Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah korupsi atau penyalahgunaan wewenang sudah menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat luas sejak lama. Dalam kaitan itu berbagai upaya untuk meniadakan atau setidak-tidaknya menguranginya. Juga sudah banyak dilaksanakan. Namun, sampai saat ini segala upaya tersebut tampaknya belum memberikan hasil yang memuaskan. Penilaian pihak-pihak tertentu dari luar negeri bahkan menempatkan Indonesia di urutan teratas dari negara-negara yang tingkat praktik kurupsinya dianggap tinggi.

Terlepas dari seberapa.jauh ketepatan dan kebenaran dari penilaian negatif itu, kenyataan tentang tindak korupsi yang masih cukup mencolok mewarnai praktik birokrasi kita itu, patut untuk diprihatinkan. Semua menyadari, terdapat begitu banyak faktor penyebab rnengapa korupsi timbul dan bahkan seakan-akan "membudaya" dalam kehidupan birokrasi kita. Mentalitas jalan pintas, godaan konsumerisme dan hedonisme yang bermunculan dalam masyarakat sehingga menimbulkan gaya hidup "wah", dan sebagainya. Dalam keadaan dan suasana kehidupan yang semacam ini, Orang akan memanfaatkan apa saja termasuk tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya, uiriuk mendapatkan uang atau sarana yang diperlukan, demi memenuhi kebutuhan yang dirasakan atau diinginkannya. Demikianlah kolusi dan korupsi muncul.

Oleh sebab itu, kita menyadari sepenuhnya betapa tidak mudahnya upaya pemberantasan korupsi. Yang jelas, karena faktor-faktor penyebabnya tidak hanya satu dan juga saling berkaitan maka upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan menyangkut berbagai bidang kegiatan.

Jadi, apabila kita menyimak kampanye Pemilu 1999, dalam setiap dialog. langkah pertama apa yang diambil (partai) untuk memberantas KKN, ternyata ,jawabannya selalu memgambang. Sehenarnya dapat dianalogikan. "Apabila hendak membcrsihkan ruangan, yang pertama dilakukan adalah membersihkan dan membenahi sapunya lebih dahuiu, sapu yang rusak dan kotor justru akan lebih mengotori lantai yang akan dibersihkan.

Dan sedikit untuk diingkari standarisasi segala bidang adalah kunci yang paling rasional untuk segala sesualu dapat dinilai secara lebih akurat, serta transparan sehingga lebih mudah untuk menentukan langkah prioritas apabila ingin meningkatkan kadar mutunya termasuk juga BPK sendiri sebagai satu-satunya lembaga audit yang seharusnya paling independen terhadap pemerintahh dan resmi diakui oleh lembaga-Iembaga internasional.

---

Abstrak :
Penelitian ini membahas pentingnya sistem manajemen aset dalam mengelola aset negara yang diserahkelolakan di Lembaga Manajemen Aset Negara. Namun manajemen aset yang baik tidak bisa terlepas dari kesesuaiannya dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, sebagaimana LMAN adalah bagian dari entitas milik pemerintah. Pengelolaan aset yang menjadi inti dari penelitian adalah bagaimana penggolongan aset tersebut dalam laporan keuangan pemerintah, selaku sebuah aset properti investasi, dan bagaimana prosedur untuk pengelolaan aset, khususnya penghapusan aset dari daftar Barang Milik Negara (BMN).

---

This study discusses the importance of aset management systems in managing government asets that are managed by the State Aset Management Institute. But, a good aset management cannot be separated from its compliance with applicable regulations and laws, as LMAN is part of a government-owned entity. Aset management that would be the core of the research are the management of how to classify these asets in government financial statements, as an investment properti aset, and how the prosedurs of asets disposal from the State Properti list or known as daftar Barang Milik Negara.

Abstrak :
[ABSTRAK
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik dapat diwujudkan antara lain melalui tertib pengelolaan aset infrastruktur sebagai Barang Milik Daerah. Hal ini tampaknya masih menjadi kendala bagi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Situbondo. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor risiko pengelolaan aset infrastruktur dan kemudian disusun strategi penanganan risiko untuk meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Situbondo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 faktor risiko yang dominan dan berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Atas faktorfaktor risiko tersebut selanjutnya dilakukan strategi penanganan risiko berupa tindakan preventif dan tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Situbondo.

---

ABSTRACT
Good quality of local government financial statements (LKPD) can be obtain through orderly infrastructure assets management as district government property. This seems to be a problem for most local governments at Indonesia including Situbondo district government. This research aimed to identify risk factors of managing infrastructure assets and then prepared a risk management strategy to improve financial statements quality of Situbondo district government. This research is a quantitative research with survey method. The result of this research shown that there were 10 risk factors that dominan and affect the quality of LKPD. Based on these risk factors, further risk management strategies can be done in the form of preventive and corrective actions to improve the quality of financial statements of Situbondo district government., Good quality of local government financial statements (LKPD) can be obtain through orderly infrastructure assets management as district government property. This seems to be a problem for most local governments at Indonesia including Situbondo district government. This research aimed to identify risk factors of managing infrastructure assets and then prepared a risk management strategy to improve financial statements quality of Situbondo district government. This research is a quantitative research with survey method. The result of this research shown that there were 10 risk factors that dominan and affect the quality of LKPD. Based on these risk factors, further risk management strategies can be done in the form of preventive and corrective actions to improve the quality of financial statements of Situbondo district government.]

Abstrak :
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Dengan memperoleh opini WTP tersebut, tingkat kepercayaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan. Untuk memperoleh Opini WTP, LKPD harus disusun dengan memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Strategi yang diterapkan untuk mempertahankan opini WTP adalah memenuhi keempat kriteria tersebut dan harus didukung oleh komitmen dari Kepala Daerah untuk melakukan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Komitmen harus konsisten dijalankan serta didukung oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung komitmen tersebut diperlukan kebijakan publik untuk perubahan baik internal dan eksternal.

---

Unqualified Opinion given by The Audit Board of The Republic of Indonesia to the Financial Statements are the dream of all institutions, both central and local, because with that opinion, the institution concerned could express its entity accountability to its stakeholders (public/community). By obtaining the unqualified opinion, the reliability of The Local Government Finance Report would be increased and it would be useful for decision making. To obtain unqualified opinion, The Local Government Finance Report should be prepared to meet the criteria that is in accordance with accounting standards of government, the adequacy of disclosure, compliance with applicable legislation and the effectiveness of internal control systems. The strategy to maintain unqualified opinion is to meet the four criteria and should be supported with the commitment of the Head of Local Government for transparency in financial management. Commitment must be consistently carried and supported by the entire staff of the Local Government. To support this commitment, public policy would be required for changes in both internal and external.

Abstrak :
Kemampuan bank dalam menghimpun dana berbeda pada setiap provinsi. Penelitian ini menguji variabel yang mempengaruhi kemampuan bank swasta menghimpun dana masyarakat. Penelitian dilakukan terhadap 33 provinsi di Indonesia periode 2011-2015 dan menggunakan data panel dengan model random effect. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio APBD terhadap PDRB, komposisi jaringan kantor bank swasta, dan kepadatan penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap market share bank swasta. Sementara di luar DKI rasio sektor dagang dan jasa dalam PDRB terhadap DPK bank serta rasio PNS terhadap penduduk bekerja juga berpengaruh signifikan. Rasio APBD terhadap PDRB memberikan pengaruh negatif, sementara variabel lainnya berkontribusi positif

---

The bank rsquo s ability to muster funds different in each province. The study is intended to examine the variables that affect private bank rsquo s ability to raise third party rsquo s fund. The study conducted on 33 Indonesia rsquo s provinces within 2011 2015 and using panel data with random effect model. The result shows that the ratio of GDP against BUDGETS, the private bank rsquo s delivery channel ratio, and population density have a significant influence on the market share of private banks. When exclude DKI, the ratio of trade and services sector in regional GDP to bank deposits and the ratio of civil servants to the working population also have a significant effect. The ratio of APBD to GRDP gives a negative influence, while other variables contribute positively.

Abstrak :
ABSTRAK
Usaha Mikro dan Kecil UMK memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan UMK menjadi perhatian banyak institusi, termasuk instansi pemerintah. Pemerintah menyediakan berbagai dukungan, termasuk bantuan keuangan, untuk mendukung pengembangan UMK. Studi ini menyelidiki peran dukungan pembiayaan pemerintah sebagai moderator kendala keuangan dan efek self-efficacy kewirausahaan terhadap inovasi UMK. Penelitian ini menggunakan teknik Structural Equation Model untuk menguji sampel yang terdiri dari 750 UMK. Hasilnya menemukan bahwa kendala finansial UMK dapat membatasi inovasi UMK, dan self-efficacy mereka meningkatkan inovasi. Lebih penting lagi, penelitian ini menegaskan bahwa dukungan pembiayaan pemerintah merupakan strategi efektif untuk memfasilitasi inovasi UMK. Makalah ini memberikan kontribusi dalam mengklarifikasi peran penting bantuan keuangan pemerintah sebagai moderator terhadap inovasi UMK.

---

ABSTRACT
Micro and Small Enterprises MSEs have important roles in Indonesian economy. The growth and development of MSEs is a concern of many institutions, including government agencies. Government provides various supports, including financial aids, to sustain the development of MSEs. This study investigates the role of government financing support as a moderator of financial constraint and entrepreneurial self efficacy effect toward MSEs innovation. This research applies Structural Equation Model technique to examine a sample consists of 750 MSEs. The results find that MSEs rsquo financial constraint might limit the MSEs rsquo innovation, and their self efficacy improve the innovation. More importantly, the research confirms that the government financing support is an effective strategy to facilitate MSEs rsquo innovation. This paper contributes in clarifying the importance roles of government financial aid as moderator to MSEs rsquo innovation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya. ......This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period.