Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisis bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyusun APBD tahun anggaran 2008 dari sudut pandang konsistensi kebijakan perencanaan sampai dengan proses penganggaran. Analisis konsistensi dilakukan dengan melihat kepada prioritas-prioritas yang ada dalam RPJMD, RKPD, serta program dan kegiatan yang tercantum pada RKPD, KUA, PPA sampai dengan APBD. Di samping itu tesis ini juga menganalisis indikator kinerja yang digunakan dalam program dan kegiatan SKPD yang dikaitkan dengan konsep SMART (specific, measurable, achievable, relevance, time bound). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi terjadi antara prioritas RPJMD dengan prioritas RKPD. Pada saat penyusunan KUA, konsistensi belum terjadi sepenuhnya. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD mengalami revisi pada saat penyusunan KUA. Pada tahapan berikutnya sampai dengan APBD, terjadi konsistensi kebijakan program dan kegiatan SKPD. Penggunaan indikator kinerja oleh SKPD-SKPD masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep SMART. Dengan demikian, indikator kinerja yang digunakan oleh SKPD-SKPD masih diperlukan penyempurnaan agar bisa dijadikan tolok ukur yang baik dalam pengukuran kinerja.

Abstrak :
Tujuan Penelitian : Membandingkan dasar, jenis dan tahap pelaksanaan pemeriksaan internal pada Instansi pemerintah sehingga hasilnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja seluruh jajaran aparat pemerintah dalam lingkungan kerjanya. Metoda Penelitian : Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian hasil penelitian dikedua tempat tersebut dibandingkan sehingga dapat diperoleh kesimpulan umum mengenai dasar pemeriksaan, jenis pemeriksaan dan tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan internal pada instansi pemerintah beserta masalah yang dihadapi. Hasil Penelitian Kedua Inspektorat Jenderal tersebut melaksanakan tugasnya berdasarkan Program Kerja Pemerisaan Tahunan (PKPT) dan Non-PKPT yang berupa perintah atasan ataupun pemeriksaan karena adanya pengaduan dari masyarakat melalui mass media, tromol pos 5000 dan lain sebagainya. Adapun jenis pemeriksaannya tergantung pada fungsi dan tanggung jawab intansi pemerintah yang bersangkutan. Secara umum, tahap-tahap yang dilalui dalam proses pemeriksaan adalah : a. Tahap persiapan seperti menyiapkan surat-surat yang diperlukan, mengumpulkan data obyek pemeriksaan dan lain sebagainya. b. Tahap pelaksanaan pemeriksaan seperti melakukan entry briefing, pelaksanaan pemeriksaan lapangan dan exit briefing. c. Tahap pelaporan yakni tahap pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan laporan lainya yang diperlukan.

Abstrak :
PP No.24 Tahun 2005 merupakan peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan selama ini di dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas pemerintahan. Pada dasarnya peraturan ini baru diresmikan pada bulan Juni tahun 2005, dengan demikian maka peraturan ini baru dapat diimplementasikan secara efektif pada periode laporan keuangan tahun berikutnya, yaitu tahun 2006. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana entitas pemerintahan dapat PP No.24 Tahun 2005 secara sempurna. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi peraturan tersebut secara lebih detail, maka penulis melakukan penelitian terhadap salah satu entitas pemerintahan, yaitu Pemkab Merauke, yang merupakan daerah yang berada di ujung timur wilayah Republik Indonesia. Pada dasarnya di dalam penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian terhadap salah satu komponen laporan keuangan saja, yaitu neraca. Di dalam melakukan penelitian penulis membagi basis penelitian berdasarkan persamaan akuntansi pemerintahan, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Selanjutnya dari setiap bagian persamaan tersebut penulis menganalisa setiap akun yang berada di dalamnya untuk kemudian dibandingkan antara pelaksanaan prakteknya dengan standar peraturan yang berlaku, yaitu PP No.24 Tahun 2005. Dari hasil analisa di dapatkan kesimpulan bahwa setiap akun-akun yang berada pada masing-masing persamaan masih banyak mengalami kekurangan di dalam pengimplementasiannya. Berdasarkan hasil analisa penulis disimpulkan bahwa ketidaksempurnaan di dalam pengimplementasiannya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kesalahan yang memang dilakukan oleh Pemkab Merauke itu sendiri, adanya tumpang tindih peraturan, dan yang terakhir disebabkan karena peraturan yang dianut di dalam pengelolaan keuangan, dalam hal ini PP No.24 Tahun 2005 tidak dapat mengakomodir permasalahan yang terdapat di daerah tersebut.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu kesuksesan penerapan akuntansi basis akrual di sektor publik. Sampel yang diteliti adalah peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Dua model kebutuhan dasar digunakan untuk menentukan faktor penentu kesuksesan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu akuntansi. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah. Manfaat penelitian bagi pemerintah adalah sebagai pengetahuan terhadap dampak basis akrual dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dan diperbaiki, yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah.

---

The purpose of this study is to identify factors that determine succesful implementation of accrual accounting basis in public sector. Two types of basic requirement models is used to identify the factors. The samples examined are government regulations and policies related to financial management and system. This research intentions is to give contributions to the field of science, specificaly accounting field of science, and hopefuly will be useful for many parties, such as the government. The benefits of this study for the government is the use of knowledge about the impacts on the implementation and suggestions for improving the strategy in relation with preparation of governmental financial statement.

Abstrak :
Tujuan penulisan adalah untuk mengevaluasi sistem pencatatan akuntansi pemerintah yang berlaku saat ini (sistem pembukuan tunggal) dan melihat keunggulan penerapan sistem akuntansi alternatif (sistem pembukuan berpasangan). Dan untuk menambah khasanah literatur kepustakaan akuntansi pemerintah. Metodologi penulisan adalah metode penelitian kepustakaan dan menghubungi Drs. Partono kepala Pusat Pembukuan Keuangan Negara (sekarang bernama Badan Akuntansi Keuangan Negara) untuk memperoleh bahan mengenai Sub Proyek Penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah Indonesia yang berlaku saat ini adalah sistem karneral (menggunakan sistem pembukuan tunggal) dan menggunakan asas kas. Dahulu masih mungkin untuk menggunakan sistem pembukuan tunggal karena kegiatan pemerintah masih sederhana dan campur tangan pemerintah tidak banyak. Sekarang dimana perekonomian Indonesia semakin berkembang, dana yang dikelola semakin meningkat, transaksi-transaksi yang terjadi semakin kompleks, maka sistem pembukuan tunggal tidak dapat dipertahankan lagi. Dari sistem pemerintah yang ada sekarang diternukan beberapa kelemahan antara lain tanggung jawab penyimpanan uang, operasi dan pengendalian kas yang tersebar yang rnenyulitkan manajemen kas, tidak ada klasifikasi yang seragam dalam perkiraan, dipakainya sistem pembukuan tunggal yang menyulitkan pemeriksaan dan kurang efisien. Untuk itu diadakan beberapa perubahan yang meliputi unit satuan akuntansi, dasar akuntansi, klasifikasi pendapatan dan belanja. Sistem akuntansi yang baru mempunyai ciri sistem terpadu, akuntansi anggaran dan akuntansi dana, sistem pembukuan berpasangan, asas kas untuk pendapatan dan belanja negara, standar dan prinsip akuntansi, perkiraan standar yang seragam, desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak dan kompleks transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi dalam suatu organisasi maka semakin baik bila menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Dan semakin sedikit dan sederhana transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi semakin baik bila menggunakan sistem pembukuan tunggal. Dengan semakin meningkat dan kompleksnya transaksi ekonomi yang terjadi sehubungan dengan semakin meningkatnya fungsi dan tanggung jawab pemerintah Indonesia disarankan untuk menggunakan sistem pembukuan berpasangan supaya pembukuan keuangan negara dan pengawasannya dapat dilaksanakan dengan lebih efesien dan efektif.

Abstrak :
Tingginya pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya kebutuhan modal perusahaan dalam era globalisasi yang saat 1ni tengah melanda dunia meningkatkan kebutuhan akan komparabilitas laporan keuangan. Untuk meningkatkan komparabilitas tersebut dilakukan üsaha mengharmonisasikan standar akuntansi manca negara. Skripsi ini membahas mengenai harmonisasi standar akuntansi terutama yang dilakukan oleh IASC dan usaha pengembangan dan penyempurnaan PAl 1984 oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia dari Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuannyà adalah untuk menentukan strategi pengembangàn standar akuntansi yang terbaik bagi Indonesia sebagai salàh satu negara berkembang. Metodologi yang diterapkan dalam Skripsi mi adalah studi kepustakaan. Penelitian mi menganalisa perbedaan-perbedaan antara lAS dan PAl 1984 secara garis besar dengan membandingkan topik-topik yang dicakup dalam lAS dan topik-topik yang telah dibahas dalam PAl 1984. Selain itu juga membandingkan komponen laporan keuangan menurut PAl 1984 dan lAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAl 1984 kurang lengkap, bersifat terlalu umum dan kurang mendalam dalam membahas topik tertentu. Selain itu PAl 1984 belum mempunyai kerangka dasar. Meskipun demikian, ada topik-topik tertentu yang belum dibahas dalam lAS akan tetapi telah diatur dalam PAT 1984. Topik-topik tersebut mencerminkan keunikan perekonomian Indonesia pada umumnya dan akuntansi Indonesia pada khususnya. Keunikan tersebut dipastikan selalu ada pada setiap negara, karena faktor lingkungan yang membentuk praktik akuntansi di suatu negara tidãk .ada yang identik sama. Untuk mengantisipasi era globalisasi dan untuk mengejar ketinggalan Indonesia di bidang akuntansi dari negara maju, perlu dilakukan perombakan secara besar-besaran dan mendasar pada PAl 1984. Strategi pengembangan yang paling tepat untuk Indonesia adalah strategi situasionis. Yaitu mengambil lAS sebagai sumber acuan dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar relevan dengan kondisi di Indonesia. lAS selain ringkas, jelas dan mudah diadaptasi, kerangka dasarnyajuga tidak banyak berbeda dengan GAAP Amerika Serikat yang telah dijadikan acuan pokok PAT 1984. Selain itu, topik-topik yang belum diatur dalam lAS namun sudah dibahas dalam PAT 1984 yang relevan dengan kondisi Indonesia sebagai suatu negara berkembang, tetap dipertahankan demi kesempurnaan standar akuntansi keuangan di Indonesia.