Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan bagaimana hubungan klientelisme yang terbentuk antara kelompok militer baik kelompok gerilya maupun paramiliter dengan salah satu Presiden Pastrana ataupun Uribe, yang menjadikan kekerasan di Kolombia sangat sulit untuk ditangani. Namun daripada itu dari hubungan klientelisme tersebut, masing-masing kedua presiden dapat menghasilkan kebijakan yang menjadi upaya pengurangan kekerasan di Kolombia. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Fokus dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana hubungan klientelisme dengan kekerasan di Kolombia dalam upaya pengurangan kekerasan masa pemerintahan kedua presiden. Adapun kesimpulan yang didapat adalah kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan kekerasan di Kolombia.

---

This thesis explains about how clientelistic relations between military groups (guerilla and paramilitary groups) with either one of the President Pastrana and Uribe, which makes violence in Colombia becomes one of the hardest problem to deal with. However, in this clientelistic relations, each of the president could make policies in means of violence reduction in Colombia. Methods of this inquiry is qualitative research by literature research. The focus of this research is to explain the connection between violence reduction with clientelism in both Pasrana and Uribe presidency. The conclusion of this research is the policies in both presidency had not yet to solve the violence problem in Colombia.

Abstrak :
Gejolak tuntutan otonomi daerah yang muncul di era Reformasi, mengindikasikan mandegnya pembangunan politik dan proses demokratisasi di Indonesia selama ini. Sejak lebih kurang empat dasawarsa yang lalu, rezim Orde Baru dalam menjalankan pemerintahannya, telah memperlihatkan hegemoni yang berlebihan bahkan cendrung mendominasi terhadap kehidupan berbangsa. Pluralisme kultural dalam negara bangsa semakin tidak dihargai, ketika sistem politik itu memaksakan homogenitas struktural dan kultural melalui jalur birokrasi yang sentralistis. Pembangunan ekonomi yang diwarnai intervensi politik dan eksploitasi sumber daya alam yang semakin menusuk ke unit sosial terbawah, telah menggerogoti kemandirian etnik di banyak daerah. Pemberlakuan UUPD tahun 1979 sebagai upaya penyeragaman sistem pemerintahan, ditujukan untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan di tingkat pedesaan. Pemberlakuan UU ini di Sumatera Barat telah mengakibatkan perubahan-perubahan struktural secara mendasar pada sistem sosial yang sudah mapan dan nyaris tidak pernah terusik semenjak masa kolonial. Pemecahan Nagari menjadi Desa telah menimbulkan berbagai akses negatif tidak hanya terhadap struktur kepemimpinan tradisional, juga berimplikasi pada perubahan-perubahan kultural dalam masyarakat Sumatera Barat. Berbagai anomi dan anomali dalam kehidupan masyarakat pedesaan terjadi akibat perubahan ini, pola kultur tradisional komunitas yang demokratik dan egaliter semakin terserabut di akarnya Namun demikian, ketika struktur baru "dipaksakan", ternyata tidak menimbulkan konflik eksternal yang berarti pada komunitas yang dulunya punya elit kritis terhadap kebijakan-kebijakan Pusat ini. Signifkansi penulisan ini justru ditempatkan pada persoalan bagaimana komunitas Minangkabau beserta elitnya -pada waktu ini- menanggapi sebuah perubahan. Bila ditelusuri secara teoritis, terdapat dua kelompok kepentingan, yaitu : di tingkat subordinasi adalah komunitas Minangkabau dan di tingkat superordinasi (kelompok dominan) adalah Pemerintah Pusat. Sementara Pemerintah Daerah sebagai kelompok menengah berada di antara keduanya, setidaknya begitu menurut konsepsi formalnya. Benturan kepentingan antara kelompok dominan dan kelompok subordinasi telah menempatkan kelompok menengah pada posisi "ketegangan". Dari sisi inilah peran elit kepemimpinan daerah telusuri. Metodologi strukturisme sejarah digunakan dalam melihat faktor-faktor penyebab (causal factors) dari perubahan struktural yang terjadi di daerah ini. Tiga priode pemerintahan di Sumatera Barat selama Orde Baru yang dijadikan subyek penelitian untuk pembahasan ini adalah : Priode Kepemimpinan Harlin Zain (1966-1977), Anwar Anas (1977-1987), dan Hasan Basri Darin (1987-1997). Ketiga priode ini masing-masing memiliki karakteristik yang tidak lama dan dalam kondisi politik yang berbeda pula Harlin Zain yang tampil di awal pemerintahan Orde Baru adalah seorang ekonom sipil yang tidak memiliki basis sosial di daerah ini. Sementara kondisi daerah yang "terpuruk" akibat PRRI, sangat memerlukan penanganan yang tepat. Program-program yang dijalankan dalam rangka pemulihan kondisi sosial dan politik masyarakat di daerah ini, ternyata berhasil meletakkan fondasi-fondasi sebagai landasan yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi selanjutnya. Faktor keberhasilan ini, selain ditentukan oleh strategi dan pendekatan yang baik terhadap masyarakat, juga sangat diuntungkan oleh adanya hubungun simbiosis antara daerah dan pemerintah pusat di awal pemerintahan rezim ini. Namun demikian prioritas yang diberikan terhadap aspek ekonomi telah gagal dalam mengembangkan kesadaran subyektif kelompok semu (elit tradisional) kepada kesadaran komunitas mereka, sehingga resistensi kultural komunitas ini tidak makin menguat dalam progam pemulihan yang dijalankannya. Azwar Anas yang teknokrat dan militer kemudian melanjutkan kepemimpinan Harun Zain. Program pembangunan ekonomi yang dirintis sejak masa Harun Zain telah memapankan struktur perekonomian masyarakat. Akan tetapi ketergantungan pada pemerintahan pusat tidak makin menurun. Otoritas kekuasaan pusat mulai menggerogoti hak-hak sosial komunitas di daerah dengan diberlakukannya UU No.5 Tahun 1979. Pemerintahan Nagari yang telah dikukuhkan kembali di masa Harun Zain, dimentahkan lagi justru juga oleh pemerintah Daerah sendiri, yaitu dengan menetapkan Jorang -yang dulu merupakan bagian dari Nagari- menjadi Desa sebagai unit pemerintahan terbawah. Pertimbangan ekonomi serta peluang mobilitas lebih mempengaruhi elit daerah dalam mengambil keputusan ini. Di sini, terlihat kecenderungan kelompok menengah terseret ke kepentingan kelompok dominan. Kondisi teknis seperti ini tidak cukup untuk memunculkan pemimpin yang berorientasi pada pembentukan kesadaran ideologi kelompok subordinasi, apalagi sentralisme birokrasi pemerintah pusat makin mewarnai perkembangan politik saat itu, sehingga tidak terpenuhi prasyarat pembentukan kelompok kepentingan yang bersifat konflik. Dalam priode kepemimpinan Hasan Basri Durin muncul kesadaran akan kepentingan kelompok komunitas. Kesadaran ini kelihatannya lebih dipengaruhi oleh terkendalanya berbagai program pembangunan ketimbang berkurangnya otoritas pusat di daerah. Sikap apatis masyarakat terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan itu sendiri serta munculnya berbagai konflik internal telah mendorong pemerintah daerah mencari solusi-solusi baru dalam format lama. Manunggal Sakato don Musyawarah Pembangunan Nagari sebagai aplikasi prinsip kegotong royongan dan musyawarah (dalam nilai tradisional) yang diupayakan untuk menggalang partisipasi rakyat dalam pembangunan, telah "menjawab" tuntutan masyarakat untuk kembali ke format pemerintahan nagari. Meskipun dalam prakteknya masih dibungkus dengan budaya formalisme Orde Baru, namun apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini, setidaknya telah sedikit menggeser pola kebijakan pemerintah daerah dari kepentingan kelompok dominan ke kesadaran kepentingan kelompok semu (komunitas).

---

Hegemony of Central Politics and Local Ethnics Autonomy: Leadership of West Sumatera in New Order Indonesia The turbulence of regional autonomy demand that arise during Reformation era indicates slowing political and democratization development process in Indonesia so far. Since the past approximately four decades, the New Order regime in running its government has shown excessive hegemonic power - even trend to dominate-towards the nation life. Cultural pluralism in the nation state is no longer appreciated, when the political system forced structural and cultural homogeneity through centralized by political intervention and exploitation of natural resources that penetrated the lowest social unit, have undermined ethnic self-reliance in many region. Enactment of WPD 1979 (Villages Government Laws 1979) as an act of homogenization of the government system, is intended to make more effective development implementation in village level. Enactment of this law in West Sumatera has caused fundamental structural changes in the established social system which is almost unchanged since the colonial period Splitting of Nagari into Desa have caused various negative excess, but also it has implication towards cultural changes in the people of West Sumatera . Various anomie(discrepancies) and anomalies in the life of village community occurred due to this changes, democratic and egalitarian as traditional cultural pattern of this community has become more uproot. However, when the new structure is "forced", it turned that it not caused significantly external conflict in this community which previously has aitical elites towards the policies of the central government one. The significance of this writing is the problem how the Minangkabau community and its elites -presently- respond a change. If we trace it theoretically, there are two interest groups, namely: in subordination level is the Minangkabau community and in super ordination level (dominant group) is the central government. While the regional government as medium group that exists between them, at least according its formal conception. Clash of interest between the dominant group and subordinate group has placed the medium group in "strain" position. From there, the role of regional elite leadership will trace. The historical structures methodology is used in considering the causal factors of structural change in the established social system in this region. The three government periods in the West Sumatera during the New Order that become the subject of this research to be discussed is : Harlan Zain leadership period (1966-1977), Azwar Anas (1977-19871 and Hasan Basri Durin (1987-1997). The three periods have dissimilar characteristics and it was also exist within different political condition. Harun Zain that emerged dining the beginning of New Order government is a civil economist that do not have social basis in this region. While the condition of the region that was in crisis due to PRRI badly, needed a proper handling. It turned out the programs that he made in order to recover the social and political of the community in this region have become foundation needed in the next economic development. This successful factor, only determined by proper strategy and approach towards the people, but also favored by existence of mutual Symbiosis relationship between the region and the central government at the beginning of this regime. However, the priority given to economic aspect has failed in developing subjective quasi group awareness (traditional elite) to their community awareness that this community cultural resistant was not growing within the recovery program that he performed. Azwar Anas who was a technocrat and military then continued the leadership of Harlin Zain. The economic development that has been initiated since the period of Harlin Zain has made economic structure of this community established. However, the dependency on the central government was not decreased. The authority of the central government started to undermine the social rights of the community in the region with the enactment of UUPD 1979. The Nagari government that has been reestablished during Harun Zain period, failed even in the hands of the regional government itself, namely by deciding that Jorang -which was formerly part of the Nagari-become Desa as the lowest government unit. Economic consideration and opportunity for mobility affects the regional elite in making this decision. At this point, there is tendency that the medium group to be drifted to the interest of the dominant group.Such technical condition is not sufficed to bringing up a leader that oriented to formation of ideological awareness of the subordinate group, even more with centralism of central government bureaucracy that characterized the political development at that time, not sufficed the pre conditions for formation of conflict interest group During the leadership of Hasan Basri Durin give a rise to awareness towards the community group interest It seems that this awareness is more affected by various imperfect development programs rather than the decreasing central government authority in this region. The apathy attitude of the people towards implementation and maintenance of the development result itself and the growing internal conflicts have encouraged the regional government to find out new solution in old format. Manunggal Sakato and Musyawarah Pembangunan Nagari as application of cooperation and consensus (in the traditional values) to mobilize people participation in the development, have "responded" the people demand to return to Nagari government format. Even though in its implementation it is still framed with formalism of New Order, however, the efforts done by the regional government at this time, at least have shifted the policy of the regional government from dominant group interest to quasi group interest (community).

Abstrak :
Salah satu keinginan yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan adalah bertambahnya pemimpin perempuan, terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, yang selama ini pimpinan atau manajer hampir selalu didominasi oleh laki-laki. Perempuan memang mempunyai peluang untuk memegang peran melihat jumlahnya yang cukup besar yang bila diikuti dengan kualitas dan kemampuan, akan menjadi suatu potensi pembangunan yang kuat. Namun kenyataanya perempuan masih selalu dianggap sebagai orang kedua (subordinat) dari berbagai bidang. Sementara seorang pimpinan dikatakan baik dan berhasil manakala mampu mengambil keputusan yang rasional dan bijaksana. Karena pengambilan keputusan merupakan persyaratan keterampilan bagi seorang pemimpin dan menjadi tolok ukur efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin apabila mampu dan mahir mengambil keputusan, dan keputusan itu dikatakan baik, apabila memiliki syarat rasional, logic, realistis, dan pragmatis. Keputusan yang realitis dan pragmatis merupakan ciri kaum feminin, (A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender, halaman 57). Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan birokrasi Kota Makassar, mengetahui faktor-faktor yang memungkinkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, dan mengetahui pengaruh peran perempuan terhadap ketahanan daerah. Untuk memperoleh informasi tentang peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dengan kaitannya terhadap ketahanan daerah, dilakukan penelitian dengan metode analisis deskriptif analitik kualitatif terhadap aparat birokrasi di sepuluh instansi Kota Makassar. Dari basil penelitian diketahui bahwa kurangnya perempuan menduduki jabatan di Kota Makassar karena masih kuatnya faktor budaya, kodrat dan ruang gerak yang masih terbatas, sedangkan perempuan sangat dibutuhkan kehadirannya dalam organisasi. Bahkan dalam ketahanan daerah karena semakin banyak perempuan yang aktif dalam berbagai kegiatan semakin kuat dan aman daerah tersebut. OIeh karena itu pemerintah Kota Makassar sudah saatnya membuka lebar memberikan kesempatan (affirmative action) yang luas terhadap perempuan, dan melibatkan pada setiap pengambilan keputusan, untuk berbagi peran bersama laki-laki dalam berbagai bidang. Sekaitan dengan ketahanan daerah, Pemerintah Daerah Kota Makassar masih jarang meminta keterangan kepada masyarakat tentang pengawasan dan pengendalian daerahnya. Namun demikian dianggap sudah ada perhatian karena pemerintah daerah setempat sudah pernah melakukan permintaan keterangan kepada masyarakat walaupun itu jarang dilakukan. Tentang hal penyelidikan ketahanan dan keamanan sudah ada perhatian, namun perlu ditingkatkan, karena apabila hal ini lebih ditingkatkan tentunya mengurangi tindak kriminal dan meningkatkan keamanan yang muaranya peningkatan ketahanan daerah.

---

One of the struggled wishes by women movement is the increasing women leaders, as well as the opportunity of them to participate in terms of taking place in the decision making process and making decision whereas rational, logical, realistic the Ieader and the manager's position are always dominated by men. Indeed, women have opportunity for playing a role in many sectors, because the huge number of women, moreover if they have capability and good potency to participate in development, therefore they will become the main player in development. But in fact, women are still recognised as subordinate person for some fields. Meanwhile, a leader can be deemed good and success if he/she makes decision rationally and wisely, because making decision is a requirement based on skill/ capability as a leader and this is a starting point of the efectiveness for the leadership if his/her leadership would be rational, logical, realistic and pragmatic. The real and pragmatic decision is the character of feminism. For those reasons, this research has the objective to get the information about the role of women in decision making process at bureaucarcy of the city of Makassar and to know how , some factors which may women have the chance to participate in development, as well as the influence of women's role for regional defence. To obtain the information about the role of women in making a decision and also women participation in development related to regional defence, therefore this research is conducted with descriptive qualitatif analysis over bureaucracy methode of apparatus at ten instancies in the city of Makassar. From the result of the research is knowed that the lack of number of women who are in higher level in the city of Makassar is caused by many factors i.e : strong culture, destiny and also opportunity from men tc women nevertheless their partcipation are needed in organisation actively, and the condition of region would be safer. However, it is time for the government of the city of Makassar to give as much as possible opportunity (affirmative action) for women to involve in decision making process and to shift the role as will as men in development. Related to regional defence, the government of the city of Makassar doesn't involve the community actively in controlling and supervision their area. Nevertheless, the government has already involved the community to participate in development regarding to defence and secure, but not much enough. If there's increasing the number of the women in participation in terms of save and secure from the crime condition in this area, if will reduce the crime cases and increase the regional defence.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai hubungan kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian Arizona terkait dengan kebijakan Support Our Law Enforcement and Safe Our Neighborhood Act. Dalam penyelesaian tersebut, terlihatlah peranan Mahakmah Agung selaku pengadilan tertinggi untuk dapat menengahi sengketa. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan atau konsep judicial restrain, di mana konsep tersebut mejelaskan interpretasi Mahkamah Agung atas sesuatu hal yang bersumber dari Konstitusi. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa konflik yang terjadi di antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian Arizona disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan, serta keputusan Mahkmah Agung yang di dasarkan atas supremacy clause Konstitusi Amerika Serikat, dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis examines the power relation between federal government and the government of Arizona State related to dispute of “Support Our Law Enforcement and Safe Our Neighborhood Act” policy. The Supreme Court of The United States stepped in to settle the problem. The settlement by The Supreme Court was mandated by the US Constitution. This study is a qualitative study. To answer the question that being asked in this thesis, the approach of “judicial restrain” is used. The finding of this study is that the conflict happened between federal government and the government of Arizona state was caused by different opinion of state and federal government. Beside that, this study also found that the Supreme Court decision was based on the “supremacy clause” of the United States’s Constitution.

Abstrak :
Penelitian ini berjudul fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap daerah pemekaran: Studi Kasus Pemekaran Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2008. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana DPD RI periode 2004-2009 menjalankan fungsi pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam mengawal proses pemekaran Kabupaten Tangerang pada pembentukan Kota Tangerang Selatan, (2) bagaimana keterlibatan DPD RI periode 2004-2009 dalam menjalankan fungsi legislasi pada pembahasan RUU Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, (3) bagaimana syarat tehnis pemekaran Kabupaten Tangerang mendukung Ketahanan Wilayah yang mendukung Ketahanan Nasional. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI periode 2004-2009 dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap daerah pemekaran berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan fungsi legislasi DPD pada pembahasan RUU Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten serta untuk mengetahui syarat tehnis pemekaran Kabupaten Tangerang yang mendukung Ketahanan Nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori Pengawasan, Demokrasi Perwakilan, Lembaga Perwakilan, Negara Kesatuan, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah, Otonomi Daerah, Pemekaran Wilayah dan Ketahanan Nasional.

---

This study titled Monitoring function DPD Against autonomous regions: Case Studies regional expanses South Tangerang City Year 2005-2008. Issues raised in the study include: (1) how the DPD period 2004-2009 oversight of the Law No. 32 Year 2004 on Regional Governance in guarding the process of expansion of Tangerang Regency on the formation of the Autonomous Region New South Tangerang city, (2) how DPD involvement in running the 2004-2009 legislative function to the discussion of the bill on the establishment of South Tangerang Banten, (3) how the requisite technical support division of Tangerang regency in favor of Regional Security National Resilience. As for the purpose of this study was to determine the duties and authority of DPD RI in 2004-2009 in implementing and monitoring functions based on Law Number 32 Year 2004 on Regional Governance and the legislative function of the expansion of Tangerang regency bill Formation South Tangerang in Banten and to determine the technical requirements to support the expansion of the National Defense Tangerang regency. The research was conducted using qualitative research methods to the nature of descriptive analytic study. As a theoretical basis, this study uses the theory of Supervision, representative democracy, representative institutions, Unitary State, National and Local Relations Authority, Autonomy, Proliferation of Regional and National Security.