Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah kelurahan. Penelitian ini penting, mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi OKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dengan harapan pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat, agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (the closer goverment, the better it serves). Artinya Kelurahan yang merupakan unsur pelaksana Lini/Pelaksana Kewilayahan mampu memberikan kinerjanya yang optimal dalam menjalankan fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (close to the customer) di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam implementasinya memiliki kecenderungan pada statutory services, artinya pemerintah kelurahan dalam menjalankan kebijakan tidak memiliki otonomi untuk membuat policy (membuat pengaturan) dan hanya bertugas melaksanakannya, tetapi terkadang pemerintah kelurahan masih mendapat kesempatan dan diskersi untuk membuat keputusan yang bersifat implementatif terhadap kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan. lmplikasinya terjadi penyeragaman pelimpahan kewenangan dan penganggaran dalam kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan, sehingga kinerja pemerintah kelurahan tidak ada perubahan setelah dilaksanakan kebijakan tersebut bahkan lebih terpuruk, karena kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan lebih mengedepankan aspek penyerapan anggaran dibandingkan progress kegiatan, apalagi didukung dengan situasi dan kondisi kelurahan yang minim akan kuantitas dan kualitas personil kelurahan.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kewajiban Bank Pembangunan Daerah BPD sebagai Badan Usaha Milik Daerah BUMD untuk menerapkan Good Corporate Governance GCG berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Secara khusus, skripsi ini akan menganalisis bagaimana bentuk penerapan prinsip transparansi pada suatu BPD khususnya, pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bank Jatim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pada prinsipnya, bentuk penerapan prinsip transparansi pada BPD terbagi menjadi tiga bagian, yaitu menyusun laporan, mempublikasikannya, dan memastikan bahwa laporan tersebut dapat diakses oleh publik. Terdapat setidaknya terdapat 8 delapan bentuk penerapan prinsip transparansi pada BPD, yaitu laporan publikasi bulanan, laporan publikasi triwulanan, laporan publikasi tahunan, laporan publikasi SBDK, laporan publikasi informasi atau fakta material, informasi produk, informasi penggunaan data nasabah, serta laporan pelaksanaan tata kelola. Untuk BPD yang berbentuk Perusahaan Terbuka juga wajib membuat ringkasan risalah rapat RUPS dan informasi kebijakan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk penerapan prinsip transparansi Bank Jatim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: prinsip transparansi, good corporate governance, bank pembangunan daerah. ......This thesis discusses the obligation of Regional Development Bank RDB as a Regionally Owned Enterprises ROE to implement Good Corporate Governance GCG. In particular, this thesis analyzes the form of transparency principle on RDB, specifically on PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bank Jatim according to exisiting regulations. By using legal normative method, this thesis concludes that in principle, the form of transparency principle on BPD is divided into three parts, namely preparing reports, publishing them, and ensuring that they are publicly accessible. There are at least 8 eight forms of transparency principle, which are monthly report, quarterly report, annual report, prime lending rate report, report on material information or facts information regarding bank rsquo s product and use of customers data, and GCG report. For RDB in the form of Public Company also obligated to make summary of general meeting of shareholders minutes of meeting and information on communication with shareholder and investor. This study also found that the form of transparency principle implementation in Bank Jatim is already in accordance with existing regulations.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis stakeholder mapping di PT N, yang merupakan sebuah perusahaan sekuritas yang dimiliki oleh negara, dengan tujuan untuk menentukan key stakeholder serta menentukan pengelolaan stakeholder untuk tujuan strategis perusahaan tersebut. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dan datanya diperoleh melalui wawancara dan kuesioner yang dilakukan terhadap tujuh orang narasumber dari manajemen tingkat menengah dan tingkat atas PT N. Hasil penelitiannya menunjukkan PT N memiliki tujuh key stakeholder, yaitu: Dewan Komisaris, Manajemen, PT H, Pemerintah qq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Klien, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Pengelolaan yang tepat dan baik atas ketujuh key stakeholder tersebut dapat membantu PT N untuk meningkatkan keuntungannya demi menjamin keberlanjutan bisnisnya. Selain itu, pengelolaan stakeholder dapat membantunya memperbaiki persepsi klien, memenangkan hati stakeholder, serta menghindarkannya dari tuntutan hukum. Keterbatasan penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang seharusnya dapat dilengkapi dengan focus group discussion dan hasil penelitiannya yang tidak dapat dikonfirmasi ke key stakeholder. Penelitian ini juga merupakan studi persepsi, sehingga hasil penelitiannya tergantung pada pandangan narasumber. ......This research examines stakeholder mapping practice in PT N, one of the state owned securities companies, with the objective to determine the key stakeholder and to determine stakeholder management for strategic objectives of the company. This research is using qualitative method and the data were obtained through interview and questionnaire with seven respondents from middle and top level management of PT N. The research finds that there are seven key stakeholders of PT N Board of Commissioners, Management, PT H, Government qq. Ministry of State Owned Enterprises, Clients, Indonesia Stock Exchange, and Financial Services Authority. The proper and good management of those key stakeholders can help PT N to increase its bottom line and to ensure its sustainability or perpetuity. Stakeholder management done by PT N can help them to improve client perception, win the stakeholders rsquo heart, and prevent lawsuit. Limitations in this research are related to the data collection method that can be complemented with focus group discussion and the findings that cannot be confirmed to the key stakeholders. Also, the nature of the research as the study of perception makes the findings dependent on the perception of the respondents.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas dinamika pembentukan Perusahaan Umum Perum Husada Bhakti sebagai penyelenggara asuransi kesehatan di Indonesia masa Orde Baru di tahun 1984 mdash;1992. Pelaksanaan asuransi kesehatan di Indonesia masa Orde Baru sebelumnya dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Dana Pemeliharaan Kesehatan BPDPK atau dikenal dengan sebutan Askes Asuransi kesehatan sejak tahun 1968. Namun, BPDPK dalam perkembangannya mengalami permasalahan terkait posisinya sebagai badan khusus di bawah Departemen Kesehatan dan permasalahan krisis keuangan. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka BPDPK berubah status hukum menjadi bentuk Perusahaan Umum Perum . Perum Husada Bhakti dibentuk pada tahun 1984 untuk menggantikan BPDPK sebagai penyelenggara asuransi kesehatan di Indonesia. Perubahan status hukum tersebut turut memberikan berbagai usaha pembenahan sistem berupa perubahan sistem dari reimbursement fee for service menjadi managed care. Melalui perubahan sistem asuransi kesehatan tersebut Perum Husada Bhakti semakin berkembang hingga akhirnya pada 1992 beralih bentuk menjadi Persero Terbatas PT Asuransi Kesehatan Indonesia.

---

ABSTRACT
This study discusses about the dynamics of Public Corporation Perum Husada Bhakti 39 s formation as the provider of health insurance in Indonesia during the New Order period in 1984 1992. The implementation of health insurance in Indonesia during the New Order was administered by the Health Care Fund Management Body BPDPK as known as Askes Asuransi Kesehatan since 1968. However, BPDPK in its development, faces problems are related to its position as a special agency under the Ministry of Health. Beside that, it has financial crisis problems. To overcome these problems BPDPK changed the legal status into a Public Company Perum . Perum Husada Bhakti was formed in 1984 to replace BPDPK as a health insurance provider in Indonesia. The changes in legal status also provide various efforts to revamp the system, from reimbursement fee for service to managed care. Through the change in the health insurance system Perum Husada Bhakti keep growing up. Finally in 1992, it shifts into Limited Persero PT Indonesia Health Insurance.

Abstrak :
Dalam UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), disebutkan bahwa BUMN Persero tunduk pada UU Perseroan Terbatas, sehingga hal-hal yang terkait dengan BUMN ini dianggap sama dengan perseroan lainnya, termasuk tanggung jawab dari Direksinya. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia, ketika BUMN mengalami kerugian, sering dianggap merugikan negara juga. Padahal tujuan utama BUMN Persero adalah memperoleh keuntungan, dimana dalam menjalankan usaha untuk mengejar keuntungan sangat dimungkinkan untuk mengalami kerugian sebagai risiko dalam menjalankan usaha. Akibat dari kerugian BUMN yang dianggap merugikan negara adalah terhadap bentuk pertanggungjawaban dari Direksi BUMN. Oleh sebab itu, terdapat dua rumusan masalah yang ditemukan, yaitu kerugian negara dalam BUMN dan bentuk pertanggungjawaban direksi BUMN atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN. Penelitian ini mengkhususkan pembahasan mengenai status hukum dari BUMN, hubungan dari kerugian BUMN Persero dengan Kerugian Negara serta bentuk pertanggungjawaban direksi BUMN. Penelitian ini berbentuk yuridis- normatif, dengan tipe deskriptif. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN tidak selalu menjadi kerugian negara. Seluruh keputusan yang diambil oleh direksi BUMN secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian BUMN, merupakan suatu kerugian negara. Sementara kerugian BUMN akibat risiko bisnis terjadi apabila tidak ada perbuatan melawan hukum oleh direksi. Direksi tidak bisa dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa direksi tersebut sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada, serta dalam pengambilan keputusan, direksi tersebut melakukannya dengan itikad baik dan kehati-hatian. ......In Law No. 19 of 2003 concerning Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") or State- Owned Enterprises, it is stated that State-Owned Enterprises (SOE) are subject to the Limited Liability Company Law, so that matters related to SOE are considered the same as other companies, including the responsibilities of the Board of Directors. However, what happens in Indonesia, when SOEs suffer losses, are often considered to be detrimental to the state as well. Whereas the main goal of SOE Persero is to make a profit, where in running a business to pursue profits it is very possible to experience losses as a risk in running a business. The consequences of SOE losses which are considered detrimental to the state are the form of accountability of the SOE Directors. Therefore, there are two formulations of the problems found, namely state losses in SOE and the form of accountability of SOE directors for losses that occur in the management of SOE. This study specializes in discussing the legal status of SOE, the relationship between SOE losses and State losses and the form of accountability of SOE directors. This research is in the form of juridical-normative, with descriptive type. The conclusion from this research is that the losses that occur in the management of SOEs are not always state losses. All decisions taken by SOE directors are against the law and cause SOE losses, are a state loss. Meanwhile, SOE losses due to business risks occur if there is no unlawful act by the board of directors. The Board of Directors cannot be held responsible for the company's losses if they can prove that the directors have carried out their duties in accordance with existing procedures, and in making decisions, the directors do so in good faith and with prudence.