Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Departemen Perhubungan adalah salah satu Departemen yang memiliki resiko krisis yang sangat tinggi karena membawahi empat moda transportasi yaitu Perhubungan darnt, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian. Krisis terjadi ketika kecelakaan pesawat atau kapai lout atau moda lain dengan lrorban yang begitu banyak yang juga menarik perl!atian publik. Saat itu leljadi kepanikan, kesedihan, dan ketidakpastian me!anda stakeholder tennasuk para korban. Alur pencarian infurmasi menjadi sangat tinggi ketika para korban ingin mendapatkan infromasi tentang kecelakaan tersebut Krisis ini membawa dampak negatif bagi reputasi dan citra Departemen Perhubungan. Dalam situasi inilah kebcradaan humas sangat penting dalam menyampaikan infonnasl yang tepat kepada publik. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui komunikasi krisis yang dilakukan Puskom Publik Departemen Perbubunga.n pada saat kecelakaan tcJ:jadl; kedua, untuk mengetahui bagaimana Puskom PubUk menghadapi pemberitaan negatif dari media massa dan ketiga bagaiamana peran Puskom PubJik daiam menjaga citra lembaga. Konsep yang dipakai adalah gabungan teori dari beberapa pakar komunikasi terkait dtngan komunukasi krisis yang dielaborasi menjadi bcberapa aspek dan indikator. Metode yang digunakan adalah deskriptifkualitatif dengan strategi studi kasus tunggal dimana data didapat dari wawancara mendalam, penelusuran dokumen dan arsip terkail Temuan dari penelitian ini adalah bahwa komunikasi krisis yang dilakukan Puskom Publik belum optimai, masihjauh dari kondisi ideal. Namun demikian Puskom Pubiik sudah cukup baik dalam menangani pemberitaan negatif dari media massa. Begitu juga Puskom Publik melalui program-programnya sudah cukup dalam menjaga citra Departemen Perhubungan mcskipun masih harus ditingkatan.

---

Abstract Ministry of Transportation is one of risky institution in which it hand!es four major transportation sectors namely land transport, sea transport, air transport and railways. Crisis happens when accident occurs with many victims and arouse public attention and curiosity. There are uncertainty~ panic, hatred and sadness among the stakeholder including the victim and the family. They need all information about the accidents quickly and accurately. In this bad circumstances then the presence of public relation is very significance. The goals of this thesis are first to know how the crisis communication he!d by Public Communication Center (Puskom Publik) Ministry of Transportation; Secondly to know how Puskom Publik handles the bad news exposed by the press during the crisis and thirdly to know how the role of Puskom Publik in managing good image of institution in the crisis situation. The writer use concept of crisis communication elaborated from several experts in crisis communication into some aspects and indicators. The methodology to use in this thesis is descriptive qualitative with single case analysis. The data is collected from deep interview with info!TI1ant and key informant, document analysis and also from related archives. The results of the thesis show that the crisis communication held by Puskom Publik during the crisis is not good enough, there still some weaknesses. However in the crisis Puslrom Publik could manage the bad news exposed by press well and also Puskom Publik through the program is able in handling good image and reputation Ministry of Communication, especially the crisis situation.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan media sosial secara aktif. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus, penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang bagaimana pemanfaataan media sosial dapat mendukung kinerja birokrasi di institusi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan yang akan dilihat adalah dari sisi: internal dan eksternal. Dari hasil penelitian diketahui bahwa media sosial yang dimanfaatkan secara aktif untuk kepentingan komunikasi pemerintahan mampu mendorong terjadinya komunikasi partipatif baik secara internal di organisasi pemerintahan maupun eksternal dengan masyarakat.

---

ABSTRACT
This research aims to determine governmental communication that uses social media actively. Using qualitative research approach with case study strategy, this research seeks to obtain in-depth overview of how the use of social media can support the performance of the bureaucracy in government institutions. Governmental communication that will be discussed are from the side of: internal and external. The survey results revealed that social media is used actively for the benefit of government communications were able to encourage communication in the organization both internally and externally with the public, This research aims to determine governmental communication that uses social media actively. Using qualitative research approach with case study strategy, this research seeks to obtain in-depth overview of how the use of social media can support the performance of the bureaucracy in government institutions. Governmental communication that will be discussed are from the side of: internal and external. The survey results revealed that social media is used actively for the benefit of government communications were able to encourage communication in the organization both internally and externally with the public]

Abstrak :
Sebagian besar daerah Indonesia terjadi kekurangan dan kelebihan guru terutama guru PNS. Kekurangan guru menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran, sedangkan kelebihan guru mengakibatkan daya serap Anggaran Belanja Negara besar. Kemendikbud wajib melakukan pengendalian formasi guru. Namun Kemdikbud tidak dapat mengendalikan formasi guru nasional sendiri, karena terdapat Kemen PANRB mempunyai tugas menyusun alokasi kebutuhan guru bagi pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi setiap tahun. Setelah Kemen PANRB menetapkan alokasi formasi guru, Pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi mengangkat dan menempatkan guru. Oleh karena Pusat mempunyai kewenangan pengendalian sedangkan pemerintah daerah pengangkatan guru maka perlu adanya sinkronisasi. Kemdikbud menetapkan berbagai kebijakan sebagai standar dalam mengendalikan formasi guru yaitu beban kerja guru, standar proses pendidikan dasar dan menengah, dan alokasi waktu mata pelajaran satuan pendidikan. Kemdikbud melalui Dirjen GTK menyusun Aplikasi SIM Rasio guru. Kemdikbud bekerjasama dengan Kemen PANRB untuk mengendalikan formasi guru dengan memberikan rekomendasi kebutuhan formasi guru kepada Kemen PANRB. Pengendalian formasi masih memerlukan sinkronisasi Pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi mulai dari tahap perencanaan kebutuhan formasi guru, tahap pengajuan kebutuhan formasi guru kepada Kementerian PANRB, dan tahap pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru. Maka dari itu perlu adanya upaya Pemerintah turun langsung ke daerah membuat program pilot project pada daerah yang bermasalah dan menyelesaikannya serta memberikan pembinaan bagi daerah lainnya.

---

Most of the Indonesian regions have shortages and advantages the civil servant (PNS) teacher. Lacking teachers cause the learning process to be hampered, while the excess generates the large state's budget (APBN) absorption. Ministry of Education and Culture is obliged to regulate teacher formation. However, the Ministry of Education and Culture cannot arrange the formation of the national teachers themselves, because the Ministry of PANRB must regulate the needs of teachers for the district/city or provincial governments every year. After Ministry of PANRB determines teacher allocation, district/city government or local government appoints and places teachers. Because there are two central and regional authorities that are related to the curb of teachers, there needs to be synchronization. Ministry of Education and Culture stipulates various policies which are as standards in controlling teacher formation, namely teacher workloads, standards for primary and secondary education processes, and allocation of subject matter time lessons. The Ministry of Education and Culture through the Director General of Teachers and Education Staff (GTK) arranges the SIM Application to the teacher ratio. Ministry of Education and Culture guides the Ministry of PANRB to regulate teacher formation by giving approval to the needs of teacher formation for the Ministry of PANRB. Formation control needs to be approved by the district/city government or regional government starting from formation teacher planning, submitting teacher requirements for the PANRB Ministry, and teacher appointments, placement, transfer, and dismissal of teachers. The government directly agrees with the region that makes the regional pilot project program which challenges and completes it and provides guidance for other regions.

Abstrak :
ABSTRACT
The fast-paced development of internet technology and the infiltration of mobile communication devices have produced the ?always on? society phenomenon. At the same time, the concept of ?smart city? considered to be relevant to overcoming plenty of challenges that 21st century urban areas face. The utilization of technology by means of ?mobile government? (?m-government?) is believed to be competent to bridge public needs with public service that government provided. One form of the ?m-government? is the usage of mobile application (mobile app) as a medium of government communication. This research is undertaken with a case study of Qlue mobile app organized by the Provincial Government of DKI Jakarta. The qualitative methods used are interviews and observations to validate this research. The vital discovery of this research is that Qlue comes up as the tool for public-oriented government communication. Qlue has been operated not only for running the communication function of government, which becomes the media for government socialization; but also to become the channel of public needs aspiration delivery. In the context of good governance, the use of mobile apps has been contributing to implement the principles of participation, equality, and accountability.

Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan yang cepat dari teknologi internet dan penetrasi penggunaan perangkat komunikasi mobile, khususnya di kawasan perkotaan telah menciptakan fenomena masyarakat yang ?always on?. Penggunaan teknologi melalui mobile government diyakini mampu menjembatani antara kebutuhan warga dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu bentuk dari m-government adalah penggunaan aplikasi bergerak sebagai media komunikasi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi kasus penggunaan aplikasi mobile Qlue oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode kualitatif berupa wawancara dan observasi digunakan untuk menjawab penelitian ini. Temuan penting penelitian ini adalah Qlue menjadi media komunikasi pemerintahan yang berorientasi pada warga. Qlue tidak semata digunakan untuk menjalankan fungsi inti komunikasi pemerintahan yaitu media sosialisasi pemerintah, tetapi sebaliknya justru menjadi kanal penyampaian aspirasi kebutuhan warga. Perubahan yang terjadi dalam komunikasi pemerintahan yang difasilitasi mobile apps juga membawa implikasi yaitu pada birokrasi Pemprov DKI Jakarta di level kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan. Terjadi adaptasi birokrasi di kelurahan terhadap penggunaan teknologi mobile apps. Dari temuan di dua lokasi penelitian ini, didapati variasi dalam adaptasi birokrasi khususnya dalam manajemen proses, keterlibatan pegawai dan koordinasi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, penggunaan mobile apps berkontribusi terhadap penerapan prinsip partisipasi, kesetaraan dan akuntabilitas

---

ABSTRACT
The rapid growth of internet technology and the penetration of mobile communication devices usage, especially in urban areas, have created the phenomenon of 'always on' societies. The usage of mobile technology through mobile government is believed to be able to bridge the gap between the needs of residents and the services provided by the government. One of the examples of mgovernment is the usage of mobile app as the media of government communication. This research was conducted by taking a case study of the usage of mobile applications Qlue by Jakarta Provincial Government. Qualitative methods with interviews and observations are used to answer this research. An important inding is Qlue becomes a medium for government communication that is oriented to the people. Qlue is not only used to carry out the core function of government communication such as government socialization media, but it also becomes a canal aspiration of citizen needs. Changes that occur in government communication that is facilitated by mobile apps also implicate that the bureaucracy of DKI Jakarta government at the sub-district level (kelurahan) becomes the main authority that serves people. The adaption of bureaucracy occurred in the sub district toward the usage of mobile technology apps. Based on the information discovered in two locations of this study, it is found that there is a variation in the adaptation of bureaucracy, especially in management process, employee involvement and coordination. In the context of good governance, the usage of mobile apps contributes in the practice of the participation principles, equality and accountability.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa komunikasi pemerintah pada kebijakan publik Pengampunan Pajak tahun 2016 dalam menghadapi opini publik. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, empat model dari hubungan masyarakat Grunig serta teori citra dan restorasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menggunakan wawancara mendalam dalam mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan Direktorat P2Humas DPJ dalam melakukan kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 yang merupakan kebijakan absorbtif dengan melakukan komunikasi yang menekankan pada komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi satu arah model Public Information. Dalam model ini penyebaran informasi menjadi tujuan dengan umpan balik rendah. Dalam menghadapi opini publik, Direktorat P2Humas DJP menjalankan strategi Denial merupakan strategi yang paling langsung dalam menjaga citranya.

---

This study analyzed the government 39 s communication on the public policy of Tax Amnesty 2016 in facing public opinion. The theories that were applied are the theory of public relations in the world of government, four models of public relations of Grunig and the theory of image and restoration. This study used qualitative descriptive methodology and used in depth interviews in collecting data. The result of the research showed that the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes in implementing the policy of Year 2016 Tax Amnesty which was an absorbing policy by communicating with emphasis on internal and external communication. Communication was a one way communication model Public Information. In this model information dissemination became objective with low feedback. In the face of public opinion, the Directorate of P2Humas DJ the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes was running Denial strategy, was the most direct strategy in maintaining its image.

Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan proses adaptasi strukturasi humas pemerintah di Indonesia dalam penerapan humas digital. Teori yang digunakan adalah Adaptive Structuration Theory AST untuk menjelaskan proses produksi dan reproduksi struktur sosial baru dalam penerapan humas digital di organisasi birokrasi. Penelitian menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif, dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para agen humas pemerintah menerima secara positif penerapan humas digital sebagai tuntutan tugas dan lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan melibatkan struktur sosial lain yang mempunyai dimensi: tugas, lingkungan organisasi, gaya kepemimpinan, pengetahuan dan pengalaman, kepercayaan terhadap kemampuan agen lainnya, kesenjangan generasi dan outputs. Para agen mengapropriasi struktur humas digital secara unfaithfull karena keterbatasan seperti anggaran yang kurang, terbatasnya jam kerja, infrastruktur yang tidak memadai, dan kualitas serta kuantitas SDM yang kurang. Sehingga agen melakukan penyesuaian agar penerapan humas digital dapat berjalan sebagaimana mestinya. Interaksi agen menghasilkan struktur sosial baru yang diproduksi dan direproduksi menjadi pedoman para agen dalam melakukan tindakan. Struktur baru tersebut yaitu 1 pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan humas digital, 2 pengunggahan konten dalam humas digital dilakukan secara kondisional sesuai penugasan peliputan, 3 penggunaan perangkat digital milik para agen dan direktorat lain yang memiliki anggaran lebih besar, 4 menjemput bola ke direktorat terkait dalam hal penyediaan konten publikasi, dan 5 para agen senantiasa belajar sendiri dengan memperhatikan cara kerja pihak ketiga dalam pengelolaan konten yang menarik. ......The focus of this study is about structuration adaptation of government public relations in Indonesia in digital public relations implementation. This study is interpretive paradigm, qualitative, case study methode, and uses Adaptative Structuration Theory AST to describe the process of production and reproduction of new social structure in digital public relations implementation. The result showed that Government Public Relations GPR accepted the implementation of digital public relations positively as a task and environment demands. Agent rsquo s adaptation involved other social structures that have dimensions task, organizational environment, style of leadership, knowledge and experience, perception of other rsquo s knowledge, agreement of appropriation, gap generation, and the outputs. The government public relations reflected the structure of digital public relations with unfaithfull appropriation because many limitations from the institution such as less budget, limited working hours, inadequate infrastructure, lack of quality and quantity of human resources. So that they adjusted rules, resources and other social structures to make digital PR works as it should. That interaction forms new social structure that produced and reproduced as agents rsquo s guidence to make actions. The new social structures are 1 third party engagement in digital public relations implemenation, 2 upload digital contents conditionally, 3 use agents rsquo s private digital devices and other divisions that have bigger financial support, 4 contact other divions directly to support publication contents, and 5 agents always learning by observing the digital content management by that third party.

Abstrak :
eGovernment telah diterapkan oleh banyak negara di seluruh dunia yang bertujuan untuk merampingkan proses internal dalam pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga. Pelaksanaan Sistem Informasi Penelususran Perkara (SIPP) oleh Mahkamah Agung Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta menunjukkan upaya Indonesia dalam menerapkan eGovernment untuk sektor peradilan. Kehadiran SIPP telah membawa perubahan pada bagaimana informasi kasus yang ditangani oleh pengadilan negeri disampaikan kepada warga. Dengan transformasi ini, penilaian terhadap kualitas pelayanan publik diperlukan untuk melihat apakah eGovernment memenuhi kebutuhan warga. Penilaian kualitas ini dilakukan dengan menyebarkan form survei kepada pengguna SIPP dengan pertanyaan berdasarkan model EGOVSQUAL. Hasil survei tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Importance-Performance Map. Tesis ini mengungkapkan bahwa SIPP tidak memenuhi harapan para pengguna. Perbaikan perlu dilakukan terhadap beberapa atribut dari Interface Design Service yang merupakan salah satu dimensi dari model EGOVSQUAL. ...... eGovernment has been implemented by many countries around the world to streamline internal processes within the government and provide better service to the citizens. The implementation of the Automated Case Tracking System (CTS) by the Indonesian Supreme Court at Jakarta's District Courts shows Indonesia's efforts in eGovernment for the judicial sector. The presence of CTS has brought changes on how case information handled by the district courts is delivered to the citizens. With this transformation of service delivery, an assessment on the quality of public service delivery is needed to see if this form of eGovernment meets the citizens' needs. This quality assessment is done by distributing survey form developed based on the EGOVSQUAL model to CTS users. The results of the survey are afterwards analyzed using the Importance-Performance Map analysis. This thesis reveals that the CTS does not meet the expectations of the users. Improvements will need to be made for several attributes of the Interface Design Service Quality dimension of the EGOVSQUAL model.