendations such as the need to improve the standard operating procedure Bank Guarantee Application and the addition of Bank Guarantee control activities."