Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan otonomi daerah mengakibatkan menguatnya peran lembaga legislatif daerah dan kewenangan untuk memilih Kepala Daerah secara otonom. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah fenomena pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara, dimana konflik politik terjadi dan mengakibatkan pemilihan selalu dibatalkan dan diulang hingga tiga kali dan terjadi lebih dari 1 (satu) tahun. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Propvinsi Maluku Utara yang terjadi pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik politik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan studi ini yaitu; konflik politik, suksesi politik, elite, politik lokal yang didalamnya dibahas teori dan konsep desentralisasi, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, ethnic identity, primordialisme dan demokrasi. Sumber utama terjadinya konflik politik adalah perebutan kekuasaan politik yakni posisi strategis dari Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Utara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik politik adalah; Pertama, pemberlakuan status pemerintahan darurat sipil, yang mempengaruhi kondisi politik lokal, mengakibatkan proses suksesi politik akhirnya dimasuki oleh kepentingankepentingan kelompok/golongan dan intervensi pemerintah untuk tujuan politisnya. Kedua, perebutan kekuasaan politik terjadi antara elite politik baik di tingkat lokal maupun pusat dengan dukungan kelompok-kelompok yang berbasiskan kekuatan politik, maupun kelompok tradisional dan etnis. Hal ini didukung oleh kondisi budaya politik masyarakat Maluku Utara yang masih bersifat primordial, kuat hubungan patron-klien serta mengedepankan budaya kekerasan. Ketiga, friksi di tubuh partai politik di tingkat lokal dan fraksi di DPRD Provinsi Maluku Utara yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam proses pencalonan figur dari masing-masing partai maupun fraksi. Kekuatan partai politik di tingkat Pusat (DPP) masih sangat kuat dalam menginstruksikan kebijakan partai dan cenderung berbeda dengan aspirasi di tingkat lokal. Sedangkan dalam fraksi sendiri terjadi pengingkaran komitmen dimana anggota fraksi tidak loyal terhadap kesepatakan partai maupun fraksinya. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat selain mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat juga akan sedikit mengurangi konflik politik sebagaimana temuan penelitian ini, Namun konflik bukannya tidak ada, sehingga pendidikan politik kepada rakyat menjadi prasyarat mutlak bagi berlangsungnya demokrasi.

---

The policy on local autonomy built up stronger role of local legislative body and the autonomy rights to elect the Head of Province. One of interesting parts to research upon is the phenomena of Head of Province election in North Maluku Province, where political conflict occurred and resulted in the election's cancellation and re-election took place until three times in one year. The aim of this research is to further know the process of election of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province in 2001 until 2002 and analyze factors which contribute to the emergence of the political conflict. Method used in this research is qualitative approach with case study method. Relevant theories and concepts with this research problem; political conflict, political succession, elite, local politics which discussed decentralization theory and concept, power relation between central and local government, ethnic identity, primordial and democracy. The main source of political conflict was the struggle of political power which inherent in the form of strategic positions of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province. Factors which influenced the emergence of political conflict are: Firstly, the implementation of civilian emergency governance state, which influences the local political condition, causing the political succession process finally penetrated by groups' interests and government intervention for its political purposes. Secondly, struggle of political power between political elites in both local and central level with groups supports based on political power and also traditional and ethnical groups. This is supported by the political culture condition of North Maluku society which still heavily primordial, strong in patron-client relationship and culture of violence. Thirdly, the friction inside the local level political party and faction inside the Provincial Parliament (DPRD) of North Maluku which was caused by difference of opinions during the candidacy process from each of the political party and internal faction. The political party's power in the central level (DPP) was still very strong in giving out instruction of party's policy and tends to be different with local level participation. Meanwhile in the internal faction itself, commitment denial became a concern where faction's members no longer loyal to the party and even faction's agreement and decision. The direct election of head of province can bring back the sovereignty to the hands of citizens as well as decreasing the political conflict as found in this research. However, the conflict is not nonexistent and hence mass political education is an absolute necessity to the continuance of democracy.

Abstrak :
Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 terdapat beberapa fenomena menarik yang melatar belakangi penelitian, diantaranya kemenangan pasangan nomor urut 3 yang hanya diusung oleh satu partai politik, mengungguli perolehan suara pasangan calon yang diusung banyak partai politik, incumbent, figur/ketokohan, agama, ekonomi maupun latar belakang pendidikan pasangan calon. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis komparatif. Berdasarkan analisis perolehan suara dengan tipologi wilayah diperoleh hasil bahwa masa pemilih dari ketiga calon gubernur tersebut mempunyai mempunyai distribusi yang merata di wilayah pegunungan tinggi-dataran rendah, pesisir pedalaman, desa-kota. Sedangkan berdasarkan tipologi wilayah Eks Karesidenan calon gubernur Hadi Prabowo - Don Murdono mempunyai suara yang lebih besar di Eks Karesidenan Pekalongan, calon gubernur Bibit Waluyo - Sudijono Sastroatmodjo mempunyai massa lebih besar di Eks Karesidenan Semarang, dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko lebih besar di Eks Karesidenan Surakarta. ...... For central Java governor election in 2013 there were some interesting phenomena of the research background, including victories pair number 3 which is the only are carried by a political party, over passing of the vote the candidate who carried many political parties, the incumbent, figure/personality, religious, economic and the educational background of the candidate. The objective research is to descriptive method with comparative types. Based on the analysis of the vote by the typology of the area showed that the future voters of the three candidates for governor have had an even distribution in the high mountain region - lowland, coastal, inland, rural and urban. While based typology region governatial candidate residency Hadi Prabowo ? Don Murdono have a greater voice in ex-resicendy Pekalongan, a candidate for governor Bibit Waluyo - Sudijono Sastroatmodjo have a greater mass in ex-residency Semarang, and the candidate for governor and vice governor greater Ganjar Pronowo - Heru Sudjatmiko dashing in ex-residency Surakarta.

Abstrak :
Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk meninjau ulang atau mengubah Keputusan tentang penetapan peserta pemilukada, sementara kewenangan untuk meninjau ulang atau mengubah susbstansi keputusan tata usaha Negara oleh KPUD adalah Pengadilan Tata Usaha. Fokus tesis ini adalah pemilihan gubernur di Provinsi Jawa Timur sebagai contoh dimana Putusan DKPP memerintahkan KPUD untuk mengubah keputusan mereka terkait penetapan peserta pemilukada yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilukada oleh KPUD. Perintah DKPP semacam ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Putusan DKPP tidak mengubah prinsip-prinsip dan mekanisme pengujian sebuah keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang TUN. Mekanisme penyelesaian sengketa TUN terkait pemilukada di PTUN yang tidak sejalan dengan proses dan tahapan pemilukada telah mengakibatkan DKPP menjadi pilihan bagi calon peserta pemilukada untuk mendapatkan keadilan. Dari sudut pandang penulis, perlu dibentuk suatu mekanisme khusus penyelesaian sengeketa TUN terkait pemilukada di lingkungan peradilan TUN yang sejalan dengan keberadaan, tugas, dan kewenangan DKPP. ...... In accordance with Law No. 15 Year 2011 on the General Election Implementers, Election Organizers Ethics Council is an independent ethic council that has authority to investigate and decide on complaints of alleged violations of code of conduct,which include sanctions or rehabilitations,committed by election organizers (included in the governor/regional elections). In practice, DKPP not only make decisions related to ethic violations, sanctions, and rehabilitations but also order the election organizers to review and/or change the Regional Election Commission decision. Whereas reviewing and changing KPUD decisions is Administrative Court authority. This thesis focus on governor election in East Java Province as an example area which DKPP verdict compelled KPUD to alter their decision related to electoral candidates, who previously ruled ineligible, could participate in the election. This mechanism is not in line with Law No. 15 Year 2011. DKPP verdict should not change the principles and mechanisms of test administrationin Administrative Court asstipulatedin Administrative law. Mechanism of election dispute in PTUN is not in line with election process in the regional level. Therefore, DKPP be a favourable option for election candidates to gain justice. From author perspective, it is necessarry to establish special administrative resolution mechanisms in administrative court which it should be along with the existence of DKPP.

Abstrak :
Teori agenda setting yang menyatakan bahwa media massa mampu membentuk isu publik dan menggiring opini publik diuji kembali dalam penelitian ini. Teori yang berangkat dari media massa konvensional, yakni televisi, radio, dan surat kabar, kini menemui tantangan baru pada era digital. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah mengetahui apakah agenda media massa portal berita online Kompas.com mempengaruhi agenda publik yang ada. Menggunakan analisis konten berkaitan 8 isu keutamaan yang telah dinyatakan oleh Kompas.com berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017, dan survey terhadap 100 responden. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa ranking isu yang dibentuk oleh portal berita online Kompas.com tidak sama dengan ranking isu yang dimiliki oleh publik. Tujuan lain dari penelitian ini adalah mengetahui dampak dari efek priming dan framing karakteristik pribadi suatu figur politik dalam pemberitaan terhadap intensi memilih publik. Survey yang dilakukan terhadap 100 responden atas sosok Basuki Tjahaya Purnama kandidat petahana dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mengukur tingkat kepuasan publik atas kinerjanya, serta kesukaan publik terhadap karakteristik kepribadiannya. Hasilnya menunjukkan bahwa evaluasi kinerja yang baik dan penilaian positif atas karakteristik pribadi seorang figur politik memperkuat intensi publik untuk memilih figur politik tersebut. Penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa agenda media massa tidak lagi terlalu mempengaruhi agenda publik. Namun efek-efek lain dari agenda media massa, berkaitan dengan efek priming dan framing karaktersitik kepribadian masih memiliki pengaruh pada intensi memilih publik terhadap figur politik. ...... This study will test agenda setting theory that states mass media was able to form public agenda and lead public opinion. This theory depart from the conventional mass media, as television, radio, and newspapers, are now facing new challenges in the digital age. The first objective of this research is to find out whether the news agendas of Kompas.com affect the existing public agenda. To achieve this objective, we use content analysis of the eight issues that have been stated by Kompas.com related to DKI Jakarta governor election 2017, and using survey of 100 respondents. The result shows that the ranking of issues formed by Kompas.com isn rsquo t same as the issue ranking owned by public. Another purpose of this research is to know the effects of priming, and personal characteristics frame of a political figure towards voters intention. A survey that conducted on 100 respondents about Basuki Tjahaya Purnama was used to measure public satisfaction on his performance, as well as the public's fondness for the characteristics of his personality. The results show that a good performance evaluation and a positive assessment of the personal characteristics reinforce voters intention to choose the political figure. This study then concludes that mass media agenda no longer affects the existing public agenda. Yet other effects of the mass media agenda, related to the priming and framing effects of characteristic personality still have an influence to the voters intention.