Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah {BUMD} bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pemda DKl Jakarta) menjadi penting sebagai salah satu altematif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Namun, justru banyak BUMD mempunyai kinerja keuangan rendah sehingga fungsinya sebagai salah satu sumber pemasukan daerah tidak tercapai karena bagi hasil/ laba yang diberikan ke Pemda DK1 sangat kecil dan bahkan banyak yang merugi. Salah satu bentuk BUMD yang menunjukkan kinerja masih rendah adalah Perusahaan Daerah (PD). Bentuk perusahaan BUMD ini mempunyai tugas pengusahaan dan pelayanan sosial. PD Sarana Jaya yang bergerak di bidang kepropertian telah lama menunjukkan kinerja keuangan yang rendah. Banyak faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kinerja PD Sarana Jaya, salah satunya adalah bentuk badan hukumnya. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, penelitian ini mempunyai tiga tujuan, pertama, mengetahui permasalahan PD Sarana Jaya berkaitan dengan bentuk hukum perusahaannya, kedua, mengetahui pentingnya perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) guna meningkatkan kinerja usahanya, ketiga, merumuskan tahapan proses perubahan badan hukum PD Sarana Jaya mejadi PT. Untuk menjawab tujuan dimaksud, penelitian ini menggunakan alat bantu pendekatan yang dinamakan Soft System Methodology (SSM). Penelitian ini menemukan beberapa aspek yang sangat mempengaruhi kinerja sebagai akibat dari bentuk badan hukum PD Sarana Jaya saat ini, Aspek-aspek tersebut menyangkut fungsi perusahaan, struktur dan bentuk organisasi, sumber daya manusia (SDM), serta manajemen yang terkait dengan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Berdasarkan bentuk badan hukumnya, penelitian ini menemukan bahwa PD Sarana Jaya menjadi perusahaan yang sangat birokratis dan tidak fleksibel khususnya adanya peranan pejabat Pemda DKl Jakarta yang terlibat langsung dalam manajemen dan berperan sangat dominan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan penentuan direksi perusahaan. Dengan mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerjanya sebagai akibat dari bentuk badan hukumnya, penelitian ini mempertimbangkan bahwa perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas merupakan satu alternatif yang dianggap paling signifikan untuk menjawab tuntutan tersebut Dengan bentuk PT, perusahaan dapat menghilangkan pengaruh birokrasi dalam pengelolaannya, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Beranjak dari temuan-temuan di atas, penelitian ini juga menyusun langkah-langkah yang harus dipersiapkan dan dilakukan guna perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Karena adanya perbedaan yang signifikan antara bentuk PD dengan PT, maka akan ada perubahan-perubahan yang menyangkut : fungsi, visi, dan misi serta strategi perusahaan ; bentuk dan struktur organisasi yang cocok ; manajemen dan proses pengambilan keputusan berdasarkan prosedur dan mekanisme kerja yang sesuai ; dan kebutuhan SDM menurut kualifikasi yang diperlukan sesuai bidang penugasannya. Perubahan-perubahan ini merupakan langkah minimal dan harus sudah siap sebelum proses perubahan bentuk badan hukum dilakukan untuk mendapatkan pengesahan sesuai aturan hukum dan perundangan yang berlaku.

Abstrak :
ABSTRAK
Pertamina yang berfungsi mengelola industri migas telah berkembang sedemikian pesatnya dan mampu memberikan andil yang sangat besar dalam penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari data APBN tahun 1996/1997 sampai dengan RAPBN tahun 1999/2000, rata-rata konstribusi sektor migas dalam penerimaan negara setiap tahunnya sebesar 20,75% sedangkan dari Non Migas sebesar 79,25%. Pengetolaan migas yang dimulai dari kegiatan-kegiatan survey (seismic), eksplorasi, produksi sampai dengan kegiatan refinery untuk menghasilkan BBM serta mendistribusikannya kepada konsumen, dilaksanakan oleh personil bangsa Indonesia yang sudah profesional dan berpengalaman. Profesionalitas Sumber Daya Manusia tersebut telah mampu menghasilkan produksi minyak mentah (crude). dan kondensat rata-rata setiap harinya sebanyak 1.575.230 barrels, clan BBM sebanyak 35.091.000 kilo liter. Kegiatan ini merupakan keunggulan atau kekuatan internal perusahaan. Selanjutnya yang perlu menjadi pertimbangan khusus dalam pengelolaan migas antara lain adalah migas merupakan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, jika diproduksi terus menerus akan habis, dan suatu saat Indonesia akan menjadi peng-impor migas terbesar di dunia. Sedangkan potensi migas di luar negeri cukup banyak dan menggembirakan, dari data Kwartal IV tahun 1998, supply minyak dunia sudah mencapai 77.800.000 barrels per hari.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan beberapa pertimbangan lainnya, maka Pertamina wajar menjadi Perusahaan Multinasional (MNC) agar bisa melakukan bisnisnya di manca negara. Untuk mewujudkan hal ini Pertamina mempunyai peluang yang cukup besar dan dapat dilihat dari beberapa strategi, antara lain : - Strategi keunggulan bersaing (Competitive Advantage) yang pada dasarnya telah dimiliki Pertamina karena salah satu syarat yang hares dipenuhi adalah menciptakan kapabilitas organisasi. Hal ini secara prinsip tidak ada masalah. Ada masalah dibidang manajemen tetapi bisa diperbaiki atau dibenahi. - Strategi masuk ke suatu negara, Indonesia (Pertamina) mempunyai peluang yang sangat besar dengan melakukan pendekatan ekonomi, politik dan sosial budaya. Misalnya untuk negara di kawasan ASEAN dengan pendekatan politik akan mempunyai peluang yang cukup besar, karena Indonesia merupakan salah satu pendiri, sedangkan pelaksanaannya bisa dilakukan dengan investasi langsung atau menggandeng mitra usaha !okal negara tersebut. Sedangkan untuk negara-negara kelompok OKI dengan pendekatan sosial budaya akan memberikan peluang yang besar pula. karena Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar didunia. Ada beberapa konstribusi yang bisa didapat jika Pertamina menjadi perusahaan multinasional, salah satu diantaranya adalah mendapatkan Capital Inflow dari keuntungan berbisnis di manca negara yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas lebih besar dari 20,75%.

Abstrak :
Otonomi Daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan pengejewantahan dari penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata. Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah. Ini membuka peluang, kendala dan tantangan terutama kepada daerah kabupaten dan kota untuk lebih mengelola pembangunan didaerahnya masing--masing. Untuk itu pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya pembiayaan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan roda pembangunan demi kemakmuran masyarakat, pemerintah daerah menilai bahwa sumber pembiayaan yang diperoleh pemerintah daerah tidak dapat mencukupi rencana pembangunan daerah, sehingga menimbulkan keinginan dari sebahagian pemerintah daerah untuk memperoleh keuntungan langsung dari Badan usaha Milik Negara yang beroperasi didaerah mereka. Hal ini menimbulkan polemik apakah pemerintah daerah dapat atau berhak melakukan hal tersebut terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero). Sehingga dalam karya tulis ini akan diangkat permaslahan sumber pembiaayaan bagi Pemerintah Daerah yang berasal dari Badan usaha Milik Negara (Persero) dan Badan Usaha Milik Daerah.

Abstrak :
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan oleh pernerintah dengan tujuan untuk kepentingan aspirasi masyarakat dan pemerintah yaitu untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian, dengan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

BUMN memang telah memberikan sumbangan besar terhadap pembangunan nasional dan telah dirasakan sejak tahun 1948 - 1997. Meskipun BUMN itu telah mencapai sasaran-sasaran awal yang ditetapkan tetapi kinerja yang ada di BUMN masih berada di bawah standar dan relatif Iebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja dari pemsahaan sejenis di Asia. Memang BUMN itu mendapat laba tetapi laba tersebut diperoleh dengan biaya yang besar dan sangat berlebihan sehingga dalam hitungan perputaran modal dinilai tidak lagi imbang dan tidak efesien.

PT. Krakatau Steel merupakan salah satu BUMN yang bergerak pada industri padat modal yaitu industri besi baja, terletak di kawasan Cilegon Kabupaten Serang Jawa Barat, telah menjadi besar dan merupakan industri dominan terbesar yang strategis di Asia Tenggara. Keputusan Presiden Nomor 90 tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki laba di atas 100 juta, diwajibkan untuk menyumbang sebesar 2 % dari jumlah keuntungan perusahaan tersebut kepada Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

Dari jumlah keuntungan PT. Krakatau Steel tahun 1996 sebesar Rp. 81.239 milyard atas modal yang ditanam sebesar Rp. 4,795,306 trilyun, maka sekitar 1,7 % keuntungannya. Dibandingkan dengan beban tugas yang ada termasuk fungsi sosial maka keuntungan PT. Krakatau Steel itu tidak besar. Sedangkan tujuan perusahaan ini adalah membantu dan menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan di luar migas, khususnya di bidang produk baja. Dimana pelaksanaan usahanya dilakukan oleh perusahaan melalui industri baja terpadu dengan berbagai pabrik yang memproduksi besi spons, slab baja, baja lembaran panas, baja lembaran dingin, billet baja, batang kawat dan aneka gas. Tujuan perusahaan tersebut mempunyai arti yang luas dan penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena keuntungan yang diperoleh PT. Krakatau Steel adalah sangat kecil maka untuk meningkatkan seluruh kinerja yang ada menurut penulis yang perlu dilakukan adalah restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Langkah tersebut perlu dilakukan mengingat memasuki abad milinium ketiga ini, tingkat persaingan menuju pasar bebas semakin ketat dan berat.

Abstrak :
Era perdagangan babas mengharuskan Pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak lebih profesional dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjauhkan dirt dart kepentingan individu atau kelompok tertentu, termasuk di dalamnya dalam rangka menjalankan roda perekonomian. Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pemerintah berusaha untuk menjadi penggerak sekaligus sebagai contoh yang baik bagi rakyatnya dalam melakukan kegiatan bisnis. semi mengejar keuntungan yang sebesarbesarnya, Pemerintah memilih model perseroan terbatas sebagai kendaraan dalam menjalankan usahanya yang diimplementasikan dalam bentuk BUNN Persero. BUMN Persero sebagai badan hukum memiliki hak dan tanggung jawab pribaoi sebagaimana telah diatur dalam doktrin-daktrin perseroan terbatas, UU Perseroan Terbatas dan UU Badan Usaha Milik Negara. Untuk menunjang cita-cita luhur menjadi penggerak perekonomian yang baik, pemerintah berusaha senantiasa mengikuti aturan-aturan yang baik dan benar dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya adalah dengan mengimplementasikan doktrin pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam BUN Persero. Doktrin tersebut menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh demi menciptakan ikliin usaha yang baik. Namun di Indonesia seringkali pandangan mengenai kepentingan negara seolah merupakan alasan pembenar untuk menempuh jalan apapun, termasuk di dalamnya jalan yang melanggar asas-asas yang sebelumnya dijunjung tinggi dan dijadikan acuan. Urusan negara, urusan perusahaan dan korupsi semakin lama semakin dicampuradukkan pengertiannya sehingga menimbulkan kekacauan sistem peradilan dan iklim usaha di tanah air yang senyata nyatanya telah mengakibatkan kesimpangsiuran dalam putusan pengadilan.

---

Free-trade era requires the government of the Republic of Indonesia to act more professionally and distance itself from individual and group interest, especially in economic matters. The government hopes to utilize state owned enterprise to drive the economy and to act as a good model for other domestic enterprises. For greater profits, the government has chosen a limited company model as a vehicle to run its business organization in the form of limited state owned company (BUMN Persero). State owned limited enterprise as a legal entity has its own rights and obligation as specified by limited liability company doctrine, law of Limited Liability Company and law of the State Owned Enterprise. The government in order to fulfill its role as economic driver always attempts to abide by the regulations such as implementing the principles of good corporate governance in the state owned limited enterprise. Such doctrine determines measures that need to be taken in order to ensure favorable business climate. Nevertheless in Indonesia, state interest frequently is being used as a reason to justify measures that violate sound legal doctrines. For example, misunderstanding in regard to public and private realm of law, as well as incorrect interpretation of the definition of corruption has led to confusion in upholding the law.

Abstrak :
Definisi menyangkut keuangan negara ternyata masih menuai polemik sampai saat ini. Khususnya menyangkut keuangan negara yang sudah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagian undang-undang mengatur bahwa keuangan negara yang sudah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, adalah tetap merupakan uang negara. Sedangkan sebagian undang-undang, khususnya undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas mengatur, bahwa keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara selaku badan hukum sudah bukan menjadi uang negara lagi, melainkan sudah menjadi uang Badan Usaha Milik Negara itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori badan hukum sebagai communis opinion doctorum dalam teori ilmu hukum. Disharmonisasi peraturan perundangundangan menyangkut keuangan negara tersebut ternyata membawa implikasi dan konsekuensi yuridisnya di dalam praktek, khususnya terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta terhadap mekanisme pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara. Hal ini juga membawa implikasi dan konsekuensi yuridis terhadap timbulnya fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20IVIIII2006 menyangkut piutang negara dan piutang BUMN. Fatwa Mahkamah Agung tersebut sekaligus juga memberikan batasan dan pengertiannya terhadap keuangan negara. Bahwa uang negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sudah bukan merupakan uang negara lagi, melainkan sudah menjadi uang Badan Usaha Milik Negara. Oleh sebab itu perlu dilakukan persesuaian peraturan antar undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya menyangkut definisi keuangan negara. Sehingga diperoleh pengertian secara jelas mengenai keuangan negara dan keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara, tanpa harus mengebiri teori badan hukum sebagai communis opinion doctorum dalam teori ilmu hukum. Persesuaian undang-undang menyangkut definisi keuangan negara dan keuangan negara Badan Usaha Milik Negara tersebut, juga harus membawa implikasi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi, sistematika pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, dan kemandirian Badan Usaha Milik Negara itu sendiri.

---

The definition of state finance is still creating polemic condition to this date, particularly related to the allocation of state finance to the State-Owned Enterprise classified as excluded state assets. The provision of Law clearly governs that state finance allocated to the State-Owned Enterprise is categorized as excluded state assets and therefore it shall remain the property of the state. Meanwhile, subject to the other provisions of the relevant law on State-Owned Enterprise and Limited Liability Company, it is stated that financial allocation made to the State-Owned Enterprise in its status as legal entity shall no longer be the property of state, but the State-Owned Enterprise. This corresponds to the theory affirming that legal entity is communis opinion doctorum, as defined in the theory of law. Inconsistencies in laws and regulations related to the state finance bears juridical implications and consequences in its practice, especially on Fight Against Corruption as well as the mechanism for audit and control over the state finance allocated to the State-Owned Enterprise. This also bears juridical implications and consequences on Supreme Court's opinion number WKMA/Yud/20IVIII/2006 related state and State-Owned Enterprise receivables. Opinion of the Supreme Court has also set limitations and understanding of the state finance. In other words, state financial allocation shall no longer be the property of the state but State-Owned Enterprise. For that reason, it is regarded necessary to make amendment to relevant laws and regulations related to the definition of the state finance. Thus, state finance and excluded state assets will be clearly defined without disregarding the theory of legal entity as communis opinion doctorum in the theory of law. The amendment to law on definition of state finance and excluded state asset should bring positive implications for fight against corruption, mechanism for audit and control of State Finance as well as the independence of State-Owned Enterprise.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian tesis ini ditujukan untuk memahami batasan tanggung jawab Negara sebagai badan hukum publik sekaligus sebagai badan hukum privat, dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Negara melakukan penyertaan Modal dalam suatu BUMN Persero dalam bentuk kepemilikan saham, baik seluruhnya atau sebagian, maka pada prinsipnya posisi Negara adalah sebagai pemegang saham. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana pembatasan tanggung jawab Negara dalam kasus kepailitan BUMN Persero, dikaitkan dengan Three Keywords Theory, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Negara terhadap potensi kerugian yang dianggap sebagai risiko keuangan negara atau risiko fiskal dalam suatu kepailitan BUMN Persero. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terhadap kekayaan Negara yang dipisahkan pada perusahaan Negara (BUMN Persero), maka segala bentuk penguasaan, risiko, dan tata kelola beralih kepada BUMN Persero. Konsekuensi hukumnya, terhadap risiko bisnis yang bakal muncul dalam pengelolaan BUMN Persero pada prinsipnya merupakan risiko bisnis, dan bukan risiko keuangan negara. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan tanggung jawab Negara dalam kasus kepailitan BUMN Persero, apabila ditinjau berdasarkan Three Keywords Theory dan teori pendukung lainnya, hanya sebatas pada jumlah kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari APBN dan disetor sebagai modal BUMN Persero. Sebagai langkah antisipasi adanya potensi kerugian terhadap risiko bisnis, maka dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, Negara dapat mengawasi dan turut serta berpartisipasi dalam penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dalam BUMN Persero. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam suatu perseroan, berdasarkan pengelolaan prinsip perusahaan yang sehat, maka Negara dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada Direksi atau bahkan melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan.

---

ABSTRACT
This thesis survey is aimed to understand the limitation of responsibility of a State as public legal entity as well as private legal entity in running it’s activities. Whenever a State conduct equity capital in a BUMN Persero in the form of shares ownership, either partially or entirely ownwership, therefore in this case the country functions as share holder. Matters analyzed in this research is how is the responsibility limitation of a country State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case related to Three Keywords Theory. And what efforts can be conducted over loss potential which is recognized as state financial risks or fiscal risks in BUMN Persero bankruptcy. The methode of this research is juridical normative with qualitative analysis. The result of this research shows than the assets separated from State-Owned Enterprise (BUMN Persero), every occuring responsibility, risks and management shifted to BUMN Persero. And the legal consequencies againts business risks principly a private risks, and will not be state financial risks. Overviewed from the above mentioned Three Keywords Theory and other supporting theories, the responsibility of a country in State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case, only on the side of the sum of state assets that is already separated from National APBN (National Budget) and being cashed as BUMN Persero capital. In anticipating the posibility of beeing lost by the private risks, the government will also watch and evaluate and involves in implementing good corporate government in BUMN Persero. As legal responsibility, the State can request the boards of directors the report of responsibility. And furthermore, the State (Government) can imply Court legal efforts. ;This thesis survey is aimed to understand the limitation of responsibility of a State as public legal entity as well as private legal entity in running it’s activities. Whenever a State conduct equity capital in a BUMN Persero in the form of shares ownership, either partially or entirely ownwership, therefore in this case the country functions as share holder. Matters analyzed in this research is how is the responsibility limitation of a country State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case related to Three Keywords Theory. And what efforts can be conducted over loss potential which is recognized as state financial risks or fiscal risks in BUMN Persero bankruptcy. The methode of this research is juridical normative with qualitative analysis. The result of this research shows than the assets separated from State-Owned Enterprise (BUMN Persero), every occuring responsibility, risks and management shifted to BUMN Persero. And the legal consequencies againts business risks principly a private risks, and will not be state financial risks. Overviewed from the above mentioned Three Keywords Theory and other supporting theories, the responsibility of a country in State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case, only on the side of the sum of state assets that is already separated from National APBN (National Budget) and being cashed as BUMN Persero capital. In anticipating the posibility of beeing lost by the private risks, the government will also watch and evaluate and involves in implementing good corporate government in BUMN Persero. As legal responsibility, the State can request the boards of directors the report of responsibility. And furthermore, the State (Government) can imply Court legal efforts. , This thesis survey is aimed to understand the limitation of responsibility of a State as public legal entity as well as private legal entity in running it’s activities. Whenever a State conduct equity capital in a BUMN Persero in the form of shares ownership, either partially or entirely ownwership, therefore in this case the country functions as share holder. Matters analyzed in this research is how is the responsibility limitation of a country State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case related to Three Keywords Theory. And what efforts can be conducted over loss potential which is recognized as state financial risks or fiscal risks in BUMN Persero bankruptcy. The methode of this research is juridical normative with qualitative analysis. The result of this research shows than the assets separated from State-Owned Enterprise (BUMN Persero), every occuring responsibility, risks and management shifted to BUMN Persero. And the legal consequencies againts business risks principly a private risks, and will not be state financial risks. Overviewed from the above mentioned Three Keywords Theory and other supporting theories, the responsibility of a country in State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case, only on the side of the sum of state assets that is already separated from National APBN (National Budget) and being cashed as BUMN Persero capital. In anticipating the posibility of beeing lost by the private risks, the government will also watch and evaluate and involves in implementing good corporate government in BUMN Persero. As legal responsibility, the State can request the boards of directors the report of responsibility. And furthermore, the State (Government) can imply Court legal efforts. ]

Abstrak :
Dalam melaksanaan kegiatan usaha di Suatu Perusahaan, maka diperlukannya Barang maupun jasa dari Perusahaan lain untuk mendukung berjalannya suatu proses bisnis di Perusahaan tersebut. Dalam melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa, PT Indonesia Power sebagai anak Perusahaan BUMN PT PLN (Persero) dapat ikut serta dalam pelaksanaan Sinergi BUMN yakni, melakukan Penunjukan Langsung baik kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan/ atau Perusahaan terafiliasi BUMN atau antar Anak Perusahaan BUMN dan/ atau antar Perusahaan Terafiliasi BUMN yang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 12A Permen Nomor PER-15/MBU/2012. Adapun yang menjadi permasalahan di dalam tesis ini yaitu perihal pengadaan barang/jasa dengan sinergi BUMN apakah melanggar prinsip persaingan usaha tidak sehat (terutama penerapan sinergi BUMN di PT Indonesia Power). Metode Penelitian yang digunakan di dalam tesis ini yaitu metode penelitian hukum normatif atau metode studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Dari permasalahan tersebut diketahui, PT Indonesia Power dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa terutama dalam penerapan sinergi BUMN, telah mengikuti ketentuan internal Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Indonesia Power yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri, Keputusan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan Usaha yang tidak sehat dan berlakunya Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

Outsource goods and services were needed to support the business activities in an enterprise. PT Indonesia Power as a subsidiary of a state owned enterprise PT PLN (Persero) may be involved in the implementation of synergies of state owned enterprises, which may directly appoint state owned enterprises, subsidiaries of state owned enterprise or affiliated companies of state owned enterprise to procure goods and services, as stated in article 12A of Ministerial Regulation Number PER-15/MBU/2012. The issue to be discussed in this thesis is regarding the compliance of direct appointment system on procurement of goods and services in synergies of state owned enterprises towards the principle of unfair competition (particularly in the implementation of state owned enterprises in PT Indonesia Power). This is a normative legal research which gather and analyze secondary data. After the issue was analyzed, it was known that PT Indonesia Power has been procuring goods and services (especially in the implementation of synergy of state owned enterprises) in accordance to its internal policy which does not breach the ministerial regulation, presidential decree on procurement of goods and services, the principle of unfair competition and finally the enforceability of Article 50 Point a of Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perum BULOG menggantikan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2003, maka terjadi penambahan ruang lingkup penugasan Perum BULOG dalam kegiatan usaha komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang Perum BULOG sebagai BUMN dalam kegiatan usaha komersial dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran Perum BULOG sebagai BUMN dalam kegiatan usaha komersial pasca berlakunya PP No. 13 Tahun 2016 Tentang Perum BULOG. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Socio Legal Research . Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang dihadapi yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi yakni di satu sisi menjalankan tugas publik public sevice obligation yang ditugaskan negara, tetapi di sisi lain Perum BULOG juga dituntut untuk mengejar keuntungan fungsi bisnis . Walaupun BULOG telah berubah dari LPND menjadi Perum tetapi Perum BULOG masih belum maksimal menjalankan kegiatan usaha komersial Perum BULOG. Hambatan perizinan, permodalan, pangsa pasar, harga dan SDM juga menjadi permasalahan kegiatan komersial Perum BULOG. Upaya yang dilakukan Perum BULOG sebagai BUMN dalam menjalankan peran kegiatan usaha komersial adalah segera melakukan penguatan kelembagaan Perum BULOG guna mewujudkan perusahaan yang mandiri sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan Perum khususnya bagi Perum BULOG seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33.

---

ABSTRACT
The Issued of Government Regulation Number 13 Year 2013 Concerning Perum BULOG Replacing Government Regulation No. 7 Year 2003 bring an addition of Perum BULOG Scope as a State Owned Enterprises in commercial business activities. This study aims to analyze the barriers as a State Owned Enterprises in commercial business activities and efforts that can be done to improve the role of Perum BULOG as a State Owned Enterprises in commercial business activities after the enactment of PP. 13 Year 2016 About Perum BULOG. In order to preparing this study, the authors used socio legal research method. Based on the research, the barriers that faced is the execution of duties and function of Perum BULOG in conducting its function running public services obligation assigned by the state and also required to pursue profit business function . Although Perum BULOG has changed from LPND to Perum , Perum BULOG is still not maximally running commercial business, Licensing constraints, capitalization, market share, prices and human resources also hampered commercial activities of Perum BULOG. The efforts that should be done is strengthen the institutional of Perum BULOG In order to be independent company, give contribution in accordance with the intent and purpose of forming Perum BULOG as mandated also in constitution article 33.Key words State Owned Enterprises, Perum BULOG, Commercial Act

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan kendala-kendala yang dialami Kurator dalam eksekusi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero (BUMN Persero) dalam kepailitan di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya Kurator dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini menemukan adanya disinkronisasi peraturan tentang kepailitan BUMN, yaitu antara UU Kepailitan dengan undang-undang lainnya, serta poin-poin dalam UU Kepailitan itu sendiri. Contoh yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah PT Kertas Leces (Persero) yang sudah terlanjur pailit dan mengalami penyitaan atas harta pailitnya. Selain itu, Penulis akan menggunakan pengaturan eksekusi kepailitan BUMN dari negara lain untuk menjadikan bahan analisa Penulis perihal perbandingan pengimplementasiannya dengan kasus hukum tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 (dua) tahap eksekusi aset – i) pengelolaan; dan ii) penyelesaian aset pailit. Namun masih terdapat kendala, baik internal maupun eksternal, dengan campur tangan pemerintah yang cukup besar. eksekusinya upaya Kurator untuk mengatasi kendala kepailitan BUMN Persero dengan mengirimkan surat kepada seluruh instansi terkait, menginventarisasi aset dan dokumen legal milik BUMN PT Persero (seperti halnya dalam kasus PT Kertas Leces (Persero)) yang dibutuhkan dalam proses aset dalam kepailitan. ......This thesis describes the obstacles experienced by Curators in the execution of assets of State-Owned Enterprises (BUMN) in the form of Corporation (BUMN Persero) in bankruptcy in Indonesia. This study focuses on the Curators’ efforts to overcome these problems by using an empirical juridical approach, because this research finds a desynchronization of regulations regarding the bankruptcy of BUMN, namely between the Bankruptcy Law and other laws, as well as points in the Bankruptcy Law itself. An example that can be taken in this research is PT Kertas Leces (Persero) which is already bankrupt and has experienced confiscation of its bankrupt assets. In addition, the Author will use the bankrupt State-Owned Enterprise execution arrangements from other countries to make the Author’s analysis material as comparison of its implementation with the legal case in Indonesia. The results show that there are 2 (two) stages of asset execution, namely: i) management; and ii) settlement of bankrupt assets. However, there are still obstacles occurred, both internal and external aspects related with considerable government intervention. Execution of the Curator’s effort to overcome the constraints of the bankruptcy of BUMN Persero by sending letters to all relevant agencies, inventorying assets and legal documents belonging to BUMN Persero (as in the case of PT Kertas Leces (Persero) which are needed in the process of assets in bankruptcy.