Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Indri Krisania
"Saat ini tanah bagi masyarakat merupakan harta kekayaan yang memiliki nilai jual yang
tinggi karena fungsinya sebagai sumber kehidupan masyarakat, sehingga setiap jengkal tanah
dpertahankan hingga akhir hayat. Pembangunan disegala bidang terus dilakukan oleh bangsa
Indonesia. Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan tanah
sebagai media serta pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia membuat
tingginya kegiatan peralihan hak atas tanah. Salah satu contoh dari peralihan hak atas tanah
adalah melalui Hibah. Yang akan dibicarakan dalam tesis ini adalah mengenai pembuatan
akta hibah atas tanah kavling oleh Notaris dan apakah tindakan pembuatan akta hibah atas
tanah kavling tersebut sudah tepat dilakukan oleh seorang notaris serta bagaimana pendapat
para hakim disemua tingkatan mengenai pembuatan akta hibah ini. Pada dasarnya pembuatan
akta hibah ini tidak melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, karena terhadap tanah negara yang belum bersertipikat yang berwenang membuat
aktanya adalah seorang notaris. Oleh karena itu semua tindakan dan perbuatannya dalam
pembuatan akta hibah tersebut masih dalam kewenangannya sebagai seorang notaris. Hanya
saja pembuatan akta hibah ini kurang tepat dilakukan terhadap tanah negara karena tanah
negara tidak boleh dialihkan, sehingga untuk pengalihan terhadap tanah kavling lebih tepat
menggunakan akta pemindahan hak dan kuasa.

Abstract
Currently the land is a property for the people who have a high selling price because of its
function as a source of community life, so that every inch of land is maintained until the end
of life. Development activities conducted by the government requires the land as a media and
a very high population growth in Indonesia to make the high activity the land rights transfer.
One example of the transfer the land rights is through a grantof gift. Which will be discussed
in this thesis is about the making of a grant deed on the land plots by the Notary and whether
the act of making a grant deed for the land plots are correct by a notary public and how the
opinion of the judges at all levels of the grant deed. Basically this grant deed does not violate
by Law Number 30 Year 2004 on the NotaryPosition, because of state land that has not been
certificated, authorized to make the deed is a Notary.Therefore, all acts and deeds in the grant
deed is still in authority as a notary.Just that making it less appropriate grant deed done to the
land state because of the land state should not be diverted, so for the transfer of land plots is
more appropriate to use the deed transfer of the rights and power."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31420
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Karina Minardi
"Tanah adalah tempat pemukiman dari sebagian besar umat masyarakat disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan dan pada akhirnya tanah juga dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia. Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah banyak akan tetapi jumlah luas tanah yang tetap ada tidak bertambah. Luas tanah yang tersedia akhirnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Adapun cara manusia memperoleh kebutuhannya akan tanah yaitu dengan jual-beli, penukaran, hibah ataupun pemberian dengan wasiat.
Yang akan dibicarakan dalam tesis ini ialah mengenai keabsahan akta hibah yang dibuat oleh notaris terhadap sertipkat Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya dan apakah tindakan membuat akta hibah itu dikatakan lalai apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
Menurut penulis, akta hibah bangunan dan pemindahan hak yang dibuat notaris sehubungan dengan berakhirnya sertipikat Hak Guna Bangunan adalah sah dan tetap berlaku karena tanah sudah menjadi tanah negara dan bagi penerima hibah nantinya akan mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Terhadap tanah yang haknya telah habis maka yang berwenang membuat aktanya ialah seorang notaris. Tidak ada kelalaian dalam pembuatan akta hibah tersebut karena semua tindakan dan perbuatannya masih dalam kewenangannya sebagai seorang notaris.

Land is where most people settle as a community as well as the source of life for those who make a living through agriculture and plantation and eventually also used as a last reside for a person who died. The population of Indonesia grew excessively, but the amount of available land that remains is not increased. The available land area eventually is not balance with the population growth. As for how people acquire their need for land is by sale, exchange, grant or gift by testament.
Case which will be discussed in this thesis is about the analysis of law against the validity of grant deed issued by notary on the right to claim expired period of availability property and whether the act of issuing a grant certificate is considered to be an omission when reviewed by Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position?
According to the writer, the grant deed of the property and transfer of rights made in relevance of the right to claim expired property is valid and remains valid since the land has become State Property and for the grant recipients, applying for rights over the land is necessity. Against land which claiming rights have been expired, the competent authorities who have the right to issue a deed is a notary. There is no omission in issuing the grant deed since all acts and deeds are still in an authority as a notary.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28698
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rita arii Apriliani Erlina
"Hibah adalah pemberian seseorang semasa hidupnya kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pemberian hibah ini terkadang dapat menimbulkan sengketa terutama jika menyangkut ahli waris. Sengketa ini diselesaikan melalui pengadilan. Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai obyek gugatan yang menjadi sengketa hibah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 436/Pdt.G/1999/PA.JP dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst.
Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena adanya pemberian obyek gugatan dari Alm. Siti Nurlela sebagai orang tua angkat kepada anak-anak angkatnya. Salah satu dari anak angkatnya adalah Penggugat yang telah mengaku sebagai anak sah dari Alm. Nawi Ismail dan Alm. Siti Nurlela. Gugatan terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memohon dibatalkannya Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990, kemudian mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ketika hendak dieksekusi obyek gugatan telah dijual kepada pihak lain berdasarkan Akta Jual Beli No. 49/2007 serta telah dijaminkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2007.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keabsahan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 dengan adanya permohonan pembatalan yang dapat pula memberikan akibat hukum dibatalkannya Akta Jual Beli No. 49/2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2007 menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst mengenai penolakan terhadap permohonan pembatalan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang dasar yuridis penolakan permohonan pembatalan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990. Hasil
Penelitian menunjukkan bahwa Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 telah sah dan tidak dapat dibatalkan sehingga Akta Jual Beli No. 49/2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2007 juga sah dan tidak dapat dibatalkan karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst mengenai penolakan terhadap permohonan pembatalan Akta Hibah No.6/Tanah Abang/1990 adalah tepat karena sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Grant is a philanthropic act of a man in his life dedicated to others voluntarily without expecting any return whatsoever. Sometime this grant awarding results in dispute particularly if it is related to the heirs. This dispute is resolved through district court. In this thesis the researcher highlights the object of claim which turns to grant dispute based on the verdict of Religious Court of Central Jakarta No. 436/Pdt/G/1999/PA.JP and verdict of District Court of Central Jakarta No.50/Pdt/2008/PN.Jkt.Pst.
In this case the grant dispute occurred as there was awarding of claim object from the late Siti Nurlela as the forester parent to her raised children. One of her raised children was the Plaintiff who admitted as a legal child from the late Nawi Ismail and the late Siti Nurlela. The first lawsuit was filed to the Religious Court of Central Jakarta to request the revocation of the Grant Deed No. 6/Tanah Abang/1990, then he filed again the lawsuit to the District Court of Central Jakarta as when it was about to executed the claim object has been sold to other party based on the Sales and Purchase Deed No. 49/2007 and has been pledged based on the Registration Of A Mortgage Deed No. 50/2007.
This research was conducted to identify the legality of the Grant Deed No. 6/Tanah Abang/1990 by the existence of petition for the revocation which may also result in legal consequence of the revocation of Sales Purchase Deed No. 49/2007 and Registration of a Mortgage Deed No.4 50/2007 according to the applicable Law and Regulation and to know whether the verdict of the District Court of Central Jakarta No. 50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst concerning the rejection to the petition for the revocation of Grant Deed No.6/Tanah Abang/1990 has been in compliance with the applicable Law and Regulation.
This research uses juridic normative research method with evaluative research type aiming at obtaining a picture about juridic basis on the rejection for the revocation petition of Grant Deed No. 6/Tanah Abang/1990.
Results of research indicate that Grant Deed No.6/Tanah Abang/1990 has been legal and irrevocable so the Sales and Purchase Deed No. 49/2007 and Registration of Mortgage Deed No. 50/2007 is also legal and irrevocable as it has been in compliance with the applicable law and regulation. Thus, the verdict of District Court of Central Jakarta No.50/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Pst concerning the rejection to the revocation petition of Grant Deed No.6/Tanah Abang/1990 is right as it has been in compliance with the applicable regulation and law.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T29319
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library