Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengertian hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata yang berbunyi : Hibahadalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengancuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu bendaguna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam hibahterdapat karakter yang bersifat sepihak, hanya si pemberi hibah saja yang dibebanidengan kewajiban-kewajiban, sedang penerima hibah, sama sekali tidakmempunyai kewajiban apa apa sebagai tegen prestasi. Permasalahanpermasalahanhukum timbul atas hibah cacat hukum karena sifat hibah sebagaiperjanjian sepihak. Penelitian ini menguraikan analisis yuridis mengenai cacathukum dalam hibah sebagai perjanjian sepihak dan implikasinya. Metode analisisdata yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untukmemberikan pengertian dan pemahaman mengenai analisis terhadap cacat hukumdalam hibah sebagai perjanjian sepihak dan implikasinya. Adanya suatu akibatdan konsekuensi dari hibah apabila terbukti cacat hukum. Untuk Hibah yangcacat hukum karena telah melanggar ketentuan dan aturan hukum maka akibat dankonsekuensinya adalah Hibah tersebut harus batal demi hukum sepanjang dapatdibuktikan telah melanggar aturan Hukum. Hibah cacat hukum walaupun secarahukum harus batal demi hukum namun untuk gugatan-gugatan yang banyakterjadi atas pelaksanaan hibah maka majelis hakim harus memutus perkara secaraarif dan bijaksana sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul menjadi rasakeadilan, bermanfaat dan adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukantersebut.

---

Abstract Understanding of the grant provided in Article 1666 Civil Code (KUHPerdata),which reads: The grant is an agreement by which who provides grants, at the timeof his life, with no charge and with no turning back, give up one thing forpurposes of the grant recipients who receive. The grants are one-sided character,only the grantor are burdened with obligations, are recipients of grants, it has noobligation what as tegen achievement. Legal problems arising on the grant legallyflawed because of the nature of the grant as a unilateral agreement. This studydescribes the juridical analysis of the legal flaws in the grant as a one-sidedagreement and its implications. Data analysis methods used in this study is aqualitative method to give a sense and understanding of the analysis of legal flawsin the grant as a one-sided agreement and its implications. The existence of aneffect and consequence of the grant if it is proven flawed. To a disability grantwho has violated the provisions of the law and the rule of law and consequentlythe result of such grants shall be null and void all been proven to break the rules ofLaw. Legal disability grants even though the law should be null and void, but fora lot of lawsuits going on the implementation of the grant then the judges shoulddecide cases so wisely handed down a decision that really be a sense of justice,beneficial and legal certainty to the case that proposed."

"Penelitian ini membahas mengenai Pembatalan hibah oleh orangtua kepada anak dan kesalahan penulisan dalam akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs). Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apakah pembatalan hibah pada Putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs telah sesuai dengan ketentuan. (2) Bagaimana akibat hukum atas kesalahan penulisan dalam akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif diarahkan pada perolehan data mengenai teori, pengaturan, serta informasi terkait dengan pokok permasalahan. Penulis menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan evaluatif dimana peneliti mencoba menggambarkan konsep hibah dalam syariat Islam dan kaitannya dengan peran PPAT sebagai pembuat akta hibah dan praktik pelaksanaan pembatalan akta hibah pada putusan Pengadilan Agama dengan peraturan perundangan -undangan terkait yang berkenaan dengan PPAT. Bentuk hasil penelitiannya yaitu deskriptif evaluatif. Hasil analisa adalah Pengadilan Agama Gresik memutuskan hibah tersebut batal demi hukum dan obyek hibah dikembalikan pada pemberi hibah. Dikarenakan obyek hibah telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, memerintahkan pihak Badan Pertanahan Nasional Gresik untuk merubah pemilik sertifikat Hak Milik nomor 508 dari atas nama Penerima Hibah menjadi atas nama Pemberi Hibah. Untuk kesalahan penulisan dalam nomor obyek tanah atas akta hibah yang dibuat PPAT, PPAT harus segera memperbaiki akta tersebut sesuai dengan koreksi yang disampaikan oleh BPN

---

This study discusses the legal consequences of a cancellation of a grant deed by a parent to his child and the responsibility of the land deed conveyancer (Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)) due to an administrative flaw by examining Case Study Verdict Number 1384 / Pdt.G / 2018 / PA.Gs. This research is a yuridis normative legal research, in which research was conducted through the use of secondary data. Using an evaluative and descriptive approach, I analyse data systematically to evaluate the decision of the Religious Court regarding the cancellation of a grant with relevant laws and regulations related to the PPAT. The main finding of this study is that the Gresik Religious Court ruled that the grant was null and void and the object of the grant was returned to the grantor. Because the object had been certified in the name of the recipient of the grant, the Court ordered the Gresik National Land Agency to change the owner of the Certificate of Ownership number 508 from the name of the Grantee to the name of the Grant Giver. For the writing errors in the land object number for the deed made by PPAT, the PPAT must immediately correct the deed in accordance with the BPN correction."

"Saat ini tanah bagi masyarakat merupakan harta kekayaan yang memiliki nilai jual yangtinggi karena fungsinya sebagai sumber kehidupan masyarakat, sehingga setiap jengkal tanahdpertahankan hingga akhir hayat. Pembangunan disegala bidang terus dilakukan oleh bangsaIndonesia. Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan tanahsebagai media serta pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia membuattingginya kegiatan peralihan hak atas tanah. Salah satu contoh dari peralihan hak atas tanahadalah melalui Hibah. Yang akan dibicarakan dalam tesis ini adalah mengenai pembuatanakta hibah atas tanah kavling oleh Notaris dan apakah tindakan pembuatan akta hibah atastanah kavling tersebut sudah tepat dilakukan oleh seorang notaris serta bagaimana pendapatpara hakim disemua tingkatan mengenai pembuatan akta hibah ini. Pada dasarnya pembuatanakta hibah ini tidak melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris, karena terhadap tanah negara yang belum bersertipikat yang berwenang membuataktanya adalah seorang notaris. Oleh karena itu semua tindakan dan perbuatannya dalampembuatan akta hibah tersebut masih dalam kewenangannya sebagai seorang notaris. Hanyasaja pembuatan akta hibah ini kurang tepat dilakukan terhadap tanah negara karena tanahnegara tidak boleh dialihkan, sehingga untuk pengalihan terhadap tanah kavling lebih tepatmenggunakan akta pemindahan hak dan kuasa.

---

Abstract Currently the land is a property for the people who have a high selling price because of itsfunction as a source of community life, so that every inch of land is maintained until the endof life. Development activities conducted by the government requires the land as a media anda very high population growth in Indonesia to make the high activity the land rights transfer.One example of the transfer the land rights is through a grantof gift. Which will be discussedin this thesis is about the making of a grant deed on the land plots by the Notary and whetherthe act of making a grant deed for the land plots are correct by a notary public and how theopinion of the judges at all levels of the grant deed. Basically this grant deed does not violateby Law Number 30 Year 2004 on the NotaryPosition, because of state land that has not beencertificated, authorized to make the deed is a Notary.Therefore, all acts and deeds in the grantdeed is still in authority as a notary.Just that making it less appropriate grant deed done to theland state because of the land state should not be diverted, so for the transfer of land plots ismore appropriate to use the deed transfer of the rights and power."

"Salah satu sebab perpindahan hak milik menurut pandangan hukum Islam adalah dengan hibah. Penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya dapat dinyatakan dengan Pembatalan Hibah. Di dalam Hukum Islam tidak mengatur ketentuan mengenai pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya, namun yang diatur adalah ketentuan mengenai penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya. Penulis berpendapat bahwa pembatalan hibah merupakan bentuk dari perbuatan penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya sebagaimana diatur ketentuannya dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/PA/2012. Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena orang tua mengibahkan seluruh harta miliknya kepada hanya satu orang anaknya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menarik kembali hibah terhadap anaknya berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua dapat mengajukan pembatalan hibah ke Pengadilan dan terhadap Akta Hibah nomor 162/Klj/11/1999 Mahkamah Agung menyatakan batal demi hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/PA/2012 sudah tepat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemberian hibah maksimal diberikan 1/3 (satu per tiga) bagian.

---

One reason for the transfer of property rights in the view of Islamic law is to grant. The recall grants parents to their children can be expressed with the cancellation of the Grant. In Islamic Law does not regulate the terms of cancellation of a grant from parents to their children, but that is set is the provision regarding the withdrawal of grants parents to their children. The author argues that the cancellation of the grant is a form of action withdrawal of grants parents to their children as stipulated in the provisions of Islamic Law and Islamic Law Compilation.

In this thesis, the author discusses the Supreme Court Verdict Number 492 K/AG/2012. In this case disputes occur because parents grant mengibahkan all her possessions to only one child. This study was conducted to determine how the procedure can be done by parents to withdraw the grant to her under Article 212 Compilation of Islamic Law. This study uses normative juridical research with descriptive research type.

The results show that parents can apply for cancellation of the grant to the Court and to the The Act of Grant number 162/KLJ/11/1999 the Supreme Court declared null and void. Supreme Court Verdict Number 492 K/AG/2012 was appropriate because in accordance with the provisions of Article 210 Compilation of Islamic Law that grants be given a maximum of 1/3 (one third) section."

"Perjanjian hibah dilakukan dengan menggunakan akta autentik. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta hibah yang memiliki kekuatan hukum sempurna dalam perjanjian hibah pun tidak luput dari permasalahan hukum. Terbukti dari pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat seringkali ditemui akta hibah yang harus dibatalkan oleh pengadilan karena terbukti cacat hukum sehingga dalam pelaksanaannya pun harus dibatalkan misalnya saja pada pembuatan akta hibah antara suami-istri selama masa perkawinan. Penulis bermaksud mengkaji tentang keabsahan dari akta perjanjian (untuk melakukan) hibah yang dilakukan antara suami-istri beda kewarganegaraan yang mempunyai perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017 serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian secara deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa akta perjanjian (untuk melakukan) hibah yang dilakukan antara suami-istri beda kewarganegaraan yang mempunyai perjanjian perkawinan terbukti melanggar Pasal 1678 KUHPerdata sehingga akta menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Akibat hukumnya yaitu akta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi suami istri maupun pihak ketiga setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017.

---

Grant agreements are carried out using authentic deeds. Authentic deeds are perfect evidence for both parties and their heirs and all people who have the rights from them about what is contained in the deed. The grant deed that has perfect legal force in the grant agreement is not immune from legal problems. Evident from the implementation that occurred in the community often found a deed of donation that must be canceled by the court because it proved to be legally flawed so that in its implementation it must also be canceled, for example in making a grant deed between husband and wife during the marriage. The author intends to examine the validity of the treaty deed (to do) the grant made between husband and wife of citizenship who have a marriage agreement based on the Supreme Court's Judicial Review Number 91 PK / Pdt / 2017 and its legal consequences. This study uses a normative juridical method with descriptive research typology analytical and analyzed qualitatively. From the results of this study, it is known that the agreement deed (to do) a grant made between husband and wife of different nationalities who have a marriage agreement is proven to violate Article 1678 of the Civil Code so that the deed becomes invalid and null and void. The legal consequence is that the deed does not have binding legal powers for the husband and wife or third parties after the Supreme Court Judicial Review Number 91 PK/Pdt/ 2017."

"Akta Hibah merupakan salah satu akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT. Dalam prosesnya pembuatannya, tidak boleh ada paksaan terhadap pemberi hibah untuk menandatangani akta tersebut. Hal ini karena pada dasarnya hibah adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya dengan cuma-cuma. Jika dalam pembuatan akta hibah terdapat paksaan dari salah satu pihak maka akan berakibat pada keabsahan akta hibah tersebut dan PPAT dapat digugat. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai seorang PPAT yang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah dan tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibuat dengan adanya paksaan dalam penandatanganannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1007/Pdt.G/2020/PN Sby. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah yang dibuat dengan adanya paksaan menjadi tidak sah dan dapat diminta pembatalannya ke pengadilan karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan para pihak. Notaris/PPAT YA dapat diminta pertanggung jawaban secara perdata karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat akta hibah dimana pemberi hibah tidak pernah menyetujui adanya penghibahan tersebut dan hal tersebut merugikan pemberi hibah. Tanggung jawab berikutnya adalah secara administratif, karena Notaris/PPAT YA telah melanggar Pasal 28 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 serta tanggung jawab secara pidana karena melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hal tersebut, PPAT sebaiknya menolak untuk membuat akta hibah yang dalam penandatanganannya terdapat paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak karena akan berakibat pada keabsahan akta hibah tersebut dan PPAT dapat dikenakan tanggung jawab secara perdata, administratif dan bahkan pidana.

---

The Grant Deed is one of the authentic deeds made by or before the PPAT. In the process of making the Deed, there shouldn’t be any force towards the grantor to sign the deed. It is because basically a grant is a gift from someone during his/her lifetime for free. If there is a force in the making of a grant deed from one of the parties, it will affect the validity of the grant deed and the PPAT could be sued. The problem of this research is concerning the validity of the grant deed and the liability of PPAT towards the grant deed which was made by forcing the signing of the grant deed based on the Surabaya District Court Decision Number 1007/Pdt.G/2020/PN Sby. This research uses normative juridical, with explanatory analytical typology and uses secondary data. The result of this research showed that the grant deed which was made by force becomes invalid and its cancellation could be requested to the court because it does not comply the legal requirements of the agreement regarding the deal of the parties. Notary/PPAT YA can be held civilly liable for committing an unlawful act, namely making a grant deed that has never been approved by the grantor and it is detrimental to the grantor. The following liability is administratively, because Notary/PPAT YA has violated Article number 28 clause (4) of the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 1 of 2006 as well as criminal liability for violating Article 264 clause (1) of the KUHP. Based on that, it is better for the PPAT to refuse making a grant deed which was forced by one of the parties in its signing because it would affect the validity of the grant deed and PPAT might be subject to civil, administratively, or even criminally."

"Tanah adalah tempat pemukiman dari sebagian besar umat masyarakat disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan dan pada akhirnya tanah juga dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia. Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah banyak akan tetapi jumlah luas tanah yang tetap ada tidak bertambah. Luas tanah yang tersedia akhirnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Adapun cara manusia memperoleh kebutuhannya akan tanah yaitu dengan jual-beli, penukaran, hibah ataupun pemberian dengan wasiat. Yang akan dibicarakan dalam tesis ini ialah mengenai keabsahan akta hibah yang dibuat oleh notaris terhadap sertipkat Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya dan apakah tindakan membuat akta hibah itu dikatakan lalai apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? Menurut penulis, akta hibah bangunan dan pemindahan hak yang dibuat notaris sehubungan dengan berakhirnya sertipikat Hak Guna Bangunan adalah sah dan tetap berlaku karena tanah sudah menjadi tanah negara dan bagi penerima hibah nantinya akan mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Terhadap tanah yang haknya telah habis maka yang berwenang membuat aktanya ialah seorang notaris. Tidak ada kelalaian dalam pembuatan akta hibah tersebut karena semua tindakan dan perbuatannya masih dalam kewenangannya sebagai seorang notaris.

---

Land is where most people settle as a community as well as the source of life for those who make a living through agriculture and plantation and eventually also used as a last reside for a person who died. The population of Indonesia grew excessively, but the amount of available land that remains is not increased. The available land area eventually is not balance with the population growth. As for how people acquire their need for land is by sale, exchange, grant or gift by testament.

Case which will be discussed in this thesis is about the analysis of law against the validity of grant deed issued by notary on the right to claim expired period of availability property and whether the act of issuing a grant certificate is considered to be an omission when reviewed by Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position?

According to the writer, the grant deed of the property and transfer of rights made in relevance of the right to claim expired property is valid and remains valid since the land has become State Property and for the grant recipients, applying for rights over the land is necessity. Against land which claiming rights have been expired, the competent authorities who have the right to issue a deed is a notary. There is no omission in issuing the grant deed since all acts and deeds are still in an authority as a notary."

"Skripsi ini membahas mengenai hibah yang melanggar bagian mutlak ahli waris anak kandung menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi ini mengambil studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 36/Pdt/2012/PT.TK. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hibah dan hubungannya dengan ketentuan legitime portie dan apakah putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 36/Pdt/2012/PT.TK telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa seorang Pemberi Hibah memiliki kekuasaan penuh atas seluruh harta kekayaannya, hak atas Legitime Portie yang dimiliki ahli waris dari Pemberi Hibah merupakan suatu hak yang dapat dijadikan dasar untuk membatasi hibah yang telah dilakukan Pemberi Hibah semasa hidupnya, dimana hak tersebut muncul ketika Pemberi Hibah wafat dan ahli warisnya tampil mewaris. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 36/Pdt/2012/PT.TK sudah sesuai dengan ketentuan mengenai hibah dan Legitime Portie dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana hibah yang dilakukan Pewaris semasa hidupnya kepada anak kandungnya dinyatakan sebagai sah karena memenuhi unsur-unsur hibah, selama tidak melanggar legitime portie ahli waris legitimaris lainnya.

---

This paper analyzes grants that goes against the absolute parts (legitime portie) of biological children according to the Indonesian Civil Code.This paper takes a case study of a Decision of the Tanjungkarang High Court No. 36/Pdt/2012/PT.TK. The set of problems that are analyzed is how the Civil Code regulates grants and its legal relation with the regulations of legitime portie, and whether if the Tanjungkarang High Court Decision No. 36/Pdt/2012/PT.TK. adhered to those regulations. The writer used a juridical normative method of research, by using mainly secondary data. This paper drew conclusion that even though the Indonesian Civil Code regulates that a Grantor has a full right of all their property, the right of the Grantor’s biological children of their legitime portie is a right that can be used as a legal basis to limit the grants given by a Grantor in their lifetime, as the right of legitime portie appears right at the moment a person (who can also be a Grantor) died. The Decision of the Tanjungkarang High Court adhered to the regulations in the Indonesian Civil Code, in which the grant that has been done by the dead to one of his biological child is legally binding, since it fulfilled all the regulations regarding grants, as long as the grant doesn’t violate the legitime portie of the other legitimary heirs."

"[ABSTRAKHibah merupakan salah satu cara peralihan hak kepemilikan atas suatu benda.Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu bendasecara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada seseorang lain yangmasih hidup untuk dimiliki. Dari pengertian hibah tersebut, tidak terdapat adanyasyarat mengenai diperlukannya persetujuan dari para calon ahli waris si penghibahsebelum dilakukannya penghibahan, namun hal ini sering menimbulkan sengketapada saat kedudukan penerima hibah tersebut berubah menjadi salah seorang ahliwaris dari si penghibah, hal ini terjadi karena dirasa adanya ketidakadilan olehahli waris lain yang merasa tindakan penghibahan tersebut berdampak pada hakmewaris mereka sebagaimana terjadi dalam sengketa hibah yang telah diputusdalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor63/Pdt.G/2012/PTA.MKS. Tesis ini membahas mengenai hibah dapatmengakibatkan sengketa warisan pada saat meninggalnya penghibah danbagaimana tindakan PPAT dalam membuat akta hibah guna mencegah timbulnyasengketa warisan. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif denganbentuk preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah kepadasalah seorang calon ahli waris penghibah tanpa persetujuan calon ahli warislainnya dapat mencerminkan ketidakadilan dan dapat menimbulkan sengketawarisan. Untuk menghindari sengketa di kemudian hari dari akta yang dibuatnya,maka PPAT harus meminta persetujuan dari para calon ahli waris yang lain dansurat pernyataan dari penghibah.

---

ABSTRACTGrant is one of a way to transfer the ownership of an object. According to Article171 Compilation of Islamic Law, a grant is granting an object voluntarily andwithout compensation from someone to someone else who is still alive to beowned. According to definition of the grant mentioned above, there is norequirement to get the approval from the candidate of heirs of the grantor beforeperforming the grant. However, it often causes disputes when one of the grantrecipients is also one of the grantor heirs at a time because it is felt injustice byanother heirs who feel the grant impacts their right to inherit as occurred in thedispute which has been decided in the verdict of Religious High Court ofMakassar No. 63/Pdt.G/2012/ PTA.MKS. This study focuses on grants result oninheritance disputes when the grantor dies and how PPAT action to make thegrant deed in order to prevent inheritance disputes. This research is a juridicalnormative research with prescriptive analytic design. Results indicate that a grantto one of the candidate of heirs of the grantor without the consent from the othercandidates of heirs can reflect injustice and may inflict inheritance dispute. Toavoid the disputes, PPAT must request the consent from the other candidates ofheirs and statement letter of grantor, Grant is one of a way to transfer the ownership of an object. According to Article171 Compilation of Islamic Law, a grant is granting an object voluntarily andwithout compensation from someone to someone else who is still alive to beowned. According to definition of the grant mentioned above, there is norequirement to get the approval from the candidate of heirs of the grantor beforeperforming the grant. However, it often causes disputes when one of the grantrecipients is also one of the grantor heirs at a time because it is felt injustice byanother heirs who feel the grant impacts their right to inherit as occurred in thedispute which has been decided in the verdict of Religious High Court ofMakassar No. 63/Pdt.G/2012/ PTA.MKS. This study focuses on grants result oninheritance disputes when the grantor dies and how PPAT action to make thegrant deed in order to prevent inheritance disputes. This research is a juridicalnormative research with prescriptive analytic design. Results indicate that a grantto one of the candidate of heirs of the grantor without the consent from the othercandidates of heirs can reflect injustice and may inflict inheritance dispute. Toavoid the disputes, PPAT must request the consent from the other candidates ofheirs and statement letter of grantor]"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pada studi kasus Penyerapan Hibah Luar Negeri pada Proyek XYZ, dimana akan di analisa faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya daya serap dana Hibah pada proyek XYZ yang terjadi di tahun anggaran 2015 dan 2016 serta meberikan saran untuk mengatasi rendahnya daya serap hibah luar negeri pada Proyek XYZ. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah bersifat kualitatif, dengan harapan dapat digunakan secara tepat dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan 2 dua kelompok metode analisis yaitu: 1 analisis siklus dan efektivitas proyek, 2 analisis manajemen keuangan dan aliran dana proyek. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa rendahnya penyerapan anggaran di Proyek XYZ dikarenakan adanya masalah paradigmatik, yaitu yang berhubungan dengan lingkungan pengendalian, masalah sistemik/ teknis serta masalah transisional. Kata kunci: Anggaran, Penyerapan, Proyek Hibah, Hibah Luar Negeri.

---

ABSTRACTThis study aims to focus on case studies Evaluation of Low Budget Disbursement In Nonprofit Organization A Case Study Grant Project XYZ, the factors that account for the low budget disbursement of Grant funds to the project XYZ is occurred in fiscal year 2015 and 2016 will be analyzed, and it also will address some advices to cope with low absorption matters on the Project XYZ. The research will use qualitative method to assessing the problem, in the future it could be used as appropriately and in accordance with the problems that occur in the field. This study used 2 two groups of methods of analysis, named 1 the effectiveness analysis of the project cycle, 2 the financial management and the budget flow of project funds analysis. The results of this study indicates that the low uptake of the budget in XYZ project due to problems paradigmatic, that related to the control environment, the systemic problems technical and transitional issues. Keywords Budget, Absorption, Project Grants, Foreign Grants."