Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Narotama Aryanto
"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yang merupakan salah satu pilar utama dalam komponen penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menyadari hal itu, reformasi perpajakan yang telah dilakukan beberapa kali sejak dari tahun 1983 adalah upaya pemerintah dalam membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi menuntut perubahan menuju paradigma baru yang dianggap ideal, karena adanya perubahan kehidupan di segala bidang termasuk politik, ekonomi dan sosial. Namun, harus diakui bahwa masih banyak yang tidak beres dengan birokrasi kita. Oleh karena itu, tuntutan terhadap tata kelola pemerintah yang baik (good government governance) tidak habis-habisnya menjadi buah bibir. Penerapan prinsip good government governance sebagai perwujudan program dan kegiatan reformasi perpajakan berkaitan dengan modernisasi prosedur organisasi dan struktur organisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan prinsip accountability masih perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan adanya grey area yang masih menyulitkan kepada Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menyarankan pendidikan kepada aparat pajak sangat diperlukan yang menyangkut kompetensi dan etika aparat pajak serta membangun komunikasi yang tepat kepada Wajib Pajak. Sehingga dapat meningkatkan integritas dan moral Pegawai Pajak dan dapat mendorong komitmen Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia. Selain itu, pemerintah sebagai regulator harus membuat suatu peraturan perpajakan yang tepat guna, jelas dan pasti serta tidak saling tumpah tindih. Sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan dan penafsiran antara pembayar pajak dan otoritas pajak dapat dikurangi.

Tax is a source of government revenue in running the government. Income from the tax represents the largest source of revenue for the current state which is one of the main pillars of the state revenue components contained in the State Budget (APBN). Realize it, tax reform that has been done several times since the year 1983 is the government's efforts in building awareness and compliance of taxpayers. Reform requires a shift towards a new paradigm that is considered ideal, due to changes in all areas of life including political, economic and social. However, it must be admitted that much remains to be wrong with our bureaucracy. Therefore, the demands on the good governance government is not inexhaustible became a byword. Application of principles of good governance as the embodiment of government programs and activities related to the modernization of tax reform organization procedures and organizational structure have an influence on taxpayers' compliance.
From the result, noted that the application of the principle of accountability still must be considered, this is because the grey area that still makes it difficult to taxpayers to run the taxation of rights and obligations. The results suggest education is very important to the tax authorities concerning the competence and ethics of tax officials and to establish appropriate communication to taxpayers. Thereby, increasing the integrity and moral Employee Tax and could encourage taxpayers in fulfilling the commitments of tax liability and increase public trust in tax administration in Indonesia. Furthermore, government as regulator must make an appropriate tax legislation, clearly and decisively and not overlapping each other. So the possibility of different interests and interpretations between taxpayers and tax authorities can be reduced."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T27778
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
A. Rahman Zainuddin
Jakarta: Gramedia, 1992
320 RAH k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Bintoro Tjokroamidjojo
Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2002
320 BIN r
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Utomo Noor Rachmanto
"Di luar kenyataan bahwa kesehatan menjadi salah satu aspek esensial dalam pembangunan manusia, capaian kesehatan yang diraih oleh Pemerintah Indonesia dalam permasalahan wasting, stunting, dan underweight sebagai indikator malnutrisi masih cukup jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO, 1995). Studi ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh belanja kesehatan pemerintah daerah dan tata kelola pemerintahan (good governance) terhadap prevalensi malnutrisi balita, serta menguji peran good governance sebagai variabel moderator dalam menentukan efektivitas belanja kesehatan pemerintah daerah. Studi ini menggunakan data panel dari setiap pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2013 dan 2018 dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil studi menunjukkan bahwa belanja kesehatan pemerintah daerah dan good governance berpengaruh signifikan dalam menurunkan angka stunting, underweight, dan wasting. Penelitian ini juga menemukan bahwa daerah dengan tingkat good governance yang rendah dapat menurunkan angka malnutrisi balita dengan hanya menambah anggaran belanja kesehatan. Namun, semakin rendah tingkat good governance dari suatu daerah juga akan menyebabkan semakin tidak efektifnya belanja anggaran yang dilakukan oleh daerah itu. Dengan demikian, anggaran yang tinggi tersebut tidak berdampak pada penurunan underweight dan wasting, serta tidak mampu menurunkan kasus stunting. Studi ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah di akhir bagian.

Despite the fact that health is one of the essential aspects of human development, the health outcome achieved by the Government of Indonesia in terms of wasting, stunting, and underweight as indicators of undernutrition remain well below the World Health Organization standards (WHO, 1995). This study aims to investigate empirically the effect of local government health spending and good governance on the prevalence of under-five malnutrition, as well as the role of good governance as a moderating variable in determining the effectiveness of local government health spending. This study uses the Ordinary Least Square (OLS) method to analyze panel data from each district/city government in Indonesia in 2013 and 2018. The results show that local government health spending and good governance have a significant effect in reducing stunting, underweight, and wasting prevalence. This study also found that regions with poor governance can reduce the number of underfive malnutrition cases by simply increasing the health budget. However, the lower the region's degree of good governance will lead to the ineffectiveness of budget expenditure made by the region, so that the high budget has no influence on reducing underweight and wasting, and it is incapable of reducing stunting cases. At the end of the segment, this study provides policy recommendations for local governments and stakeholders. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indinesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suluh Hendrawan
"ABSTRACT
The implementation of non cash transactions in local governments is the governments step in the struggle for the public interest. This study discusses how to implement non cash transactions in local government in an effort to realize good governance. With qualitative case studies obtained, the data in this study were collected by in depth interviews. The results of this study prove that accountability, approval and administrative order have been successfully completed in the implementation of non cash transactions. However, the efficiency of the use of the budget has not been able to optimize. Besides that, at the level of strategy, the system and structure are already running well. Factors of ability, human resources and leadership style that need to be considered in order to be successful in supporting good governance management strategies."
Jakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2019
657 ATB 12:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library