Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Persemakmuran Negara-negara Merdeka atau yang dikenal juga dengan Commonwealth of Independent States (CIS) pertama kali didirikan pada tanggal 8 Desember 1991 oleh Belarus, Rusia, dan Ukraina . Presiden Uni Soviet, Gorbachev pada saat itu berusaha keras mempertahankan kesatuan Uni Soviet dengan suatu usulan "Persetujuan Uni Baru", yang akhirnya gagal karena tidak mendapat tanggapan yang menggembirakan dan para pemimpin republik di lingkungan Uni Soviet.

Kegagalan ini memaksa Gorbachev untuk mengundurkan diri yang sekaligus mengakhiri sejarah panjang Uni Soviet sebagai salah satu negara besar yang sangat disegani selama ini. Mulai saat itu masa depan republik pecahan Uni Soviet banyak tergantung kepada CIS yang dimotori oleh Rusia dengan 10 republik lainnya sebagai anggota. CIS diharapkan paling tidak dapat menjalankan dua fungsi, yaitu: sebagai stabilisator bidang politik dan keamanan, serta sebagai katalisator bagi kerjasama ekonomi diantara anggotanya.

Dalam mencapai tujuannya ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Rusia dan kawan-kawan, yaitu: 1) rendahnya rasa saling percaya antara Rusia dengan negara-negara CIS lainnya; 2) sengketa kepemilikan persenjataan nuklir dan fasilitas militer lainnya; 3) buruknya perekonomian dan besarnya kesenjangan ekonomi antara Rusia dengan negara-negara CIS lainnya; 4) ancaman perluasan keanggotaan NATO ke Eropa Timur; 5) ketergantungan ekonomi Rusia dan negara-negara CIS lain terhadap modal asing.

Berpijak pada temuan-temuan di atas, kemudian penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana faktor-faktor internal di CIS mempengaruhi pengelolaan keamanan di kawasan tersebut ?; dan 2)Bagaimana pengaruh kekuatan-kekuatan ekstemal terhadap pengelolaan keamanan di CIS ?
Dengan bantuan beberapa kerangka pemikiran seperti: teori kolaborasi; kondisi security complex; dan interdependensi ekonomi politik maka diharapkan dapat dilakukan pembahasan yang komprehensif terhadap gagasan yang terkandung dalam pertanyaan-pertanyaan di atas sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan penelitan ini yaitu: memberikan pengertian yang lebih mendalam kepada kita semua mengenai fenomena yang sedang terjadi di kawasan bekas Uni Soviet terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keamanan.

Fakta awal digambarkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang memadai terhadap latar belakang kawasan yang menjadi objek penelitian, dilanjutkan dengan penampilan data-data kualitatif maupun kuantitatif yang diperoleh dengan cara penelusuran terhadap sumber-sumber data sekunder.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu pengaruh yang paling menonjol dan bersifat langsung dengan telah diratifikasikannya United Nations Convention on the Laws of the Sea 1982 (Unclos 82) oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg) di Laut adalah berkaitan dengan masalah penggunaan alur laut kepulauan Indonesia oleh kapal asing. Penggunaan alur laut kepulauan yang melintas perairan Indonesia oleh kapal asing merupakan tuntutan yang telah dipersyaratkan oleh Unclos 82. Kenyataan ini bukan merupakan pilihan yang terbaik bagi negara pantai (termasuk Indonesia) karena pada dasarnya Unclos 82 merupakan kompromi kepentingan dari berbagai negara. Terlepas dari masalah untung atau rugi, suka atau tidak suka, pada akhirnya penggunaan alur laut kepulauan ini menjadi hak bagi kapal-kapal asing yang tak dapat dielakkan, apapun alasannya.

Kewajiban Indonesia sebagai negara pantai adalah menetapkan alur laut kepulauan yang menjamin keselamatan dan keamanan bernavigasi dalam pelayaran. Bila tidak segera ditetapkan, maka konsekuensinya kapal-kapal asing cenderung memilih atau menentukan alur pelayaran sendiri-sendiri sesuai dengan persepsinya masing-masing terhadap aturan yang tercantum dalam Unclos 82. Hal ini ini tentu raja mengakibatkan kerugian bagi Indonesia, karena banyaknya alur pelayaran yang melintas kepulauan Indonesia yang tidak teratur menimbulkan kesulitan dalam

pengawasan dan pengendaliannya. Kesulitan dalam pengendalian alur laut kepulauan tersebut, pada gilirannya membawa dampak yang semakin luas terhadap masalah pertahanan kemananan negara di laut. Berdasarkan pemikiran yang demikian itulah dilakukan kajian untuk menentukan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang mengabdi kepentingan nasional, tetapi akomodatif terhadap kepentingan internasional.

Pada awalnya dilakukan identifikasi dan perumusan sebelas alur pelayaran yang melintas perairan kepulauan Indonesia yang potensial untuk diajukan sebagai ALKI. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengimplementasilcan hak dan kewajiban negara pantai secara serasi dan seimbang sesuai dengan amanat Unclos 82 itu sendiri.

Dengan menggunakan model analisis yang dikembangkan dalam tesis ini akhirnya diperoleh tiga alur pelayaran terbaik sebagai kandidat ALKI, masing-masing adalah : (1) Alur Selat Lombok - Selat Makasar - Laut Sulawesi, (2) Alur Selat Sunda - Laut Jawa - Selat Karimata - Laut Cina Selatan, (3.a) Alur Selat Leti - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik, (3.b) Laut Arafuru - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik, dan (3.c) Laut Sawu - Selat Ombai - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik.

Setelah alur laut kepulauan itu ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang terbaikpun menurut ukuran kepentingan nasional dan kepentingan internasional, masih terbuka peluang bagi timbulnya masalah pertahanan keamanan di laut sehubungan dengan penggunaannya bagi kapal asing. Hal itu merupakan konsekuensi Iogis dari penggunaan suatu wilayah negara oleh dan untuk kepentingan negara lain. Sehubungan dengan itu perlu pula dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang (SWOT) terhadap keberadaan alur laut kepulauan yang telah ditetapkan.

Tujuan analisis SWOT tersebut adalah untuk memperkuat kekuatan dan meningkatkan pemanfaatan peluang yang ada, serta meminimalkan kelemahan dan menetralisir ancaman yang mungkin timbul. Selanjutnya untuk mengimplementasikannya secara efektif dan efisien diperlukan penerapan manajemen komponen kekuatan laut yang ada untuk mengawasi dan mengendalikan ALKI. Pada gilirannya dibutuhkan jumlah maupun kualitas kekuatan laut yang memadai, agar dapat dilakukan pengendalian ALKI secara lebih optimal sehingga pengaruh yang merugikan terhadap Hankamneg di Laut dari penggunaan laut oleh kapal asing sesuai Unclos 82 dapat diminimalkan.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat profil risk dan return dari portofolio investasi dan memilih alternatif portofolio investasi yang paling efisien dan optimal berdasarkan rate of return dan expected return dikarenakan masih rendahnya minat investor kepada sukuk khususnya dilihat dari perbedaan risk dan return antara sukuk dan obligasi yang berpotensi mempengaruhi pemilihan investasi surat berharga oleh investor. Penelitian ini menggunakan financial modelling dengan teori risk dan return untuk menghitung kurva efficient portfolio frontier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa risk dan return antara obligasi pemerintah dan sukuk negara baik dianalisa secara individual maupun gabungan dua instrumen memperlihatkan bahwa kinerja sukuk negara lebih optimal dibandingkan obligasi pemerintah berdasarkan expected return dan variance dari masing-masing instrumen investasi. Berdasarkan analisa dari efficient portfolio frontier diketahui bahwa portofolio yang paling efisien dan optimal adalah surat berharga syariah negara IFR0001 dan IFR0003 yang memiliki return dan risiko yang lebih tinggi dari obligasi pemerintah FR0027 dan FR0030 sesuai dengan prinsip syariah yaitu Al Ghunmu bi Al Ghumi atau high risk, high return di mana keuntungan yang didapatkan selalui disertai dengan risiko dan dengan tingkat return yang lebih tinggi maka sukuk negara seharusnya dapat menarik minat investor untuk memasuki pasar modal syariah khususnya berinvestasi pada sukuk.

---

ABSTRACT
This research aims to look at the risk and return profile of investment portfolio and choose an alternative investment portfolio that have the most efficient and optimum based on actual rate of return and expected return because the Investors who want to invest in sukuk are lower than government bonds investment especially from the difference of risk and return between government sukuk and government bond that could potentially affect the selection of investment securities by investors. The data in this study is secondary data obtained from the Bloomberg data i.e. 5 series SBSN period 2010-2014. This study uses financial modelling with the theory of risk and return to create the curve of the efficient portfolio frontier. The results of this study concluded that the risk and return between government bonds and government sukuk with individually or combined analyzed show that the performance of the Government sukuk is more optimal than sukuk bonds based on expected return and variance of each instrument investments. Based on an analysis of the efficient portfolio frontier shown that the most efficient and optimal portofolio are Government sukuk IFR0001 and IFR0003 which have a higher return and risk compare to government bonds FR0027 and FR0030, in accordance with Sharia principles ”Al Ghunmu bi Al Ghumi” or high risk, high return where the profit obtained was accompanied by risks and the rate of return that is higher than government sukuk, it should be able to pursue investor to invest in the Islamic capital market particularly investing in sukuk., This research aims to look at the risk and return profile of investment portfolio and choose an alternative investment portfolio that have the most efficient and optimum based on actual rate of return and expected return because the Investors who want to invest in sukuk are lower than government bonds investment especially from the difference of risk and return between government sukuk and government bond that could potentially affect the selection of investment securities by investors. The data in this study is secondary data obtained from the Bloomberg data i.e. 5 series SBSN period 2010-2014. This study uses financial modelling with the theory of risk and return to create the curve of the efficient portfolio frontier. The results of this study concluded that the risk and return between government bonds and government sukuk with individually or combined analyzed show that the performance of the Government sukuk is more optimal than sukuk bonds based on expected return and variance of each instrument investments. Based on an analysis of the efficient portfolio frontier shown that the most efficient and optimal portofolio are Government sukuk IFR0001 and IFR0003 which have a higher return and risk compare to government bonds FR0027 and FR0030, in accordance with Sharia principles ”Al Ghunmu bi Al Ghumi” or high risk, high return where the profit obtained was accompanied by risks and the rate of return that is higher than government sukuk, it should be able to pursue investor to invest in the Islamic capital market particularly investing in sukuk.]

Abstrak :
Pilihan investasi umumnya mengacu kepada pertimbangan risiko dan hasil (risk-return analysist). Untuk itu diperlukan diperlukan pengukuran risiko yang cukup baik guna menentukan batas toleransi risiko dan pertimbangan kinerja atas besaran hasil yang ingin diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis mengamati kecenderungan peningkatan perdagangan obligasi sebagai alternatif investasi di saat suku bunga perbankan terus menurun paska krisis. Namum peningkatan perdagangan obligasi tersebut tidak disertai pemahaman atas besarnya risiko yang dihadapi, sehingga pada saat suku bunga mengalami tekanan untuk naik dan harga obligasi mengalami kecenderungan turun, investor menjadi panik yang menyebabkan tekanan penurunan harga obligasi menjadi semakin besar. Penulis melakukan observasi terhadap sembilan seri obligasi negara dan menggunakan pendekatan yang sama dengan RiskMetrics dalam melakukan estimasi risiko dengan metode Value at Risk (VaR), mulai dari Parametrics VaR, Phstorical Simulations VaR, Monte Carlo Simulations VaR dan Heteroskedastics VaR. Perbedaan dari berbagai model VaR yang digunakan adalah estimasi volatilitas berdasarkan karakteristik distribusi pembahan tingkat imbal hasil yang menjadi faktor risiko utama risiko harga obligasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan estimasi risiko yang terbaik sehingga dapat digunakan dalam menentukan batas toleransi risiko yang dihadapi. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan perubahan tingkat imbal hasil tidak mengikuti asumsi distribusi normal, sehingga penggunaan VaR dengan asumsi tersebut kurang baik. Hasil backtesting memperlihatkan bahwa Heteroskedastics memberikan hasil terjadinya penyimpangan kemgian melebihi batas ambang proyeksi risiko yang terkecil. ......Every investment decision always considers risk and retum analysis. That is why risk estimation is very important in determining the risk tolerance limit and measuring the performance of the yield from investing in one instrument. In this research, the writer sees the increasing trend of bond market, as an alternative for investor when the interest rate of deposits in bank tends to decrease. However, the increase of bond market is not followed by investor knowledge of the risk in those securities. When the interest rate increases, and bonds price tends to decrease, investors panic and push the price deeper. It makes investor need tools to measure risk estimation, therefore that condition cannot happen again. The writer uses RiskMetrics methodology to estimate the risk of the nine sample government bond series observed with Value at Risk (VaR) methods, such as Parametric VaR, Historical Simulations VaR, Monte Carlo Simulations VaR and Heteroskedastics VaR. This paper focuses on the performance of various VaR model in terms of their ability to deliver volatility estimation, based on the characteristics of the yield distribution as risk factor of the bond price risk. The purpose is to conclude the best model to estimate the risk tolerance limit. Based on the result, the sample tests indicate that the yield distribution is not following the normal distribution asstunption; therefore the VaR model based on that assumptions is not good to estimate. By using the backtesting, Heteroskedastics VaR shows that to produce the lowest failure rate than other VaR models as a forecaster of risk tolerance limit.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pengukuran likuiditas pada obligasi pemerintah di Indonesia dengan menggunakan hampir 30.000 data harga dan volume per transaksi dari September 2006 sampai Juni 2011. Terdapat tiga pengukuran yang digunakan untuk mengukur likuiditas, yaitu Roll measure untuk mengukur biaya transaksi, Amihud illiquidity measure untuk mengukur price impact of trades, dan Amivest measure untuk mengukur market depth. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obligasi yang berjenis fixed rate bonds memiliki tingkat likuiditas paling tinggi dan yang paling rendah ialah Obligasi Ritel Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan subprime crisis berdampak kecil terhadap penurunan tingkat likuiditas pada pasar obligasi pemerintah di Indonesia.

---

This research explain about measurement of liquidity on Indonesian government bonds by using almost 30,000 bonds price and transaction volume data from September 2006 until June 2011. There are three measurements that are used to measure liquidity, the Roll measure to measure transaction costs, Amihud illiquidity measure to measure price impact of trades, and Amivest measure to measure the market depth. The results showed that the fixed rate bonds have the highest liquidity level and the lowest is ORI (Obligasi Ritel Indonesia). The results also showed the subprime crisis had small impact on reducing the level of liquidity on government bonds market in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan billing system pada wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk, mengetahui kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk dan menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak bendaharawan pemerintah sebagai pengguna billing system terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Luwuk.Responden dipilih dengan teknik non-probabilitas sampling. Data kuesioner yang telah diisi oleh responden sebanyak 50 bendaharawan pemerintah diolah secara kuantitatif menggunakan software SPSS 20.0. Variabel kepatuhan diukur menggunakan data sekunder. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk belum memanfaatkan seluruh fasilitas billing system. Tingkat kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk tergolong rendah. Dalam pengujian regresi ditarik kesimpulan bahwa persepsi kemudahan, kecepatan dan keakuratan bagi bendaharawan pemerintah sebagai pengguna billing system berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Secara statistik 68,2 kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah dapat dijelaskan dengan tepat oleh persepsi kemudahan, kecepatan dan keakuratan dari billing system. Secara parsial, persepsi kemudahan bagi bendaharawan pemerintah sebagai pengguna billing system tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan sedangkan persepsi kecepatan dan keakuratan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to present the current application of billing system among government agency tax withholder in Luwuk Tax Office, explain the government agency tax withholder rsquo s compliance in Luwuk Tax Office and analyze the impact of government agency tax withholder rsquo s preception as billing system users on tax compliance in Luwuk Tax Office.Respondents were selected using non probability sampling techniques. Data questionnaires were filled out by 50 respondents and then were analyzed using SPSS 20.0 software. Variable compliance was measured using secondary data obtained from Luwuk Tax Office rsquo s database. The hypothesis were tested using multiple linear regression analysis.The result shows that government agency tax withholder in Luwuk Tax Office have not utilized the entire facility of billing system yet. The level of tax compliance among government agency tax withholder in Luwuk Tax Office is low. Based on the results of regression test, it can be concluded that perceived of ease, speed and accuracy of government agency tax withholder as billing system user have simultaneous and significant effect on tax compliance. Statistically 68,2 government agency tax withholder rsquo s tax compliance can be properly explained by perceived of ease, speed and accuracy of the billing system. Application partially, perceived ease have no significant effect government agency tax withholder rsquo s tax compliance while perceptual speed and accuracy significantly affect government agency tax withholder rsquo s tax compliance.

Abstrak :
ABSTRAK
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana perimbangan yang memiliki jumlah paling besar di antara dana perimbangan lain dan juga memiliki proporsi yang cukup besar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD . Selain itu, DAU bersifat block grant sehingga penggunaannya diserahkan ke daerah. Tingginya simpanan pemerintah daerah di bank membuat pemerintah pusat perlu mengontrol pengelolaan keuangan daerah yakni dengan mengeluarkan kebijakan konversi penyaluran DAU dalam bentuk nontunai melalui Surat Berharga Negara SBN bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar. Namun, pada tahap awal perencanaan simpanan pemerintah daerah di bank masih tetap tinggi. Skripsi ini membahas bagaimana formulasi konversi penyaluran DAU dalam bentuk SBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan tersebut sudah melalui beberapa tahapan, akan tetapi tahapan yang dilalui belum sepenuhnya terealisasi. Selain itu, kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan.

---

ABSTRACT
The General Allocation Fund DAU is the balance fund which has the greatest amount amoung other balancing funds, thus having a substantial proportion in the structure of the Regional Revenue and Expenditure Budget APBD . In addition, The General Allocation Fund is block grant therefore its usage is mandated to the region. The high savings of local government in the bank makes the central government need to control the financial management of the region by issuing a policy of channeling General Allocation Fund conversion in the form of non cash through Government Securities SBN for regions that have cash and or bank deposits in an irrational amount. However, in the early stages of planning local government deposits in banks is still high. This student thesis discuss how the formulation of channeling conversion on General Allocation Fund in the form of Government Securities. This research uses post positivist approach. The results of the research indicate that the policy formulation process has been through several stages, but the stages which is passed are not fully realized. In addition, policies that are made not comply with the policy.

Abstrak :
Surat Berharga Negara (SBN) merupakan salah satu instrumen yang mendominasi dalam pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kemandirian pembiayaan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh SBN dan faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah serta kondisi keberlanjutan utang di Indonesia dengan menggunakan data pada periode 2004-2019. Metode analisis model persamaan simultan digunakan dalam penelitian ini. Kenaikan SBN berpengaruh positif signifikan dalam meningkatkan jenis belanja modal dan belanja TKDD. SBN tidak meningkatkan belanja subsidi dan pegawai. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan elastisitas yang paling tinggi diantara belanja pemerintah lainnya yang signifikan. Kondisi utang Indonesia cenderung menunjukkan kondisi utang yang berkelanjutan, karena peningkatan SBN diikuti dengan peningkatan keseimbangan primer, melalui belanja modal yang produktif sehingga meningkatkan pertumbuhan dan penerimaan negara.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage ratio, volatility, dan yield dari obligasi pemerintah terhadap credit default swap Indonesia periode 2009-2013. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah credit default swap (CDS) Indonesia dengan tenor 5 tahun, sedangkan leverage ratio, volatility, dan yield obligasi pemerintah sebagai variabel independen. Terdapat dua model dalam penelitian ini, yaitu menggunakan nilai atau level dari masing-masing variabel untuk model pertama dan juga menggunakan delta dari masing-masing variabel untuk model kedua. Hasil penelitian pada model pertama dan kedua menunjukkan bahwa leverage ratio, volatility, dan yield obligasi pemerintah memiliki pengaruh terhadap credit default swap (CDS) Indonesia. Pada model pertama semua variabel memilki pengaruh yang signifikan, sedangkan pada model kedua variabel leverage ratio tidak signifikan terhadap credit default swap (CDS) Indonesia. ...... This study is aimed to analyze the effect of the leverage ratio, volatility, and the yield of government bonds on Indonesia credit default swaps during the period of 2009 to 2013. The dependent variabel on this study is credit default swap (CDS) Indonesia with a tenor of 5 years, while the leverage ratio, volatility, and the yield on government bonds as the independent variabel. There are two models in this study, which uses the value or level of each variabel and also uses delta of each variabel The results of the study on the first and second models indicate that the leverage ratio, volatility, and the yield on government bonds have an influence on the credit default swap (CDS) Indonesia. In the first model all variabels have the significant influence, in the second model the variabel leverage ratio does not significantly influence the credit default swap (CDS) Indonesia.