Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Hibah merupakan perjanjian sepihak yang diberikan secara cuma-cuma dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Pembuatan akta hibah harus mengikuti syarat-syarat sah perjanjian yang dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan harus dilakukan oleh/ di hadapan Notaris/PPAT. Tesis ini menganalisa tentang putusan Mahkamah Agung No. 850 K/Pdt/2011 mengenai formalitas hukum pembuatan akta hibah oleh Notaris/PPAT dan akibat hukum terhadap akta hibah yang cacat yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, simpulan dari tesis ini adalah Notaris/PPAT yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sah perjanjian mengenai dasar pemberian hibah dan kewenangan bertindak dari penghadap, mengakibatkan akta tersebut cacat yuridis atau batal demi hukum.

---

Abstract
Grant is a unilateral agreement that is provided for free of charge from the grantor to the grantee. The making of the grant deed must comply with the terms that are stated under the article 1320 of Indonesian Civil Code concerning legal requirements of an agreement and must be done by/ before the Notary/ Land Deed Maker Official (PPAT). This thesis analyzes the Supreme Court decision No. 850 K/Pdt/2011 concerning the legal formality of the making of grant deed by the Notary/ PPAT and the legal consequences of legally flawed grant deed. The research?s method of this thesis is normative juridical, the conclusion of this of this thesis is that the said Notary/PPAT does not comply with the legal requirements of agreement concerning the legal basis grant and the authority to act of the appearer, causing the said deed legally flawed or null and void.

Abstrak :
Penelitian ini membahas formulasi kebijakan pFormulasi Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Khusus Tambahan Kepada Daerah Tertinggalemberian DAK Tambahan kepada daerah tertinggal dan kesesuaiannya dengan kriteria dasar dalam perancangan dana transfer. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain teori kebijakan publik, formulasi kebijakan publik, desentralisasi fiskal, transfer fiskal antar tingkat pemerintahan dan teori daerah tertinggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur/dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan DAK Tambahan ditetapkan karena diperlukannya suatu kebijakan yang berpihak (affirmative policy) kepada daerah tertinggal. Penelitian ini mencakup tahapan formulasi yang dikemukakan oleh Mustofadidjaja, yakni tahapan pengkajian persoalan, penetapan tujuan dan sasaran kebijakan, penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan dan perumusan rekomendasi kebijakan. Di sisi lain perlu diperhatikan pada kebijakan DAK Tambahan ini kriteria predictability dan accountability for results sebagai kriteria dasar dalam perancangan dana transfer. ......This research discusses the policy formulation of Additional Specific Grants to under development region and compliance with basic criteria in designing fiscal transfer. Researcher used public policy theory, public policy formulation theory, fiscal decentralization theory, intergovernmental fiscal transfer and under development region theory to explain policy formulation of Additional Specific Grants. This research used post-positivist approach with method of collecting data through in-depth interviews and studi of literature or documents. These results indicate Additional Specific Grants policy essentially as the need for an affirmative policy to under development region. This research covers the stage of policy formulation proposed by Mustofadidjaja, the assessment stage issues, setting goals and objectives of the policy, the selection criteria for the determination of policy alternatives and formulating policy recommendations. Besides that, based on the basic criteria in designing fiscal transfer, this policies need to be on the criteria of predictability and accountability for result

Abstrak :
Skripsi ini membahas pengaturan dan pelaksanaan belanja hibah di Pemerintah Indonesia. Belanja hibah yang tertuang dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, dibandingkan dengan belanja serupa dalam GFS Manual 2001. Selain itu dibandingkan juga dengan belanja serupa dalam Pemerintah Australia dan Amerika. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga membandingkan pengaturan dan komponen belanja hibah dengan belanja bantuan sosial. Perbandingan ini dilakukan dalam tataran regulasi dan aplikasi dalam Laporan Keuangan. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa komponen grants dalam GFS Manual 2001 termasuk ke dalam komponen belanja hibah di Indonesia, grants di Australia dan assistance and subsidies di Amerika. Selain itu komponen dalam tiga negara tersebut mencakup komponen lain dimana dalam GFS Manual 2001 termasuk ke dalam kelompok belanja yang lain. Sedangkan dari perbandingan hibah dan bantuan sosial, ditemukan bahwa lembaga keagamaan dan lembaga sosial masuk ke dalam kedua jenis belanja tersebut. Sehingga pada pelaksanaannya banyak ditemukan kesalahan penganggaran pada belanja hibah terutama pada pemerintah daerah. ......This study analyzes about regulation and application grant expense in Indonesian government. Grants expenditure that described in statute, regulations issued by government and regulations issued by ministry, will be compared with the similar expenditure in GFS Manual 2001, US and Australian government standard of expenditure. This grant also will be compared with social assistance expense. The comparations are between the regulation and also the application in Indonesian Government Financial Report. The result shows that grant componen in GFS Manual 2001 are also as a part of grants in Indonesia, United States and Ausralia. But in all of this country, they have other componen in grants that excluded in grants, but include in other expense at GFS Manual 2001. The comparations between grant and social assistance show that there are similar organizations or institutions that can be include as receiver of both expense. It was caused a lot of miss in budgeting of grants expense can be founded especially in local government report.

Abstrak :
This issue unlocks the keys to finding and accessing public sector tools and grants that help training practitioners further their experience and skills. Included in this issue as well are tips on how to find and obtain money-saving grants as well as how to use tax-relief methods for professional development opportunities.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai impelementasi program hibah air minum yang bersumber dari bantuan pemerintah Australia melalui AusAID di Kabupaten Bandung serta penyebab Kabupaten Bandung tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan teori manajemen proyek publik dan manajemen integrasi proyek. Pendekatan dalam penelitian ini ialah post positivist dengan wawancara mendalam dan studi literatur/dokumen. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa dalam pengimplementasian program hibah air minum AusAID di Kabupaten Bandung menunjukan upaya untuk dapat melaksanakan program namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dalam koordinasi antara pihak yang terlibat atau dalam hal manajamen intergrasi proyek tersebut. Penyebab tidak tercapainya target yang diharapkan karena peranan pemimpin, ketidaktepatan penentuan ruang lingkup dan sumber pendanaan, motivasi stakeholder, dan pengawasan dalam pelaksanaan.

---

ABSTRACT
This research discusses about the implementation of AusAID?s grant clean water program at Bandung Regency and also the problems while the process of implementation. Researchers uses public project management theory and project integration management theory as relevant concepts. Post-positvist paradigm, in-depth interview, and field research methods are used by reasearcher to analyse the main problem. The research has shown some problems in coordination of project integration management. The problems while the process of implementation were the management skill of leader, the balance of project scope and cost, motivation of stakeholder, and controlling public project.