Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan otonomi daerah mengakibatkan menguatnya peran lembaga legislatif daerah dan kewenangan untuk memilih Kepala Daerah secara otonom. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah fenomena pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara, dimana konflik politik terjadi dan mengakibatkan pemilihan selalu dibatalkan dan diulang hingga tiga kali dan terjadi lebih dari 1 (satu) tahun. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Propvinsi Maluku Utara yang terjadi pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik politik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan studi ini yaitu; konflik politik, suksesi politik, elite, politik lokal yang didalamnya dibahas teori dan konsep desentralisasi, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, ethnic identity, primordialisme dan demokrasi. Sumber utama terjadinya konflik politik adalah perebutan kekuasaan politik yakni posisi strategis dari Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Utara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik politik adalah; Pertama, pemberlakuan status pemerintahan darurat sipil, yang mempengaruhi kondisi politik lokal, mengakibatkan proses suksesi politik akhirnya dimasuki oleh kepentingankepentingan kelompok/golongan dan intervensi pemerintah untuk tujuan politisnya. Kedua, perebutan kekuasaan politik terjadi antara elite politik baik di tingkat lokal maupun pusat dengan dukungan kelompok-kelompok yang berbasiskan kekuatan politik, maupun kelompok tradisional dan etnis. Hal ini didukung oleh kondisi budaya politik masyarakat Maluku Utara yang masih bersifat primordial, kuat hubungan patron-klien serta mengedepankan budaya kekerasan. Ketiga, friksi di tubuh partai politik di tingkat lokal dan fraksi di DPRD Provinsi Maluku Utara yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam proses pencalonan figur dari masing-masing partai maupun fraksi. Kekuatan partai politik di tingkat Pusat (DPP) masih sangat kuat dalam menginstruksikan kebijakan partai dan cenderung berbeda dengan aspirasi di tingkat lokal. Sedangkan dalam fraksi sendiri terjadi pengingkaran komitmen dimana anggota fraksi tidak loyal terhadap kesepatakan partai maupun fraksinya. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat selain mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat juga akan sedikit mengurangi konflik politik sebagaimana temuan penelitian ini, Namun konflik bukannya tidak ada, sehingga pendidikan politik kepada rakyat menjadi prasyarat mutlak bagi berlangsungnya demokrasi.

---

The policy on local autonomy built up stronger role of local legislative body and the autonomy rights to elect the Head of Province. One of interesting parts to research upon is the phenomena of Head of Province election in North Maluku Province, where political conflict occurred and resulted in the election's cancellation and re-election took place until three times in one year. The aim of this research is to further know the process of election of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province in 2001 until 2002 and analyze factors which contribute to the emergence of the political conflict. Method used in this research is qualitative approach with case study method. Relevant theories and concepts with this research problem; political conflict, political succession, elite, local politics which discussed decentralization theory and concept, power relation between central and local government, ethnic identity, primordial and democracy. The main source of political conflict was the struggle of political power which inherent in the form of strategic positions of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province. Factors which influenced the emergence of political conflict are: Firstly, the implementation of civilian emergency governance state, which influences the local political condition, causing the political succession process finally penetrated by groups' interests and government intervention for its political purposes. Secondly, struggle of political power between political elites in both local and central level with groups supports based on political power and also traditional and ethnical groups. This is supported by the political culture condition of North Maluku society which still heavily primordial, strong in patron-client relationship and culture of violence. Thirdly, the friction inside the local level political party and faction inside the Provincial Parliament (DPRD) of North Maluku which was caused by difference of opinions during the candidacy process from each of the political party and internal faction. The political party's power in the central level (DPP) was still very strong in giving out instruction of party's policy and tends to be different with local level participation. Meanwhile in the internal faction itself, commitment denial became a concern where faction's members no longer loyal to the party and even faction's agreement and decision. The direct election of head of province can bring back the sovereignty to the hands of citizens as well as decreasing the political conflict as found in this research. However, the conflict is not nonexistent and hence mass political education is an absolute necessity to the continuance of democracy.

Abstrak :
ABSTRAK Governor diperlukan pada mesin diesel untuk mengatur jumlah bahan bakar yang akan disuplai ke dalam mesin agar sesuai dengan daya yang diperlukan pada tingkat kecepatan mesin pada saat itu. Agar karakteristik governor yang sebenarnya (yang riil) dapat diketahui, untuk itu dilakukan suatu percobaan pada injection pump tester tipe INP-1-1000 Ogawa Seiki. Dalam tugas akhir ini, dilakukan analisa atas (1) jumlah bahan bakar yang keluar, (2) posisi rack governor dan (3) tekanan bahan bakar, yang semuanya berdasarkan data (1) putaran pompa dan (2) posisi throttle. Hasil dari penelitian ini, didapat hubungan antara putaran pompa dan posisi throttle dengan jumlah bahan bakar, posisi rack governor dan tekanan bahan bakar. Hubungan itu ditampilkan dalam bentuk grafik unjuk kerja. Salah satu kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini tekanan pompa yang cukup stabil, yaitu +160 kg/cm2, mulai didapat putaran pompa sekita 400 rpm sampai 1400 rpm.

Abstrak :
Tesis ini memhahas tentang aspek politik dalam rekrutmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah_ Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui aspek politik dalam rekrutmen pengumpulan data dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek politik dalam rekrutmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 memilikl pengaruh yang dominan. Hal ini dapat dilihat dari pemakaian kekuasaan dan pengaruh oleh Pemerintah, Partai Politik, DPRD, dan masyarakat setempat. Dengan kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki Pemerintah, Pattai Politik, dan DPRD Kota Depok menetapkan kebijakan dan melaksanakan pencalonan dan pemilihan Kepala Daera dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok. Konsekuensinya, aspirasi politilk masyarakat setempat diabaiKan dan kurang memiliki pengaruh yang signifikan. Mengenai kebebasan dan kemandirian DPRD Kota Depok dalam rekrutmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok , hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD Koa Depok rang bebas dan mandiri. Ada tiga faktor yang menyebabkan. Pertama, masih terlalu dominannya Pemerintah didalam menentukan kebijakan yang pada esensinyadapat ditentukan sendiri oleh DPRD bersangkutan. Kedua, campur tangan partai politik yang sangat dominan. Ketiga, keterbatasan kemampuan dan pengalaman anggota DPRD Kota Depok

Abstrak :
Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 terdapat beberapa fenomena menarik yang melatar belakangi penelitian, diantaranya kemenangan pasangan nomor urut 3 yang hanya diusung oleh satu partai politik, mengungguli perolehan suara pasangan calon yang diusung banyak partai politik, incumbent, figur/ketokohan, agama, ekonomi maupun latar belakang pendidikan pasangan calon. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis komparatif. Berdasarkan analisis perolehan suara dengan tipologi wilayah diperoleh hasil bahwa masa pemilih dari ketiga calon gubernur tersebut mempunyai mempunyai distribusi yang merata di wilayah pegunungan tinggi-dataran rendah, pesisir pedalaman, desa-kota. Sedangkan berdasarkan tipologi wilayah Eks Karesidenan calon gubernur Hadi Prabowo - Don Murdono mempunyai suara yang lebih besar di Eks Karesidenan Pekalongan, calon gubernur Bibit Waluyo - Sudijono Sastroatmodjo mempunyai massa lebih besar di Eks Karesidenan Semarang, dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko lebih besar di Eks Karesidenan Surakarta. ...... For central Java governor election in 2013 there were some interesting phenomena of the research background, including victories pair number 3 which is the only are carried by a political party, over passing of the vote the candidate who carried many political parties, the incumbent, figure/personality, religious, economic and the educational background of the candidate. The objective research is to descriptive method with comparative types. Based on the analysis of the vote by the typology of the area showed that the future voters of the three candidates for governor have had an even distribution in the high mountain region - lowland, coastal, inland, rural and urban. While based typology region governatial candidate residency Hadi Prabowo ? Don Murdono have a greater voice in ex-resicendy Pekalongan, a candidate for governor Bibit Waluyo - Sudijono Sastroatmodjo have a greater mass in ex-residency Semarang, and the candidate for governor and vice governor greater Ganjar Pronowo - Heru Sudjatmiko dashing in ex-residency Surakarta.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari permasalahan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di dalamnya mengenai polemik suksesi tahta kerajaan di Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu keistimewaannya adalah pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan mekanisme penetapan Sultan yang bertahta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Paku Alam yang bertahta di Kadipaten Pakualaman. Sebagai salah satu keistimewaan DIY yang kedudukannya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seharusnya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dapat dilaksanakan dengan tertib dan ajeg. Namun berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, historis, dan konsepsional dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dari masa ke masa, sejak 1945 hingga 2017, baik pengaturan maupun praktiknya selalu berbeda-beda dengan disertai permasalahannya masingmasing, khususnya mengenai mekanisme dan persyaratan calon. Dari hasil komparasi dengan praktik monarki di enam negara, yakni Brunei Darussalam, Arab Saudi, Thailand, Inggris, dan Qatar, ditemukan bahwa mekanisme suksesi kerajaan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, bahkan dalam konstitusi di negaranya. Sehingga lebih terbuka untuk diketahui oleh publik. Sementara itu di Yogyakarta, belum pernah ada pengaturan resmi mengenai mekanisme suksesi dan mekanisme penyelesaian konflik suksesi di Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman dalam paeraturan perundangundangan. Padahal dalam praktiknya, konflik di internal itu berimplikasi pada timbulnya permasalahan dalam pemenuhan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Untuk itu ke depan, seiring dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundangudangan, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan peraturan mengenai persyaratan calon, mekanisme dan urutan suksesi di Kasultanan dan Kadipaten, penyelarasan masa jabatan dengan kepala daerah lain hasil pemilihan serentak nasional, wewenang wakil Gubernur dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau diberhentikan dalam masa jabatan, perbaikan mekanisme penetapan oleh DPRD hingga penyelesaian sengketa dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

---

ABSTRACT
This research departs from the problems in filling the position of Governor and Vice Governor of Yogyakarta Special Region, including in it about the polemic succession of the royal throne in Yogyakarta. Yogyakarta Special Region, hereinafter referred to as YSR, is a provincial area which has a special feature within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of its privileges is the filling of the office of Governor and Vice Governor of Yogyakarta with the mechanism of establishment of the Sultan who reigned in Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat and Paku Alam who reigned in Kadipaten Pakualaman. As one of the privileges of YSR whose position is recognized in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, the filling of the position of Governor and Vice Governor of Yogyakarta may be implemented in an orderly and steady manner. However, based on the results of normative research with comparative, historical, conceptional, and regulatory approaches in this study, it was found that the filling of the post of Governor and Vice Governor of Yogyakarta from time to time, from 1945 to 2017, both the arrangement and the practice always vary with the respective problems, especially regarding the mechanism and requirements of candidates. From the results of comparisons with monarchy practices in six countries, namely Brunei Darussalam, Saudi Arabia, Thailand, Britain and Qatar, it was found that the mechanism of royal succession was set forth in legislation, even in the constitution of the country. So it is more open to the public. Meanwhile in Yogyakarta, there has never been an official regulation on succession mechanisms and mechanisms for successful settlement of conflicts in the Kasultanan and Duchy of Pakualaman in legislative regulations. Whereas in practice, internal conflict has implications for the emergence of problems in fulfilling the requirements of the candidates for Governor and Vice Governor of Yogyakarta. In the future, in line with the development of the society and the legislation, it is necessary to make adjustments or changes in regulations regarding candidate requirements, succession mechanisms in Kasultanan and Kadipaten, the alignment of tenure with other regional heads of national election results, and dispute resolution in the filling of office of Governor and Deputy Governor of YSR.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan peran gandagubernur dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia dari waktu ke waktu,menganalisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran gandagubernur dalam penyelarasan antara kepentingan pusat dan daerah, dan antardaerah di Jawa Barat dan menganalisis strategi penyelarasan antara kepentinganpusat dan daerah, dan antar daerah di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakanparadigma post positivisme dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor- Faktor yang berpengaruhterhadap peran ganda gubernur dalam penyelarasan antara kepentingan pusat dandaerah, dan antara daerah dan daerah di Jawa Barat, antara lain : 1 Faktor politik,2 Faktor Kepemimpinan, 3 Faktor Kelembagaan dan 4 Faktor sosial.Hasil Kajian menunjukkan strategi penyelarasan kepentingan pusat dandaerah dalam sistem pemerintahan indonesia yakni: a Gubernur sebagai strukturperantara dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah; b Gubernur sebagai Budget Optimizer dalam Perencanaan PembangunanBerbasis Kewilayahan; c Memperkuat organisasi peran gubernur sebagai wakilpemerintah pusat di daerah yang didukung oleh instrumen koordinasi, pembinaandan pengawasan Gubernur Selaku wakil pemerintah pusat di daerah dan peraturanperundang-undangan; d Alternatif peletakan wakil pemerintah.Rekomendasi penelitian yakni ; a Memperjelas kedudukan, peran danfungsi gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di provinsi,melalui penguatan peraturan kebijakan baik pada level perundang ndash; undanganmaupun peraturan teknis terkait; b Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah dalam pelaksanaan peran dan fungsinya perlu didukung oleh sumberpendanaan yang kuat, sehingga gubernur dapat berperan sebagai budget optimizerdalam melaksanakan penyelarasan kepentingan pusat dan daerah, dan antardaerah. d Dana penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah melalui mekanisme dana dekonsentrasi yang diberikan oleh pemerintahpusat hendaknya tidak seragam tetapi memperhatikan kebutuhan dari masingmasingdaerah. e Memperkuat kelembagaan sekretariat gubernur sebagai wakilpemerintah pusat sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak tumpang tindihdengan tugas organisasi perangkat daerah yang ada.

---

This research analyzes the role of governor in the governance system ofIndonesia. This study focuses on factors that influence the governor 39;s dual roleand analyzes strategies in alignment between central and regional interests, andbetween regions in West Java. This research uses post-positivism paradigm byusing qualitative method.The results showed that the factors that influence for the role of governor inin alignment between central and regional interests, and between regions in WestJava are political factors, leadership factors, institutional factors and socialfactors.The central and sub-national interest alignment strategy required is tomaximize the governor 39;s role as an intermediary structure between the centralgovernment and local government, strengthening the role of the governororganization as a representative of the central government in the region, thegovernor as a budget optimizer in regional-based development planning. Tomaximize the governor 39;s dual role, it is necessary to strengthen the position, roleand function of the governor as the regional head and the representative of thecentral government in the province, through policy regulation at both thelegislative and related technical regulations, and alternative governor as arepresentative government.Recommendations from this study include : a to clear the position, role andfunction of the provincial head and representative of central government in theprovince by strengthening the policy, both the law and related technicalregulations; b to provide support for the governor as the central governmentrepresenttive, in term of strong financial source, to help the governor effectivelyassume the role of the budget optimizer that balances the needs between thecentral and regional as well as inter-regional; c for the central government totake into account the needs of each region in the mecanism of distibuting thedeconcentrated regional budget, instead of applying a single standar distribution; d to strengthen the provincial secretary institution as the representative of thecentral government to avoid overlap with other provincial apparatus in doing theirjob.

Abstrak :

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjabat mengurusi dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat dapat dimungkinkan untuk berhenti dan/atau diberhentikan atas alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Ketika Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dan/atau diberhentikan terjadi kekosongan jabatan sehingga organisasi Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan optimal. Undang-Undang tidak mengatur mengenai peran Gubernur terkait pemilihan wakil gubernur, jangka waktu pengisian jabatan Wakil Gubernur, dan akuntabilitas Wakil Gubernur terpilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, disertasi dan kamus sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini. Dalam hal ini Kepala Daerah atau Gubernur tidak memiliki kewenangan penting terkait pengisian jabatan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Jangka waktu yang diatur dalam pengisian jabatan adalah 18 bulan berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Selanjutnya, tidak ada perbedaan mengenai pertanggung jawaban Wakil Kepala Daerah yang dipilih melalui proses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan yang melalui pemilihan Kepala Daerah. 

---

Governor and / or Vice Governor who are in charge of managing and serving the community may be able to stop and / or be dismissed for reasons stipulated in the law. When the Governor and / or Vice Governor stops and / or dismissed a vacancy occurs so that the Regional Government organization cannot run optimally. The Act does not regulate the role of the Governor regarding the election of the Vice Governor, the period of filling in the position of Vice Governor, and accountability of the elected Vice Governor through the Regional People`s Representative Council. This research method is normative juridical. Normative juridical, namely the author analyzes the problem by using articles in a statutory regulation and various literatures such as books, journals, theses, dissertations and dictionaries as references in writing this research. In this case the Governor does not have important authority regarding the deployment of the Vice Governor position under Law 10 of 2016. The period stipulated in filling in the position is 18 months under Law 10 of 2016. Furthermore, there is no difference regarding accountability Vice Governor chosen through the process of the Regional People`s Legislative Assembly and through the election of Regional Heads.

Abstrak :
Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk meninjau ulang atau mengubah Keputusan tentang penetapan peserta pemilukada, sementara kewenangan untuk meninjau ulang atau mengubah susbstansi keputusan tata usaha Negara oleh KPUD adalah Pengadilan Tata Usaha. Fokus tesis ini adalah pemilihan gubernur di Provinsi Jawa Timur sebagai contoh dimana Putusan DKPP memerintahkan KPUD untuk mengubah keputusan mereka terkait penetapan peserta pemilukada yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilukada oleh KPUD. Perintah DKPP semacam ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Putusan DKPP tidak mengubah prinsip-prinsip dan mekanisme pengujian sebuah keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang TUN. Mekanisme penyelesaian sengketa TUN terkait pemilukada di PTUN yang tidak sejalan dengan proses dan tahapan pemilukada telah mengakibatkan DKPP menjadi pilihan bagi calon peserta pemilukada untuk mendapatkan keadilan. Dari sudut pandang penulis, perlu dibentuk suatu mekanisme khusus penyelesaian sengeketa TUN terkait pemilukada di lingkungan peradilan TUN yang sejalan dengan keberadaan, tugas, dan kewenangan DKPP. ...... In accordance with Law No. 15 Year 2011 on the General Election Implementers, Election Organizers Ethics Council is an independent ethic council that has authority to investigate and decide on complaints of alleged violations of code of conduct,which include sanctions or rehabilitations,committed by election organizers (included in the governor/regional elections). In practice, DKPP not only make decisions related to ethic violations, sanctions, and rehabilitations but also order the election organizers to review and/or change the Regional Election Commission decision. Whereas reviewing and changing KPUD decisions is Administrative Court authority. This thesis focus on governor election in East Java Province as an example area which DKPP verdict compelled KPUD to alter their decision related to electoral candidates, who previously ruled ineligible, could participate in the election. This mechanism is not in line with Law No. 15 Year 2011. DKPP verdict should not change the principles and mechanisms of test administrationin Administrative Court asstipulatedin Administrative law. Mechanism of election dispute in PTUN is not in line with election process in the regional level. Therefore, DKPP be a favourable option for election candidates to gain justice. From author perspective, it is necessarry to establish special administrative resolution mechanisms in administrative court which it should be along with the existence of DKPP.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk meneliti intercandidate agenda-setting di media sosial pada Pilkada provinsi DKI Jakarta 2017 pada masa kampanye putaran pertama dan kedua. Teori yang mendasari penelitian adalah teori agenda-setting dan agenda building. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis isi. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh cuitan dari akun Twitter @AhokDjarot n=1013 dan @JktMajuBersama n=1613 selama masa kampanye pada kedua putaran. Cuitan tersebut dibagi ke dalam empat periode bulan untuk keseluruhan masa kampanye, tiga periode bulan untuk masa kampanye putaran pertama, dan empat periode minggu untuk masa kampanye putaran kedua. Dengan menggunakan korelasi Spearman dan Rozelle-Campbell Baseline, hasil penelitian yang didapatkan menunjukan bahwa ditemukan hubungan intercandidate agenda-setting pada putaran pertama meski korelasinya tidak sekuat di putaran kedua. ...... This thesis aims to examine the Intercandidate Agenda Setting in the elections of DKI Jakarta province 2017 during the first and second round campaign. The underlying theory of research is the agenda setting theory and the agenda building. This research is quantitative research with content analysis method. The data collection is done by downloading the Tweets from Twitter account AhokDjarot n 1013 and JktMajuBersama n 1613 during the campaign period on both rounds. Tweets is divided into four month periods for the entire campaign period, three month periods for the first round campaign period, and four weeks period for the second round of campaigning. By using Spearman and Rozelle Campbell Baseline correlations, the results obtained show that intercandidate agenda setting relationships are found in the first round although the correlation is not as strong as in the second round.