Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih mempunyai jumlah tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal, keadaan akan mengakibatkan beban bagi Pemda DKI Jakarta, khususnya untuk biaya pemeliharaan dan penjagaan kondisi fisik dari penyerobotan pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Keberadaan aset yang belum optimal, berlokasi pada areal yang strategis dan potensial, sehingga memberikan peluang untuk dikembangkan yang melibatkan partisipasi dari pihak swasta.

Tujuan penelitian untuk menelaah kebijaksanan Pemda DKI Jakarta serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pemanfaatan aset Daerah.

Konsep dasar dalam Swastanisasi atau Privatisasi diambil dari buku E.S Savas "Privatization the Key to Better Government" yang pada intinya bahwa swastanisasi sebagai usaha formulasi baru untuk menciptakan efisien dalam pengelolaan sumber daya dan lebih memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya juga telah dikembangkan program sistem kerja birokrasi yang ditujukan untuk bekerja lebih efisien dan efektif serta lebih berorientasi pada pasar (market) sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler dalam bukunya "Reinventing Government". Sedangkan Teori Pengambilan Keputusan diambil dari Daniel W Bromley dalam bukunya "Economic Interests and Institutions".

Metode penelitian diarahkan kepada Studi Kasus. Hasil penelitian dari data sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dan disajikan untuk kepentingan analisis dengan menggunakan bentuk analisis deskriptip.

Dalam melaksanakan swastanisasi dapat menggunakan beberapa bentuk kerjasama dan dilakukan secara transparan dan kompetitif dan mudah dikontrol oleh berbagai pihak. Dengan adanya swastanisasi ini diharapkan dapat memperoleh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemda DKI Jakarta.

Abstrak :
Kajian ini adalah menyangkut "Pengaruh Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pada Pemerintah DKI Jakarta", dengan responden sebanyak 28 Instansi / Dinas / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam kajian ini konsentrasi analisis adalah meliputi pengaruh pengawasan dengan indikator : (1) Program kerja pengawasan (2) Obyektivitas pengawasan (3) Profesionalisme APF dan (4) Rutinitas pengawasan, terhadap pelaksanaan pengelolaan barang yang indikatornya terdiri dari : Perencanaan kebutuhan, Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi, Pemeliharaan, lnventarisasi serta Penghapusan.

Tehnik analisis penelitian dilakukan secara kuantitatif melalui wawancara dan kuesioner dengan menggunakan notasi-notasi (skala Likert) serta analisis berdasarkan korelasi Rank Spearman dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan barang.

Dalam upaya mengefektifkan pengaruh pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan pengelolaan barang pada Pemerintah DKI Jakarta, disarankan agar : 1. Setiap instansi / unit / dinas dan satuan-satuan kerja memanfaatkan hasilhasil pengawasan dalam rangka lebih tertibnya pengelolaan barang l aset negara dan daerah, meliputi : perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi, pemeliharaan, inventarisasi serta penghapusan barang. 2. Perlunya lebih dimantapkan salah satu indikator pengawasan (profesionalisme APF), yaitu menempatkan tenaga-tenaga personil yang berkualitas dan bermental prima pada jajaran lembaga/instansi pengawasan, sehingga pada gilirannya akan dapat melaksanakan tugas pengawasan secara profesional khususnya dalam pemeriksaan pengelolaan barang / aset negara dan daerah.

Abstrak :
Pelayanan pengelolaan barang milik negara (BMN) merupakan salah satu tugas pokok yang dilakukan oleh Bagian Pengelolaan BMN, di Biro keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal Departemen Agama. Bagian ini mempunyai peranan sangat penting yaitu tercapainya tertib administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara, terlaksananya penghematan keuangan negara, serta mempermudah dalam perhitungan, pengawasan dan penyelamatan baranglaset milik Departemen Agama. Permasalahan pokok penelitian ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan pengelolaan BMN di Sekretariat Jenderal Departemen Agama. Peiayanan pengelolaan Barang Milik Negara tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: strategi, kemampuan dan ketrampilan SDM, gaya kepemimpinan dan nilai-nilai yang dimiiiki oleh organisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kuantitatif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan dua cara, yakni studi kepustakaan dan kuesioner. Pengolahan datanya menggunakan bantuan program SPSS 11.5. Analisa statistik yang digunakan adalah Non parametrik. Hasil penelitian berdasarkan analisa statistikal menunjukan : terdapat hubungan yang rendah Ilidak signifikan dengan tingkat hubungan rendah, antara strategi dengan kualitas pelayanan pengelolaan BMN.Terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat hubungan cukup kuat, antara kemampuan dan ketrampilan staf dengan kualitas pelayanan pengelolaan BMW. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat hubungan kuat antara persamaan persepsi tehtang nilai-nilai dengan kualitas pelayanan pengelolaan BMN, serta terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat hubungan sangat kuat antara gaya kepemimpinan dengan kualilas pelayanan pengelolaan BMN. Berdasarkan basil penelitian di atas, penulis menyarankan dibuatnya standar ukuran kinerja dalam pengelolaan BMN, membuat sistem komputerisasi pengelolaan BMN yang terintegrasi secara on line di setiap unit satuan kerja yang mengelola BMN, perlunya pembinaan pegawai pengelola BMN secara rutin dengan cara memberikan pelatihan on job training dalam pengelolaan BMN, perlunya pemimpin yang berkualitas yang mempunyai nisi, komitmen dan pengetahuan luas dalam pengelolaan BMN, setiap petugas pengelola BMN baik pejabat maupun staf harus memiliki nilai-nilai moral yang balk seperti kejujuran, kedisiplinan serta efesiensi Iebih peduli terhadap penyelamatan Barang Milik Negara di Iingkungan Departemen Agama.

---

The organizing service of state property (BMN) is one of the main tasks of Finance and State Property (BMN) Bureau, General Secretary of Department of Religion Affairs. This bureau which plays important roles in achieving good administration of BMN management, attaining state finance efficiency, and enabling the accurate accounting, supervising and recovering the assets of Religion Affairs Department. The main discussion in this research is how the factors in organizing service management influence the service quality in BMN Management Section. There are some influencing factors in BMN management, i.e. strategy, human resource ability and skill, leadership style and values of the organization. The success of service management can be observed from service duality offered to the service user measured from the dimensions of tangibility, reliability, responsiveness, assurance and empathy. The research applies the quantitative analysis descriptive method. The data collected is carried out by two ways, namely library research and questionnaire. Data processing employs SPSS 1 1.5 program. The statistic analysis applied in this research is Non parametric. The research results, based on statistical analysis, show that: There is a low/insignificant correlation with low correlation level, between strategy with the quality of BMN service. There is a positive and significant correlation with fair correlation level, between staff ability and skill with the quality of BMN service. There is a positive and significant correlation with strong correlation level, between perception agreement of values (shared values) with the quality of BMN service. There is a positive and significant correlation with very strong correlation level, between the leadership style with the quality of BMN service. Based on the result above, the writer suggests the setting of work standard in state property (BMN) management, the providing of online computerization system of BMN management in each work unit, establishing routine on the job training for the BMN management staff, selecting qualified leader who has vision, commitment and broad knowledge on the BMN management, and each of the BMN management officer, both official and staff; who are required to have good morality like honesty, discipline and efficiency for the sake of BMN recovery in the Religion Affairs Department.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan baru penetapan nilai sewa reklame terhadap realisasi penerimaan pajak reklame dan pengaruhnya terhadap perubahan perilaku wajib pajak reklame setelah kebijakan baru tersebut ditetapkan, serta bagaimana solusi dari penurunan dalam penerimaan pajak reklame di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif atas data dan hasil wawancara pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh dari kebijakan perubahan nilai sewa reklame yang mengakibatkan realisasi pajak reklame menurun. Berdasarkan hasil wawancara, wajib pajak melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisir jumlah pajak reklame dengan cara mengubah ukuran reklame atau bahkan melakukan pengelakan pajak. Solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan pengurangan dasar pengenaan pajak dan mengusulkan perubahan nilai sewa reklame yang memperhatikan kemampuan wajib pajak. Untuk perubahan kebijakan sebaiknya Pemerintah melakukan proses dengar pendapat dan sosialisasi kepada wajib pajak serta meningkatkan pengawasan penyelenggaraan reklame.

---

This research is conducted to test the effectivity analysis of the new policy on the determination of the rental value billboard advertisement tax revenue realization and the effect on billboard taxpayer behavior changes after the new policy is determined, and how the solution of the decline in tax revenues in the region billboard Departement of Tax Service West Jakarta Municipality. This study is a qualitative research method descriptive analysis of the data and the results of interviews at the Departement of Tax Service West Jakarta Municipality. The results showed there are significant changes in the value of policies that resulted in the realization lease billboard advertising tax decrease. Based on the interview, the taxpayer makes tax planning to minimize the amount of advertising tax by changing the size of billboards or even commit tax evasion. Solutions that can be done is to provide a reduction in tax bases and proposed changes in rents billboards attention to the capacity of taxpayers. The government 39 s policy changes should make the process of hearings and socialization to taxpayers and increasing supervision of the implementation of the billboard.

Abstrak :
Penelitian ini di latarbelakangi oleh permasalahan atas perbedaan pengaturan terkait kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini BUMN yang berbentuk persero, yang ada pada pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perbedaan ini terkait dengan status kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik negara yang berbentuk persero, apakah termasuk dalam rezim keuangan negara ataukah sudah bertransformasi menjadi kekayaan badan usaha milik negara persero, penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui aspek yuridis transformasi status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN persero. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa status kekayaan BUMN persero setelah keluarnya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 48/Puu-xi/2013, yang mana dalam putusannya mengukuhkan status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap dinyatakan sebagai keuangan negara, penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan ditetapkan putusan konstitusi tersebut tidak lantas menghilangkan diskursus serta polemik yang terjadi dimasyrakat. dan yang menarik untuk dikaji adalah hadirnya PP Nomor 72 Tahun 2016, tentang penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara, sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2005 yang mana dalam pengaturan Pasal 2A ayat (3) mengatakan: "kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas bertrasformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas, bila dikaitkan dengan pengaturan pada Pasal 11 Undang-Undang BUMN yang pada intinya mengatakan bahwa untuk BUMN persero maka tunduk pada Undang-Undang perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. pengaturan kekayaan terkait dengan kekayaan persero terdapat garis jelas terkait pemisahan kekayaan pendiri dan kekayaan persero sebagai badan hukum mandiri, sebenarnya jika dilihat dari teori badan hukum, kekayaan negara yang dipisahkan pada badan hukum maka demi hukum sudah bukan lagi kekayaan negara tetapi sudah menjadi kekayaan badan hukum tersebut.

---

This research is motivated by the problem of differences in regulations related to state wealth separated from state-owned enterprises in this case state-owned enterprises, which are regulated by Law Number 17 of 2003 concerning state finances, Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies, this difference is related to the status of state assets separated in state-owned enterprises in the form of state-owned companies, whether included in the state financial regime or transformed into state-owned enterprise assets, research conducted with The aim is to determine the juridical aspects of the transformation of the legal status of state assets separated from state-owned enterprises. In this study the method used is normative legal research, the results of the study indicate that the status of the state-owned enterprise's wealth after the issuance of the Constitutional Court ruling No. 48 / Puu-xi / 2013, which in its decision confirmed the legal status of state assets separated from SOEs still stated as financial state, this study concludes that the stipulation of the constitutional ruling does not necessarily eliminate the discourse and polemics that occur in the community. and what is interesting to study is the presence of Government Regulation Number 72 of 2016, concerning the participation and administration of state capital in state-owned enterprises, as amended from Law Number 44 of 2005 which in the regulation of Article 2A paragraph (3) says: "wealth the state as referred to in Article 2 paragraph (2) which is used as state capital participation in BUMN or limited liability company transformed into state shares / capital in BUMN or limited company, if it is related to the regulation in Article 11 of the BUMN Law which basically says that for BUMN the company is subject to the Limited Liability Company Law, namely Law Number 1 of 1995 as amended by Law Number 40 of 2007. The wealth arrangement is related to the wealth of the State, there is a clear line regarding the separation of the founding wealth and the assets of the Persero as an independent legal entity. actually when viewed from the theory of legal entities, state wealth is separated in legal entities, the law is no longer the property of the state, but by law it has become the property of the legal entity.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara BMN berupa rumah negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan. Perencanaan rumah negara DJKN belum terintegrasi dengan rencana strategis DJKN sehingga jumlah rumah negara DJKN baru terpenuhi 198 rumah negara atau 18,02 dari jumlah jabatan yang seharusnya mendapatkan rumah negara. Pendekatan yang digunakan adalah Integrated Strategic Asset Management framework khususnya pada bagian Strategic Planning. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN yang ada dengan Integrated Strategic Asset Management framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara yang saat ini dilakukan oleh DJKN belum selaras dengan strategi-strategi yang diamanatkan dalam Integrated Strategic Asset Management, yaitu agar terintegrasi dengan rencana strategis organisasi. Selanjutnya, disusun usulan perbaikan strategi lsquo;gap rsquo; analysis, strategi pengelolaan aset terinci, dan strategi identifikasi risiko aset yang berpengaruh dalam pelayanan, dalam rangka menyelaraskan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN dengan rencana strategis organisasi, yang akan mempercepat penambahan jumlah rumah negara DJKN dengan tetap selaras dengan pencapaian tujuan organisasi.

---

This research was aimed at analyzing State Owned Assets Barang Milik Negara BMN requirement planning in the form of state owned houses at Directorate General of State Assets Management Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN of Ministry of Finance. Directorate General of State Assets rsquo state owned houses planning has not yet integrated with Directorate General of State Assets rsquo strategic planning so Directorate General of State Assets rsquo state owned houses have only reached 198 houses or 18,02 of the number of posts that should be given state owned houses. This approach used Integrated Strategic Asset Management framework especially in Strategic Planning. This research was a qualitative research with case study approach. Analysis was done through comparing the planning of state owned asset need in the form of existing Directorate General of State Assets state owned houses with Integrated Strategic Asset Management framework. The result of the research shows that state owned asset needs planning in the form of state owned houses has not yet fitted with strategies as addressed in Integrated Strategic Asset Management, that is, in order be well integrated with organization strategic planning. Further, the improvement of gap analysis strategy, detailed assets management strategy, and assets risk identification strategy influencing services are proposed in order to fit state owned asset needs planning in the form of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses with organization srategic planning, that will accelerate the addition of the number of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses which still fits with organization goals achievement.

Abstrak :
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai menentukan metode pemeliharaan yang tepat dalam pemilihan metode pemeliharaan machinery dan diterapkanya sebuah management yang berdampak kepada efektivitas kerja. Terdapat tiga kajian utama yaitu, Normal Survey System, Continuous Survey System dan Maintenance Management System. Penelitian betujuan untuk mengetahui metode yang tepat untuk digunakan oleh perusahaan dimana memperhitungkan dari segi biaya dan waktu serta pengelolaan pemeliharaan pada setiap kegiatan agar menciptakan pekerjaan yang lebih efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kedua metode memiliki kelebihan dan kekuranganya masingmasing dan pentingnya penerapan Maintenance Management System.

---

The isues which examined in this research is about determine right methods in an election method of machinary maintenance and no applied of management system that has impacts on the effectiveness. There are three main study, Normal Survey System, Continous Survey System and Maintenance Management System. The research aimed to know the suitable methods to be applied for the company where the method should consider the cost, time and maintenance management in every activities in order to creat effectivness. The methods which used in this reaserch are survey and interview. According to the result of the research, that both a method of having advantages and disvantages of each other and the importance about the application of Maintenance Management System.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pembatalan desain industri terhadap desain industri yang telah menjadi milik umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tidak adanya suatu tolok ukur yang pasti terkait unsur kebaruan desain industri, menjadi penyebab terdapatnya beberapa desain industri yang terdaftar walaupun desain industri tersebut sebenarnya merupakan desain industri yang tidak baru dikarenakan desain industri tersebut merupakan desain industri yang telah menjadi milik umum (Public Domain). Penulis berharap terdapatnya frasa “perbedaan signifikan” beserta penjelasannya dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri yang sedang dibentuk, serta peningkatan pelayanan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam hal pemeriksaaan suatu desain industri yang sedang dimohonkan pendaftarannya, sehingga tidak ada lagi suatu perkara pembatalan desain industri yang tidak memiliki unsur kebaruan ataupun dikarenakan desain tersebut telah menjadi milik umum......This thesis discusses the cancellation of industrial designs against industrial designs that have become public property. The research method used is normative legal research. The absence of a definite benchmark related to the novelty of industrial design, is the cause of the presence of several registered industrial designs even though the industrial design is not a new design because the industrial design is an industrial design that has become a public domain. The author hopes that there are “significant difference” phrases with explanation in the Draft Law of Industrial Designs that are being formed, and also a service improvements of the Directorate General of Intellectual Property in terms of examining an industrial design being applied for registration, so there is no longer a case of canceling an industrial design that does not have an element of novelty or because the design has become public domain.