Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah korupsi atau penyalahgunaan wewenang sudah menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat luas sejak lama. Dalam kaitan itu berbagai upaya untuk meniadakan atau setidak-tidaknya menguranginya. Juga sudah banyak dilaksanakan. Namun, sampai saat ini segala upaya tersebut tampaknya belum memberikan hasil yang memuaskan. Penilaian pihak-pihak tertentu dari luar negeri bahkan menempatkan Indonesia di urutan teratas dari negara-negara yang tingkat praktik kurupsinya dianggap tinggi.

Terlepas dari seberapa.jauh ketepatan dan kebenaran dari penilaian negatif itu, kenyataan tentang tindak korupsi yang masih cukup mencolok mewarnai praktik birokrasi kita itu, patut untuk diprihatinkan. Semua menyadari, terdapat begitu banyak faktor penyebab rnengapa korupsi timbul dan bahkan seakan-akan "membudaya" dalam kehidupan birokrasi kita. Mentalitas jalan pintas, godaan konsumerisme dan hedonisme yang bermunculan dalam masyarakat sehingga menimbulkan gaya hidup "wah", dan sebagainya. Dalam keadaan dan suasana kehidupan yang semacam ini, Orang akan memanfaatkan apa saja termasuk tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya, uiriuk mendapatkan uang atau sarana yang diperlukan, demi memenuhi kebutuhan yang dirasakan atau diinginkannya. Demikianlah kolusi dan korupsi muncul.

Oleh sebab itu, kita menyadari sepenuhnya betapa tidak mudahnya upaya pemberantasan korupsi. Yang jelas, karena faktor-faktor penyebabnya tidak hanya satu dan juga saling berkaitan maka upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan menyangkut berbagai bidang kegiatan.

Jadi, apabila kita menyimak kampanye Pemilu 1999, dalam setiap dialog. langkah pertama apa yang diambil (partai) untuk memberantas KKN, ternyata ,jawabannya selalu memgambang. Sehenarnya dapat dianalogikan. "Apabila hendak membcrsihkan ruangan, yang pertama dilakukan adalah membersihkan dan membenahi sapunya lebih dahuiu, sapu yang rusak dan kotor justru akan lebih mengotori lantai yang akan dibersihkan.

Dan sedikit untuk diingkari standarisasi segala bidang adalah kunci yang paling rasional untuk segala sesualu dapat dinilai secara lebih akurat, serta transparan sehingga lebih mudah untuk menentukan langkah prioritas apabila ingin meningkatkan kadar mutunya termasuk juga BPK sendiri sebagai satu-satunya lembaga audit yang seharusnya paling independen terhadap pemerintahh dan resmi diakui oleh lembaga-Iembaga internasional.

---

Abstrak :
Penelitian ini membahas pentingnya sistem manajemen aset dalam mengelola aset negara yang diserahkelolakan di Lembaga Manajemen Aset Negara. Namun manajemen aset yang baik tidak bisa terlepas dari kesesuaiannya dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, sebagaimana LMAN adalah bagian dari entitas milik pemerintah. Pengelolaan aset yang menjadi inti dari penelitian adalah bagaimana penggolongan aset tersebut dalam laporan keuangan pemerintah, selaku sebuah aset properti investasi, dan bagaimana prosedur untuk pengelolaan aset, khususnya penghapusan aset dari daftar Barang Milik Negara (BMN).

---

This study discusses the importance of aset management systems in managing government asets that are managed by the State Aset Management Institute. But, a good aset management cannot be separated from its compliance with applicable regulations and laws, as LMAN is part of a government-owned entity. Aset management that would be the core of the research are the management of how to classify these asets in government financial statements, as an investment properti aset, and how the prosedurs of asets disposal from the State Properti list or known as daftar Barang Milik Negara.

Abstrak :
ABSTRAK
Usaha Mikro dan Kecil UMK memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan UMK menjadi perhatian banyak institusi, termasuk instansi pemerintah. Pemerintah menyediakan berbagai dukungan, termasuk bantuan keuangan, untuk mendukung pengembangan UMK. Studi ini menyelidiki peran dukungan pembiayaan pemerintah sebagai moderator kendala keuangan dan efek self-efficacy kewirausahaan terhadap inovasi UMK. Penelitian ini menggunakan teknik Structural Equation Model untuk menguji sampel yang terdiri dari 750 UMK. Hasilnya menemukan bahwa kendala finansial UMK dapat membatasi inovasi UMK, dan self-efficacy mereka meningkatkan inovasi. Lebih penting lagi, penelitian ini menegaskan bahwa dukungan pembiayaan pemerintah merupakan strategi efektif untuk memfasilitasi inovasi UMK. Makalah ini memberikan kontribusi dalam mengklarifikasi peran penting bantuan keuangan pemerintah sebagai moderator terhadap inovasi UMK.

---

ABSTRACT
Micro and Small Enterprises MSEs have important roles in Indonesian economy. The growth and development of MSEs is a concern of many institutions, including government agencies. Government provides various supports, including financial aids, to sustain the development of MSEs. This study investigates the role of government financing support as a moderator of financial constraint and entrepreneurial self efficacy effect toward MSEs innovation. This research applies Structural Equation Model technique to examine a sample consists of 750 MSEs. The results find that MSEs rsquo financial constraint might limit the MSEs rsquo innovation, and their self efficacy improve the innovation. More importantly, the research confirms that the government financing support is an effective strategy to facilitate MSEs rsquo innovation. This paper contributes in clarifying the importance roles of government financial aid as moderator to MSEs rsquo innovation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya. ......This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period.