Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Selama lebih dari 25 tahun, pemerintah Indonesia telah berhasil menerapkan subsidi BBM. Dengan terpukulnya perekonomian Indonesia akibat krisis moneter, masalah penghapusan subsidi BBM, walaupun terkait dalam lingkup ekonomi, merupakan masalah yang secara politis bersifat sensitif. Tingginya beban subsidi BBM pada anggaran belanja negara menyebabkan pemerintah Indonesia mencari cara untuk menghapusnya. Dengan terjalinnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan IMF, maka pemerintah terikat untuk melaksanakan program IMF yang bersifat liberal. Salah satu sasaran program IMF adalah mengurangi pemborosan pada anggaran belanja melalui penghapusan subsidi BBM. Dapat dikatakan bahwa program IMF memiliki dampak yang sangat besar terhadap anggaran, neraca pembayaran dan kebijakan domestik dan ekonomi negara peminjam karena IMF memiliki kekuatan untuk menetapkan kondisionalitas-kondisionalitas yang sangat ketat bagi negara peminjam. Negara berkembang yang tidak patuh terhadap nasehat-nasehat IMF, selain tidak akan diberikan bantuan oleh lembaga ini, juga tidak akan mendapatkan kredit dari program-program bantuan bilateral. Kenaikan harga BBM sebagai akibat pengurangan /penghapusan subsidi BBM yang diterapkan pemerintah menimbulkan gejolak dalam negeri. Tekanan baik dari dalam maupun dari luar terhadap isu penghapusan subsidi BBM menimbulkan dilema bagi pemerintah Indonesia. Di satu pihak ia harus menyokong kepentingan nasional, di lain pihak ia harus bersifat akomodatif terhadap kepentingan eksternal. Keadaan ini yang mengakibatkan pemerintah Indonesia untuk bersikap tidak konsisten dalam mengimplementasikan penghapusan subsidi BBM. Atas dasar ini, maka penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tekanan-tekanan eksternal dan domestik yang dilandaskan oleh kepentingan antara aktor eksternal dan domestik yang berbeda dapat mempengaruhi inkonsistensi sikap pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan penghapusan subsidi BBM pada tahun 1997 hingga 2003. Sejumlah teori dan pemikiran-pemikiran oleh Helen V. Milner, Mohtar Mas'oed, Arief Budisusilo, Robert D. Cantor, Richard Cooper, K.J. Holsti, Paula Hoy, Daniel S. Papp, Arifin Rahrnan, James Lee Ray, Bruce Russet dan Harvey Starr digunakan untuk menjelaskan alasan terjadinya kerjasama internasional untuk menjelaskan bagaimana pemerintah menggunakan dalih kerjasama internasional untuk kepentingannya, kepentingan aktor eksternal untuk menjelaskan latar belakang dibalik tekanan yang dilakukan aktor tersebut untuk mempengaruhi sikap pemerintah terhadap kerjasama internasional. perubahan sistem politik dari otoriterisme ke demokratis untuk menjelaskan kebangkitan partisipasi politik aktor-aktor domestik (berkaitan dengan hal ini, kepentingan aktor-aktor domestik mencerminkan struktur preferensi masing-masing aktor terhadap suatu kebijakan dan sebagai konsekuensi logis adalah tekanan-tekanan yang timbul apabila terjadi kepentingan yang berbeda antara masing-masing aktor terkait) dan pertimbangan pemerintah untuk menggunakan / tidak menggunakan suatu instrumen kebijakan tergantung dan tinggi / rendahnya tekanan eksternal dan internal. Adanya gejolak-gejolak dalam negeri terhadap dihapuskannya subsidi BBM menandakan bahwa home benefits tinggi. Di lain pihak, peran IMF sebagai barometer kepercayaan pihak Iuar negeri menandakan bahwa externalities cukup tinggi. Hal ini yang menyebabkan implementasi pemerintah atas kebijakan penghapusan subsidi BBM tidak pernah optimal. Walaupun pengaruh IMF tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penundaan, pencairan dana merupakan bentuk pengaruh yang cukup efektif untuk menjamin konsistensi pemerintah. Tetapi dapat dikatakan bahwa tekanan-tekanan IMF itu lebih ditujukan kepada keseluruhan program pemulihan ekonomi Indonesia sehingga tekanan langsung yang berhasil mempengaruhi sikap pemerintah Indonesia adalah tekanan domestiknya. Untuk itu dapat disimpulkan pengaruh tekanan domestik dalam bentuk penolakan DPR dan demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa menyebabkan pemerintah untuk tidak bersikap konsisten mengimplementasikan penghapusan subsidi BBM. Kurangnya tekanan eksternal dalam bentuk hukuman, yakni pencairan. dana oleh IMF, juga merupakan salah satu sebab mengapa pemerintah bersikap inkonsisten terhadap implementasi penghapusan subsidi BBM.

Abstrak :
Industri rokok di Indonesia termasuk salah satu industri yang memberikan sumbangan-pajak non migas yang besar kepada pemerintah. Cukai yang diterima pemerintah dalam APBN, meningkat terus dari tahun 1998 dengan realisasi penerimaan 8,6 triliun sampai dengan tahun 2001 sebesar 18,2 triliun dan pada tahun 2002 realisasi penerimaan 23,34 triliun. Industri rokok saat ini menghadapi masalah yaitu peningkatan penerimaan pajak dengan kenaikan tarif cukai dan HJE. Disini penulis satu masalah yang menarik untuk dipela jari yaitu : apakah kebijakan pemerintah mengenai tarif cukai & HJE yang hampir setiap tahun mengalami perubahan akan berdampak pada produksi rokok dan penerimaan cukai rokok? Bagaimana perbedaan kebijakan pemerintah pada rokok kretek dan rokok putih, dan dampaknya terhadap penerimaan cukai rokok? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian terhadap masalah yang dikemukakan diatas adalah melihat hubungan tarif cukai dari HJE dengan produksi, melihat hubungan tarif cukai dan HJE dengan penerimaan cukai, menganalisa peluang usaha bagi perusahaan kecil untuk masuk pasar industri rokok yang bersifat oligopoli dan melihat dampak dari perubahan tarif cukai & HJE terhadap produksi rokok perusahaan dominan, dan pengaruhnya pada penerimaan cukai pemerintah. Untuk meneliti digunakan metodologi Structure, Conduct, Performance (SCP). Pendekatan SCP digunakan untuk menganalisa hubungan antara struktur, perilaku dan kinerja industri rokok dan didukui Ig oleh metode regresi dengan model OLS(Qrdinary Least Squares) sistem time series dan panel data. Untuk melihat hubungan statistik antara variabel-variabel yang telah dijelaskan secara kualitatif pada pendekatan SCP. Terdapat hubungan antara tarif cukai, produksi dan HJE dengan penerimaan cukainya. Pada panel data probabilita t untuk produksi, tarif cukai dan ME nilainya signifikan secara sendiri-sendiri, sedangkan untuk probabilita F statistik nilainya signifikan secara bersama-sama, untuk jenis SKM dan SKT. Pada time series untuk jenis SKM dan 5PM probabilita t pada produksi nilainya signifikan, tetapi probabilita t untuk tarif cukai pada SKM, SKT dan SPM tidak signifikan, probabilita F statistik nilainya pada SKT, SKM dan SPM signifikan secara bersama-sama. Berdasarkan penelitian diatas, ditemukan bahwa tarif cukai dan HJE mempengaruhi penerimaan cukai. Perubahan tarif cukai dan HJE juga dapat mempengaruhi perilaku perusahaan rokok dalam penjualannya. Untuk 3 tahun terakhir periode 2000 - 2002, terlihat penurunan total produksi rokok. Bila dikaitkan dengan tujuan utama cukai dalam rokok, kebijakan pemerintah dalam perubahan tarif cukai dan HJE periode tahun 2000 - 2002 yang dalam setahun bisa 2-4 X berubah adalah cukup-efektif.

Abstrak :
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan suatu studi kelayakan dari aspek lingkungan, dalam prakteknya disusun setelah suatu kegiatan berjalan, sehingga tidak sesuai dengan maksud dari penetapan kebijakan tentang AMDAL tersebut. George C. Edward III mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan prosedur operasi standar. Penelitian terhadap pelaksanaan kebijakan tentang AMDAL ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang memberikan gambaran pelaksanaan kebijakan tentang AMDAL (PP No. 51 Tahun 1993) di Komisi AMDAL Daerah DKI Jakarta dan pembahasan atas pelaksanaan kebijakan tersebut secara kualitatif dengan mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di atas. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa komunikasi tentang isi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan periodik berupa penyegaran kepada para instansi terkait dan konsultasi regional pelaksanaan AMDAL se-Jawa yang dikoorfinir oleh Pemerintah Pusat. Dari faktor sumber daya diperoleh bahwa sumber daya manusia pelaksana kebijakan ini tidak mencukupi baik dari mutu maupun jumlahnya. Sebagian besar anggota Komisi yang aktif secara formal belum memiliki dasar-dasar tentang AMDAL, dan minimnya jumlah tenaga pelaksana di lapangan dalam melakukan pengawasan. Sedangkan dari sumber daya kewenangan diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Komisi maupun oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah tidak memadai untuk dapat melaksanakan kebijakan ini dengan baik. Kewenangan tersebut berada pada instansi pembina dan pemberi izin. Dari faktor disposisi/sikap aparat diketahui bahwa sikap aparat yang bertugas pada instansi pembina dan pemberi izin kurang mendukung dengan tidak mewajibkan penyusunan AMDAL sebagai salah satu syarat perizinan. Dari faktor prosedur operasi standar, telah dikeluarkan lnstruksi Gubernur Nomor 84 Tahun 1997 yang mewajibkan penyusunan AMDAL sebagai persyaratan perizinan daerah. Instruksi ini juga kurang membantu pelaksanaan kebijakan tentang AMDAL selain karena dikeluarkan setelah kebijakan tentang AMDAL berjalan selama empat tahun, juga karena sikap kurang mendukung dari aparat pelaksana pada mstansi-instansi terkait.

Abstrak :
Krisis moneter yang melanda Indonesia telah memberi dampak negatif bagi semua pelaku ekonomi. Bukan cuma importir dan eksportir yang masih bertumpu pada komponen impor yang merasa risau, tapi berjuta rakyat jelata harus menjerit-jerit karena naiknya harga barang dan bahkan mengalami PHK akibat perusahaan tempat mereka bekerja tidak mampu lagi membiayai kegiatan produksi. Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja R.I. sudah berupaya melindungi pekerja dalam hal pengupahan, yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-QIJMEN11999 tentang Upah Minimum yang wajib dilakukan oleh semua pengusaha. Untuk penyesuaian besarnya upah minimum dalam PERMENAKER tersebut dalam pasal 4 ayat (5) dijelaskan bahwa besarnya upah minimum tersebut diadakan peninjauan kembali selambat-Iambatnya 2 (dua) tahun sekali. Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa UMR tersebut ditetapkan dengan rnempertimbangkan kebutuhan hidup, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upab pada umumnya, kondisi pasar dan tingkat perkembangan perekonomian serta pendapatan perkapita. Tujuan peraturan upah minimum adalah untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Jika tidak ada hal lain yang berubah, maka upah rata-rata semua pekerja juga akan meningkat. Sayangnya, kenyataan tidaklah sesederhana itu. Penerapan upah minimum oleh pemerintah mempengaruhi pasokan maupun permintaan dalam pasar tenaga kerja. Karena itu dampak upah minimum tidak terbatas hanya pada masalah upah, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja. Upah bagi pekerja memiliki manfaat sebagai imbalan terhadap output produksi yang dihasilkan dan sebagai perangsang bagi peningkatan produktifitas. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkaat laba yang dihasilkan. Oleh karena dipandang sebagai biaya faktor produksi, maka pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum, sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. Dampak positif dari kebijakan upah minimum adalah upah yang diterima oleh pekerja akan meningkat. dni akan meningkatkan taraf hidup pekerja tersebut. Namun karena upah oleh perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang harus ditekan pengeluarannya, maka perusahaan akan mengurangi jumlah pekerjanya dengan cara memberhentikan tenaga kerja yang kurang/tidak produktif untuk mengurangi biaya produksi. Dampak negatifnya, jumlah pengangguran akan semakin besar, hal ini akan menambah beban bagi pemerintah, kemiskinan akan bertambah banyak. Padahal.tujuan dari upah minimum adalah meningkatkan kehidupan pekerja, sementara dengan adanya PHK terhadap pekerja-pekerja yang tidak berpotensi oleh perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai ketentuan upah minimum akan menyebabkan penganguran semakin meningkat.

Abstrak :
Pemerintah senantiasa berupaya mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggulirkan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Sebagai sebuah program pemberdayaan masyarakat P2KP berangkat dari pegangan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam seluruh rangkaian pembangunan. Masayarakat harus menjadi subjek pembangunan itu sendiri. Dengan partisipasi yang luas dari masyarakat, diharapkan program ini dapat berhasil. Keberhasilan program kegiatan pengembangan masyarakan dapat diukur dengan adanya konsistensi antara kebijakan dan perencanaan dengan pelaksanaan, adanya proses penyebarluasan informasi, peranan tenaga pendamping dan keberlanjutan program itu sendiri. Dalam pelaksanannya P2KP dinilai sering tidak konsisten sebagai sebuah program pemberdayaan masyarakat, sehingga hasil yang diharapkan tidak tercapai. Karena itu, evaluasi terhadap program ini dirasakan perlu untuk dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan dalam studi ini adalah analisis terhadap dokumen P2KP dan analisis terhadap implementasi program di lapangan, yaitu di Badan Keswadayaan Masyarakat BKM Bina Budi Mulia di Kelurahan Pancoran Mas. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Perlu dirumuskan dengan tegas, bentuk wadah lembaga pemberdayaan dan pengelola keuangan P2KP, Berta lembaga pengelola keuangan lain di tingkat kelurahan dalam rangka masih pada koridor pemberdayaan warga melalui kepemilikan dan swakelola wadah kelembagaan yang tepat secara aspek legalitas hukum pada skala kelurahan yang selaras dengan Undang-undang / Peraturan pemerintah berkaitan dalam mengelola Dana Masyarakat. Demikian halnya dengan ditetapkannya dalam manual P2KP bahwa warga yang memanfaatkan Dana P2KP dalam bentuk pinjaman (bergulir) dikenai persyaratan menyerahkan Jaminan senilai dengan Dana P2KP yang dipinjamnya. Permasalahannya adalah BKM (dengan perangkat UPK-nya) bukanlah lembaga keuangan seperti halnya Lembaga Perbankan, Koperasi Simpan Pinjam, atau Pegadaian yang memiliki hak sita jaminan apabila pihak yang meminjam bermasalah dikemudian hari dengan angsuran pinjamannya. Disain proyek P2KP belum mencerminkan aspek-aspek community based development. Strategi yang dikembangkan juga belum sepenuhnya berorientasi pada pemberdayaan institusi lokal. Bahkan ditilik dari indikator-indikator yang digunakan dalam perangkat evaluasi kinerja program semakin menegaskan kesimpulan tersebut. Dari beberapa aspek perencanaan program P2KP tidak mencerminkan aspekaspek CD. Hal ini dapat dilihat dari segi: pertama, Penentuan kelurahan yang menjadi sasaran program ini menjadi bersifat top-down (perbandingan data BPS dengan data anggota KSM). Kedua, Terkait dengan segi pertama, definisi tentang kemiskinan masih dimonopoli oleh pemerintah pusat untuk kepentingan proyek, tanpa mempertimbangkan perspektif masyarakat. Akibatnya, program ini tidak mencapai kelompok sasaran yang dituju. Ketiga, Manual project secara operasional kurang menyentuh (detail) aspek CD di tingkat mikro (terutama BKM dan KSM), akibatnya baik BKM maupun KSM menterjemahkannya dengan konsepnya sendiri-sendiri sehingga hasil studi lapangan menunjukkan variasi tingkat keberhasilan dan kegagalan BKM/KSM. Keempat, BKM sebagai institusi lokal ditingkat komunitas tidak didisain sebagai kelembagaan masyarakat yang betul-betul independen dari birokrasi pemerintahan (terutama kelurahan). Kelima, indikator-indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja program cenderung bias proyek. Indikator yang ada banyak mengukur aspek-aspek kuantitatif dari proyek, misalnya jumlah kelurahan, jumlah fasilitator, jumlah dana yang diserap dan sebagainya, namun belum mengukur aspek-aspek kualitatif, misalnya, seberapa besar tingkat patisipasi masyarakat terhadap keberadaan BKM, seberapa besar legitimasi BKM yang ada dimata masyarakat, persentase orang miskin yang berbasil dijangkau oleh program, bagaimana kualifikasi fasilitator yang dilibatkan dan sebagainya.

Abstrak :
Untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, perlu adanya kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia pada umumnya dan pegawai negeri sipil selaku pengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada khususnya. Untuk itu perlu peningkatan mutu profesionalisme kerja di kalangan pegawai negeri sipil. Di bulan April tahun 1994, tepatnya tanggal 18, Presiden Soeharto menetapkan Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang ditujukan untuk menetapkan jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil yaitu jabatan fungsional yang kriteria pengangkatan dan kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit. Dengan adanya jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil tersebut diharapkan bahwa mutu profesionalisme kerja pegawai negeri sipil akan meningkat, sehingga pegawai negeri sipil akan lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui observasi langsung ke Badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri untuk mendapatkan dokumen-dokumen tertulis serta gambaran umum tentang Badan DIKLAT itu sendiri dan Widyaiswara, wawancara terhadap baik aparat pelaksana maupun Widyaiswara, dan pembuatan kuesioner untuk diisi oleh aparat pelaksana maupun Widyaiswara. Selama penelitian, penulis mendapatkan bahwa dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan-peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ini sudah menunjukkan kelengkapannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya juga menunjukkan pengaruh yang cukup positif, yang berarti bahwa sikap aparat pelaksana maupun Widyaiswara sudah cukup mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini. Walaupun demikian, pemerintah harus lebih banyak lagi mengeluarkan kebijaksanaannya yang berorientasi terhadap peningkatan mutu pegawai negeri sipil yang diikuti dengan pelaksanaan yang berkesinambungan dan serius.

Abstrak :
Pemilihan judul "Kebijakan Politik Kabinet Sjahrir" sebagai objek penelitian didasarkan atas ketertarikan peneliti pada hal-hal yang muncul dalam periode ketika Sutan Sjahrir berkuasa sebagai Perdana Menteri, mulai 14 November 1945 sampai 27 Juni 1947. Sebagaimana diketahui masa kerja kabinet berlangsung dalam 3 babak Pemerintahan yaitu Kabinet Sjahrir pertama (14 November 1945 - 12 Maret 1946), Kabinet Sjahrir kedua (13 Maret 1946 - 2 Oktober 1946) dan Kabinet Sjahrir ketiga (2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947). Periode 14 November 1945 - 27 Juni 1947 menjadi panting karena merupakan awal perjuangan Revolusi Kemerdekaan dimana unsur konflik militer yang memunculkan pertempuran merupakan bagian yang sukar dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Semestinya, Kabinet Sjahrir adalah kabinet perang. Namun Sutan Sjahrir tidak memfungsikan pemerintahannya sebagai kabinet yang kuat dan rniliteristik tapi justru memulai fondasi sistim pemerintahan yang demokratis. Tapi perhatiannya pada masalah militer tidak dikesampingkan begitu saja. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana kebijakan militer selama 20 bulan pemerintahan tersebut. Apa yang terjadi dan usaha-usaha politik militer apa yang dilakukan guna mempertahankan kemerdekaan. RI sejak proklamasi 17 Agustus 1945 ? Sjahrir bercita-cita mewujudkan kemerdekaan RI yang merupakan jembatan untuk mencapai tujuan sebuah Negara yang menjunj ung kerakyatan, kemanusiaan, kebebasan dari kemelaratan, menghindari tekanan dan penghisapan, menegakkan keadilan, membebaskan bangsa dari genggaman feodalisme dan menuju pendewasaan bangsa. Tujuan itu tidak disebut-sebut dalam program awal kabinet pertama RI (18 Agustus 1945 - 14 November 1945) yang dipimpin Soekamo yang berbentuk Kabinet Presidensial. Kesempatan untuk mewujudkan cita-cita itu datang dalam persidangan pertama Komite Nasional Indonesia Pusat di Jakarta tanggal 16 Oktober 1945. Ketika itu Sjahrir diminta duduk sebagai ketua Badan Pekerja K.N.I.P dimana sebagian besar anggotanya sedang mengusulkan perubahan fungsi K.N.I.P dari hanya sebagai badan pembantu Presiden, menjadi lembaga legislatif. Hal itu didukung Hatta yang menerbitkan Maklumat Wakil Presiden No.X tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada K.N.I.P. Bersama Presiden KN.I.P juga ditetapkan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Setelah menjabat, di lembaga tersebut Sjahrir menyusun Haluan Negara yang menggambarkan kedudukan R.I sebagai perwujudan hak menentukan nasib sendiri suatu Negara demokratis. Untuk mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara hasil perjuangan Bangsa Indonesia yang demokratis, atas pemikiran Sjahrir pada tanggal 1 November 1945 diterbitkan Manifesto Politik oleh Pemerintah. Haluan Politik Pemerintah tersebut ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta. Untuk mendukung kebijakan nasional baru, pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan Maklumat Pemerintah lainnya yang isinya antara lain, berdasarkan usul badan pekerja K.N.I.P, bahwa Pemerintah memberi kesempatan pendirian partai-partai politik. Kemudian, sebagai ketua BY K.N.I.P, Sjahrir mengajukan maklumat K.N.I.P no.5 tanggal 11 November 1945 yang isinya pembentukan kabinet dengan susunan menteri yang bekerja kolektif yang dipimpin Perdana Menteri. Perdana Menteri ditunjuk oleh Kepala Negara. Format itu terpaksa disetujui Presiden Soekarno. Proses selanjutnya, pada tanggal 14 November 1945 terbentuk Kabinet R.I kedua yang berbetuk kabinet ministerial dengan Sjahrir sebagai Perdana Menteri.

Abstrak :
Penataan kelembagaan dan kewenangan Pemerintah Daerah merupakan dampak administrasi pembaruan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ternyata dampak tersebut rnenimbulkan banyak masalah diantaranya Pusat belum melimpahkan wewenang pengawasan, pembinaan teknis dan perijinan skala propinsi serta koordinasi antara Dinas Kesehatan Propinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota lebih sulit. Penelitian ini tentang penataan kembali kelembagaan dan kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali saat diberlakukannya pembaruan penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan November 2005 dengan tujuan untuk memperoleh usulan rancangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam kebijakan otonomi daerah tahun 2005. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penataan kelembagaan dan kewenangannya adalah PP No. 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang berpedoman pads UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah; Perda Provinsi Bali No. 2/2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; SK Gubernur Bali No. 32/2001 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tahun 1987. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ditata sesuai dengan kebijakan tersebut terdiri atas Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha dengan empat Subbagiannya dan lima Subdinas yang masing-masing Subdinas memiliki empat Seksi. Perencanaan berdasarkan usulan dari bawah sudah dilaksanakan dalam proses penataan dengan pemikiran bahwa yang lebih mengerti keputusan organisasi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali sendiri. Kebijakan yang diambil dalam melakukan pengurangan satuan organisasi adalah menggabungkan satuan organisasi yang tugas dan fungsinya mirip atau berdekatan sehingga terdapat penambahan beban kerja dan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan organisasi tersebut. Masih terdapat perbedaan persepsi dalam menentukan tugas dan fungsi organisasi sebagai perangkat daerah otonom. Keterbatasan pengetahuan dan keputusan yang diambil dalam memberdayakan jabatan fungsional menggambarkan bahwa istilah miskin struktur kaya fungsi belum dijadikan acuan. Pemberlakuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diprediksi akan mengubah pedoman organisasi perangkat daerah tidak diantisipasi segera dengan melakukan pengkajian pada struktur organisasi dan tata kerjanya. Dan basil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum matang mempersiapkan kebijakan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali, belum adanya kesamaan persepsi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta belum maksimalnya pemberdayaan jabatan fungsional yang dibutuhkan. Rancangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang diusulkan berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah dan Sistern Kesehatan Daerah Provinsi Bali serta LIU No. 32/2004 hanya bersifat umum saja.

---

Restructurization is a part of the impact of decentralizing governance. Some of the problem of this impact are the Central does not submit its authority to the District Government and coordination among District Government is more difficult than before. This is a qualitative study on institusional and authority restructurization that has been done by Health Office of Bali Province when reformation of decentralization has been obtained. This study had been done on July until November 2005. This study aims to get complete information of organization structure and job administration design in Health Office of Bali Province in the decentralization era in the year 2005. The result of this study showed that the regulation which is implemented in Health Office of Bali Province are Government Regulation Number 8412000 and Government Regulation Number 2512000 under The Law Number 22/1999, Bali Provincal Regulation Number 212001, Bali Governor Regulation Number 3212001 and Number 360/1987, and documents from Internal Affairs Department and Human Resources Department. The organization structure of Health Office of Bali Province which was arranged based on that policy are consist of : official head, vice official head, six division that each of division has four section. The bottom-up planning has been done in the process of restructurization, based on the opinion that Health Office of Bali Province is more understand in organization necessity _ The policy that used to reduce the units of division is to unite them which have similar same function and job administration. The impact of this unity will make overload and overlap in job administration. The perception on task and function of organization are different, The terminology of poor structure but rich function is not to be a reference because the knowledge of the family of health function has not been used yet as a reference. It caused by limitation of knowledge and decision making in using functional position . There is no evaluation about structure and its job administration in Health Office of Bali Province to anticipate the Law Number 3212004, The conclusion of this study showed that Central and district government have an immature planning and organizing in restructurization of structure and job administration, the difference perception in task and function, and using the family of health function is minimal. The proposal of structure and job administration design of Health Office of Bali Province was based on policy direction and health system of Bali Province and also the Law Number 3212004.

Abstrak :
Pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah perlu direncanakan dan dikendalikan secara matang dan komprehensif sehingga dalam pengelolaannya tidak memberatkan keuangan daerah. Namun yang lebih penting dan mesti dijadikan pegangan adalah harus dihindari jumlah pinjaman di luar kemampuan kapasitas keuangan daerah. Oleh karenanya, Pemerintah perlu mengatur secara hati-hati kebijakan pinjaman daerah agar tidak terjadi distorsi dalam implementasinya serta tidak akan bertentangan dengan spirit otonomi daerah itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah evaluasi terhadap formulasi kebijakan pemerintah, khususnya formulasi DSCR pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, untuk dikaji apakah sebagai instrument kebijakan cukup efektif dalam pengukuran kapasitas fiskal daerah. Desain penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan mengintegrasikan metode evaluasi, metode studi literatur, dan metode wawancara, dengan model penguraian dalam bentuk analisis deskriptif berdasarkan teori analisis kebijakan mempergunakan model retrospektif (model evaluatif). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur (data skunder) sebagai sumber data utama dan teknik wawancara (data primer) sebagai data pelengkap. Sehubungan obyek penelitian adalah formulasi kebijakan pemerintah, maka locus penelitian diarahkan pada institusi tingkat penyusun kebijakan, yaitu Departemen Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Perimbangan Keuangan di Jakarta. Sedang teknik analisis data dilakukan melalui klasifikasi, kompilasi dan komparasi data APBD tahun 2005 dan 2006, kemudian dilakukan kajian berdasarkan analisis kebijakan retrospektif menyangkut : (a) analisa DSCR dengan komponen PAD, DAU, DBH, Belanja Wajib; dan (b) kapasitas fiskal daerah beserta faktor-faktor pendukungnya. Temuan dalam penelitian ini adalah : (1) adanya ketidaksesuaian (mismacht) komponen pembagi dalam formulasi DSCR serta terlalu kecilnya angka rasio DSCR yang ditetapkan yaitu sebesar > 2,5 menyebabkan kurang efektifnya analisa DSCR dalam pengukuran kapasitas fiskal daerah; dan (2) dilematis permasalahan investasi daerah terkait dengan kebijakan Peningkatan Iklim Investasi dan kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan dan Daerah Tertinggal. Sehubungan hal tersebut, peneliti menyarankan dalam penetapan pinjaman daerah, disamping menggunakan parameter analisa DSCR, perlu mempertimbangkan manfaat langsung proyek dan dampak sosial kepada masyarakat. Disamping itu, dalam upaya penyempurnaan formulasi DSCR, untuk memperoleh refleksi kapasitas daerah yang lebih realistis, khusus menyangkut komponen DAU selain dikurangi biaya wajib (belanja pegawai dan belanja legislatif) juga perlu diperhitungkan dengan belanja rutin (belanja barang, pemeliharaan serta belanja operasional pemerintahan umum lainnya) yang sifatnya termasuk dalam belanja mengikat (committed expenditure). Hal ini mempertimbangkan realita porsi terbesar dana DAU (hampir 70 persen) dialokasikan untuk belanja pegawai/rutin operasional, sehingga sisanya sebesar 30 persen merupakan dana bebas yang dapat dipergunakan untuk pembayaran pinjaman. Diharapkan dengan format baru tersebut hasil perhitungan DSCR akan menjadi lebih akurat dan obyektif. Sedangkan penetapan ambang minimum sebesar 2,5 dipandang cukup moderat sebagai batas ukuran untuk sekaligus mengakomodir dua kepentingan, yaitu : kesempatan yang adil bagi daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah, dan mengamankan prudent borrowing policy yang telah digariskan pemerintah.

---

Local borrowing as alternative for local financing must be planned and controlled thoughtfully and comprehensively in order for its management not putting any burden on local finance. Yet more importantly and the thing to be held on is the avoidance on the amount of borrowing beyond the ability of the local finance capacity. For that reason, the government must regulate carefully policies on local borrowing so there wouldn’t be any distortion in its implementations as well as not contrary to the spirit of the local autonomy itself. The aim of this research is evaluation on government policy formulation, especially DSCR formulation in Government Regulation Number 54 Year 2005 concerning Local Borrowing, in order to be analyzed whether as policy instrument it is effective enough in measuring local fiscal capacity. The research design is qualitative kind which its integrated evaluation method, literature study method, and interview method, with explanation model using descriptive analysis based on policy analysis theory using retrospective model (evaluative model). Data collecting technique is performed by literature book study technique (secondary data) as the primary data source and interview technique (primary data) as supplementary data source. Since the research object is government policy formulation, therefore the research locus is directed toward policy making institution level that is Ministry of Finance in this case Directorate General of Trasury and Directorate General of Finance Balance in Jakarta. The data analysis technique is performed through classification, compilation, and comparison on local budget data in 2005 and 2006, afterward analysis is performed based on retrospective policy analysis related to : (a) DSCR analysis with the components of PAD, DAU, DBH, Obligatory Expenditures; and (b) local fiskal capacity along with its supplementary factors. The findings of this research are : (1) the existence of mismatch on the dividing component in DSCR formulation as well as the too small figure of DSCR ratio determined that is > 2,5 resulting in lack of effectiveness on DSCR analysis in measuring local fiskal capacity; and (2) dilemmatic local investment problems related to the policy of Investment Climate Improvement and policy of Acceleration on Left Behind Region and Local Development. Related to the above thing, the researcher suggest that in determining local borrowing, besides using DSCR analysis parameter, it is also necessary to consider the immediate benefits of the project and its social effects on community. Besides that, in the efforts to perfect DSCR formulation, to obtain more realistic local capacity reflection, especially related to DAU component other than reducing obligatory costs (employee expenditures and legislative expenditures), it is also necessary to calculate the routine expenditures (expenditures on goods, maintenance, and other general government operational expenditures) with its characteristic included in committed expenditures. These by considering the reality that the largest portion of DAU funds (almost 70 percent) is allocated for employee expenditure/operational routines, therefore the remaining of 30 percent is free funds that can be used for borrowing payment. It is expected that with that new format the calculation results of DSCR will be more accurate and objective. As for the determination of minimum threshold of 2,5 it is considered moderate enough as measuring limit in order simultaneously accommodate two interests those are : fair opportunities for local areas with low fiscal capacities, and securing prudent borrowing policy already determined by the government.

Abstrak :
Keputusan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia berperan sebagai service city. Dalam mewujudkan upaya tersebut Pemerintah Propinsi DKI Jakarta harus didukung oleh aparat yang berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat. Pada masa reformasi ini Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Banyak keluhan-keluhan masyarakat antara lain : Sulitnya mengurus perijinan (KTP, Akte Kelahiran), banyaknya aparat yang terlibat KKN, disiplin aparat yang rendah penyelesaian masalah lambat, Usaha untuk meningkatkan kinerja aparat telah dilakukan, namun masih banyak keluhan masyarakat mulai dari sistim seleksi untuk pengisian jabatan lurah, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas melalui Diklat, penyusum standard kerja. Permasalahan yang ada adalah belum adanya sistem recruitment/seleksi yang benar-benar berbasis kompetensi dalam rangka pengisian jabatan lurah sehingga tingkah laku yang ditampilkan lurah tidak mencerminkan kompetensi yang diharapkan masyarakat. Salah satu metode assessment yang berbasis kompetensi adalah metode assessment center. Metode assessment eenter sebagai metode yang multi assessment memiliki antara lain untuk seleksifpromosi identiikasi kader potensial, mendianosa kebutuhan training dan pengembangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan make metode assessment center dianggap tepat untuk menjawab permasalahan, belum adanya sistim seleksi yang berbasis kompetensi dalam pengisian jabatan lurah. Untuk penerapan metode assessment center dalam pengisian jabatan lurah perlu dilakukan tahapan mulai dari identifikasi kompetensi lurah pemulihan metode, penyusunan tools, training assesor, integrasi data, penulisan laporan, presentasi dan feedback bila diperlukan. Disamping itu perlu diperhatikan waktu dan biaya yang diperlukan. Mengingat manfaat yang cukup besar tidak hanya untuk pengisian jabatan lurah tetapi juga untuk identifkasi kader pimpinan (lurah potensial) dan analisa kebutuhan training maka metode assessment center tepat bila diterapkan di Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya sebagai rekomendasi disampaikan hal-hal sebagai berikut : metode assessment center sangat tepat untuk mengidentifikasi kader pimpinan (tidak hanya lurah), pengisian jabatan yang berbasis kompetensi, pada proses assessment center digunakan tes psikologi sebagai salah satu metode assessment, sebagai assessor digunakan tenaga psikolog yang kompoten baik dari dalam maupun luar Propinsi DKI Jakarta dan pelaksanaannya harus benab-benar terjadwal dan terstruktur sehingga hasilnya efektif dan efisien.