Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Barang Milik Kekayaan Negara, adalah bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik, pengelolaan ini dilaksanakan secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Pengelolaan BMKN adalah dengan melakukan penatausahaan, yakni pencatatan, pendaftaran, pembukuan dan pelaporan secara baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada. Menurut pengamatan, penatausahaan BMKN pada Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat belum berjalan seperti yang diharapkan, ini terbukti tidak dijumpai dokumen-dokumen barang pada tiap Bidang dan Bagian dilingkungan Kantor Wilayah dan belum melaksananya penomoran atas barang-barang inventaris, serta belum dilakukan pelaporan secara berkala. Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi penyebab tidak terlaksananva ketatausahaan BMKN ini dengan semestinya yang dilihat dari pendekaan sistem, yang terdiri dari komponen masukan, proses dan keluaran. Sebagai komponen masukan adalah Tenaga pengelola/pengurus barang yang dilihat dari pengetahuan, lama bekerja, beban kerja dan sikap. Proses pengadaan barang dan ketersediaan dokumen dan peraturan. Komponen proses dilihat dari gambaran perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, sedangkan dari proses keluaran adalah terlaksananya tertib penatausahaan barang. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan wawancara mendalam (WM) dengan Kepala Kantor Wilayah Koordinator Administrasi, Kepala Bidang dan Bagian, Pengurus / pengelola barang dan Pemimpin royek dilingkungan Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian ini terlihat tingkat pengetahuan tenaga pengurus / pengelola barang di tangan, tentang penatausahaan barang dirasakan sangat rendah, serta lama bekerja sangat bervariasi dan semua tenaga pengelola barang mempunyai beban kerja yang rangkap dan sikap yang kurang serius. Dokumen-dokumen barang belum tersedia diruangan-ruangan Bagian dan bidang. Untuk terlaksananya tertib penatausahaan BMKN ini perlu dilakukan peningkatan profesionalisme pengurus / pengelola barang tentang penatausahaan barang, tidak memangku tugas rangkap dan disarankan supaya tenaga pengurus/ pengelola barang diangkat sebagai tenaga fungsional yang mendapat tunjangan fungsional, serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung. Dari pihak penanggung jawab barang pada Kantor Wilayah diharapkan dapat selalu memberikan pembinaan dan umpan balik yang terjadwal.

---

System Analysis of State Property Administration in Regional Office of West Sumatra Province Year 2000 State property is part of the state assets that must be managed properly, and this management is done in transparent way, clean and free from abuse of power. Management of state property is done by administration, namely recording, listing, filing and reporting property according to the prevailing regulations. According to observation, administration of state property in Regional Office of Health Department of West Sumatra Province has not been done as expected. This is because the lack of documents of the property in each department and section within the Regional Office and the absence of numbering of inventories, and the absence of periodic report. While the purpose of this research is to obtain the information regarding the cause why the state property administration is not implemented properly that can be seen in terms of system approach consists of input,? process and output components. The input components is the administrative personnel for the inventories in terms of knowledge, tenure, workload and attitude, inventories purchase process and availability of documents and regulation, The process component can be seen from the planning and need, organization, motivation and supervision while output process is the good implementation of inventories administration, this research is done by using qualitative method. in which the data collection is done by conducting in-depth interview with the Regional Office. Administration Coordinator, Department and Section Head, Management and Project Officer within the Regional Office of Health Department of West Sumatra. From this research it can be seen in the level of knowledge of the management. Administration knowledge regarding inventories is low, and tenure is varied and all management personnel have double task and not serious. The inventories documents are not available in Department and Section rooms. For good implementation of state property administration the professionalism of the management personnel needs to be improved. They must not have double tasks and it is suggested that the management personnel appointed as functional personnel that receive functional bonus, and direction and supervision from immediate supervisor. It is expected that the personnel in charge for inventories in Regional Office always provide periodic direction and feed back.

Abstrak :
Pasal 33 avat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara juga bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergnnakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal ini adalah pasal yang mengatur legitimasi berbagai perusahaan yang dimiliki oleh negara yang kemudian dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara dan beberapa peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada saat itu adalah memberi posisi monopoli pada BUMN dalam melakukan kegiatannya. Posisi memberikan hak monopoli pada BUMN menimbulkan beban bagi rakyat serta menjadi ketimpangan dalam sistem perekonomi negara. Tujuan lain yang ingin dicapai dalam privatisasi adalah agar dapat menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikarenakan kondisi keuangan negara yang buruk yang tercermin dari APBN, di mana penerimaan negara terlihat dalam posisi yang defisit. Tindakan privatisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia juga atas dasar kssepakatan Letter Of Intent yang dibuat bersama antara pemerintah Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF). Adapun permasalahan yang dihadapi PTPN IV adalah mencari bentuk privatisasi yang ideal apakah go public atau strategic partner, mencari besar sharing kepemilikan saham yang diinginkan oleh pemerintah apabila dilakukan privatisasi, pertimbangan apa yang harus dilakukan PTPN IV dalam melakukan privatisasi. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan didukung dengan wawancara kepada narasumber. Akhirnya didapat suatu kesimpulan bahwa privatisasi harus disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan perusahaan, kepemilikan saham yang diinginkan pemerintah pada PTPN IV sebesar 51 % ( lima puluh satu per sen) perlu persamaan pendapat antara PTPN IV dengan DPR mengenai berapa nilai yang pantas untuk PTPN IV dan waktu yang tepat dalam melakukan privatisasi serta harus melakukan tahap sosialisasi kepada masyarakat.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kepemilikan negara terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang menjadi sampel peneli.ian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta yang sudah terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Data dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda, pengujian ekonometri, dan uji statistik untuk manguji bahwa kepemilikan negara berpengaruh negatifterhadap kinerja perusahaan. Variabel kepemilikan negara yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dummy (BUMN dan swasta) dan persentase kepemilikan negara secara langsung di perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan negara berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BUMN tidak lebih baik dari kinerja perusahaan swasta yang kemungkinan karena persaingan usaha, perilaku pemerintah (government behavior) , dan penerapan corporate governance.

---

This study is conducted to examine the effect of state ownership on corporate performance. The sample of this study is the State Owned Enterprises (SOEs) and Private Companies which are listed on the Jakarta Stock Exchange (JSX). The data is analyzed by using multiple regression method and tested econometrically and statistically. Those methods are used to examine that state ownership provide negative effects to corporate performance. The variable of state ownership applied in this study is dummy variable (SOE and private company) and the percentage of direct state ownership. The results of this study show that the state ownership has a significantly negative effect on corporate performance. The aforementioned statement proves that SOE performance is not better than the, private company that is possibly due to corporate competitiveness, government behavior, and the application of corporate governance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap return perusahaan antara lain market risk premium, firm size yang diproksikan ke dalam Small Minus Big (SMB) dan book-to-market ratio yang diproksikan ke dalam High Minus Low (HML) seperti yang dikemukakan oleh Fama and French dalam Three Factor Model. Analisis pengaruh ketiga faktor tersebut dilakukan terhadap 31 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan data harga penutupan saham secara harian pada 6 portofolio yang terbentuk dari 31 perusahaan BUMN tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara signifikan ketiga faktor yaitu market risk premium, firm size dan book-to-market ratio berpengaruh positif baik secara parsial maupun simultan terhadap return (excess return) saham perusahaan BUMN Tahun 2021. ......This study aims to analyze the factors that influence company returns, including market risk premium, firm size (proxied by Small Minus Big, or SMB), and book-to-market ratio (proxied by High Minus Low, or HML), as proposed by Fama and French in the Three Factor Model (1992). The influence of these three factors was analyzed on 31 state-owned companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021. The research method used was panel data regression analysis using daily closing stock price data from six portfolios formed from the 31 state-owned companies. The results of the study show that all three factors, namely market risk premium, firm size, and book-to-market ratio, have a significant positive effect both partially and simultaneously on the excess returns of state-owned company stocks in 2021.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi atas koleksi bahan pustaka yang termasuk barang milik negara di Politeknik Keuangan Negara STAN berdasarkan PSAP 7 dan Bultek SAP No. 15. Selain itu, penelitian ini menganalisis perbandingan akuntansi atas koleksi bahan pustaka berdasarkan PSAP 7 dan Guidance Notes No. 2 Accounting for Library berbasis IPSAS. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara. Sumber data yang diperoleh adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara dengan pegawai PKN STAN Kementerian Keuangan, serta data sekunder berupa laporan keuangan dan dokumen bukti perlakuan akuntansi pada koleksi bahan pustaka/monografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKN STAN telah menerapkan akuntansi atas koleksi bahan pustaka sesuai dengan PSAP 7 dan Bultek SAP No. 15. Namun, terdapat perbedaan pencatatan transaksi oleh pihak yang mengelola BMN dan pihak perpustakaan. Di samping itu, koleksi bahan pustaka/monografi belum diungkapkan secara lengkap dalam laporan keuangan. Penelitian ini memberikan usulan pedoman akuntansi dengan mengadopsi Guidance Notes No. 2 Accounting for Library karena sudah mengatur klasifikasi, metode penyusutan, dan nilai kapitalisasi yang belum diatur pada PSAP 7. ......This study aims to analyze the accounting treatment of library collections which include State-owned assets at the Polytechnic Of State Finance STAN based on PSAP 7 and Bultek SAP No. 15. This study analyzes comparative accounting for library collections based on PSAP 7 and Guidance Notes No. 2 Accounting for Library based on IPSAS. The research method used is a case study with a qualitative descriptive approach through field observations and interviews. The data sources obtained were primary data in the form of observations and interviews with PKN STAN employees of the Ministry of Finance, as well as secondary data in the form of financial reports and documents proving accounting treatment in library collections/monographs. The analysis results show that PKN STAN has implemented accounting for library material collections in accordance with PSAP 7 and Bultek SAP No. 15. However, there are differences in recording transactions by those who manage State-owned assets and the library. In addition, the library collections/monographs has not been fully disclosed in the financial reports. This research provides proposed accounting guidelines by adopting Guidance Notes No. 2 Accounting for Libraries because it regulates classification, depreciation methods, and capitalization values which have not been regulated in PSAP 7.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan publik, dan jenis industri terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan publik, jenis industry sebagai variabel independen, tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel dependen, dan ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas sebagai variabel control. Penggunaan variabel kontrol digunakan untuk mengeliminir kesalahan dalam membuat kesimpulan pada hasil penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 kecuali jenis industri perusahaan keuangan dan perbankan. Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda, dengan pengujian hipotesis uji adjusted R square, uji statistik F, dan uji statistik t. Hasil analisis berdasarakan penggunaan seluruh variabel kontrol menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan asing, publik dan jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR.

---

The objective of this study was to analyze the influence of government ownership, foreign ownership, public ownership, and type of industry on the level of corporate social responsibility disclosure. This study used government ownership, foreign ownership, public ownership, type of industry as independent variable, corporate social responsibility as dependent variable, and company size, leverage, profitability as control variables. Control variables are used to eliminate errors in making conclusions on the results of the study. The data used was secondary data from annual report and sustainability report of all companies that were listed at Bursa Efek Indonesia on 2010, except for the companies operate in finance and banking industry. This study used multiplied analysis linear regression, with adjusted R square, F statistic test, and statistical tests t to test the hypothesis. The analysis shows that the government ownership has significant effect on the level of corporate social responsibility disclosure, while the foreign and public ownership, and the type of industry have no significant effect on the level of corporate social responsibility.

Abstrak :
Pemerintah memegang peranan penting dalam menyediakan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Implementasi kebijakan subsidi perumahan menjadi kebijakan pemerintah di bidang perumahan telah dikembangkan dan berlangsung lebih dari sepuluh tahun hingga saat ini, namun aparat pengawasan pemerintah baik internal maupun eksternal masih menemukan permasalahan yang sama dan cenderung berulang dari tahun ke tahun diantaranya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi rumah dan tingkat keterhunian rumah subisidi yang rendah. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis permasalahan implementasi kebijakan subsidi perumahan yang dihadapi pemerintah dan langkah pemerintah untuk mengatasi permasalahan berulang tersebut. Dalam penelitian ini dikembangkan beberapa metode penelitian diantaranya menggunakan pendekatan literature review, pendekatan logic model, pendekatan system thinking dan analisis SWOT. Hasil penelitian berupa rekomendasi kebijakan yang dapat dipakai pemerintah sebagai solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan yang sama dan berulang tersebut diantaranya melakukan pengawasan yang lebih melekat dengan melibatkan pihak pengembang/pengurus masyarakat setempat dan penerapan sanksi yang tegas dengan pencabutan manfaat subsidi yang tidak tepat sasaran.

Abstrak :
ABSTRAK
Diundangkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum secara tidak langsung telah menciptakan pengecualian untuk melakukan Penawaran Tender Wajib bagi bank yang terdaftar dalam pasar modal. Pengecualian terhadap kewajiban tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban bank sebagai perseroan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

---

ABSTRACt
The enactment of Bank Indonesia Regulation on the Shares Ownership of Commercial Bank creates an indirect exemption to exercise the obligation of Mandatory Tender Offer for bank listed in capital market. The exemption over the obligation doesn’t necessarily relieve bank’s obligation as a limited company to protect the interest of minority shareholders.

Abstrak :
Pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada Bank BUMN Persero selama ini belum berjalan secara maksimal, karena dalam hal terpidana tidak dapat membayar pidana uang pengganti, terpidana dimungkinkan memilih opsi berupa pidana penjara tambahan sebagai alternatif dari uang pengganti tersebut. Penelitian ini menganalisa kerugian Negara atau kerugian BUMN Persero menurut hukum keuangan publik dan memberikan solusi agar pengembalian kerugian melalui pidana uang pengganti tersebut dapat efektif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif doktrinal, dengan pendekatan kasus untuk menghasilkan output berupa pemecahan masalah secara preskriptif evaluatif. Berdasarkan metode yang digunakan, didapati bahwa terdapat dualisme dalam mengidentifikasi kerugian negara atau kerugian BUMN Persero pasca putusan pengadilan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap, yaitu apakah berdasarkan dari sisa kewajiban yang belum dibayar atau total seluruh kerugian, Selain itu agar kerugian tersebut tidak selalu diklasifikasikan sebagai kerugian Negara yang berujung pada perkara tindak pidana korupsi, penerapan prinsip prudential banking, dan Business Judgement Rule oleh pihak BUMN Persero mutlak harus diterapkan. Uang pengganti dapat diefektifkan melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi kerugian negara dan Gugatan Perdata kerugian Bank BUMN Persero, pengembalian kerugian dimaksud dapat mengadopsi konsep pemulihan kerugian pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Negara secara mutatis mutandis.

---

An additional penalty of compensation in State Owned Enterprises corruption case has not been maximally executed, it happened because if the convict can not pay the additional penalty of compensation, they might choose additional imprisonment as another alternative. This study analyzes the State`s or State Owned Bank Enterprise`s losses according to the public financial law and then provides solution so that the reversion of the State`s or State Owned Bank Enterprise`s losses could get an effective execution. The method used in this study is normative juridical doctrinal , with case approach to bring a problem solving which is evaluative prescriptively as an output. Based on the method used, it is found that there was a dualismin defining state`s loss or State Owned Bank Enterprise`s losses after a court verdict, which its judgement define by the outstanding of its losses or by total state`s loss. Besides, in order that the losses are not always considered as a state`s losses which will lead to the corruption case, the implementation of prudential banking and Business Judgment Rule principles must be implemented. The additional penalty of compensation can be effective through the mechanism of Recovery Law Suit state`s losses or Civil Law Suit State Owned Bank Enterprise`s losses , then the recovery procedure can adopt the concept in Government Regulation No. 38 of 2016 regarding State Recovery Law Suit as mutatis mutandis basis.

Abstrak :
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945. Kehadiran BUMN diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN membentuk anak perusahaan. Hubungan antara anak perusahaan BUMN dengan BUMN induknya memunculkan berbagai pendapat yang berbeda mengenai status hukum keuangan dan kekayaan anak perusahaan BUMN, hal ini diperparah dengan adanya peraturan dan putusan pengadilan yang saling bertentangan dalam menafsirkan status keuangan BUMN dan anak perusahaan BUMN sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana yang ideal berdasarkan teori hukum keuangan publik. Terdapat putusan dan peraturan produk hukum badan peradilan yang menganggap dikarenakan sumber uang sebagai penyertaan modal yang diberikan negara kepada BUMN merupakan uang negara (APBD) sehingga ketika BUMN membentuk anak perusahaan, maka keuangan anak perusahaan BUMN merupakan keuangan negara, namun ada juga putusan yang menganggap keuangan anak perusahaan BUMN bukan keuangan negara karena adanya transformasi status keuangan negara dan anak perusahaan sebagai badan hukum privat memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya. Anak perusahaan BUMN, badan hukum, kekayaan negara yang dipisahkan, status keuangan dan kekayaan, teori hukum keuangan publik. ......State-Owned Enterprises (BUMN) were formed in order to carry out the mandate of the 1945 Constitution. The presence of State-Owned Enterprises is expected to contribute to the development of the national economy and state revenues. In order to maximize its business activities, State-Owned Enterprises form subsidiaries. The relationship between State-Owned Enterprises subsidiaries and State-Owned Enterprises gives rise to different opinions regarding the legal status of the finances and wealths of State-Owned Enterprises subsidiaries, this is exacerbated by conflicting regulations and court decisions in interpreting the financial status of State-Owned Enterprises and State-Owned Enterprises subsidiaries, causing legal uncertainly. This research uses normative juridical research to find out what is ideal based on the theory of public finance law. There are decisions and regulations on legal products of the judiciary which consider that because the source of money as capital participation provided by the state to State-Owned Enterprises is state money (APBD). When State-Owned Enterprises form subsidiaries, the finances of State-Owned Enterprises subsidiaries are state finances, but there is also a decision that considers financial State-Owned Enterprises subsidiaries are not state finances because of the transformation of state financial status and subsidiaries as private legal entities have their own wealths that are separate from the wealths of the shareholders.