Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengaturan dan pelaksanaan belanja hibah di Pemerintah Indonesia. Belanja hibah yang tertuang dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, dibandingkan dengan belanja serupa dalam GFS Manual 2001. Selain itu dibandingkan juga dengan belanja serupa dalam Pemerintah Australia dan Amerika. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga membandingkan pengaturan dan komponen belanja hibah dengan belanja bantuan sosial. Perbandingan ini dilakukan dalam tataran regulasi dan aplikasi dalam Laporan Keuangan. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa komponen grants dalam GFS Manual 2001 termasuk ke dalam komponen belanja hibah di Indonesia, grants di Australia dan assistance and subsidies di Amerika. Selain itu komponen dalam tiga negara tersebut mencakup komponen lain dimana dalam GFS Manual 2001 termasuk ke dalam kelompok belanja yang lain. Sedangkan dari perbandingan hibah dan bantuan sosial, ditemukan bahwa lembaga keagamaan dan lembaga sosial masuk ke dalam kedua jenis belanja tersebut. Sehingga pada pelaksanaannya banyak ditemukan kesalahan penganggaran pada belanja hibah terutama pada pemerintah daerah.

---

This study analyzes about regulation and application grant expense in Indonesian government. Grants expenditure that described in statute, regulations issued by government and regulations issued by ministry, will be compared with the similar expenditure in GFS Manual 2001, US and Australian government standard of expenditure. This grant also will be compared with social assistance expense. The comparations are between the regulation and also the application in Indonesian Government Financial Report. The result shows that grant componen in GFS Manual 2001 are also as a part of grants in Indonesia, United States and Ausralia. But in all of this country, they have other componen in grants that excluded in grants, but include in other expense at GFS Manual 2001. The comparations between grant and social assistance show that there are similar organizations or institutions that can be include as receiver of both expense. It was caused a lot of miss in budgeting of grants expense can be founded especially in local government report."

"ABSTRAKHibah merupakan perjanjian sepihak yang diberikan secara cuma-cumadari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Pembuatan akta hibah harusmengikuti syarat-syarat sah perjanjian yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KitabUndang-Undang Hukum Perdata dan harus dilakukan oleh/ di hadapanNotaris/PPAT. Tesis ini menganalisa tentang putusan Mahkamah Agung No. 850K/Pdt/2011 mengenai formalitas hukum pembuatan akta hibah oleh Notaris/PPATdan akibat hukum terhadap akta hibah yang cacat yuridis. Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif, simpulan dari tesis ini adalah Notaris/PPATyang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sah perjanjian mengenai dasarpemberian hibah dan kewenangan bertindak dari penghadap, mengakibatkan aktatersebut cacat yuridis atau batal demi hukum.

---

AbstractGrant is a unilateral agreement that is provided for free of charge from thegrantor to the grantee. The making of the grant deed must comply with the termsthat are stated under the article 1320 of Indonesian Civil Code concerning legalrequirements of an agreement and must be done by/ before the Notary/ Land DeedMaker Official (PPAT). This thesis analyzes the Supreme Court decision No. 850K/Pdt/2011 concerning the legal formality of the making of grant deed by theNotary/ PPAT and the legal consequences of legally flawed grant deed. Theresearch?s method of this thesis is normative juridical, the conclusion of this ofthis thesis is that the said Notary/PPAT does not comply with the legalrequirements of agreement concerning the legal basis grant and the authority toact of the appearer, causing the said deed legally flawed or null and void."

"Penelitian ini membahas formulasi kebijakan pFormulasi Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Khusus Tambahan Kepada Daerah Tertinggalemberian DAK Tambahan kepada daerah tertinggal dan kesesuaiannya dengan kriteria dasar dalam perancangan dana transfer. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain teori kebijakan publik, formulasi kebijakan publik, desentralisasi fiskal, transfer fiskal antar tingkat pemerintahan dan teori daerah tertinggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur/dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan DAK Tambahan ditetapkan karena diperlukannya suatu kebijakan yang berpihak (affirmative policy) kepada daerah tertinggal. Penelitian ini mencakup tahapan formulasi yang dikemukakan oleh Mustofadidjaja, yakni tahapan pengkajian persoalan, penetapan tujuan dan sasaran kebijakan, penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan dan perumusan rekomendasi kebijakan. Di sisi lain perlu diperhatikan pada kebijakan DAK Tambahan ini kriteria predictability dan accountability for results sebagai kriteria dasar dalam perancangan dana transfer.

---

This research discusses the policy formulation of Additional Specific Grants to under development region and compliance with basic criteria in designing fiscal transfer. Researcher used public policy theory, public policy formulation theory, fiscal decentralization theory, intergovernmental fiscal transfer and under development region theory to explain policy formulation of Additional Specific Grants. This research used post-positivist approach with method of collecting data through in-depth interviews and studi of literature or documents. These results indicate Additional Specific Grants policy essentially as the need for an affirmative policy to under development region. This research covers the stage of policy formulation proposed by Mustofadidjaja, the assessment stage issues, setting goals and objectives of the policy, the selection criteria for the determination of policy alternatives and formulating policy recommendations. Besides that, based on the basic criteria in designing fiscal transfer, this policies need to be on the criteria of predictability and accountability for result"

"Pemberian hibah adalah salah satu metode pengalihan hak atas benda milik penghibah kepada penerima hibah berdasarkan kehendak dari pihak penghibah, dengan membuat akta hibah di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Apabila harta benda pemberi hibah dihibahkan semuanya maka memiliki dampak bagi pemberi hibah dan eksistensi dari akta hibah itu sendiri, sebab adanya hubungan erat antara hibah dan waris. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kedudukan dari akta hibah yang cacat hukum dan melampaui batas maksimum hibah serta pertimbangan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Krs mengenai hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menyatakan bahwa hibah dapat dikatakan “melampaui batas maksimum hibah yaitu sepertiga bagian dari harta kekayaaan pemberi hibah” pada saat pewaris meninggal dunia dengan memperhatikan persetujuan ahli waris dan tidak melanggar hak mutlak mereka. PPAT dan/atau PPATS tidak memiliki legalitas dalam hal pembubuhan cap jempol terhadap pemberi hibah yang buta huruf, sebab Pasal 1874 KUHPerdata jo. Pasal 1874a KUHPerdata menjelaskan Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang berhak untuk itu. Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibah ke pengadilan di mana objek hibah berada, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan padanya berdasarkan syarat dan alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, PPAT dan/atau PPATS sangat menentukan dalam membantu terciptanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan hukum perlindungan bagi masyarakat, terutama yang berhubungan langsung dengan tanah.

---

Giving a gift is a method of transferring rights to objects belonging to the donor to the recipient of the gift based on the wishes of the grantor by making a deed of gift before a notary or land deed official. If all of the gift giver's assets are donated, this will have an impact on the gift giver and the existence of the gift deed itself because there is a close relationship between the gift and the inheritance. Therefore, the problem raised in this research is related to the position of the grant deed, which is legally flawed and exceeds the maximum grant limit, as well as the legal considerations in Kraksaan Religious Court Decision Number 1092/Pdt.G/2023/PA.Krs regarding this matter. The research method used is doctrinal. The results obtained from this research state that a gift can be said to "exceed the maximum grant limit, namely one third of the grantor's assets," when the heir dies, taking into account the consent of the heirs and not violating their absolute rights. The Land Registrar's Office and/or the Temporary Land Registrars' Office do not have legality in terms of affixing a thumbprint to an illiterate grantor because Article 1874 of the Civil Code, jo. Article 1874a of the Civil Code, explains that a notary or other official appointed by law has the right to do so. The grantor can submit a request for cancellation of the gift to the court where the object of the gift is located, so that the gift that has been given is canceled and returned to him based on the conditions and reasons in accordance with the applicable regulations. Thus, The Land Registrar's Office and/or the Temporary Land Registrars' Office are very crucial in helping to create legal certainty, legal order, and legal protection for the community, especially those directly related to land."

"This issue unlocks the keys to finding and accessing public sector tools and grants that help training practitioners further their experience and skills. Included in this issue as well are tips on how to find and obtain money-saving grants as well as how to use tax-relief methods for professional development opportunities."